How to cite:

Ananda Siti Nurbaiti (2024) Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif Bencana

Nonalam, (06) 08,

E-ISSN:

2684-883X

PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PERSPEKTIF

BENCANA NONALAM

Ananda Siti Nurbaiti

Universitas Madako Tolitoli, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Dalam perspektif Hukum Tata Negara terdapat perbedaan antara hukum dalam keadaan

normal dan hukum dalam keadaan darurat, pada saat negara berada pada keadaan tidak

normal maka diberlakukan HTN Darurat, agar sistem hukum yang mengatur keadaan darurat

dapat diatur lebih komprehensif agar terjamin perlindungan pada saat negara dalam kondisi

darurat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep pengaturan HTN Darurat dalam

persepektif bencana nonalam berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, penelitian ini dikaji secara normatif dengan menggunakan pendekatan

perundang-undangan (Statutte Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan UUD 1945 keadaan bahaya dan kegentingan

yang memaksa diatur dalam pasal 12 dan 22, aturan tersebut masih ditafsirkan secara luas dan

sempit mengenai keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa pada tingkat

undang-undang. Keadaan darurat bencana nonalam khususnya, belum menggunakan konsep

HTN Darurat padahal bencana nonalam merupakan suatu hal yang sama berbahayanya

dengan bencana alam, dan dipandang perlu untuk dilakukan rekonseptualisasi pada sistem

hukum dalam keadaan darurat dari berbagai ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci : HTN Darurat, Bencana Nonalam, Keadaan Darurat.

Abstract

In the perspective of Constitutional Law, there is a difference between the law in a normal

state and the law in an emergency, when the state is in an abnormal state, the Emergency

HTN is enforced, so that the legal system that regulates emergencies can be regulated more

comprehensively so that protection is guaranteed when the state is in an emergency state.

This study aims to find the concept of Emergency HTN regulation in the perspective of non-

natural disasters based on the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, this study is

studied normatively using a statutory approach (Statutte Approach) and a conceptual

approach (Conceptual Approach). The results of this study show that based on the 1945

Constitution, the state of danger and compelling emergency is regulated in articles 12 and 22,

the regulation is still interpreted broadly and narrowly regarding the state of danger and

matters of compelling emergency at the legal level. Non-natural disaster emergencies, in

particular, have not used the concept of Emergency HTN even though non-natural disasters

are as dangerous as natural disasters, and are considered necessary to reconceptualize the

legal system in emergencies from various legal provisions.

Keywords: Emergency HTN, Non-Natural Disasters, Emergencies

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif Bencana Nonalam

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3701

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum dengan menjamin keadilan

kepada seluruh warga negaranya. Mengingat Negara tidak selalu berada dalam keadaan

biasa, kadangkala terjadi suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi dan bersifat mendadak

(Sasongko, 2022). Pengaturan hukum darurat sangat diperlukan agar Pemerintahan tidak

bertindak secara sewenang-wenang, sebab dalam pemerintahatan darurat, pemerintah

dimungkinkan untuk bertindak dalam hal yang sifatnya luar biasa, untuk mengatasi keadaan

darurat karena hukum seharusnya memiliki sarana undang-undang baik dari segi kesediaan

norma, yang harus sejalan dengan pemahaman konstitusi, dan ketentuan pembentukan

peraturan perundang-undangan.

Keadaan tersebut biasa menimbulkan keadaan yang tidak biasa, ketika terjadi situasi

darurat maka pengaturan hukum yang ada terkadang tidak dapat menjangkau, maka negara

membutuhkan ketentuan khusus untuk mengatasi masalah tersebut, agar negara tidak terhenti

karena kondisi diluar keadaan normal (Fransisco, 2020). Dalam perspektif Hukum Tata

Negara terdapat perbedaan antara hukum dalam keadaan normal dengan hukum dalam

keadaan darurat (Riewanto, 2019). Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menjelaskan tentang

dualism konstitusional, dimana artinya sistem hukum yang pertama dalam keadaan normal

berlaku dalam keadaan normal untuk melindungi hak-hak dan kebebasan rakyat, serta yang

kedua berlaku untuk situasi dalam keadaan darurat, hukum yang berlaku disebut Hukum Tata

Negara Darurat (state of emergency) (Asshiddiqie & Safa’at, 2006).

Hukum yang bersifat tidak normal hanya berlaku dalam keadaan tidak normal, artinya

dalam kondisi tertentu atau diluar keadaan normal memerlukan pengaturan yang bersifat

khusus (Prasetyowati, Prananingtyas, & Saptono, 2017). Mengingat negara Indonesia

merupakan negara yang rentan terhadap situasi darurat, hal ini dapat terjadi karena Indonesia

memiliki wilayah yang luas, adanya keanekaragaman suku, budaya dan agama, serta adanya

kekayaan alam yang melimpah. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya situasi darurat

yang harus dialami oleh Indonesia, namun besarnya kemungkinan kondisi darurat di

Indonesia tidak dibarengi dengan dimilikinya regulasi hukum kedaruratan yang cukup baik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Regulasi hukum darurat di Indonesia saat ini, masih mengacu pada Peraturan Pengganti

Undang-Undang 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957

yang berdasar pada UUD NRI 1945, padahal regulasi mengenai kedaruratan ketika terjadi

bencana nonalam merupakan hal yang sangat penting untuk diatur, dimana bencana nonalam

merupakan rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan

wabah penyakit (Ilma, 2020). Salah satu contoh konkret dari terjadinya bencana nonalam

adalah adanya Pandemi Covid-19 (yang dinyatakan sebagai darurat kesehatan) dan

menyebabkan kematian pada 200.000 jiwa penduduk Indonesia. Maka berdasarkan latar

belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti seperti apakah penerapan HTN darurat

dalam perspektif bencana nonalam yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, dimana

hal tersebut merupakan konsekuensi dari berlakunya hukum tata Negara darurat

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan mengkaji permasalahan

dalam penelitian hokum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar

belakanginya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutte approach)

dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HTN darurat serta

menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menganalisis bahan

Ananda Siti Nurbaiti

3702 Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

hukum untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Suyanto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bencana Nonalam dari Perspektif HTN Darurat

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan

bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau

faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, dan

selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bencana nonalam adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit,

Apabila terjadi bencana nonalam seperti epidemi dan wabah penyakit maka dapat di

Negara Indonesia dapat digunakan konsep HTN Darurat. HTN darurat merupakan

serangkaian pranata dan kewenangan negara secara luar biasa dan istimewa dalam waktu

yang sesingkat-singkatnya, dan dapat menghapuskan suatu keadaan darurat atau keadaan

bahaya yang mengancam kedalam kehidupan biasa menurut Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku (Michael, 2020).

Saat ini bencana alam di kategorikan dalam HTN darurat karena bencana alam termasuk

salah satu hal yang tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara sebagaimana

biasaanya, bencana alam berpotensi besar mehilangkan dan memusnahkan atau paling

minimal membuat tidak berfungsi untuk sementara salah satu unsur-unsur suatu Negara,

yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan kegiatan pemerintah (Ardianto, Fahmal,

& Bima, 2023)

sedangkan pada bencana nonalam belum ada satu regulasi khusus yang

menjelaskan sejauh mana bencana nonalam terjadi sehingga HTN darurat dapat diberlakukan.

Keadaan Bahaya dan Kegentingan yang Memaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar

NRI 1945

Praktik penyelenggaraan negara sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata

kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu

mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan

tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna

menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, maka penggunaan perangkat hukum biasa

sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak

normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Effendi,

2020)

Berdasarkan Pasal 12 UUD NRI 1945 disebutkan Presiden menyatakan keadaan

bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan UU, dan selanjutnya

Pasal 22 UUD NRI 1945 disebutkan:

1) Dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif Bencana Nonalam

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3703

2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

persidangan berikut;

3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut

Kewenangan yang diberikan kepada Presiden dalam kewenangan menetapkan Perpu

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, walaupun Presiden dituntut

untuk bertindak cepat dan demi keamanan dan keselamatan negara (Marwiyah, 2015).

Peraturan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan Negara dan pemerintahan dalam

keadaan darurat disebut emergency legislation.

Apabila dipandang dari segi isinya pengaturan tersebut merupakan legilsfatif act atau

undang-undang, namun karena keadaan darurat tidak memungkinkan untuk membahasnya

bersama-sama dengan parlemen, maka kepala pemerintahan eksekutif menetapkannya secara

sepihak tanpa didahului oleh persetujuan parlemen, yaitu dalam bentuk peraturan khusus yang

disebut martial law, emergency law, atau emergency legislation.

Penggunaan Pasal 22 UUD 1945 dalam praktik penyelenggaran pemerintahan di

Indonesia, ditemukan 3 (tiga) alasan yang mendasar, yaitu: adanya unsur yang

membahayakan, adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan adanya unsur keterbatasan

waktu. Ketiga unsur tersebut merupakan persyaratan logis untuk memberlakukan atau

mengkategorikan hal ihwal kegentingan yang memaksa, untuk melakukan tindakan hukum

untuk mengantisipasi keadaan yang ada, agar fungsi-fungsi kenegaraan dapat berjalan,

dimana presiden mempunyai kewenangan membentuk Perppu sesuai diamanatkan Pasal 22

UUD NRI 1945 (Imbawani, 2014).

Hukum Tata Negara merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara

ketika dihadapi oleh situasi darurat, sebagaiman dalam Pasal 12 UUD 1945 sebagai

konsideran, melainkan hanya memuat pasal 22 UUD 1945, padahal Pasal 12 merupakan pintu

menuju perubahan rezim hukum, yang semula rezim hukum normal berubah menjadi aktivasi

rezim hukum darurat, sedangkan hal ihwal kegentingan yang memaksa memiliki karakteristik

berbeda dengan keadaan bahaya/darurat.

Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif Bencana Nonalam

Keadaan darurat mengakibatkan negara serta pemerintahannya tidak dapat berlangsung

dengan efektif, karena hukum dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat

negara dalam keadaan normal (ordinary condition) tidak dapat berlaku secara efektif, karena

tidak dapat menjawab segala persoalan yang timbul selama keadaan darurat itu berlangsung

karena suatu keadaan darurat itu sangat sulit untuk dapat diprediksi (Ritonga, 2017).

Pengaturan kedaruratan saat ini sesuai dengan amanat Konstitusi pada Pasal 5 dan Pasal

22 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai UU/ Perpu Undang-Undang adalah

produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan

betsama Presiden atau sebaliknya. Berbeda halnya dengan Perppu yang dibuat secara sepihak

oleh Presiden, tanpa harus ada persetujuan dari DPR. Namun Perppu sifatnya hanya

sementara, karena Presiden mempunyai kewajiban hukum untuk mengajukan Perppu tersebut

ke DPR sebelum Perppu tersebut disahkan menjadi sebuah UU (Nazriyah, 2010).

Ananda Siti Nurbaiti

3704 Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

Unsur-unsur utama dalam HTN darurat yakni a) adanya bahaya negara yang patut

dihadapi dengan upaya luar Biasa; b) upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak

memadai untuk digunakan menanggapi atau menanggulangi bahaya yang ada; c) kewenangan

luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya

mengakhiri bahaya darurat tersebut kembali kedalam kehidupan normal; dan d) wewenang

luar biasa dan HTN darurat hanya untuk sementara waktu saja sampai keadaan darurat itu

dipandang sudah tidak membahayakan lagi (Jurdi, 2019).

Bentuk-bentuk pengaturan hukum yang berlaku atau dapat diberlakukan dalam keadaan

darurat, harus meliputi a) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk

memberlakukan keadaan darurat; b) peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam situasi

dari darurat. Salah satu syarat untuk dapat menyatakan suatu keadaan dalam bahaya, ialah

terdapat suatu keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan Negara dan

masyarakat, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan UU

No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, telah dirumusankan unsur-unsur untuk

dapat dinyatakan sebagai keadaan darurat, yang berbunyi “Presiden/panglima tertinggi

angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia

dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer

atau keadaan perang.

Keadaan darurat dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu adanya kejadian yang

berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam suatu negara (internal) (Matompo, 2014)

Kesesuaian antara jenis kedaruratan dengan kebijakan yang dikeluarkan akibat dari hukum

kedaruratan yang dipilih sangat penting. Adanya kesesuaian membuat kebijakan penanganan

kedaruratan fokus kepada masalah yang dihadapi dengan harapan kedaruratannya segera

berakhir. Salah satu asas penting dalam kedaruratan adalah asas kesementaraan yang memuat

pesan bahwa darurat harus dilakukan dengan batas waktu tertentu, jika memungkinkan

kedaruratan harus segera berakhir tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang.

Semakin lama berlakunya keadaan darurat pada umumnya menimbulkan kekhawatiran

yang mendasar. Bukan saja khawatir akan lahirnya dampak yang lebih luas atau

penyalahgunaan kekuasaan, melainkan juga melebar pada tercederainya HAM (Prasetio,

2021). Adapun syarat materiil untuk penetapan perpu yaitu 1) adanya kebutuhan yang

mendesak untuk bertindak; 2) Waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu;

dan 3) Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar alternatif lain

diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan perpu merupakan satu-

satunya cara untuk mengatasi keadaa tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan UU No. 74

Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, telah dirumuskan unsur-unsur untuk dapat

dinyatakan sebagai keadaan darurat, yang dimana berbunyi:

Presiden/panglima tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari

wilayah NRI dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan

darurat militer atau keadaan perang, apabila:

Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif Bencana Nonalam

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3705

1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah NRI terancam

oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga

dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah NRI dengan cara

apapun juga;

3) Hidup Negara dalam keadaan bahaya atau terdapat keadaan-keadaan khusus ternyata ada

atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Berdasarkan ketentuan diatas bencana nonalam dapat juga digolongkan sebagai

penyebab timbulnya keadaan darurat, dengan berbagai persyaratan bahwa dampak pada waktu

dimulainya, saat, dan setelah peristiwa bencana nonalam itu terjadi telah memusnahkan,

menghilangkan atau paling tidak membuat tidak berfungsi untuk sementara elemen-elemen/

unsur-unsur suatu Negara yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan pemerintah

sebagai syarat untuk suatu peristiwa bencana alam di kategorikan keadaan darurat/ bahaya.

Dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan

konsep HTN Darurat, pemerintah mengambil kebijakan legislativ model, dengan menetapkan

Pandemi Covid-19 sebagai darurat kesehatan, dengan berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun

1945 yakni hal ihwal kegentingan yang memaksa. Maka secara hukum paradigma dibalik

Penanganan Pandemi COVID-19 Pemerintah menggunakan hukum normal bukan hukum

darurat sebagaimana ketentuan yang secara eksplisit diatur pada Pasal 12 UUD NRI 1945.

Segala tindakan yang dilakukan bersifat emergency de facto.

Padahal kondisi darurat tidak hanya bencana alam, adapun bencana nonalam yang dapat

terjadi kapan saja dan memiliki tingkat kedaruratan yang sama seperti bencana alam, maka

penerapan HTN darurat dalam perspektif bencana nonalam sangat memerlukan sistem norma

hukum yang berlaku pada saat terjadi keadaan bahaya atau keadaan darurat, dimana norma-

norma hukum yang bisa diterapkan dalam keadaan yang tidak normal atau luar biasa tersebut,

hanyalah norma hukum yang secara khusus mengatur keadaan darurat, agar kekuasaan negara

serta keselamatan warga negara dapat terselamatkan.

Dalam menerapkan HTN darurat pada perspektif bencana nonalam dibutuhkan

rekonseptualisasi mengenai hukum keadaan darurat dari berbagai ketentuan, khususnya pada

UU yang mengatur mengenai bencana nonalam seperti dalam UU No 23 Tahun 1959 tentang

Keadaan Bahaya, UU Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6

Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengingat terdapat ketidakkonsistenan konsep

keadaan darurat antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi hal yang sangat penting

untuk dilakukan, mengingat pemerintah selaku pelaksana kebijakan politik negara

mempunyai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi petunjuk dan arah serta

mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi dan melindungi masyarakatnya baik dalam keadaan

normal ataupun negara dalam keadaan tidak normal.

KESIMPULAN

HTN Darurat merupakan serangkaian pranata dan kewenangan negara secara luar biasa

dan istimewa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan bersifat sementara, tujuan

Ananda Siti Nurbaiti

3706 Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

dilakukannya adalah untuk mengatur negara saat berada dalam keadaan tidak normal.

Ketentuan kedaruratan diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, yang

dimana secara praktis pengertian keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa

dalam konteks kedaruratan negara, masih sering ditafsirkan secara multitafsir dalam

penggunaanya dan disisi lain pada tingkat undang-undang memiliki masing-masing konsep

pengertian kedaruratan yang justru tidak memasukkan ketentuan Pasal 12 UUD 1945 sebagai

dasar hukum. Pada penerapan HTN darurat dalam perspektif bencana nonalam seperti gagal

teknologi, epidemi dan wabah penyakit dibutuhkan rekonseptualisasi mengenai hukum

keadaan darurat dari berbagai ketentuan, khususnya pada UU yang mengatur mengenai

bencana nonalam, mengingat bencana nonalam bisa terjadi kapan saja dan sama daruratnya

dengan bencana alam.

BIBLIOGRAFI

.Ardianto, Ardianto, Fahmal, A. Muin, & Bima, Muhammad Rinaldy. (2023). Bencana Alam

Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. Journal of Lex Theory (JLT), 4(1), 41–

55.

Asshiddiqie, Jimly, & Safa’at, Muchamad Ali. (2006). teori Hans Kelsen tentang hukum.

Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.

Effendi, Basri. (2020). Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of

Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat. Jurnal Transformasi

Administrasi, 10(1), 67–79.

Fransisco, Wawan. (2020). Interaktif masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan normal

baru pasca COVID-19. Journal of Judicial Review, 22(2), 151–164.

Ilma, Mughniatul. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi

anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata

Sosial Islam, 2(2), 133–166.

Imbawani, Djoko. (2014). Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh

Mahkamah Konstitusi. Jurnal Media Hukum, 21(1), 15.

Jurdi, Fajlurrahman. (2019). Hukum tata negara Indonesia. Kencana.

Marwiyah, Siti. (2015). Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap" Hal Ihwal

Kegentingan Yang Memaksa". Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap" Hal

Ihwal Kegentingan Yang Memaksa", 44(3), 296–304.

Matompo, Osgar S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif

Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum, 21(1), 16.

Michael, Tomy. (2020). Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia. Mimbar Keadilan,

13(2), 163–172.

Nazriyah, Riri. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(3), 383–405.

Prasetio, Rizki Bagus. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

dan Perlindungan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(2), 327–346.

Prasetyowati, Hanifah, Prananingtyas, Paramita, & Saptono, Hendro. (2017). Analisa Yuridis

Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–12.

Riewanto, Agus. (2019). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang

Pemilu Serentak. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 5(1), 111–125.

Ritonga, A. Anshari. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia. Jakarta:

Pustaka El Manar, 423, 14.

Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif Bencana Nonalam

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3707

Sasongko, Andy. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk

Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan

Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum). Journal of Law, Society, and

Islamic Civilization, 10(2), 105. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64943

Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris

Dan Gabungan. Unigres Press.

Ananda Siti Nurbaiti (2024)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under: