How to cite:

Hajar Imtihani, Muhammad Nasser (2024) Keadilan dalam Reformasi BPJS: Teori Rawls dan Kajian

Kritis Terhadap Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar, (06) 08,

E-ISSN:

2684-883X

Email: [email protected], nasserke[email protected]

Abstrak

Reformasi BPJS Kesehatan di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 yang

menyatukan sistem kelas dan menggantinya dengan kelas rawat inap standar telah memicu

perdebatan publik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dalam akses

layanan kesehatan, namun menimbulkan berbagai pro dan kontra terkait implementasi dan

dampaknya terhadap berbagai lapisan masyarakat, serta berbagai spekulasi mengenai

kebijakan penetapan iuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kritis dan teori

teori keadilan John Rawls. Hasilnya mengungkapkan bahwa evaluasi berdasarkan teori

keadilan Rawls menunjukkan bahwa penetapan iuran progresif yang disesuaikan dengan

kemampuan ekonomi peserta adalah solusi yang lebih adil, memastikan bahwa manfaat

terbesar diberikan kepada mereka yang paling tidak beruntung, serta mendukung kesetaraan

kesempatan dalam akses layanan kesehatan. Kebijakan penyatuan sistem kelas dalam BPJS

Kesehatan berpotensi mengurangi diskriminasi dan meningkatkan kesetaraan akses. Namun,

tanpa perbaikan signifikan dalam kualitas dan infrastruktur layanan kesehatan, kebijakan ini

bisa memperdalam ketidakadilan dan memarginalkan golongan masyarakat yang tidak

mampu. Penting bagi pemerintah untuk mengawasi implementasi kebijakan ini secara ketat

dan memastikan dukungan tambahan untuk golongan masyarakat yang lemah. Meskipun

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Critical Legal Studies, Iuran progresif, Teori Rawls, Keadilan

Sosial

Abstract

The reform of BPJS Kesehatan in Indonesia through Presidential Regulation No. 59 of 2024

which unifies the class system and replaces it with a standard inpatient class has sparked a

public debate. This policy aims to increase equality in access to health services, but it raises

the approach of critical studies and the theory of justice as a fairness from John Rawls to

analyze the impact and implications of this policy. To evaluate how BPJS Kesehatan's class

unification policy reflects the principles of social justice and identify the ideal BPJS

contribution or premium model based on John Rawls' theory of justice. This study is to

evaluate how the BPJS Kesehatan class unification policy reflects the principles of social

justice and identify the ideal BPJS contribution or premium model based on John Rawls'

theory of justice. The results reveal that an evaluation based on Rawls' theory of justice shows

that the determination of progressive contributions tailored to the economic ability of

participants is a fairer solution, ensuring that the greatest benefits are given to the most

disadvantaged, as well as supporting equality of opportunity in access to health services. The

adjustments in the contribution model are needed to achieve true social justice. The main

recommendation of the researcher is to continue the implementation of progressive

contribution scales and government subsidies for underprivileged groups, in order to ensure

fair and equitable access to health services.

Keywords : Critical Studies, National health insurance, Rawls Theory, Social justice

PENDAHULUAN

tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perpres itu mengamanatkan

pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan berlaku Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Juru

Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Mohammad Syahril, menyatakan bahwa

tujuan dari Perpres ini adalah untuk memastikan semua peserta BPJS Kesehatan mendapatkan

perlakuan yang setara (Danardono, 2015). Perlakuan setara ini termasuk penyediaan sarana

dan prasarana untuk ruang rawat inap standar. Implementasinya diharapkan dapat dilakukan

pada Juli 2025 (Firdaus, 2020). Kebijakan ini sesungguhnya bukanlah hal yang baru, karena

(PP) Nomor 47 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan bidang perumahsakitan,

termasuk pengaturan standar fasilitas rawat inap.

mewujudkan keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan. Perbedaan kelas pelayanan dalam

BPJS Kesehatan sering kali menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas layanan

yang diterima oleh peserta sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang

diamanatkan oleh Konstitusi Indonesia. Standar minimal yang diatur dalam PP No. 47 Tahun

2021 mencakup berbagai aspek fasilitas rawat inap, seperti bahan bangunan, luas tempat tidur,

3834 Syntax Idea, Vol. 6, No. 09, September 2024

pelayanan dapat merata, dan setiap peserta BPJS Kesehatan mendapatkan perlakuan yang adil

dan setara. Pro dan kontra mengenai kelas standar menjadi mengemuka setelah adanya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang

Perumahsakitan (Hariyanto, 2024). Terdapat 12 konsep kelas standar JKN yang mengatur

tentang bahan bangunan, minimal luas tempat tidur, antar tepi tempat tidur, jumlah maksimal

tempat tidur per ruangan, nakas per tempat tidur, suhu ruangan, spesifikasi kamar mandi

dalam ruangan, tirai atau partisi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, spesifikasi

kelengkapan tempat tidur, dan pembagian ruangan.

dalam BPJS Kesehatan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Rawls melalui pendekatan

melibatkan tinjauan literatur, berita, dan laporan terkait kebijakan BPJS Kesehatan. Adapun

mempengaruhi kelompok rentan atau kurang beruntung (Faiz, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kritis terhadap Kebijakan KRIS

mengkritik asumsi-asumsi dasar dari sistem hukum konvensional dan bagaimana hukum

sering kali mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Dengan pendekatan

ini, kita diajak untuk melihat bahwa hukum tidaklah netral atau objektif, melainkan

merupakan alat yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan

mereka dan menindas kelompok yang lebih lemah (Rahmatullah, 2021). Dalam konteks

keadilan sosial dalam sistem kesehatan Indonesia.

kebijakan dalam sistem kelas sebelumnya dapat dilihat sebagai alat yang digunakan untuk

untuk memperoleh layanan kesehatan berkualitas.

standar pelayanan yang sama bagi semua peserta BPJS Kesehatan. Ini merupakan upaya

untuk merombak struktur kekuasaan dalam sistem kesehatan, di mana semua peserta, tanpa

memandang status ekonomi, mendapatkan akses yang setara ke fasilitas kesehatan yang

berkualitas. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah untuk menghilangkan diskriminasi yang

secara struktural terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan menyatukan kelas

yang berbeda, KRIS mencoba mengurangi pengaruh kekuasaan ekonomi atas akses layanan

kesehatan, dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua peserta untuk menerima

dari pasien kelas atas (Jeremia, 2023). Selain itu, kelompok ekonomi atas yang merasa

kehilangan eksklusivitas layanan mungkin juga berusaha mempengaruhi kebijakan melalui

tekanan politik atau hukum (Frieden, 2020). Hukum dan kebijakan sering kali tunduk pada

kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa, sehingga penting untuk memantau dan

memastikan bahwa implementasi KRIS benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan

awalnya untuk keadilan sosial.

seluruh fasilitas kesehatan. Tanpa dukungan yang memadai, kebijakan ini berpotensi gagal

mencapai tujuannya. KRIS menetapkan 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh fasilitas

kesehatan, yaitu bahan bangunan, minimal luas tempat tidur, jarak antar tepi tempat tidur,

jumlah maksimal tempat tidur per ruangan, nakas per tempat tidur, suhu ruangan, spesifikasi

kamar mandi dalam ruangan, tirai atau partisi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan,

didukung oleh modal asing mungkin memiliki akses lebih baik ke sumber daya dan teknologi

yang diperlukan untuk memenuhi standar tersebut, sementara rumah sakit yang berada di

daerah kurang berkembang, mungkin menghadapi kesulitan finansial dan logistik yang lebih

besar. Oleh karena itu, reformasi struktural dalam penyediaan sumber daya medis, pelatihan

tenaga kesehatan, dan distribusi peralatan medis menjadi sangat penting. Kebijakan ini harus

didukung oleh investasi yang signifikan dari pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk

memastikan bahwa semua fasilitas kesehatan dapat memenuhi standar KRIS.

3836 Syntax Idea, Vol. 6, No. 09, September 2024

layanan kesehatan, penerapan kebijakan ini juga membawa risiko marginalisasi terhadap

kelompok rentan. Salah satu risiko utama adalah ketidakmampuan rumah sakit, terutama di

daerah terpencil atau kurang berkembang, untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh

KRIS. Rumah sakit yang tidak mampu memenuhi standar tersebut berisiko mengalami

penurunan kelas atau bahkan penutupan, yang pada akhirnya dapat mengurangi akses layanan

kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut (Sulistyorini & Huda, 2022) (Sofian et al.,

2020). Selain itu, terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai kualitas pelayanan

yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Terdapat pendapat dari masyarakat yang merasa

bahwa, meskipun sudah membayar iuran, kualitas layanan kesehatan di rumah sakit

signifikan dalam infrastruktur dan sumber daya, kebijakan KRIS dapat memperdalam

ketidakadilan dan memarginalkan kelompok masyarakat yang rentan. Pemerintah dan BPJS

Kesehatan harus memastikan bahwa semua rumah sakit dapat memenuhi standar KRIS dan

meningkatkan kualitas layanan secara merata di seluruh Indonesia.

Analisis Kebijakan melalui Teori Keadilan John Rawls

berpengaruh dalam abad ke-20. Dalam bukunya "A Theory of Justice," Rawls

memperkenalkan dua prinsip utama yang mendasari konsep keadilan sebagai fairness atau

kewajaran (Taufik, 2013). Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk mengevaluasi kebijakan

publik, termasuk kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam BPJS Kesehatan. Berikut

2020). Dalam konteks pelayanan kesehatan, ini berarti setiap individu harus memiliki hak

yang sama untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai, tanpa diskriminasi

berdasarkan status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya.

perbedaan kelas dalam pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, sistem kelas 1, 2,

dan 3 menciptakan diferensiasi dalam kualitas fasilitas dan pelayanan yang diterima oleh

peserta, yang sangat bergantung pada besarnya iuran yang dibayarkan. Hal ini secara

langsung mempengaruhi kebebasan dasar peserta untuk mengakses layanan kesehatan yang

belakang ekonomi mereka, akan menerima pelayanan yang setara. Fasilitas rawat inap yang

disediakan diharapkan memenuhi standar yang sama, sehingga tidak ada lagi disparitas dalam

kualitas layanan. Ini merupakan langkah signifikan untuk menjamin bahwa semua orang

memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

layak.

Prinsip Kedua: Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi Harus Menguntungkan yang

Paling Tidak Beruntung

dalam KRIS:

1. Akses Universal dan Standar Minimum: Dengan menetapkan standar minimum untuk

fasilitas rawat inap, kebijakan KRIS bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta

BPJS Kesehatan, terutama mereka yang berasal dari lapisan masyarakat kurang beruntung,

mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas yang layak. Termasuk diantaranya adalah

standar untuk bahan bangunan, luas tempat tidur, dan fasilitas lainnya yang dijamin oleh

peraturan.

2. Distribusi Sumber Daya Kesehatan: Dalam konteks difference principle, kebijakan ini

harus dipandang sebagai upaya untuk mendistribusikan sumber daya kesehatan secara

lebih merata. Sebelumnya, perbedaan kelas dalam layanan kesehatan sering kali

menguntungkan mereka yang mampu membayar lebih, sementara mereka yang kurang

mampu mendapatkan layanan yang lebih rendah kualitasnya. Dengan KRIS, sumber daya

kemampuan finansial peserta. Mereka yang mampu membayar lebih banyak dapat

dikenakan iuran yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mensubsidi biaya pelayanan

bagi mereka yang tidak mampu. Ini tidak hanya memastikan bahwa semua peserta

mendapatkan akses yang sama, tetapi juga mendukung keseimbangan ekonomi dalam

sistem kesehatan.

4. Manfaat bagi Kelompok Rentan: Penyatuan kelas yang berbeda dalam layanan kesehatan

memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan fokus pada peningkatan

layanan bagi kelompok rentan. Kebijakan ini harus diarahkan untuk memberikan manfaat

3838 Syntax Idea, Vol. 6, No. 09, September 2024

daerah dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan berkualitas.

undangan mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial melalui sistem

jaminan kesehatan yang inklusif dan setara. Hal ini sesuai dengan asas jaminan sosial dalam

penjelasan UU SJSN yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia [15]. Pasal 23 ayat 4 UU SJSN, yang mengamanatkan bahwa

pelayanan rawat inap di rumah sakit harus diberikan berdasarkan kelas standar, merupakan

langkah awal untuk menghapus diskriminasi berbasis kemampuan ekonomi. Dengan

menetapkan standar yang sama bagi semua peserta BPJS, kebijakan ini selaras dengan prinsip

peraturan ini mengatur ketersediaan dan distribusi tempat tidur untuk kelas standar, dengan

penekanan pada alokasi yang adil antara rumah sakit pemerintah dan swasta. Ketentuan ini

menggarisbawahi pentingnya distribusi sumber daya yang sesuai dengan prinsip keadilan

distributif Rawls, di mana sumber daya harus disalurkan untuk menguntungkan mereka yang

paling membutuhkan, seperti masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang.

Namun, tanpa peningkatan infrastruktur yang memadai, kebijakan ini berisiko gagal mencapai

tujuannya, terutama jika rumah sakit di daerah tersebut tidak mampu memenuhi standar kelas

yang ditetapkan, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakadilan baru.

lain dalam analisis keadilan, yaitu terkait penetapan iuran dan keberlanjutan pendanaan.

Kenaikan iuran yang diatur dalam Pasal 34 dari kedua peraturan ini harus dianalisis melalui

lensa keadilan substantif Rawls, yang mengharuskan bahwa iuran disesuaikan dengan

manfaat jaminan kesehatan dan implementasi kelas standar. Hal ini sejalan dengan prinsip

keadilan sebagai kewajaran Rawls, yang mengharuskan bahwa kebijakan harus adaptif dan

responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa mereka yang paling

tidak beruntung tetap mendapatkan perlindungan yang layak (Edor, 2020).

pemerintah untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang adil dan setara. Meski

memiliki tujuan yang mulia dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Rawls,

implementasinya dapat menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kemampuan

memenuhi standar yang ditetapkan. Ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur

kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan peralatan medis yang memadai. Selain itu,

ada potensi resistensi dari kelompok-kelompok yang sebelumnya diuntungkan oleh sistem

kelas, yang mungkin melihat penyatuan kelas sebagai pengurangan kualitas atau eksklusivitas

layanan yang mereka terima. Karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi

yang efektif untuk menjelaskan manfaat kebijakan ini bagi kesetaraan dan keadilan sosial.

menuju keadilan sosial dalam sistem kesehatan Indonesia. Dengan menstandarisasi layanan

kesehatan dan menghilangkan perbedaan kelas, kebijakan ini berpotensi untuk memberikan

diimplementasikan, bukan sekadar kesetaraan prosedural atau formalitas hukum (Haryono,

2019). Dalam konteks penetapan iuran BPJS Kesehatan, keadilan substantif mengharuskan

bahwa iuran yang ditetapkan harus adil, tidak hanya dalam penentuan nominalnya, tetapi juga

dalam distribusi beban ekonomi yang ditanggung oleh peserta. Dengan kata lain, penetapan

iuran harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing peserta, memastikan

bahwa mereka yang paling tidak beruntung dalam skala ekonomi tetap dapat memperoleh

akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas.

relevan untuk analisis ini. Menurut Rawls, prinsip keadilan mensyaratkan bahwa

ketidaksetaraan ekonomi hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan

manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (Said & Nurhayati, 2021). Dalam

kemampuan finansial peserta. Dalam skema ini, peserta dengan pendapatan lebih tinggi

membayar iuran yang lebih besar, sementara mereka yang berpendapatan rendah membayar

iuran yang lebih kecil atau bahkan mendapat subsidi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip

keadilan Rawls, di mana beban ekonomi didistribusikan secara adil, dan manfaat terbesar

diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan (Said & Nurhayati, 2021). Namun,

implementasi skema iuran progresif dalam konteks KRIS memerlukan analisis mendalam dan

perencanaan yang cermat. Pertama, perlu ada mekanisme yang transparan dan akurat untuk

menentukan kemampuan ekonomi peserta, yang mencakup berbagai faktor seperti

3840 Syntax Idea, Vol. 6, No. 09, September 2024

harus mempertimbangkan dampak ekonomi dari iuran tersebut terhadap rumah tangga,

terutama bagi mereka yang berada di ambang kemiskinan, untuk memastikan bahwa iuran

tidak menjadi beban tambahan yang justru memperburuk kondisi ekonomi mereka.

substantif, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah

ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pendapatan peserta. Dalam situasi di mana pendapatan

peserta dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat, penetapan iuran yang tetap

mungkin tidak mencerminkan kemampuan ekonomi peserta yang sesungguhnya, sehingga

diperlukan mekanisme penyesuaian yang fleksibel. Selain itu, pengawasan dan penegakan

memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan mendapatkan manfaat terbesar dari

sistem jaminan kesehatan. Skema iuran progresif menawarkan pendekatan yang potensial

untuk mencapai tujuan ini, asalkan diterapkan dengan perencanaan yang matang dan

pengawasan yang ketat. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa penetapan

iuran tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan formal, tetapi juga dampak

substantifnya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dengan

demikian, kebijakan KRIS dapat benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial dan

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat

Indonesia.

KESIMPULAN

kurang berkembang. Rumah sakit yang tidak mampu memenuhi standar KRIS dapat

mengalami penurunan kelas atau bahkan penutupan, yang pada gilirannya dapat mengurangi

akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, kekhawatiran

mengenai penurunan kualitas pelayanan akibat penyatuan kelas juga menjadi tantangan yang

harus dihadapi. Oleh karena itu, agar kebijakan KRIS dapat berhasil, diperlukan peningkatan

infrastruktur dan sumber daya di seluruh fasilitas kesehatan, serta dukungan tambahan bagi

rumah sakit yang mengalami kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan.