Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

Abstract

Indonesia sedang berupaya mencapai good governance dengan melakukan reformasi birokrasi sebagai instrumen utama. Meskipun telah ada upaya reformasi, beberapa permasalahan utama seperti organisasi yang belum tepat fungsi, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, masalah SDM aparatur, kewenangan yang belum terkelola baik, pelayanan publik yang belum memadai, dan budaya kerja birokrat yang belum mendukung efisiensi masih menghambat kemajuan. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, fokus pada perubahan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalaminya dengan tiga aspek utama, yaitu mendalami implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, dan mengeksplorasi upaya penanganan faktor penghambat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman holistik mengenai dinamika implementasi kebijakan penyetaraan jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional di instansi tersebut. Selain manfaat teoritis bagi literatur administrasi publik, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis sebagai bahan analisis untuk melihat pelaksanaan penyetaraan jabatan di konteks Reformasi Birokrasi, berpotensi mendukung perbaikan dan pengembangan sistem administrasi publik di Indonesia.