How to cite:

Febri Souisa (2024) Implementasi SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network) Pada

Badan Bank Tanah, (06) 08,

E-ISSN:

2684-883X

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar

Febri Souisa

Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Hukum

harus menjadi acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, memastikan semua orang

diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Tujaun penelitian ini ialah untuk mengetahui

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, yang

mengambil data-data berdasarkan kepustakaan. Hasil yan diperoleh dalam penelitian ini

bahwa hukum pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan dibagi menjadi hukum

pidana materiil dan hukum pidana formil. Walaupun peraturan telah ada, pelanggaran seperti

tindak pidana makar yang mengancam negara masih terjadi. KUHP mengatur tindak pidana

makar sebagai delik formil, di mana tidak diperlukan akibat dari tindak pidana untuk dapat

dihukum. Ketidaktepatan dalam menafsirkan konsep makar dapat mengancam hak demokrasi.

Oleh karena itu, diperlukan perumusan yang jelas mengenai tindak pidana makar agar

penegak hukum tidak bertindak represif. Berbagai interpretasi mengenai pasal makar

menyebabkan perbedaan dalam penerapannya, seperti terlihat dalam kasus Jhon Bless dan

Ethus Paulus Miwak Kareth. Kesalahan dalam penafsiran ini menunjukkan perlunya definisi

makar yang lebih limitatif untuk melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: negara hukum, UUD 1945, hukum pidana, KUHP, delik formil, hak demokrasi

Abstract

Indonesia is a country of law as stipulated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 3.

The law must be the highest reference in public life, ensuring that everyone is treated equally

without discrimination. The purpose of this research is to find out the Implementation of the

Criminal Code Against Treason Crimes. The research method used in this study is a

normative research method, which takes data based on literature. The results obtained in this

study are that criminal law is used to overcome crime and is divided into material criminal

law and formal criminal law. Even though regulations exist, violations such as treason crimes

that threaten the state still occur. The Criminal Code regulates the crime of treason as a

formal offense, where the consequences of the crime are not required to be punishable.

Inaccuracies in interpreting the concept of treason can threaten democratic rights.

Therefore, a clear formulation of the crime of treason is needed so that law enforcement does

not act repressively. Various interpretations of the article of treason have led to differences in

its application, as seen in the case of Jhon Bless and Ethus Paulus Miwak Kareth. This

misinterpretation points to the need for a more restrictive definition of treason to protect

human rights.

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

Febri Souisa

3468 Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

Keywords: state of law, 1945 Constitution, criminal law, Criminal Code, formal

deliberations, democratic rights

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang ketentuannya tertuang dalam Undang-Undang

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3. Implikasi dari ketentuan ini

adalah bahwa hukum harus menjadi acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat untuk

menciptakan suasana tertib (Isnantiana, 2019). Ini berarti bahwa dalam negara hukum

memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarakan atas ras (keturunan),

agama, kedudukan sosial atau kekayaan (Sidharta, 2000). Suatu hukum berlaku secara

filosofis apabila aturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (Rechts Idee) sebagai

nilai positif yang tertinggi, cita-cita hukum yang tertinggi di Indonesia adalah masyarakat adil

dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Ediwarman, 2014).

Hukum pidana di Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan,

yang telah menjadi bagian dari kebijakan atau politik hukum bangsa Indonesia. Hukum

pidana terdiri dari hukum pidana materiil, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), dan hukum pidana formil, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014). Meskipun peraturan-

peraturan ini telah diterapkan, pelanggaran tetap terjadi, termasuk kejahatan terhadap

kepentingan hukum negara yang dikenal sebagai pidana makar.

Makar terhadap negara dan bentuk pemerintahan merupakan tindak pidana yang

berbahaya dan mengancam kelestarian bangsa dan negara. Pengaturan mengenai tindak

pidana makar dalam KUHP sebagai delik formil menimbulkan penafsiran yang luas dan

berbeda-beda, yang berpotensi mengancam hak-hak demokrasi (Samosir, Ediwarman, &

Siregar, 2021). Delik formil tidak memerlukan akibat dari tindak pidana; niat, mufakat, atau

upaya menggulingkan pemerintahan yang sah sudah cukup untuk dikenakan pasal makar

Harahap, (2018) untuk mencegah terjadinya penafsiran yang luas dan berbeda-beda,

pembentuk UU harus dapat merumuskan unsur-unsur yang jelas mengenai tindak pidana

makar dan perbuatan permulaannya, sehingga pemerintah (aparat penegak hukum) dapat

terhindar dari kemungkinan bertindak represif terhadap kemerdekaan.

Berbagai penafsiran mengenai pasal makar menyebabkan perbedaan arti dan

pemaknaan yang rentan terhadap kesewenang-wenangan. Fadillah Agus, seorang pakar

hukum humaniter, mengartikan makar sebagai perbuatan kekerasan dengan menggunakan

cara atau senjata tertentu terhadap pihak lawan (Ellryz, 2017). Sofian & Pratama, (2021), ahli

hukum pidana Universitas Bina Nusantara, menyatakan bahwa makar memerlukan dua unsur,

yaitu niat dan permulaan pelaksanaan, dimana mengkritik pemerintah belum bisa dimaknai

sebagai makar melainkan hak kebebasan berpendapat. Seharusnya, pasal mengenai makar

dalam KUHP didefinisikan secara limitative agar tidak ada kesewenang-wenangan yang

merugikan hak asasi manusia.

Kasus-kasus seperti Jhon Bless dan Ethus Paulus Miwak Kareth menggambarkan

perbedaan dalam penerapan pasal makar. Jhon Bless didakwa melakukan makar namun

divonis bebas karena hanya menonton aksi, sementara Ethus Paulus yang meminta

referendum untuk Papua dianggap melanggar hukum meskipun tidak menggunakan

kekerasan. Hal ini menunjukkan perlunya definisi yang jelas mengenai tindak pidana makar

dalam KUHP agar tidak ada kesewenang-wenangan yang merugikan hak asasi manusia.

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3469

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

normative, yang mengambil data-data berdasarkan kepustakaan (Purwati, 2020). Dalam

penelitian hukum ini, untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan memberikan

preskripsi mengenai unsur masalah, peneliti memerlukan sumber data penelitian yang disebut

bahan hukum, baik hukum primer maupun hukum sekunder. Data primer yaitu sumber data

yang ada kaitannya langsung dengan tema skripsi ini, mencakup undang-undang KUHP

tentang makar dalam pasal 104, 106, 107, 108, dan 109, putusan-putusan pengadilan, dan

buku-buku lainnya yang membahas mengenai pidana makar. Data sekunder adalah sumber

pendukung data primer, termasuk tulisan-tulisan, skripsi, dan jurnal lainnya yang relevan dan

dapat mendukung penyelesaian penelitian ini. Data tersier mencakup data web/internet yang

diharapkan mendukung penulisan penelitian ini, seperti berita-berita dari Kompas, Tempo,

Kumparan, Merdeka, Republika, dan media elektronik lainnya yang berkaitan dengan

pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative

(Safa’at, 2013), di mana data diambil dari sumber sekunder dengan memproses bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan

dengan mencari permasalahan yang relevan dalam penelitian ini, mengumpulkan dan

menganalisis peraturan, konvensi, traktat, dan aturan lain yang terkait dengan topik penelitian,

serta literatur, pendapat para ahli, dan tulisan-tulisan terkait. Teknik analisis data

menggunakan pendekatan yuridis normative (Isnaini, 2017), dengan mengumpulkan dan

meneliti bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana

makar. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang

terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana serta putusan-putusan pengadilan negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Tentang Unsur-Unsur Kejahatan Yang Dianggap

Makar

Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika tidak dilarang

oleh undang-undang pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang pidana, suatu perbuatan yang onwematig (bertentangan dengan undang-undang) (Deni

Setyo Bagus Yuherawan, 2014). Konsep hukum pidana mengenal asas legalitas yang

dirumuskan dalam adagium “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, yang

berarti “tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu”. Esensi dari

asas legalitas adalah bahwa hanya undang-undang pidana yang dapat mengkualifikasi

perbuatan sebagai tindak pidana dan menetapkan ancaman pidananya. Pembuat undang-

undang hukum pidana adalah kewenangan kekuasaan legislatif. Mereka berwenang untuk

mengkualifikasi perbuatan pidana dan ancaman pidana (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014).

KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai makar. Menurut Andi

Hamzah, yang dikutip oleh Ahmad Sofyan, “Makar” adalah terjemahan dari bahasa Belanda

yaitu "aanslag", yang berarti serangan atau penyerangan dengan maksud tidak baik. Andi

Hamzah menjelaskan bahwa aanslag berarti percobaan membunuh, yang awalnya ditujukan

kepada Raja, namun dalam konteks sekarang dapat ditujukan kepada Presiden.

Menurut Ahmad Sofyan, konstruksi hukum tentang makar menjadi terlalu luas dan

lentur, sehingga makar harus dikembalikan ke bentuk hukum aslinya, yaitu delik percobaan,

yang menghilangkan unsur ketiga dari delik percobaan pidana biasa. Dengan demikian, unsur-

unsur makar hanya terdiri dari niat, perbuatan permulaan pelaksanaan, ditujukan untuk

menghilangkan nyawa presiden/wakil presiden atau menghilangkan kemerdekaan atau

membuat mereka tidak cakap pemerintah (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014).

Febri Souisa

3470 Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

Kejahatan yang termasuk dalam kategori makar mengancam kepentingan hukum atas

keamanan dan keselamatan negara, sebagaimana dimuat dalam Bab I dan Buku II KUHP,

terdiri dari tiga bentuk, yaitu menyerang keamanan presiden dan wakil presiden, menyerang

keamanan dan keutuhan negara, dan menyerang keamanan hukum serta tegaknya kepentingan

negara. Jenis kejahatan makar dengan cara menyerang keamanan Presiden atau Wakil

Presiden disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang mengancam hukuman mati atau penjara

bagi orang yang melakukan makar dengan niat membunuh, merampas kemerdekaan, atau

menjadikan tidak cakap dalam memerintah.

Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah ini juga berupa kejahatan

makar. Kejahatan makar yang dimaksud ini dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yang

mengancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh

tahun bagi pelaku makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara

terlepas.

Makar yang tidak selalu dilakukan dengan kekerasan atau menggunakan senjata dapat

berupa tindakan seperti membentuk organisasi dengan tujuan menggulingkan pemerintahan

yang sah. Makar dalam bentuk ini dirumuskan pada Pasal 107 KUHP, yang mengancam

pidana penjara paling lama lima belas tahun bagi pelaku, dan bagi para pemimpin dan

pengatur makar tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua

puluh tahun.

Tindak pidana makar menurut Pasal 107 KUHP menyatakan bahwa makar yang

dilakukan dengan maksud untuk merobohkan pemerintahan memiliki unsur-unsur subjektif

(dengan maksud) dan objektif (makar, yang dilakukan, untuk merobohkan pemerintahan).

Penggunaan kata "omwenteling" dalam rumusan Pasal 107 KUHP menunjukkan bahwa

tindakan makar adalah menghancurkan atau mengubah bentuk pemerintahan yang sah

menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-

undang.

Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa percobaan (poging) untuk

melakukan tindak pidana makar dapat dipidana dengan hukuman yang sama beratnya dengan

tindak pidana yang telah selesai dilakukan, meskipun ada perbedaan antara makar dan

percobaan yang bersifat principal (Supriadi, 2019). Pada umumnya, pembatalan niat secara

sukarela dalam tindak pidana makar tidak menghapus pidana bagi pelakunya.

Makar dapat didefinisikan sebagai delik yang sarat dengan muatan politis, namun dalam

konteks perbuatan delik makar dalam KUHP, tujuannya adalah melindungi keutuhan negara

dan menjauhkan negara dari ancaman. Tindak pidana makar diatur dalam Pasal 107 KUHP

yang mengaitkan tindakan tersebut dengan permulaan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 53

KUHP, menunjukkan bahwa makar tidak sama dengan percobaan kejahatan lainnya karena

adanya unsur "vrijwillige terugtred" tidak menghapus pidana bagi pelakunya (Panjaitan,

Syahrin, Marlina, & Leviza, 2016).

Contoh kasus makar yang terjadi di Papua seperti kasus yang menjerat Jhon Bless alias

Oscar yang dituntut penjara karena melanggar Pasal 106 KUHP, namun dinyatakan bebas

karena tidak terbukti melanggar pasal tersebut, menunjukkan kompleksitas penanganan kasus

makar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dianggap Makar

Ketentuan dalam KUHP mengenai tindak pidana politik terkait erat dengan tindak

pidana terhadap keamanan negara, seperti yang diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 tentang

makar yang bertujuan untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden (Ardianto, 2024).

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, kebijakan hukum perlu ditingkatkan

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar

Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024 3471

untuk menanggulangi kejahatan modern yang semakin kompleks, melalui pembangunan

sistem hukum pidana yang mencakup kultur, struktur, dan substansi hukum pidana.

Tindak pidana terhadap keamanan negara, seperti makar, biasanya berlatar belakang

tujuan politik. Pengertian dan batasan tindak pidana politik berbeda di setiap negara dan

bahkan di antara para sarjana dan hakim. Kejahatan terhadap keamanan negara adalah relatif,

bergantung pada persepsi pemerintah dan pertimbangan objektif serta subjektif dari pimpinan

dan moral masyarakat. Dalam hal ini, pernytaan Mardjono Reksodiputro dari siti faridah

menyebutkan inti dari perbuatan yang dilarang dalam Bab-I (dari buku II) KUHP tersebut

adalah makar (treason; verraad), perbuatan mana yang dimaksud di kategorikan sebagai

“sebagai penghianatan terhadap negara dan bangsa” (Ravena & SH, 2017)

Prinsip negara hukum dan demokrasi sangat penting dalam merumuskan kebijakan

terkait tindak pidana makar. Kebijakan ini harus sejalan dengan kaidah negara hukum dan

demokrasi untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak dasar warga

negara. Prinsip-prinsip ini juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa hukum pidana

tidak mencederai hak asasi warga negara dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi

dalam proses demokrasi.

RUU KUHP menawarkan definisi makar yang lebih jelas dibandingkan KUHP, yaitu

penggulingan pemerintahan yang melibatkan tindakan permulaan dan bukan hanya niat.

Meskipun terdapat tindakan permulaan, jika pelaku mengundurkan diri secara sukarela, tetap

dianggap telah melakukan makar. Namun, penjelasan ini masih bisa menimbulkan perbedaan

penafsiran, terutama dalam menentukan perbuatan permulaan.

Dalam menyusun norma terkait tindak pidana makar, prinsip lex certa dan lex scripta

harus diikuti untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum. Mardjono Reksodiputro

menekankan pentingnya unsur kekerasan dalam tindak pidana makar (Isnaini, 2017).

Penyusunan norma ini harus mencegah adanya interpretasi ganda yang dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum.

Politik hukum memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan terkait tindak

pidana makar. Politik hukum adalah kerangka dasar kebijakan negara dalam ranah hukum

yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Kebijakan ini membantu merumuskan aturan

terkait tindak pidana makar secara efektif sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat,

sehingga mendukung tercapainya tujuan negara yang diinginkan.

KESIMPULAN

Perbuatan dianggap sebagai tindak pidana hanya jika dilarang oleh undang-undang

pidana, sesuai asas legalitas "tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih

dahulu." Makar, yang diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP Indonesia, mencakup

upaya terhadap presiden, keutuhan wilayah negara, serta penggulingan pemerintahan, dengan

unsur subjektif (niat jahat) dan unsur objektif (permulaan pelaksanaan). Berbeda dengan

percobaan tindak pidana lain, pembatalan niat secara sukarela dalam tindak pidana makar

tetap memungkinkan pelaku dihukum. Penegakan hukum terkait makar bertujuan melindungi

keutuhan negara namun rentan terhadap penyalahgunaan politis oleh penguasa.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan kebijakan hukum yang

menertibkan dan melindungi masyarakat. Kejahatan dengan dimensi baru akibat

perkembangan ini memerlukan penanggulangan yang efektif melalui pembenahan sistem

hukum pidana yang mencakup pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana.

Tindak pidana terhadap keamanan negara seringkali berlatar politik dan memerlukan

Febri Souisa

3472 Syntax Idea, Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

penafsiran hati-hati sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi. RUU KUHP merumuskan

pengertian makar lebih jelas sebagai penggulingan pemerintahan secara tidak sah, dengan

unsur permulaan pelaksanaan tindakan. Prinsip lex certa dan lex scripta harus dipatuhi untuk

mencegah ketidakpastian hukum, dan politik hukum memainkan peran penting dalam

pembentukan kebijakan legislasi yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan mengatur

kehidupan sosial dengan efektif.

BIBLIOGRAFI

Ardianto, Roby. (2024). Analisis Perbuatan Makar Terhadap Pemerintah Yang Sah Dalam Hukum

Pidana. Hukum Pidana.

Deni Setyo Bagus Yuherawan. (2014). Dekrontuksi Asas Legalitas Hukum Pidana”Sejarah Asas

Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

Ediwarman. (2014). Penegakan Hukum Pidana Dalam Presperktif Kriminologi. Yogyakarta: Genta

Publishing.

Ellryz, Rubby. (2017). Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut

Hukum Humaniter. Lex et Societatis, 5(2).

Harahap, Asliani. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu

Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).

Isnaini, Enik. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia.

Jurnal Independent, 5(1), 23–32.

Isnantiana, Nur Iftitah. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. Jurnal Hukum

Ekonomi Syariah, 2(1), 19–35.

Panjaitan, Lani Sujiagnes, Syahrin, Alvi, Marlina, Marlina, & Leviza, Jelly. (2016). Penerapan Hukum

Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten

Jayawijaya (StudiPutusanNomor 38/Pid. B/2011/PN. Wmn). USU Law Journal, 4(3), 88–98.

Purwati, Ani. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek. Jakad Media Publishing.

Ravena, H. Dey, & SH, M. H. (2017). Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy]. Prenada Media.

Safa’at, Rachmad. (2013). Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam

Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Lex

Jurnalica, 10(1), 18060.

Samosir, Kaston Rudy, Ediwarman, Ediwarman, & Siregar, Taufik. (2021). Analisis Hukum

Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum.

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 1113–1121.

Sidharta, Mochtar kusumaatmadja &. B. Rief. (2000). Pengantar Ilm Hukum, Suatu Pengenalan

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum. Bandung: Alumni.

Sofian, Ahmad, & Pratama, Bambang. (2021). Tindak Pidana Mata Uang dalam Konteks Hukum

Pidana dan Hukum Siber. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 2(2), 49–63.

Supriadi, Dedi. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan pasal 65 kuhp)

Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Akrab Juara, 4(2).

Febri Souisa (2024)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under: