Studi Kualitas Pelayanan Publik BPJS Kesehatan di Puskesmas Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dari sebagian hak asasi manusia (HAM), setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya yang telah disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 November 1994. Sesuai dengan norma HAM, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan membantu hak-hak asasi kesehatan tersebut oleh karena itu diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya salah satunya adalah kesehatan. Tujuan  penelitian ini  untuk memperoleh data secara jelas, relavan dan konkret tentang permasalahan yang berhubungan dengan faktor – faktor kurangnya Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya pemilihan yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dilapangan. Hasil pada tahap ini ialah indikator pelayanan kesehatan tingkat pertama (rawat jalan) pada Puskesmas Tumbang Samba ini dikatakan kurang efektif berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang di sampaikan narasumber yang peneliti temui. Disimpulkan kurang efektif karena pelayanannya masih menggunakan orang dalam, dan juga pasien masih menunggu ketika selesai proses pendaftaran dikarenakan dokter yang tidak datang tepat waktu. Kemudian untuk kesimpulan indikator pelayanan kesehatan tingkat kedua (rawat inap) pada Puskesmas Tumbang Samba ini dikatakan kurang efektif berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang di sampaikan narasumber yang peneliti temui. Disimpulkan kurang efektif karena ketika menjelang malam jumlah perawat sudah sangat terbatas, kemudian pengurusan berkasnya sangat berbelit-belit dan terakhir kesimpulan indikator pelayanan kesehatan tingkat ketiga ini dikatatakan sudah efektif. Selanjutnya indikator kebijakan berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dikatakan sudah baik dikarenakan Puskesmas Tumbang Samba mengambil kebijakan substansif berupa pengontrolan dan kebijakan proseduralnya adalah dilakukan dalam 2 kali dalam seminggu yang mana pengontrolan dilakukan dengan mengontrol setiap ruangan yang ada di puskesmas, mengawasi jalannya proses pelayanan dan juga memeriksa data jumlah pasien. Untuk indikator kebijakan distribusi ini dikatakan sudah tepat berdasarkan dari beberapa hasil wawancara. Dimana mereka melakukan aturan pelayanan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang Perpres 19 Tahun 2016.