How to cite:

Marisca Jessica Yastri, Sudaryono (2024) Kekuatan Ideologi Lokal Penggarap Lahan PAG Sebagai

Pilar Tata Ruang di Sepanjang Pesisir Selatan Kulon Progo, (06) 06,

https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

KEKUATAN IDEOLOGI LOKAL PENGGARAP LAHAN PAG SEBAGAI PILAR

TATA RUANG DI SEPANJANG PESISIR SELATAN KULON PROGO

Marisca Jessica Yastri, Sudaryono

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Dewasa ini pendekatan terhadap tata ruang berpegang pada kepentingan modal, sehingga

keunikan tata ruang lokal semakin kehilangan jati dirinya. Artikel ini mencoba untuk

menggambarkan paradigma kekuatan pikiran lokal sebagai ideologi yang mampu

menciptakan tata ruang yang teranyam secara spasial (fisik ruang) dan sosial budaya serta

ekonomi. Tujuan penulisan artikel ini adalah eksplorasi dan pengembangan kekuatan ideologi

lokal yang berpengaruh terhadap kekuatan pilar tata ruang di sepanjang pesisir Selatan Kulon

Progo. Artikel ini menyimpulkan bahwa kekuatan ideologi masyarakat penggarap PAG

berdiri diatas tiga pilar yaitu 1) pilar penguasaan ruang inklusif; 2) pilar genealogis; dan 3)

pilar sosial ekonomi.

Kata kunci: Otoritas spasial inklusif, genealogis, kontinuitas ekonomi

Abstract

Nowadays, the approach to spatial planning is based on the concerns of a capitalist, so that

the uniqueness of local spatial planning is increasingly undermined. This article attempts to

emphasize the paradigm of the power of local thought as an ideology capable of establishing

spatial, socio-cultural and economic continuity. The aim of this article is to explore and

develop the power of local ideology that influences the strength of spatial pillars along the

South coast of Kulon Progo. This article concludes that the ideological strength of the PAG

community is supported by three pillars: 1) the pillar of inclusive spatial authority; 2) the

genealogical pillar; and 3) the socio-economic pillar.

Keywords: Inclusive spatial authority, genealogical, economic continuity.

PENDAHULUAN

Gambaran peristiwa komodifikasi lahan PAG sebagai pemenuhan cita-cita penyetaraan

Jawa bagian selatan merupakan titik balik pergeseran paradigma ruang pesisir Kulon Progo.

Pembangunan bandara yang digaungkan sebagai infrastruktur urban catalyst secara ekonomi

dan lingkungan, nyatanya mengorbankan nilai keberdayaan komunitas melalui upaya

pengerjaan tanah PAG dari lahan marjinal menjadi lahan produktif pertanian pesisir (Girinata,

2018; Imron, 2014).

Ruang pesisir Selatan Kulon Progo bukan merupakan ruang kosong yang hanya

berisikan hamparan pasir pantai. Wujud ruang yang sesungguhnya memerlukan pendalaman

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 06, Juni 2024

Marisca Jessica Yastri, Sudaryono

2850 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024

khusus dan dilakukan melalui analisa-analisa ikatan emosional dan spiritual yang dialami

penghuninya (Wahid & SH, 2016). Ruang pesisir Kulon Progo adalah sebuah kesatuan ruang

yang terbentuk dari kluster-kluster ruang lokal yang mulanya adalah sebuah kelompok

masyarakat dengan skala kerabat. Kelompok masyarakat tersebut menciptakan ruang yang

harmonis antara sumberdaya alam dengan sumberdaya budaya. Sepanjang perjalanan sejarah

ruang, maka terciptalah ideologi yang mendarahdaging di dalam penghuni ruang PAG

tersebut.

Perpektif penulisan ini menyatakan bahwa peristiwa ekspansi ruang pesisir Kulon Progo

menjadi bukti nyata bahwa orientasi tata ruang lokal berpegang pada paradigma kontinuitas

(pengulangan) dan jangka panjang. Rantai ekspansi ruang kemudian mengikat kepada

penguasaan ruang secara inklusif. Poin penting artikel ini adalah kepada nilai-nilai pluralisme

lokal yang terdapat di pesisir Kulon Progo. Nilai pluralisme adalah modal dasar dari

penciptaan tata ruang lokal berikut dengan kekuatan ideologinya. (Tilman, Mujiburohman, &

Dewi, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah kasultanan sudah

berlangsung lama melalui beragam periodisasi dan menjadi bagian integral dari NKRI begitu

pula dengan sistem pemanfaatan inklusifnya (Manzo, 2003).

Kerangka berpikir diatas merupakan suatu pengantar yang mendasari bagaimana suatu

ruang dapat mewujudkan dirinya sebagai satu produk pengetahuan lokal yang dapat berguna

bagi perencanaan tata ruang kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif

adalah pendekatan penelitian yang menekankan analisis deskriptif (Rukajat, 2018). Dalam

prosesnya, perspektif subjek menjadi fokus utama, dan teori digunakan oleh peneliti sebagai

panduan untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan fakta yang ditemukan di

lapangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menjelaskan fenomena secara mendalam

dengan mengumpulkan data secara menyeluruh (Waruwu, Gulo, Lahagu, Halawa, & Laia,

2023). Obyek penelitian ini adalah strategi dan praktik manajemen komunikasi yang

digunakan dalam kemitraan di industri teknologi. Teknik pengumpulan data pada penelitian

ini yakni dengan studi literatur yang diperoleh dari Google Schoolar dengan periode publikasi

2014-2024 (Sugiyono, 2019). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga

tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjalanan penulisan ini, penulis mengutip dari pernyataan (Triatmodjo, 2015)

yang mengenalkan proses terbentuknya produksi sebuah ruang yang menyatakan bahwa

setiap unsur ruang dan elemen arsitektur dalam setiap skala temporal mampu

merepresentasikan karakter lingkungan diikuti dengan pemaknaan yang berbeda tergantung

kepada penghuninya (Setianingrum, Sudaryono, & Roychansyah, 2021). Keunikan yang

dimiliki oleh pesisir Kulon Progo adalah legitimasi Daerah Istimewa, pengelolaan pertanahan

dan tata ruang menggunakan sistem kerajaan.

a) Pilar 1: Penguasaan Ruang secara Inklusif

Pada masa sebelum berlakunya UU Keistimewaan sekitar tahun 1980 hingga 1990an,

masyarakat selatan dengan bebas memanfaatkan lahan milik raja. Pada waktu itu, kondisi

fisik lahan serta geografis pesisir Kulon Progo merupakan lahan gundukan pasir-pasir,

Kekuatan Ideologi Lokal Penggarap Lahan PAG Sebagai Pilar Tata Ruang di Sepanjang

Pesisir Selatan Kulon Progo

Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024 2851

semak belukar dan tidak tereksplorasi. Masyarakat selatan yang dikenal sebagai

masyarakat ‘cubung’ secara swadaya mengupayakan lahan tersebut untuk dijadikan lahan

pertanian pesisir. Sejarah bermukim masyarakat pesisir Kulon Progo berjalan secara

organik melalui penguasaan tanah secara tradisional dan diakui oleh Jogoboyo. Aturan

pembolehan ditujukan untuk kebebasan masyarakat mengambil keuntungan dari tanah dan

segala isinya, yang diistilahkan sebagai ‘hak garap’. Masa ini, pola pertumbuhan ruang

masih berlangsung secara lamban dan pasif.

Sepanjang hidup para moyang orang-orang Cubung tidak bisa mewariskan apapun

selain lahan gersang dan kemiskinan. Mereka tidak dianugerahi kemampuan dan

kesempatan untuk memperoleh sumber kehidupan. Kuncoro (1997) mengutarakan muara

permasalahan ini ada pada lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) termasuk

yang dialami oleh masyarakat pesisir Kulon Progo.

Gambar 1. Pertumbuhan Ruang dan Kependudukan di Pesisir Selatan Kulon Progo

Momentum tahun 1985 merupakan momen penting yang menciptakan kebudayaan

bertani di lahan pesisir Kulon Progo. Keberhasilan seorang peternak ketika menanam

pohon cabe di atas kotoran sapi di pesisir Karangwuni. Praktik sosial masyarakat cubung

yang dulunya hanya menanam singkong telah terinternalisasi di alam pikiran bahwa

mereka adalah “petani cabai”, termasuk di alam pikiran masyarakat pesisir. Secara kolektif

mereka membangun prinsip yang sama untuk memanfaatkan dan menguasai ruang-ruang

pesisir yang terbentang dari barat hingga timur Kulon Progo. Masa ini, pola pertumbuhan

ruang pesisir Kulon Progo sangat masif dan terjadi ekspansi hingga ke desa lainnya.

Gambar 2. Peta Persebaran Pertanian Cabai dan Holtikultura di Sepanjang Pesisir

Kulon Progo

Marisca Jessica Yastri, Sudaryono

2852 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024

Sejak tahun 1990-an penduduk yang bermukim di bagian selatan merupakan

masyarakat petani. Kemudian terjadi transformasi sosial dan budaya yaitu sebagai nelayan

sampingan, selain bertani terkadang juga mencari ikan di laut. Proses kebudayaan bertani

bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir selatan Kulon Progo seperti

renovasi rumah tinggal, biaya pendidikan anak, membeli kendaraan pribadi hingga

menabung. Melihat peluang adanya pasar yang potensial maka pelan-pelan masyarakat

membangun fasilitas wisata, warung makan, kebun agrowisata dan penginapan skala

melati. Terobosan orang Cubung pada waktu itu ternyata menjadi magnet yang

menggiurkan bagi manusia yang akhirnya memutuskan untuk menjadi penggarap lahan

PAG.

Proses yang mudah dan tidak adanya power structure yang kuat pada waktu itu,

maka masyarakat pun dengan bebas berperan sebagai creator kebudayaan dan lingkungan

binaan. Momentum tersebut adalah penanda sejarah berubahnya komodifikasi lahan PAG

yang berorientasi sebagai ladang ekonomi lokal.

b) Pilar 2: Kekuatan Genealogis

Kekuatan kultural serta politik terbentuk atas hubungan Ngarso Dalem sebagai

pemilik tanah dengan masyarakat selaku pengguna tanah, hubungan tersebut telah

berlangsung sejak lama sebelum adanya pengakuan Yogyakarta sebagai provinsi yang

diberikan mandat keistimewaan. Sesuai dengan teori Patron-klien yang disampaikan oleh

James Scott, relasi antara kekuasaan sultan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pola

budaya serta status sosial masyarakat (Zaman, 2009). Adanya pertukaran ‘barang dan jasa’

antara sultan dengan rakyat, dalam hal ini rakyat diberikan sarana tanah untuk digunakan

dan ditukar dengan loyalitas kepada sultan.

Hubungan penggunaan tanah kasultanan oleh rakyat dalam nilai politik yang berlaku

di DIY yang berlangsung cukup lama serta turun menurun semakin memperkuat

kontinuitas serta permanensi, membentuk adat istiadat ataupun norma yang dipegang teguh

oleh masyarakat yang mengakui legitimasi tanah tersebut sebagai “Kagungan Ndalem”

(Fernando & Pramusinto, 2008). Makna “Kagungan Ndalem” sebagai ‘bagian tak

terpisahkan’ atau ‘hak milik’ Kasultanan. Kusumo dalam penelitiannya menyebutkan

bahwa tanah adalah simbol eksistensi kekuasaan Kraton (Kusumo, 2023).

Dalam perkembangannya relasi antara raja dengan rakyat terhadap tanah yang

digarap meningkat perlahan menuju suatu hubungan yang lebih kuat (Fernando &

Pramusinto, 2008). Mulanya hak tanah yang diberikan adalah hak anggaduh yang

sementara, kemudian berkembang menjadi hak anggaduh turun temurun. Kemudian

adanya hak andarbe yang ditandai dengan tanah kebekelan atau yang saat ini dikenal

dengan tanah kas desa yang dilimpahkan sultan kepada kalurahan atau desa-desa. Sejak

berlakunya UU Keistimewaan, rakyat penggarap tanah kasultanan mendapatkan akses hak

tanah yang diikat secara formal yaitu Serat Kekancingan.

Kekuatan nilai tanah dimaknai secara genealogis sebagai hidup dan mati bagi orang

Jawa, tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, politik, namun juga harga diri dan reputasi

(Kusumo, 2023). Nilai filosofis tanah sebagai ibu yang memberikan penghidupan bagi

anak-anaknya termasuk bumi serta isinya dan manusia yang menempatinya, tanah disebut

Kekuatan Ideologi Lokal Penggarap Lahan PAG Sebagai Pilar Tata Ruang di Sepanjang

Pesisir Selatan Kulon Progo

Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024 2853

sebagai “lemah” yang tersusun dari suku kata “Mah”, atau ibu (bersifat perempuan)

(Kartono, 2005)

c) Pilar 3: Kekuatan Sosial Ekonomi

Mekanisme penguasaan ruang yang hanya boleh dimanfaatkan oleh skala kerabat

terutama masyarakat asli merupakan kekuatan hubungan kekerabatan yang tidak bisa

ditemukan pada konteks penguasaan tanah di wilayah lain. Aturan yang terbentuk

merupakan proses pemufakatan oleh kelompok internal, yaitu penghuni yang ada di

kawasan pesisir Kulon Progo hanya bagi mereka yang memiliki hubungan langsung (orang

tua-anak), hubungan keluarga besar (extended family), ataupun hubungan perkawinan.

Peran masyarakat adalah sebagai penguasa dan pencipta nilai ruang di pesisir Kulon Progo.

Sebelum adanya masyarakat, lahan pasir disana hanya berupa lahan kosong dan

terbengkalai.

Perlahan, aktivitas organik yang tercipta menjadi sebuah karakter ruang pertanian

lahan pesisir membentuk kekuatan sosial dan ekonomi yang dilembagakan dalam bentuk

Lembaga atau paguyuban. Paguyuban merupakan sebuah institusi lokal yang nyatanya

efektif dalam sistem penguasaan ruang lahan pasir. Kekuatan lokalisme pertanian cabai

Karangwuni menjadi momentum terbukanya harapan ruang pesisir yang selama ini dinilai

tidak produktif nyatanya mampu memerdekakan masyarakat. Begitu pula dengan kekuatan

ruang Parangtritis yang luar biasa berdampak pada ekspansi permukiman di sepanjang

pesisir DIY. Kesamaan karakteristik pola fisik dan aktivitas bermukim terjadi pada

permukiman Pantai Samas dan Glagah, pengelolaan tambak udang dan pertanian, kekuatan

ekonomi lokal di sepanjang pariwisata Pantai DIY hingga jaringan pasar PSK. Momentum

tersebut sekaligus membuktikan bahwa konsep keberadaan pesisir DIY ada karena

kekuatan sistem nilai lokal dan bentang ruangnya yang teranyam melalui modal sosial-

spasial (Sudaryono, 2022)

Proses-proses diatas berimplikasi bahwa manusia dan faktor produksinya lah yang

memberikan nilai dari sebuah bidang tanah. Artinya, faktor manusia dan kreasi kerjanya

lebih bernilai daripada aspek legalitas tanah secara hukum.

Konseptualisasi Ideologi Lokal Sebagai Pilar Tata Ruang Pesisir Kulon Progo

Fakta sejarah mengungkapkan legitimasi kekuasaan kerajaan Ngayogyakarta

Hadiningrat merupakan bagian integral Negara Republik Indonesia, diperkuat dengan UU

Nomor 13 Tahun 2012 tentang status DIY sebagai daerah yang diberikan keistimewaan.

Keistimewaan itu termasuk pada status pertanahan dan posisi Kraton sebagai badan hukum

yang memiliki bidang tanah. Namun perjalanan pengelolaan pertanahan tersebut melewati

beberapa periodisasi dengan beragam karakter dan tujuan tertentu.

Fakta sejarah itu membentuk ideologi kebudayaan yang mempengaruhi ruang konkrit

dan elemen lainnya yang lebih dalam.

Dalam konteks pesisir Kulon Progo, tipologi terbangunnya kekuatan ruang diciptakan

oleh aktor ruang. Aktor ruang menciptakan kekuatan ruang karena adanya beragam faktor

pemicu yaitu 1) kebebasan pemanfaatan ruang milik kadipaten secara inklusif; 2) hubungan

kesejarahan sultan dan rakyatnya; serta 3) modal sosial (social capital).

Marisca Jessica Yastri, Sudaryono

2854 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024

Fungsi lahan di pesisir Kulon Progo berada di atas kekuatan lokal masyarakat

penggarap PAG. Kekuatan lokal ini terlihat pada fenomena yaitu 1) pengelolaan ruang-ruang

yang dimanifestasi dalam petak-petak kebun cabai dan sayur; 2) pemanfaatan ruang sebagai

aktivitas ekonomi komunal; 3) pengembangan sarana dan prasarana secara swadaya termasuk

pembangunan wisata dan rumah tinggal, serta; 4) mobilisasi institusi lokal dalam proses

dinamika keterancaman terhadap ruang hidup (aksi protes bandara, pasir besi dan

sebagainya).

Konsepsi fenomena diatas menguatkan apa yang disebut dengan social capital atau

modal sosial. Modal sosial melahirkan ruang tanpa zoning, yang dikenal dengan pelapisan

ruang. Pandangan positivistik tentang lost space dan zoning menjadi konsep yang abu-abu

yang dipatahkan dalam konteks realitas empiris ruang dengan nilai eksistensial-

fenomenalnya. Di sisi lain, eksistensi ruang selatan Jawa secara pragmatis dinilai sebagai

ruang marjinal secara gegabah mengabaikan sejarah ruang. Pernyataan konsep pelapisan

ruang yang dikemukakan Sudaryono, menguatkan bahwa ruang pesisir Kulon Progo bukanlah

ruang kosong atau bebas nilai melainkan sebuah susunan kekuatan-kekuatan ruang.

Pelapisan ruang tidak tersusun secara hierarki namun merupakan produk dari institusi

sosial atau sebagai social capital Putnam (1998) dalam (Sudaryono, 2022). Peran institusi

sosial sudah melangkah lebih jauh sebelum adanya spatial capital. Pembentukan lapisan

ruang secara kolektif dibangun atas dasar kepercayaan atau trust diantara kelompok-

kelompok institusi sosial. Adanya patok tanah yang hanya diakui dalam lingkup internal

merupakan tindakan saling “menandai” dan “menganggap” yang melahirkan konsensus

ruang.

Ideologi masyarakat pesisir Kulon Progo merupakan sintesis dari fungsi serta nilai-nilai.

Memahami dan mengenali karakteristik masyarakat penggarap lahan PAG serta praktik

kehidupan sehari-hari bermuara pada temuan esensi permukiman. Habermas merupakan

tokoh pemikir menyatakan bahwa esensi realitas sosial adalah sesuatu yang terpendam di

balik permukaan yang cenderung tampak, esensi merupakan suatu fakta yang sesungguh-

sungguhnya (Sudarsan, 1998). Legitimasi kekuasaan Kraton dalam konteks legalitas hukum

Kekuatan Ideologi Lokal Penggarap Lahan PAG Sebagai Pilar Tata Ruang di Sepanjang

Pesisir Selatan Kulon Progo

Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024 2855

formal termasuk UU Keistimewaan dan turunan hukum lainnya serta adanya pembangunan

bandara yang ‘digaungkan’ untuk kesejahteraan umum, nyatanya memuluskan kegiatan

komodifikasi makna tanah yang semula bernilai guna untuk kepentingan masyarakat petani

lahan pesisir menjadi nilai ekonomi.

Konsep pelapisan ruang juga menimbulkan konsistensi ekspansi ruang di pesisir Kulon

Progo yang berdiri diatas power structure. Meskipun dalam temuan di lapangan ada tokoh

yang mendominasi dalam proses meruang di pesisir Kulon Progo namun sistem yang

dijalankan adalah kekuasaan yang terdistribusi. Fungsi utama tokoh dalam institusi pesisir

Kulon Progo adalah sebagai ‘pemandu’. Pembangunan permukiman di lahan pesisir adalah

bentuk ekspansi ruang yang dilakukan oleh kelompok penggarap PAG, singkatnya tepat

sekali bahwa kekuasaan ruang pesisir Kulon Progo berada di tangan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Dalam konteks perencanaan tata ruang, seringkali pendekatan perencanaan selalu

berpegang pada pendekatan pragmatik. Pengakuan terhadap ruang-ruang lokal-otonomik

nyatanya tidak dianggap secara serius sebagai suatu investasi modal sosial negara. Proses

pertumbuhan ruang di pesisir Kulon Progo membuktikan bahwa kekuatan spasial boleh dan

mampu berada ditangan masyarakat lokal. Radius keunikan karakter Cabai Temon yang

berasal dari magnet lokalisme Karangwuni misalnya, berhasil mengeluarkan mereka dari

lingkaran kemiskinan. Cabai Temon berhasil membuktikan bahwa komunitas lokal yang kuat

mampu keluar dari “pengucilan”. Ideologi sebagai strategi yang mempengaruhi elemen ruang

kota dengan menghasilkan material, pola dan praktik sosial ekonomi masyarakat. Faktor fisik

ruang sebagai daerah pesisir yang mulanya sebagai “common property resources” dan

cenderung ditelantarkan kemudian diiringi dengan faktor psikologis masyarakat yang pada

waktu itu mengalami krisis ekonomi global merupakan manifestasi dari terbentuknya

kebudayaan bermukim di lingkungan pesisir Kulon Progo dan sekitarnya.

BIBLIOGRAFI

Fernando, Jose Marcus, & Pramusinto, Agus. (2008). Eksistensi Sultan Grond Dalam Hukum

Tanah Nasional Di Desa Srjgading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi

Daerah Istimew A Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Girinata, I. Made. (2018). Kawasan Suci Pura Tanah Lot dan Destinasi Wisata.

Imron, Ali. (2014). Analisis kritis terhadap dimensi ideologis reformasi agraria dan capaian

pragmatisnya. Jurnal Cakrawala Hukum, 5(2), 107–122.

Kartono, J. Lukito. (2005). Konsep ruang tradisional jawa dalam konteks budaya. Dimensi

Interior, 3(2).

Kusumo, Della. (2023). Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan di Yogyakarta.

Jurnal Multidisiplin West Science, 2(05), 302–313.

Manzo, Lynne C. (2003). Beyond house and haven: Toward a revisioning of emotional

relationships with places. Journal of Environmental Psychology, 23(1), 47–61.

Rukajat, Ajat. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach).

Deepublish.

Setianingrum, Lutfi, Sudaryono, Sudaryono, & Roychansyah, Muhammad Sani. (2021).

Kesadaran Transendental Akan Ikatan Keluarga Sebagai Penjaga Keberadaan Dan

Marisca Jessica Yastri, Sudaryono

2856 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024

Keberlanjutan Elemen Inti Tata Ruang Permukiman Di Kawasan Pathok Negara

Dongkelan. Jurnal Arsitektur ARCADE, 5(2), 206–214.

Sudaryono, S. P. (2022). Komunikasi Bisnis. Prenada Media.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tilman, Antonio, Mujiburohman, Dian Aries, & Dewi, Asih Retno. (2021). Legalisasi tanah

kasultanan dan tanah kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Riau Law Journal,

5(1), 1–13.

Triatmodjo, Suastiwi. (2015). Membangun Lokalitas Ruang Kota (Building Up Locality in

Urban Space). Ars (Jurnal Seni Rupa & Desain), 18(1), 1–8.

Wahid, A. M. Yunus, & SH, M. Si. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang. Prenada Media.

Waruwu, Meiman Hidayat, Gulo, Sabayuti, Lahagu, Palindungan, Halawa, Odaligoziduhu, &

Laia, Otanius. (2023). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan

Administrasi dan Keuangan. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi, 2(1), 44–47.

Zaman, Komar. (2009). Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke Dan

Petani Sawit Pola Swadaya Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu).

Indonesian Journal of Agricultural Economics, 2(2), 183–200.

Marisca Jessica Yastri, Sudaryono (2024)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under: