Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN : 2684-883X

Vol. 2, No. 9, September 2020

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DAN INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Reni Sulastri, Gatot Wahyu Nugroho dan Idang Nurodin

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: [email protected], [email protected] dan [email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan Sistem Informasi Manjemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan sistem informasi manajemen daerah, dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendeketan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di semua desa yang berada di Kecamatan Cireunghas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner dan data sekunder dalam penelitian ini adalah giat kepustakaan yang berkaitan dengan variabel yang digunakan. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner dan data sekunder dalam penelitian ini adalah giat kepustakaan yang berkaitan dengan variabel yang digunakan. Semua data yang diteliti dalam penelitian ini sudah melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Untuk uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f, dalam penelitian ini juga dilaukan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah saja yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan secara stimulan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Sistem Informasi Manajemen Daerah; Kualitas Laporan Keuangan

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomer 23 tahun 2014 (Presiden RI, 2014) berkaitan tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan atau wewenang penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menekankan pada prinsip otonomi seluas- luasnya dalam tatanan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan selalu mengacu pada asas tugas pembantuan

635

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Reni Sulastri, Gatot Wahyu Nugroho dan Idang Nurodin

dan melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden serta pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum atau kepentingan masyarakat untuk melakukan penyediaan barang atau jasa serta pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik. Organisasi sektor publik sering disamakan dengan pemerintahan yang kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah yang bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, perekonomian dan beberapa hal yang lainnya.

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam pelaksanaannya ditandai dengan timbulnya fenomena penguatan tuntutan pertanggungjawaban atas organisasi-organisasi milik publik tersebut, baik organisasi yang berada ditingkat pusat ataupun tingkat daerah. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk dari kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban melalui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 1 (Presiden RI,

2018) tentang Kecamatan, menyatakan bahwa Kecamatan adalah sebuah wilayah administratif negara Indonesia dibawah Kapubaten atau Kota. Pimpinan wilayah kecamatan adalah seorang camat. Salah satu fungsi organisasi dari kantor kecamatan adalah bagian keuangan. Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan yaitu pencatatan transaksi/kejadian keuangan, input data keuangan, perhitungan, pengeluaram serta pembuatan laporan keuangan. Bagian keuangan didukung dengan adanya sistem yang baik, cepat dan akurat sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Komponen laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian keuangan daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Laporan keuangan memiliki arah atau tujuan untuk menyediakan informasi yang sangat berkualitas sehingga dapat bermanfaat bagi penggunanya. Informasi yang berkualitas merupakan informasi yang relevan, andal, serta dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik. Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan hingga memenuhi ciri kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, cakap, bisa di perhitungkan serta bisa dimengerti (Zulkarnain & Ningrum, 2020). Menurut (Panggabean, 2019:3) Laporan keuangan daerah merupakan informasi keuangan yang memuat data dari berbagai bentuk pembiayaan, belanja, dan investasi dari aktivitas pemerintah yang disajikan kedalam laporan keuangan daerah, sehingga akuntabilitas dan transparansi merupakan pondasi pelaksanaan pemerintahan yang bebas dari penyimpangan.

636	Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut (Murwanto et al., 2015:38) kualitas laporan keuangan yang baik harus bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang ditampilkan dapat menunjukan informasi yang akurat, benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat difungsikan sebagai sumber acuan terpenting dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk pihak yang berkepentingan.

Menurut (Zuhudy Rafid, 2016) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem informasi keuangan daerah dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dan dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Apabila laporan keuangan tidak berkualitas makan akan memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan dibidang keuangan, sehingga akan menimbulkan kesempatan untuk terjadinya kecurangan, korupsi, kolusi yang dapat menimbulkan tuntutan hukum. Laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak berkualitas akan menuntut setiap pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan yang baik berkaitan dengan laporan keuangan. Apabila pengelola laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan yang baik akan menyebabkan laporan keuangan yang dipublikasikan atau dilaporkan kepada publik akan menimbulkan kesalahan yang dapat mengakibatkan dampak bagi pengguna laporan serta penyaji laporan keuangan itu sendiri. Pengelola laporan keuangan yang bekerja harus mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan serta dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Menurut Setiyawati (2016) dalam (fitrah, akbar, 2019) adanya lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi mempengaruhi opini audit yang diproeh dari dewan audit republik indonesia. Berdasarkan hasil laporan BPK tersebut dapat dikatakan bahwa permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan semakin diperbincangkan, karena dengan adanya kasus-kasus tentang tidak berkualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu dikaji. Hal ini menjadi bukti dari kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah dan kurangnya pemahaman mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai serta masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer dibeberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Rendahnya kualitas laporan keuangan secara umum disebabkan karena penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut (Martini, 2019:5), menjelaskan berkaian dengan unsur dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

637

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Reni Sulastri, Gatot Wahyu Nugroho dan Idang Nurodin

meliputi 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan pengendalian internal. Berdasarkan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sebagaimana surat Kepala BPKP-RI perwakilan Jawa Barat, bahwa tingkat maturitas SPIP kabupaten Sukabumi berada pada level 3. (Humas Sekda Kabupaten Sukabumi, 2019).

Menurut (BPKP, 2015) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah suatu program aplikasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), yaitu sistem yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Sementara Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Korwas APD) provinsi Jawa Barat menjelaskan peranan SIMDA yang berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan semua stakeholders terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan (Kominfo Setda., 2017)

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1.Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan.

2.Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan.

3.Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, dengan menggunakan penelitian asosiatif penulis berharap dapat menemukan dan mempelajari pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di 5 Desa di Kecamatan Cireunghas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer atau sumber langsung oleh peneliti. Berdasarkan tekniknya data primer dapat diperoleh dengan cara membagikan kuesioner dan data sekunder penelitian ini diperoleh dengan giat kepustakaan, yaitu mengkaji dan mempelajari jurnal terdahulu, referensi buku, dan media lain seperti artikel dan laman berita yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan teniknya data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara, angket atau kuesioner dan observasi (Sugiyono, n.d.) dengan membagikan kuesioner dan data sekunder penelitian ini diperoleh dengan giat kepustakaan, yaitu mengkaji dan mempelajari jurnal terdahulu, referensi buku, catatan selama perkuliahan dan media lain seperti artikel dan laman berita yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

638	Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ni adalah statistik parametik dan pengolahan datanya menggunakan sofware Statistical Product and Solution (SPSS) 24.0 dengan melakukan uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pembuktian apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak dapat dilhat pada bentuk distribusi datanya (Ghozali, 2016:160-161).

Hasil dan Pembahasan

A. Profil Kecamatan Cireunghas

Cireunghas merupakan nama sebuah kampung yang terletak di Desa Bencoy. Desa Bencoy merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukaraja yang bertempat di Kampung Cireunghas, Desa Bencoy merupakan cikal bakal atau induk dari Desa Cireunghas, pada tahun 1980 Pemerintah Daerah merencanakan pemekaran Desa Bencoy menjadi dua wilayah, yang selanjutnya direalisasikan pada tahun 1983, yaitu Desa Cireunghas. Nama Desa Cireunghas diambil dari nama Kampung Cireunghas yang berada di Desa Bencoy.

Pada tahun 1984, nama Cireunghas ditetapkan menjadi nama sebuah lembaga perwakilan pemerintah Kecamatan Sukaraja, menjadi perwakilan dari Kecamatan Sukaraja di Cireunghas. Kemudian pada tahun 2000, Kecamatan Sukaraja melakukan pemekaran wilayah dan perwakilan Kecamatan Sukaraja di Cireunghas direalisasikan menjadi Kecamatan Cireunghas.

Kecamatan Cireughas membawahi 5 (lima) Desa diantaranya:

1.Desa Bencoy

2.Desa Cireunghas

3.Desa Cikurutug

4.Desa Tegalpanjang

5.Desa Cipurut

B. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPIP		60	79	120	98,37	9,355
SIMDA		60	39	60	48,32	4,421
Kualitas_Laporan_Keuangan		60	34	50	41,23	3,562
Valid N (listwise)		60

Tabel diatas menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

∙Semua data setiap variabel diisi oleh 60 responden.

∙Niai maksimum jawaban yang diperoleh variabel SPIP adalah 120 dan nilai minimumnya 79, dengan nilai rata-rata adalah 98,37, dan standard deviasinya 9,355.

Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

639

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Reni Sulastri, Gatot Wahyu Nugroho dan Idang Nurodin

∙Nilai maksimum untuk variabel SIMDA adalah 60 dengan nilai minimumnya 39 dan nilai rata-ratanya 48,32, dan standard deviasinya 4,421.

∙Nilai maksimum jumlah jawaban untuk variabel kualitas laoran keuangan adalah 50 dengan nilai minimumnya 34, nilai rata-rata 41,23, dan standard deviasinya 3,562.

C.Hasil Uji Asumsi Klasik

1.Uji Normalitas

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parametersa,b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,94823669
Most Extreme Differences	Absolute	,092
	Positive	,066
	Negative	-,092
Test Statistic		,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki data yang berdistribusi normal, karena seluruh variabel memiliki test statistik Asympg. Sig (2-tailed) > dari 5% (0,05), hasilnya dinyatakan pada tabel bahwa tes statistik Asymp. Sig nilainya 0,200 > 0,05.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

				Standardize
		Unstandardized		d			Collinearity
		Coefficients		Coefficients			Statistics
							Toleran
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	ce	VIF
1	(Constant	3,653	1,392		2,624	,011
	)
	SPIP	,010	,039	,026	,258	,797	,124	8,053

640	Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SIMDA

,757

,081

,940

9,392

,000

,124

8,053

a. Dependent Variable: Laporan_Keuangan

Nilai tolerance untuk variabel independen pada tabel diatas menunjukkan angka > 0,10 dan nilai VIF nya < 10, maka hasil tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik 1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

D

a l a m

(

P r i y

astama, 2017) jika grafik scatterplot diatas menunjukkan titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

D. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara beberapa variabel atau lebih (Wiratna Sujarweni, 2014: 6).

1. Hasil Uji t

Tabel 4

Hasil Uji t

Coefficientsa

				Unstandardized			Standardized			Collinearity
				Coefficients			Coefficients			Statistics
	Model			B	Std. Error		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
	1		(Constant)	3,653	1,392			2,624	,011
			SPIP	,010	,039		,026	,258	,797	,124	8,053
			SIMDA	,757	,081		,940	9,392	,000	,124	8,053
	a. Dependent Variable: Laporan_Keuangan
Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020											641

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Reni Sulastri, Gatot Wahyu Nugroho dan Idang Nurodin

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa t hitung untuk variabel SPIP 0,258 atau < 2,00247 maka variabel SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai t hitung untuk SIMDA 9,392 > 2,00247 maka variabel SIMDA berpengaruh secara parsial pada kualitaslaporan keuangan.

2. Hasil Uji F

Tabel 5

Hasil Uji F

ANOVAa

Model		Sum of Squares	Df		Mean Square	F	Sig.
1	Regression	695,683		2	347,842	373,741	,000b
	Residual	53,050		57	,931
	Total	748,733		59

a. Dependent Variable: Laporan_Keuangan

b. Predictors: (Constant), SIMDA, SPIP

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi F adalah 0,000 yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

E. Analisis Regresi Berganda

Tabel 6

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficientsa

				Standardize
		Unstandardized		d			Collinearity
		Coefficients		Coefficients			Statistics
							Toleranc
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	e	VIF
1	(Constant	3,653	1,392		2,624	,011
	)
	SPIP	,010	,039	,026	,258	,797	,124	8,053
	SIMDA	,757	,081	,940	9,392	,000	,124	8,053

642	Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

a. Dependent Variable: Laporan_Keuangan

Dari tabel diatas menyatakan bahwa dari dua variabel hanya satu variabel SIMDA yang signifikan pada α = 5% ini terlihat dari profitabilitas signifikannya yang dibawah 0,05 yakni 0,000. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Infomasi Manajemen Daerah dengan persamaan sebagai berikut:

KLK = 3,653 + 0,010SPIP + 0,757SIMDA + e Keterangan :

KLK	= Kualitas Laporan Keuangan
SPIP	= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

SIMDA= Sistem Informasi Manajemen Daerah

∙Koefisien konstanta menyatakan nilai positif menunjukkan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel SPIP dan SIMDA, maka kualitas laporan keuangan cenderung meningkat.

∙Koefisien regresi SPIP bernilai positif menunjukkan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka SPIP mengalami peningkatan, maka KLK mengalami peningkatan.

∙Koefisien regresi SIMDA bernilai positif menunjukkan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka SIMDA mengalami peningkatan, maka KLK mengalami peningkatan.

1.Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Bedasarkan hasil uji t untuk variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menghasilkan nilait hitung sebesar 0,258 dan signifikansinya 0,797 yang artinya t tabel dengan nilai 2,00247 masih lebih besar dari t hitung yang dihasilkan, begitupun nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,5. Ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak atau dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas laopran keuangan. Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat bahwa sistem pengendalian internal pemerintah di tempat lokasi sudah dijalankan dengan cukup efektif.

2.Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Secara parsial, variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini ditunjukkan pada tabel 4.14 dimana hasil uji t untuk variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah nilai t hitungnya lebih dari t tabel yakni 9,392 > 2,00247 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima, atau dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3.Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan Sistem Infromasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Secara stimulan, variabel Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerpan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berdasarkan uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai

Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

643

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Reni Sulastri, Gatot Wahyu Nugroho dan Idang Nurodin

signifikansi 0,000 yang artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1), dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) di Kecamatan Cireunghas Pada 5 Desa, yaitu Desa Bencoy, Desa Cireunghas, Desa Cikurutug, Desa Tegalpanjang, dan Desa Cipurut. melalui indikator dari ketiga variabel tersebut penulis dapat menyimpulkan seberapa besar pengaruh ketiga variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil penelitian yang di uji menggunakan uji statistik t (parsial) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di uji menggunakan uji statistik t (parsial) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di uji menggunakan uji statistik F (simultan) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

644	Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

BIBLIOGRAFI

BPKP. (2015). SIMDA.

fitrah, akbar, Maulana. (2019). Diterapkannya sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 1.

Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8 (8th ed.). Semarang: Universitas Diponogoro.

Humas Sekda Kabupaten Sukabumi. (2019). SPIP Merupakan Upaya Perubahan Sikap dan Prilaku (p. 1). p. 1. Sukabumi: Humas Sekda Kabupaten Sukabumi.

Kominfo Setda. (2017). Pemkab Rencanakan Penggunaan SIMDA Perencanaan Tahun 2018 (p. 1). p. 1. Bandung: Kominfo Setdan Bandung.

Martini, Rita. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi, 2(1), 106–123. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364

Murwanto, Rahmadi, Budiarso, Adi, & Ramadhana, Fajar Harsi. (2015). Audit sektor publik. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik Dan Akuntansi Pemerintahan, 1. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Panggabean, Fitri Yani. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. JURNAL Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(2), 151. https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692

Presiden RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Sekretariat Negara.

Presiden RI. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018. Jakarta: Sekretariat Negara.

Priyastama, Romie. (2017). Buku Sakti Kuasai SPSS Pengolahan Data & Analisi Data (1st ed.; Tari, Ed.). Bantul: PT Anak Hebat Indonesia.

Sugiyono. (n.d.). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wiratna Sujarweni, V. (2014). Metodologi penelitian : lengkap, praktis, dan mudah dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Zuhudy Rafid, Raswan. (2016). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bone). Urusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

645

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Reni Sulastri, Gatot Wahyu Nugroho dan Idang Nurodin

Zulkarnain, Zulkarnain, & Ningrum, Dahlia Anggyastuti. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5), 197–211.

646	Syntax Idea, Vol. 2, No. 9 September 2020

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/