How to cite:

Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal (2024)

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong (06) 08,

E-ISSN:

2684-883X

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA

SORONG

Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal

Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Reseach ini dilakukan dengan motif agar dapat memperkaya khasanah ilmu terkait dengan

penegakan hukum dalam memberikan kebutuhan bagi para penyandang kekurangan yang

dalam hal ini individu yang spesial khususnya di wilayah perkotaan Sorong, dengan adanya

tantangan bahkan hambatan bagi pemerintah Kota Sorong melalui usaha untuk memberikan

fasilitas terbaik bagi para penyandang cacat atau individu yang spesial di perkotaan Sorong.

Research ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Sorong dengan cara mewawancarai

Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Sorong,

dan mendokumentasikan wawancara tersebut. Selain wawancara, juga dilakukan studi

kepustakaan. Proses olah data dengan menganalisisnya menggunakan cara kualitatif.

Kemudian kebaruan yang didapatkan di lapangan yaitu Belum ada peraturan daerah tersebut

yang khusus menjelaskan terkait dnegan individu penyandang cacat atau individu spesial di

Kota Sorong. untuk memberikan kebutuhan bagi para penyandang cacat di realisasikan oleh

pemerintah meliputi pendataan kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan khusus,

pemberdayaan dalam pekerjaan, dan penyediaan fasilitas aksesibilitas. Namun pemenuhan

hak tersebut belum maksimal karena tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan

aparat pemerintah, kebijakan daerah yang tidak memadai, dan keterbatasan koordinasi, serta

karena hambatan seperti anggaran yang tidak mencukupi dan keterbatasan tenaga kerja.

Pemerintah Kota Sorong sebaiknya menyusun dan mengesahkan peraturan daerah khusus

yang mengatur kebutuhan-kebutuhan bagi indivisu spesial, berdasarkan dengan aturan pada

Undang-undang tetapnya Nomor 8 di tahun 2016, isinya membahas terkait dengan

penyandang cacat atau disabilitas sering disebutnya, hal ini digunakan untuk meyakinkan

bahwa adanya perlindungan hukum untuk penyandang cacat yang lebih kuat dan

implementasinya terbaik di dalam praktiknya.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Pemerintah; Pemenuhan Hak..

Abstract

This research was conducted with the motive of enriching the knowledge related to law

enforcement in providing needs for people with disabilities, in this case special individuals,

especially in the urban area of Sorong, with the challenges and even obstacles for the Sorong

City government through efforts to provide the best facilities for people with disabilities or

special individuals in urban Sorong. This research was conducted at the Sorong City Social

Service office by interviewing the Head of the Sub-Division of Social Rehabilitation for

People with Disabilities, Sorong City Social Service, and documenting the interview. In

addition to interviews, a literature study was also conducted. The data processing process

was analyzed using qualitative methods. Then the novelty obtained in the field was that there

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3781

was no regional regulation that specifically explained about individuals with disabilities or

special individuals in Sorong City. to provide needs for people with disabilities realized by

the government including population data collection, health services, special education,

empowerment in employment, and provision of accessibility facilities. However, the

fulfillment of these rights has not been maximized due to challenges such as lack of public and

government awareness, inadequate regional policies, and limited coordination, as well as

obstacles such as insufficient budget and limited workforce. The Sorong City Government

should draft and ratify special regional regulations that regulate the needs of special

individuals, based on the existing regulations in the Permanent Law Number 8 in 2016, the

contents of which discuss matters related to people with disabilities or disabilities as they are

often called, this is used to ensure that there is stronger legal protection for people with

disabilities and its best implementation in practice.

Keywords : People with Disabilities; Government; Fulfillment of Rights

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak yang bermacam-macam, namun terdapat hak yang paling

mendasar dan pasti dimiliki setiap manusia, yaitu hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan

Undang-undang Dasar yang ada di Indonesia di tahun 1945 tepatnya pada pembahasan pasal

28A sampai dengan pembahasan pasal 28J sudah menjelaskan banyak terkait dengan adanya

peraturan jelas terkait penghormatan HAM kepada siapapun itu individunya. Agar HAM

terlaksana sebagaimana mestinya dan terhindar dari pelanggaran hak, maka HAM tidak cukup

hanya dengan diakui saja, tetapi juga membutuhkan pelindungan dan penegakan. Salah satu

upaya pelindungan dan penegakan HAM yaitu dengan dibuatnya peraturan hukum yang

mengatur dengan jelas terkait HAM, dalam hal ini kemudian pembahasan ini di negara

Indonesia memberlakukan adanya Undang-undang pada Nomor 39 tepatnya di tahun 1999

yang menjelaskan terkait HAM atau disebut dengan Hak Asasi Manusia.

Pelindungan dan agunan HAM hak tersebut diberikan kepada semua warga, baik yang

sempurna secara fisik dan psikis atau mental ataupun yang mempunyai kekurangan dari segi

fisik atau psikis atau mental, terkhusus bagi warga penyandang cacat, akan lebih diperhatikan

untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang mempunyai kekurangan alam hal

ini diberikan bagi yang mempunyai kekurangan dari egi fisik, psikis, kognitif atau intelektual

serta kekurangan di kemampuan sensoriknya. tentu saja lebih membutuhkan pelindungan hak,

karena penyandang disabilitas merupakan kumpulan individu yang lunglai. Kumpulan

individu yang kurang bersemangat ni adalah kumpulan individu yang tidak jarang

mendapatkan respon kurang baik di masyarakat dan kebutuhannya atau hak nya masih minim

mendapatkan perhatian dari pemerintah. Seharusnya individu dengan tipe ini dapat

memperoleh hak yang sesuai dengan kebutuhannya, layaknya individu yang lain sebagai

warga negara Indonesia, di luar negeri sudah banyak fasilitas umum yang diperuntukkan

untuk penyandang cacat, maka dari itu seharusnya Indonesia juga menyediakan fasilitas

khusus untuk penyandang cacat tersebut. Tindakan ini diperuntukkan agar individu

penyandang cacat dapat memperoleh perlindungan khusus dari perlakuan yang tidak

menyenangkan di masyarakat dan HAM nya diperoleh sesuai dengan kebutuhannya (Arie,

2022).

Kurang lebih ada 82 persen total penyandang cacat di dunia, ada di berbagai negara

yang tergolong sebagai negara masih berkembang dan masih berada di perekonomian di

Bawah rata-rata, selain itu masih minimnya akses fasilitas umum seperti Kesehatan,

Pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya (Arie, 2022). Pada

Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal

3782 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Agustus 2024

tahun 2023, salah satu organisasi dibawah naungan PBB yaitu World Health Organization

adalah salah satu organisasi yang diakui secara internasional, menaksir kurang lebih jumlah

dari penyandang cacat, yaitu 16 persen perkiraanya dari kisaran total warga diseluruh dunia,

dan jumlah tersebut terus bertambah (Organization, 2018). Pada tahun yang sama pula,

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Republik Indonesia, menyatakan ada beberapa total penyandang cacat atau disabilitas yang

ada di Indonesia tercatat sekitar 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari total penduduk di

Indonesia (Pambayu et al., 2024). Banyaknya jumlah penyandang disabilitas sebagai

kelompok tergolong rentang dan lunglai di Indonesia, menjadikan perlu adanya peraturan

hukum yang memang dirancang untuk membela dan memberikan perlindungan serta

mempertegas hak-hak penyandang cacat tersebut.

Sejak tanggal 28 Februari 1997, Indonesia telah memberlakukan peraturan hukum yang

khusus mengatur terkait penyandang cacat, yaitu Undang-undang terkait nomor 4 di tahun

1997 tentang penyandang cacat. Akan tetapi Undang-undang di nomor 4 yaitu tahun 1997

terkait penyandang cacat belum bisa memberikan solusi atas permasalahan terkait dengan rasa

menghormati, perlindungan, serta kepastian akan hak penyandandang cacat, permasalahan

tersebut jelas membuat khawatir dan mendapatkan opini dari berbagai pihak dan pendapat

dari adanya Undang-undang di Nomor 4 tepatnya tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang

dipandang bukan karena sperti manusia lainnya, tetapi karena rasa kasihan dan iba atas

kekurangannya tersebut, dan masih tidak adanya kemampuan untuk mewujudkan

implementasi pelindungan dan penegakan untuk meyakinkan hak bagi penyandang disabilitas

berbagai aspek dalam kehidupan manusia, dan adanya rambu-rambu dari larangan dan

pemberian hukuman yang dinilai belum totalitas. Untuk menjamin komitmen akan prinsip-

prinsip dalam Konvensi tentang kebutuhan atau hak dari penyandnag cacat, oleh karena itu

Indonesia membuat khusus undang-undang tentang penyandang cacat tersebut yaitu tepatnya

Undang-undang pada Nomor 8 di tahun 2016 yang membahas terkait penyandang cacat atau

disabilitas (Ndaumanu, 2020).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

tersebut, sudah seharusnya seluruh penyandang cacat di perkotaan Sorong pun memperoleh

pemberian kebutuhan yang setara dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, serta

diberdayakan dengan perlakuan khusus melalui program-program pemerintah, mulai dari

pelatihan atau sosialisasi hingga pemberian fasilitas-fasilitas penunjang. Namun pemberian

kebutuhan kepada para penyandang cacat yang ada di perkotaan Sorong belum terlihat

totalitas secara menyeluruh, permasalahan tersebut banyak bukti yang terlihat, salah satunya

adalah belum adanya fasilitas atau sarana umum yang dikhususkan untuk para penyandang

cacat tersebut, kurangnya tenaga kerja yang melayani penyandang disabilitas, serta adanya

penyandang disabilitas yang sejak kecil hingga dewasa tidak mendapatkan bantuan dari

pemerintah. Maka dari itu dengan adanya kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan

untuk mengkaji lebih dalam terkait upaya pemerintah Kota Sorong dalam pemberian

kebutuhan bagi para penyandang cacat dengan tujuan memberikah kebutuhan yang sama baik

bagi penyandang cacat atau yang tidak penyandang cacat khususnya di Kota Sorong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model empiris dengan adanya signifikan perbedaan dari

segi yuridis empiris. Maksud dari yuridis empiris disini merupakan pendaktan yang

dilaksnakan dengan model mengumpulkan berbagai jenis informasi-informasi data utama atau

primer yang disini merupakan data utama selain data sekunder, serta diperoleh secara

langsung dari lapangan (Fajar & Achmad, 2017). Berdasarkan Kamus Indonesia, pengertian

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3783

dari data primer itu adalah informasi yang didapatkan dari seorang naras umber subyek

penelitian langsung. Berdasarkan pada jenis penelitian tersebut, maka berdasarkan research

tersebut menggunakan data utama, dan untuk menunjang data utama juga menggunakan data

sekunder.

Teknik pemngumpulan data di research ini yaitu dengan interview yang dilaksanakan

bersama narasumber Hesti Mariani, S.Sos., selaku Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Sorong, di kantor Dinas Sosial Kota Sorong yang

bertempat di kantor Walikota Sorong, Jalan Kurana, Kelurahan Remu Utara, Kecamatan

Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, serta dengan Studi kepustakaan dilaksanakan

dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku, dokumen negara, situs web, penelitian

terdahulu, kamus, dan kepustakaan lainnya yang dapat memberikan informasi atau keterangan

berkenaan dengan penelitian. Data yang telah didapatkan di lapangan akan olah secara

kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif diolah dengan cara merangkum dan

mengkategorikan data, kemudian menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian

yang akan dilaksanakan (Sahir, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Sorong

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban yang mutlak untuk

menegakan hukum dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kewajiban ini

mencakup pemberian akses yang sama terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

aksesibilitas, dan layanan publik lainnya tanpa diskriminasi. setiap kebijakan, peraturan, dan

tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencerminkan

upaya nyata dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warga,

termasuk warga penyandang disabilitas. Secara hukum, Indonesia telah mengadopsi beberapa

instrumen internasional dan nasional yang menjamin hak-hak penyandang cacat, termasuk

konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Undang-undang Nomor

8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa instrumen yang telah diadopsi

tersebut mengubah sudut pandang dari charity based menjadi social based dan hal ini sebagai

dasar perkembangan isu disabilitas, khususnya dalam pembahasan hak asasi manusia, yang

mana penyandang cacat tidak lagi dilihat sebagai individu yang harus dikasihani, tetapi juga

harus diberikan dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia pada umumnya

(Nursyamsi et al., 2015). Penegakan hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas ini

memerlukan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan

komunitas penyandang disabilitas itu sendiri. Langkah-langkah konkret, seperti penyediaan

program pendidikan inklusif, kesempatan kerja yang setara, serta aksesibilitas fasilitas umum

dan fasilitas sosial, harus diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik sehari-hari, dengan

penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan.

Sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016 terkait

dengan Pendirian dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong dan Peraturan

Gubernur Papua Barat Nomor 24 Tahun 2018 terkai dengan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Sosial, pemerintah harus melaksanakan permasalahan penyandang cacat yang ada di Kota

Sorong terkhusus Dinsosnya, disini Dinas Sosial di Kota Sorong seharusnya bekerjasama

dengan pemerintah wilayah lainnya serta dapat melibatkan organisai yang ada di masyarakat.

Sehingga dalam menegakkan Undang-undnag No 18 Tahun 2016 terkait dnegan individu

yang mempunyai keterbatasan,beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kota

Sorong, berikut dalam semua bidangnya, berikut penjelasannya (Tinneke Hutabarat, 2020):

Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal

3784 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Agustus 2024

Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semua penduduk berhak

mendapatkan dokumen kependudukan, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, penyandang disabilitas merupakan salah satu

subjek penduduk rentan (Risya Amalia, 2023).

Pendataan dan penerbitan dokumen bagi penduduk rentan, khususnya penyandang

disabilitas, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong.

Pendataan tersebut dilaksanakan baik langsung di kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, maupun di tempat-tempat lain yang telah ditentukan, sesuai dengan pasal 13

ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Sorong, dipergunakan juga untuk pendataan terkait penyandang disabilitas oleh Dinas

Sosial Kota Sorong yang berkerja sama dengan pemerintah pusat. Pendataan tersebut juga ada

yang dilakukan di lapangan dan ada pula yang langsung di kantor Dinas Sosial Kota Sorong,

untuk pendataan di lapangan dilakukan oleh petugas yang ditentukan pemerintah pusat.

Berdasarkan data statistik di Dinas Sosial Kota Sorong, terdapat 522 orang penyandang

disabilitas yang berada di berbagai distrik di Kota Sorong. Berikut ini jumlah penyandang

disabilitas di Kota Sorong yang dikelompokan menurut distrik tempat tinggalnya.

Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Sorong Tahun 2024

No.

Distrik

Jumlah (Orang)

Klaurung

Maladumes

Malaimsimsa

Sorong

Sorong Barat

Sorong Kepulauan

161

Sorong Kota

Sorong Manoi

Sorong Timur

10.

Sorong Utara

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Sorong

Selain pendataan oleh Dinas Sosial Kota Sorong, masyarakat Kota Sorong juga dapat

berinteraksi secara online maupun tatap muka dengan anggota Dinas Sosial Kota Sorong

untuk memperoleh informasi dan/atau bantuan. Masyarakat yang memerlukan bantuan

berkaitan dengan disabilitas dapat menyampaikan kebutuhannya kepada Dinas Sosial Kota

Sorong, dengan memenuhi persyaratan administrasi, dan kemudian akan dievaluasi oleh

Dinas Sosial Kota Sorong.

Kesehatan

Hak dan kewajiban setiap orang terkait kesehatan, termasuk kesehatan individu yang

mempunyai kekurangan, diatur oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan. Hak kesehatan berkaitan erat dengan hak hidup, karena untuk mempertahankan

hidup seseorang perlu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Individu yang

mempunyai kekurangan harus diberikan akses fasilitas kesehatan yang berkeadilan dan bagus.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3785

Pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas melalui pelayanan fasilitas kesehatan,

diantaranya yaitu dengan memberikan habilitasi dan/atau rehabilitasi. Habilitasi dan/atau

rehabilitasi merupakan upaya untuk mengembangkan dan/atau mengembalikan kemampuan

penyandang disabilitas sesuai kemampuan dan kebutuhannya (Ilmania & Utami, 2023). Hal

tersebut juga sejalan dengan Peraturang yang ada di Nomor 75, pada tahun 2020 menjelaskan

tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi individu yang mempunyai kekurangan. Isi

pasar pertama yaitu, peraturan tersebut menjelaskan perbedaan bahwa habilitasi merupakan

proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekurangan sejak lahir

di dunia, selain itu rehabilitasi merupakan salah satu Solusi yang didapatkan oleh individu

yang cacat ini, baik pelayanan yang baik dari lembaga, akan tetapi syaratnya tidak cacat sejak

lahir.

Bentuk pelayanan habilitasi dan rehabilitasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, dua

diantaranya yaitu adanya fasilitas alat yang digunakan untuk memudahkan bagi individu yang

yang cacat terutama alat bantu Kesehatan untuk aktivitas sehari-harinya. serta sistem rujukan.

Pemerintah Kota Sorong memenuhi penyediaan alat bantu dengan memberikan alat bantu

berdasarkan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Sorong. Dalam

hal pemenuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Sorong, Dinas Sosial Kota

Sorong juga bekerjasama dengan Sentra Pangurangi Takalar di Sulawesi Selatan dan Rumah

Sakit Jiwa Abepura di Papua, yang mana kedua tempat tersebut dijadikan rujukan oleh Dinas

Sosial Kota Sorong. Dalam pemberian rujukan tersebut, Dinas Sosial Kota Sorong juga

memberi bantuan bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhannya dalam

menjalani rujukan tersebut.

Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal

5 ayat 2, menyatakan bahwa “Semua individu yang mempunyai kekurangan baik fisik ataupun

yang lainnya harus mendapatkan fasilitas Pendidikan di sekolah yang disediakan khusus oleh

pemerintah”, (Pelawi & Is, 2021) dan pada pasal 32 ayat 1, menyatakan bahwa “Sekolah

khusus adalah lembaga Pendidikan yang disiapkan khusus bagi para penyandang cacat

dalam hal ini siswa dengan kebutuhan khusus, karena mempunyai kekurangan dari segi

belajar sehingga dalam pemenuhan minat bakatnya pun cenderung istimewa ”. (Pelawi & Is,

2021).

Fasilitas Pendidikan yang memang khusus di peruntukkan bagi para penyandang cacat

di Kota Sorong dan hal itu diatur oleh Peraturan Daerah yang ada di Kota Sorong tepatnya

ada di Nomor 38 dan Tahun 2013 mengenai pembahasan Pembangunan dalam

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sorong pada pasal 7, yang menyatakan bahwa “semua

warga yang berada di Kota Sorong yang mempunyai kekurangan baik dari segi fisik, mental

atau kekurangan dari segi sosial lainnya mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan atau

sekolah khusus yang disesiakan oleh pemerintah Kota Sorong”. Pendidikan khusus tersebut

disediakan oleh pemerintah Kota Sorong dari jenjang Pendidikan paling awal yaitu dasar

bahkan sampai dengan menengah, khususnya dengan melalui satuan Pendidikan khusus,

dalam hal ini yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Khususnya di Kota Sorong, kemudian

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Kota Sorong, serta Sekolah Menengah Atas

Luar Biasa (SMALB) yang ada di Kota Sorong. Kemudian adanya Lembaga inklusif itu kan

lebih baik, karena peraturannya sudah jelas ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Pendidikan Inklusif yang

diperuntukkan bagi semua siswa yang tergolong special serta mempunyai indikasi bakat serta

Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal

3786 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Agustus 2024

minat yang khusus. Adanya Pendidikan inklusif adalah bentuk dari wujud program

Pendidikan yang tidak memisahkan anak penyandang disabilitas dengan anak yang tidak

menyandang disabilitas dalam proses pembelajaran (Sulaiman et al., 2024). Adapun salah satu

sekolah reguler di Kota Sorong yang menerapkan pendidikan inklusif yaitu Sekolah Dasar

Negeri 1 Kota Sorong. Lembaga Pendidikan sekolah yang termasuk reguler yang menerapkan

pendidikan inklusif tersebut memberikan kurikulum dan adanya perlengkapan sekolah di

peruntukkan untuk semua individu baik yang normal atau yang special (Agustina & Zayyadi,

2023).

Pekerjaan

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 31,

menyatakan yaitu “Semua individu yang akan bekerja harus mempunyai hak yang sama, dan

mempunyai peluang bagi semua baik itu untuk menentukkan, memperoleh, bahkan sampai

dengan ganti tempat kerja serta mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan standar UMR

daerah tempat dia tinggal baik itu di Indonesia atau di luar negeri” (Republik, 2003).

Berdasarkan undang-undang tersebut penyandang disabilitas juga memiliki hak atas

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, bahkan Perusahaan swasta, wajib mempekerjakan

penyandang disabilitas, hal tersebut sesuai dengan pasal 53 ayat 1 dan 2, Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Permasalahan terkait individu yang mengalami kecacatan ini adalah masalah

complicated, masalah kecacatan ini snagat mengganggu aktivitas kesehariannya, karena

memang fungsi dari tubuhnya kurang maksimal. Masalah ini akan membuat individu

insecure, sehingga emosinya tidak stabil karena bingung untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Maka dari itu, individu dengan kekurangan ini sangat membutuhkan

semangat dan bimbingan baik dari segi psikologis, keagamaan dan sosial dan cara

meningkatkan kesejahteraannya (Sayyidah, 2015). Upaya pemberdayaan terhadap individu

yang mempunyai keterbatasan, pemerintah Kota Sorong melaksanakan program-program

yaitu memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas dengan merujuk pada tempat

yang ditentukan, menyosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas

baik kepada penyandang disabilitas maupun orang di sekitar penyandang disabilitas,

memberikan pelatihan dalam mengerjakan suatu hal, dan membantu penyandang disabilitas

dalam meningkatkan keterampilan kerja.

Aksesibilitas

Aksesibilitas atau jaklur disini adalah cara untuk memudahkan bagi penyandang cacat

yang dipersiapkan dan diberikan dengan tujuannya pemenuhan kebutuhan yang etara bagi

semua individu. Hal ini sesuai dengan pasal 18 Undang-undang pada Nomor 8 tepatnya

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan kebutuhan akses bagi penyandang

cacat, dengan melihat kebutuhan mendapat akses agar dapat memanfaatkan sarana umum,

serta memperoleh kebutuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Aktivitas agar dapat

memanfaatkan fasilitas publik, ditegakan oleh pemerintah Kota Sorong dengan juga

berdasarkan pada Peraturan Walikota Sorong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail

Tata Ruang Perkotaan Sorong Tahun 2023-2042. Dari ketentuan-ketentuan pada peraturan

tersebut, hanya sebagian kecil yang telah ditegakan oleh pemerintah Kota Sorong dalam

pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik,

baik itu fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Aktivitas kesehariannya sebagaimana invidu

pada umumnya adalah bentuk produktivitas semua orang. Sehingga ditegakan oleh

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3787

pemerintah Kota Sorong dengan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sesuai

kebutuhannya, khususnya yaitu perlengkapan yang dapat membantu memudahkan bagi para

penyandang cacat untuk menjalani aktifitasnya. Sehingga terkait hal ini, Dinas Sosial Kota

Sorong memiliki program yaitu pembagian alat bantu dengar dan kursi roda kepada

penyandang disabilitas di Kota Sorong.

Upaya pemberian kebutuhan bagi para penyandang cacat di Kota Sorong dilihat dari

beberapa bidang tersebut, dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong dengan kontribusi pihak

lain. Penyandang disabilitas di Kota Sorong sebagai kelompok rentan, tentu mudah menjadi

target pelanggaran hak, dan tidak sedikit kasus yang mana penyandang disabilitas menjadi

korban kriminalitas. Dalam penanganan kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas di

Kota Sorong, akan dibantu oleh Dinas Sosial beserta aparat penegak hukum. Selain itu,

pemerintah Kota Sorong juga memberikan bantuan sosial berupa pemberian bahan makanan

kepada para penyandang disabilitas di Kota Sorong. Bantuan tersebut diberikan setiap hari

dan disalurkan melalui beberapa organisasi atau perkumpulan masyarakat. Evaluasi dan

pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak penyandang cacat, dilaksankan oleh Dinas

Sosial Kota Sorong yang bekerjasama dengan Kelurahan. Kelurahan akan mendata

masyarakat penyandang disabilitas dan kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk

selanjutnya akan diberikan bantuan sosial. Bantuan-bantuan yang disalurkan melalui

organisasi masyarakat akan dibuat pelaporannya pada aplikasi SIKSMA (Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial Masyarakat).

Memberikan rasa hormat, memberikan perlindungan dan memberikan kebutuhan yang

diharapkan para penyandang cacat itu adalah kewajiban bagi setiap negara di dunia. Sehingga

disini dibutuhkan peran dari pemerintah untuk memberitahu pada semua orang terkait dengan

kebutuhan yang sudah jelas ada dalam konvensi. Selain itu kebutuhan penyandang cacat juga

sudah jelas tertera dalam aturan perundangan, diantaranya yaitu memberikan fasilitas

Pendidikan yaitu sekolah khusus penyandang disabilitas, kemudian fasilitas Kesehatan ari

rumah sakit sampai dengan tenaga kesehatannya dan fasilitas sarana dan prasarananya,

informasi terkait politik dan pemerintahan, selain itu adanya kebudayaan dan kepariwisataan

khusus bagi para disabitas seharusnya memang ada, perkembangan teknologi dan informasi

serta komunikasi yang diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas juga sangat di

perlukan. Tetapi di Kota Sorong belum terdapat peraturan khusus yang ditujukkan kepada

para penyandang cacat atau disabilitas ini, tetapi peraturan yang sedang digunakan masih

dengan peraturan pemerintah pusat atau peraturan yang dipakai oleh daerah lain didalamnya

terdapat beberapa ketentuan terkait penyandang disabilitas.

Tantangan dan Hambatan bagi Pemerintah Kota Sorong dalam usaha

untukPemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Sorong

Penyandang kekurangan sering kali mengalami stigma dan diskriminasi yang

menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan manusia yang tidak akan sanggup

untuk hidup independent, dan selalu membutuhkan bantuan orang lain meslipun itu kecil

bantuannya. Akan tetapi sebetulnya melalui perkembangan teknologi yang ada di Masyarakat,

kekurangan sudah tidak menjadi permasalahan bagi individu yang cacat untuk dapat hidup

mandiri dan produktiv, syaratnya individu tersebut mendapatkan sarana dan prasarana yang

sesuai dengan kebutuhannya yang sudah diatur dalam peraturan dalam undang-undang

(Apsari & Raharjo, 2021). Adanya Undang-undang di Nomor 8 pada tahun 2016 terkait

dengan pembahasan penyandang cacat, di sini pemerintah harus dapat mensosialisaikan

kebutuhan yang ada dan tertulis dalam konveksi berdasarkan dengan perundnag-undangan,

selain itu dipastikan bahwa kebutuhan hak dari penyandnag cacat sudah terpenuhi semua

Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal

3788 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Agustus 2024

aspek yang berhubungan dengan kebutuhan apapun itu. Oleh sebab itu, berdasarkan pada

undang-undang tersebut, pemerintah wajib memberikan akomodasi yang layak bagi

penyandang disabilitas untuk membantu penyandang disabilitas hidup mandiri. Namun dalam

pengimplementasian hal tersebut khususnya di tingkat lokal sering kali masih kurang optimal.

Di Kota Sorong, permasalahan ini menjadi semakin krusial. Pemerintah Kota Sorong telah

melakukan berbagai usaha dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong,

akan tetapi pemenuhan hak tersebut belum maksimal, karena belum berdasarkan dengan

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakmaksimalan tersebut

disebabkan oleh adanya tantangan dan hambatan bagi pemerintah Kota Sorong dalam

pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong. Tantangan dan hambatan bagi

pemerintah Kota Sorong melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait.

Tantangan

Tantangan merupakan suatu hal yang memerlukan upaya besar dari pemerintah untuk

mengatasinya. Dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Sorong,

pemerintah Kota Sorong mengahadapi beberapa tantangan yang merupakan penyebab

ketidakmaksimalan dalam pemenuhan hak tersebut. Adapun tantangan-tantangan utama yang

dihadapi oleh pemerintah Kota Sorong dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai

berikut.

a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta aparatur pemerintah tentang

pentingnya kebutuhan-kebutuhan penyandang cacat. Stigma dan diskriminasi atau

pandangan sebelah mata terkait dengan penyandnag cacat masih sering terjadi, yang

berdampak pada perlakuan yang tidak adil dan kurangnya dukungan untuk kebutuhan

khususnya.

b. Kebijakan daerah yang tidak memadai, serta kurangnya kejelasan dalam pedoman

kebijakan dan prosedur pelaksanaan. Sampai detik ini masih tidak ada peraturan khusus

terkait dengan penyandang cacat di Kota Sorong.

c. Terbatasnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Hal tersebut

mengakibatkan infrastruktur yang ada belum memadai. Banyak fasilitas umum di Kota

Sorong yang belum ramah disabilitas, seperti trortoar, bangunan publik, transportasi

umum, dan fasilitas pendidikan. Keterbatasan aksesibilitas ini membatasi mobilitas dan

keikutsertaan aktif penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan sosial dan

ekonomi.

d. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Kota Sorong yang

menangani isu-isu disabilitas seringkali belum optimal. Hal ini menyebabkan kebijakan

dan program yang ada tidak terintegrasi dengan baik, sehingga implementasi di lapangan

menjadi tidak konsisten dan kurang berdampak.

e. Kurangnya pelatihan khusus bagi tenaga kerja yang melayani kebutuhan disabilitas

sehingga mengurangi efektivitas program-program pemerintah.

Hambatan

Hambatan merupakan suatu hal yang menghalangi upaya pemerintah ketika

memberikan kebutuhan bagi para penyandang cacat. Terdapat beberapa point yang menjadi

hambatan bagi pemerintah Kota Sorong yang juga menyebabkan pemenuhan kebutuhan

penyandang cacat di Kota Sorong belum maksimal. Berikut ini beberapa hambatan utama

bagi pemerintah Kota Sorong.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3789

a. Biaya dialihkan kepada usaha untuk mewujudkan rencana program bagi penyandang cacat

yang seringkali tidak mencukupi. Hal tersebut juga mengakibatkan masih ada daerah yang

sulit dijangkau oleh Dinas Sosial Kota Sorong, khususnya di daerah Sorong Kepulauan.

b. Keterbatasan sumber daya, khususnya tenaga kerja. Hal tersebut menghambat upaya

pemerintah Kota Sorong dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang inklusif.

Penyandang cacat dilihat dari sudut hukum sudah dipastikan haknya dalam konstitusi

negara dan peraturan dalam undang-undang, akan tetapi masih belum terealisaikan dengan

totalitas, sehingga masih jauh dari sempurna dalam memenuhi akomodasi kebutuhan bagi

para penyandnag cacat tersebut. Dalam aspek sosial ekonomi penyandang disabilitas masih

banyak hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut memerlukan Upaya untuk meningkatkan di

berbagai aspek yang ada di kehidupan penyandnag cacat, agar mereka mempunyai fungsi dan

peran yang sama dengan warga negara normal lainnya (Priamsari, 2019). Kemudian fasilitas

Kesehatan merupakan aspek yang paling urgent untuk diperhatikan an diberikan kepada

penyandang cacat tersebut. Sebab fasilitas Kesehatan itu adahal kebutuhan dasar bagi setiap

manusia, apalagi individu penyandag disbilitas ini. Penyandang disabilitas memerlukan terapi

yang sering, serta alat bantu untuk kesehariannya (Yulaswati et al., 2021).

Tantangan dan hambatan bagi pemerintah kota sorong tentu mengakibatkan

ketidakmaksimalan pemenuhan kebutuhan penyandang cacat di Kota Sorong. Akan tetapi

pemerintah kota Sorong terus berupaya memenuhi apa yang dikeluhkan masyarakat kepada

pemerintah Kota Sorong. Dalam mengatasi tantangan dan hambatan ini memerlukan

komitmen yang kuat dari semuat pihak, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik,

perbaikan infrastruktur, alokasi anggaran yang memadai, pelatihan khusus untuk aparatur

pemerintah, serta kerjasama yang lebih erat antar pemerintah dan dengan organisasi yang

peduli terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemerintah Kota Sorong dapat

lebih efektif dalam memenuhi hak-hak penyandang cacat dan menciptakan area yang lebih

inklusif dan ramah bagi semua seluruh Kota Sorong. Pemerintah Kota Sorong juga memiliki

program yang direncanakan untuk masa mendatang yaitu pembagian lebih banyak alat bantu

kepada para penyandang disabilitas, pengurusan data kewarganegaraan yang merata,

membantu pengadaan UMKM bagi penyandang disabilitas, serta berupaya agar kedepannya

seluruh penyandang disabilitas di Kota Sorong mendapatkan haknya.

KESIMPULAN

Dilihat dari hasil dan pembahasan yang ada di dalam penelitian tersebut, dapat ditarik

kesimpulan bahwa ampai saat ini masih belum ada daerah khusus yang mempunyai aturan

terkait penyandang cacat di Kota Sorong khususnya. Penegakan hukum dalam usaha

memberikan kebutuhan bagi para penyandang accat di Kota Sorong dilaksanakan, dievaluasi,

dan dipantau oleh Dinas Sosial Kota Sorong, yang juga bekerjasama dengan badan

pemerintah lainnya dan organisasi masyarakat. Berikut upaya pemerintah Kota Sorong dalam

berbagai aspek.

Administrasi dalam kependudukan, melaksanakan pendataan serta penerbitan

administrasi data kependudukan bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah Kota Sorong,

dari hasil pendataan tersebut hingga saat ini terdapat 522 orang penyandang disabilitas di

Kota Sorong. Kesehatan, memberi pelayanan habilitasi dan rehabilitasi serta bekerjasama

dengan Sentra Pangurangi Takalar, Sulawesi Selatan dan Rumah Sakit Jiwa Abepura, Papua.

Pendidikan, menyediakan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa pada jenjang

pendiddikan dasar dan menengah. Pekerjaan, memberi pemberdayaan kepada penyandang

Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal

3790 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Agustus 2024

disabilitas dengan mengadakan program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan

kerja. Aksesibilitas, lebih mengutamakan fasilitas individu dibandingkan fasilitas publik,

sehingga fasilitas publik yang tersedia masih kurang.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah Kota Sorong yaitu kurangnya kesadaran

dan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait pentingnya hak penyandang disabilitas,

kebijakan daerah yang tidak memadai, terbatasnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, serta kurangnya pelatihan khusus bagi tenaga

kerja yang melayani kebutuhan penyandang disabilitas. Adapun hambatan utama yang

dihadapi pemerintah Kota Sorong yaitu biaya yang diperuntukkan untuk rencana-rencana

yang mendukung penyandnag cacat seringkali tidak mencukupi, serta keterbatasan tenaga

kerja.

BIBLIOGRAFI

Agustina, E., & Zayyadi, M. (2023). Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Di Sekolah

Inklusi. Apotema: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, 9(1), 15–20.

Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang Dengan Disabilitas: Situasi Tantangan Dan

Layanan Di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 24(3), 159–169.

Arie, A. D. N. (2022). Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban. Jurnal Generasi

Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 92–100.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,

Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ilmania, N. F., & Utami, N. S. (2023). Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang

Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum

Universitas Islam Malang, 6(2), 166–184.

Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan

Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal Ham, 11(1), 131–150.

Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). Kerangka

Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Indonesian

Center For Law And Policy Studies.

Organization, W. H. (2018). Report Of The Informal Consultation On Stopping

Discrimination And Promotion Inclusion Of Persons Affected By Leprosy, New Delhi,

14-16 Nov 2017. World Health Organization. Regional Office For South-East Asia.

Pambayu, R., Faisal, M., & Prakasa, D. T. (2024). Penerapan Arsitektur Behavior Terhadap

Interior Kamar Mandi Difabel Pada Balai Latihan Kerja Inklusif. TEKTONIK: Jurnal

Ilmu Teknik, 1(3), 1–5.

Pelawi, J. T., & Is, M. F. (2021). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur).

Jurnal Education And Development, 9(2), 562–566.

Priamsari, R. R. P. A. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas.

Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 215–223.

Republik, I. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Depnaker RI: Jakarta.

Risya Amalia, R. (2023). Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan

Jemout Bola Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Provinsi Dki Jakarta. Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Penerbit KBM Indonesia.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3791

Sayyidah, A. N. (2015). Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Di Tempat

Magang Kerja (Studi Deskriptif Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

(BRTPD) Yogyakarta). INKLUSI Journal Of Disability Studies, 2(1), 1–24.

Sulaiman, S., Ramopoly, I. H., Panggalo, I. S., Sarajar, D. K., & Tulak, H. (2024). Buku Ajar

Pendidikan Inklusi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tinneke Hutabarat, E. (2020). Efektivitas Latihan Rom (Range Of Mention) Terhadap

Peningkatan Kemandirian Adl (Activity Daily Living) Pada Lansia Stroke Di

Puskesmas Padangmatinggi.

Yulaswati, V., Nursyamsi, F., Ramadhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). Kajian

Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas

Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi Dan Yuridis. Jakarta Pusat.

Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal

(2024)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under: