Syntax Idea: p�ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X�����
Vol. 2, No. 10, Oktober 2020
PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA SUKABUMI
Adinda Restu Yuliani Efendi, Ismet Ismatullah, M. Saskia Putri, Eris Darsawati
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
Email: [email protected],
[email protected], dan [email protected]
Abstract
This
research aims to test the effect of tax sanctions on taxpayer compliance in the
2014-2018 financial year. This research uses quantitative methods with associative,
Population in this study is data of taxpayers of entities registered in the Primary
Tax Office (KPP) Sukabumi city in 2018 which is as
many as 6,777 corporate taxpayers. The sampling technique uses slovin with a sample count of 98. Analysis techniques used
are Validity Test Results, Reliability Test, descriptive statistics, and Full Model
Testing. With the result of tax penalties on taxpayer compliance. The results
showed that tax penalties affect taxpayer compliance. This is derived from
based on the results of hypothetical testing obtained partially there is a
positive and significant relationship between taxation sanctions on taxpayer
compliance with an efficient value of β = 0.362 and a significance value
of 0.001. This proves that the significance of tax sanctions is 0.433 < 0.05
which means there is a significant influence between tax sanctions on partial
taxpayer compliance.��
Keywords: Tax
Sanctions; Taxpayer Compliance;
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk
menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tahun anggaran 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendeketan assosiatif, Populasi dalam penelitian ini adalah data wajib pajak badan yang terdaftar di
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Kota Sukabumi Tahun 2018 yaitu sebanyak 6.777 wajib pajak badan. Teknik pengambilan sampel menggunakan slovin dengan jumlah sampel
98. Teknik analisis yang digunakan
adalah Hasil Uji Validitas,
Uji Reliabilitas, statistik
deskriptif dan Pengujian Full
Model. Dengan hasil sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperoleh dari Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh secara parsial terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
nilai koefiseien β =
0,362 dan nilai signifikansi
sebesar 0,001. Hal ini membuktikan bahwa signifikansi Sanksi Perpajakan adalah 0,433 < 0,05
yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara
parsial.
Kata Kunci: Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak
Pendahuluan
Di era globalisasi ini pajak
merupakan sumber pendapatan negara yang sangat besar karena pajak
merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang
paling besar, pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan negara semakin besar, maka negara akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk
memenuhi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan zaman serta kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan yang terus berkembang, untuk itu Negara akan mengupayakan peningkatan pendapatannya terutama melalui pajak sebagai
sumber utama� dan� sumber terbesar.
Pajak berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak merupakan
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
�� Indonesia sebagai negara yang sedang menyelesaikan
berbagai projek pembangunan yang merata disemua wilayah Negara Indonesia yang sangat
luas maka peranan Pajak bertujuan
untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya, walaupun di yakini bahwa pajak
merupakan sandaran pembangunan masyarakat, penerimaan yang berasal dari pajak menjadi
salah satu kunci keberhasilan dimasa yang akan datang.
Upaya meningkatkan pendapatan melalui
sektor pajak, perlu dilakukan pendekatan dengan berbagai cara dalam
meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak,
Untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat diperlukan upaya-upaya dari pemerintah� untuk memberikan informasi dan penyuluhan serta tindakan yang tegas agar semuanya dapat terealisasi karena dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah perlu adanya kerjasama
antara masyarakat aparat dan pemerintah, sehingga target yang diharapkan bisa tercapai, pada� dasarnya kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.
Lembaga Pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang menginterpretasikan
serta ikut� menjalankan kebijakan dalam segi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan
pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah penerimaan yang bersumber dari pajak penghasilan
(PPh), PPN dan sumber-sumber
pajak lainnya.
Peran pajak dalam penerimaan negara, seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan negara.
Salah satu cara pemerintah untuk untuk dapat memaksimalkan
penerimaan pajak dengan diberlakukannya sistem self assessment system
menggantikan official
assesment system. Dengan
diberlakukannya sistem self assessment system ini maka masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan diperlukan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakan. Menurut
(Rahayu, 2017),
Pengertian Kepatuhan wajib pajak adalah:
�Kepatuhan wajib pajak merupakan
ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan
ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh wadalah wajib pajak
yang taat memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan�.
Menurut (Rahayu, 2017). Indikator tingkat kepatuhan wajib pajak meliputi :
1) Wajib pajak
paham dan berusaha memahami UU perpajakan; 2) Penyampaian SPT secara tepat waktu; 3) Pelaporan yang benar�
misalnya membandingkan penerimaan Pph.
4) Pembayaran
dibayar tepat waktu.� ����������������������
Metode
Penelitian
����������� Penulis mengambil tempat
penelitian pada wajib pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi yang berlokasi di Jl.
R.E. Martadinata no 1. Populasi yang digunakan yaitu seluruh wajib pajak
badan� yang terdaftar di KPP Kota
Sukabumi tahun 2018 sebanyak 6.777 wajib pajak badan. Sampel dalam penelitian
ini yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Sukabumi pada
tahun 2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan slovin. Menurut Sugiyono 2017 Teknik
pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama
dari penelitian adalah mendapatkan data pengumpulan data yang digunakan yaitu:
Menurut (Sunyoto, 2013) Observasi adalah suatu metode yang digunakan peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegitan yang di laksanakan perusahaan.
Menurut (Sunyoto, 2013)Wawancara adalah metode pengumpulan
data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur
maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk meperoleh
informasi secara luas mengenai objek
penelitian.
Menurut (Sunyoto, 2013) kuesioner adalah
metide pengumpulan data dengan cara menggunakan
daftar pertanyaan yang di ajukan
kepada responden untuk menjawab dengan menggunakan angket.
Metode
yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitaif dengan pendekatan assosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. a Data
sekunder bersumber dari data yang tidak langsung diberikan kepada pengolah.
1.
Konseptualisasi Model
Tahapan pertama dalam
PLS-SEM adalah mendefiniskan
secara konseptual konstruk yang diteliti dan menentukan dimensionalitasnya untuk masing-masing kontruks tersebut serta indikator pembentuk konstruk harus ditentukan apakah berbentuk formatif, refleksif atau kombinasi keduanya.
2.
Menentukan Metoda
Analisis Algorithm
Model penelitian yang sudah melewati tahapan konseptualisasi model selajutnya harus ditentukan metoda analisis algorithm apa yang akan digunakan
untuk estimasi model. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program WarpPLS 6.0 terdapat dua pengaturan
algorithm yaitu
outer model dan inner model.
3.��� Mengambar Diagram Jalur
Dalam menggambarkan diagram
jalur (path
diagram), Falk dan Miller (1992) merekomendasikan
untuk menggunakan prosedur nomorgam reticular
action modeling (RAM).
4.
Evaluasi Model
Evaluasi model dalam PLS-SEM menggunakan program WarpPLS 6.0 dapat dilakukan dengan menilai outer dan inner model. Evaluasi model pengukuran atau outer model dengan
indikator reflektif dapat dilakukan melalui indicator
reliability, internal consistency reliability, convergent validity, dan discriminant validity.
5.
Melaporkan Hasil Analisis WarpPLS 6.0
Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah melaporkan serta mengkomunikasikan hasil tersebut. Dalam melaporkan hasil analisis PLS dapat menggunakan pendekatan dua langkah atau disebut
dengan two-step
approach yaitu dimulai dengan melaporkan semua hasil dari
outer model kemudian
dilanjutkan dengan inner model
Hasil
dan Pembahasan
A. Hasil
Didekripsikan bahwa sanksi perpajakan dengan jumlah data
( N ) sebanyak 98 wajib pajak badan mempunyai dekripsi data sebagai berikut ( a
) nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 3.898 ( b ) median sebesar 0.124 ( c )
mode sebesar 1.411 ( d ) nilai � 2.442 ( e ) nilai maximum 1.411.
Hasil analisis dekriptif sanksi perpajakan yang diolah
kuesioner 98 wajib pajak badan, yang berada di nilai rata-rata sebanyak 43%
sedangkan yang dibawah rata-rata 55 wajib pajak atau 55%. Artinya wajib badan
pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi setuju dengan adanya sanksi perpajakan���� ��
Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi
sehingga memberikan gambaran agar suatu data dapat menjadi sebuah
informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipakai dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai
rata-rata (mean), standar deviasi,
nilai maksimum, dan nilai minimum.
Tabel deskriptif menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian, meliputi variabel independen yaitu Transparansi (X) dan variabel dependen yaitu Fraud (Y). Hasil perolehan deskriptif per variabel, maka dapat diperoleh
gambaran tentang hasil olah data mengenai variabel-variabel penelitian yang menunjukan angka minimum (min), maksimum
(max), rata-rata (mean), serta standar
deviasi.
Statistik Deskriptif
|
Variabel
Penelitian |
Jumlah
sampel |
Min |
Max |
Median |
Mode |
Mean |
|
SP (X2 |
98 |
-2.442 |
1.411 |
0.124 |
1.411 |
3.898 |
|
KP(Y |
98 |
-2.103 |
1.064 |
0.297 |
1.064 |
4.386 |
Sumber:
Data diolah penulis,2019
Dari
data diatas variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan mempunyai nilai minimum sebesar -2.442,nilai maksimum sebesar 1.411,nilai median sebesar
0.124,nilai mode sebesar 1.411,dan nilai mean sebesar 3.898.
Variabel dependen
yaitu Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai
nilai minimum sebesar
-2.103, nilai maksimum sebesar 1.064, nilai median sebesar -0.297, nilai mode sebesar 1.064, dan nilai mean sebesar 4.386.
SEM-PLS
ada evaluasi Measurement
Model (Outer Model) dan Structural Model (Inner Model), Measurement model digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas suatu indikator yang diuji, sedangkan Structural Model digunakan
untuk menguji signifikansi parameter yang dirumuskan
dalam hipotesis.
Analisa
outher model, untuk indikator yang formatif nilai weight indikator formatif dengan konstruknya harus signifikan, dalam penelitian ini nilai dari sympson�s
paradox ratio (SPR) = 1.000. Idelanya adalah 1, namun lebih besar dari
0,7 masih bisa diterima, Uji multicolliniearity dilakukan untuk mengetahui hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator formatif mengalami multicolliniearity dengan mengetahui nilai VIF. Nilai Full
collinearity VIFs merupakan hasil
pengujian kolinearitas penuh yang meliputi multikolenearitas vertical dan lateral. Kriteria
untuk Full collinearity VIFs tes
adalah nilainya harus lebih rendah
dari 3.3. Berdasarkan
nilai Full collinearity VIFs yang berada
dibawah 3.3 menunjukan didalam model penelitian tidak terdapat mulitikolineritas.
Tabel 2
Latent
Variable Coefficients
|
Latent Variable Coefficients |
|
|
F |
Nilai Kontribusi |
|
R-Squared
coefficients |
0,433 |
|
Q-Squared
coefficients |
0,430 |
|
Full Colinearity VIFs |
1,390 |
|
GoF |
0,510 |
Berikutnya
dilanjutkan ke stuctural model (inner model) yang meliputi
uji R2, Q2 dan GoF. Tabel 3
menyajikan koefisien
R-squared.
(R2),Q- squared (Q2) dan Full collinearity VIFs. Dari tabel diatas dapat
dilihat bahwa Nilai Rsquare pada variebel
Kepatuhan Wajib Pajak (F) sebesar 43% dan sisanya 55% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak hanya dipengaruhi
oleh Sanksi
Perpajakan sebesar 43%.
B. Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis diperoleh secara parsial terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
nilai koefiseien β =
0,362 dan nilai signifikansi
sebesar 0,001. Hal ini membuktikan bahwa signifikansi Sanksi Perpajakan adalah 0,433 < 0,05
yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara
parsial.
Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial.
Kesimpulan
Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak studi
pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Sukabumi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Terdapat
pengaruh dan signifikan antara Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan
dengan konstruk variabel laten SP (Sansi Perpajakan) berpengaruh terhadap konstruk variabel laten KP (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar
0,261 yang berarti pengaruhnya
sebesar 26.1%.
BIBILIOGRAFI
Abuyamin, O. (2015). Perpajakan. Bandung: Mega
Rancage press.
Aziza, K.�� 2017.�
� Pengaruh Tax Avoidance Terhadap
Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Instutional Sebagai Variabel Pemoderasi � �Universitas Airlangga
�
Ernawati, N. 2018. � Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi����� Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi � Universitas Muria Kudus
Latan, H., & Ghozali, I. (2012). Partial Least
Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3 Untuk Penelitian
Empiris (Edisi Ketiga). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Priambodo, P.� 2017. �
Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi � �Universitas Negeri Yogyakarta.
Pudjiwidodo. 2016.
� Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
� BSI Jakarta
Panduan Penyusunan Skripsi. 2019, Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Sukabumi��
�
Rahayu,� siti
kurnia. (2017). Perpajakan. Bandung: Rekayasa Sains.
Sunyoto, D. (2013). Metodologi penelitian akuntansi. Bandung:
Refika Aditama.
�