Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)

  • Sundawa Bachtiar Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Tasikmalaya
Keywords: Pemerintah, perimbangan keuangan

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia memasuki paradigma baru yang lebih terdesentralisasi ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999  Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-03-24
Section
Articles