How to cite:

Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi (2024) Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika

Perkembangan Konstitusional, (06 ) 06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN

KONSTITUSIONAL

Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi

Universitas Lampung, Indonesia

Email: [email protected], [email protected]

Abstrak

Keberadaan konstitusi begitu penting pada Hak Asasi Manusia dalam pemberian pondasi

yang fundamental. Hal ini dikarenakan secara substansial mencantum pengaturan

perlindungan HAM bagi seluruh rakyat. Berbagai negara atau hampir seluruh dunia

menyatakan pada konstitusinya melalui muatan materi dasar kaidah dan jenjang HAM dengan

posisi tertinggi dan menjadi inti daripada penyelenggaraan negara.Dominasi konstitusi secara

output akan memberikan produk perundang-undangan atau perubahan yang baru sesuai

pergantian rezim yang ada pada bab khusus,sebagaimana yang tercantum pada ketentuan

perundang-undangan negara Indonesia melalui amandemen II UUD 1945. Terdapat juga

konstitusi yang tidak mengatur dalam bab khusus terkait ranah HAM, melainkan tersebar

secara sektoral dalam beberapa bagian pasal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi

negara yang memenuhi unsur HAM dan konstitusi diibaratkan memiliki 2 sisi mata uang,

yang berarti terdapat perbedaan yang bertolak belakang namun saling melengkapi satu sama

lain. Dalam transformasi pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) pra dan pasca amandemen

dibagi menjadi tiga klasifikasi pembagiaan yaitu terkait generasi HAM pertama kali yang

memuat aspek aspek problematika hak hak politik dan sipil, lalu berkenaan dengan hak hak

sosial budaya dan ekonomi, dan terakhir mengenai persamaan hak antar warga negara.

Terdapat keraguan bahwa rancangan HAM indonesia diperoleh dari adanya adaptasi bangsa

indonesia selama ini mencuri dari pemikiran barat yang ditutup dengan adanya amandemen

pada Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur adanya pembatasan HAM. Oleh karenanya

memahami konteks Pasal 28J yang saat itu dikenal dengan muatan pembatasan HAM yang

secara absolut memiliki kebebasan yang bersifat individualisme bersamaan dengan berkenaan

dengan kewajiban HAM dalam konstitusi Indonesia

Kata kunci: Jaminan, Hak Asasi Manusia, Konstitusi

Abstract

The existence of the constitution is so important to human rights in providing a fundamental

foundation. This is because it substantially includes human rights protection arrangements

for all people. Various countries or almost the entire world declare their constitutions

through the basic material content of human rights rules and levels with the highest position

and become the core of state administration. The dominance of the constitution in output will

provide new legislation or changes in accordance with the change of regime in a special

chapter, as stated in the provisions of Indonesian state legislation through amendment II of

the 1945 Constitution. There is also a constitution that does not regulate in a special chapter

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 06, Juni 2024

Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi

2716 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024

related to the realm of human rights, but is spread sectorally in several parts of the article.

The results showed that the conception of a state that meets the elements of human rights and

the constitution is likened to having 2 sides of the coin, which means some differences are

opposite but complement each other. In the transformation of pre- and post-amendment

Human Rights (HAM) arrangements, they are divided into three classifications, namely

related to the generation of human rights, first which contains aspects of problematic aspects

of political and civil rights, then related to socio-cultural and economic rights, and finally

regarding equal rights between citizens. There are doubts that Indonesia's human rights draft

is obtained from the adaptation of the Indonesian nation so far stealing from western thinking

which is closed by an amendment to Article 28J of the 1945 Constitution which regulates the

restriction of human rights. Therefore, understanding the context of Article 28J, which at that

time was known as the content of human rights restrictions that absolutely have freedom of

individualism along with regard to human rights obligations in the Indonesian constitution

Keywords: Guarantees, Human Rights, Constitution

PENDAHULUAN

Eksistensi dasar konstitusi merupakan suatu persetujuan antara sebagian besar warga

terkait pondasi yang bersifat ideal untuk suatu negara. Konsesus bersama dalam mencapai

hakikat konstitusi (general agreement) dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Urgensi

pembentukan negara menjadi kepentingan warga masyarakat agar mendapat perlindungan

atau promosi melalui terciptanya tata cara atau prosedur dalam bernegara. Secara esensial

kepentingan setiap warga negara yaitu melindungi setiap hak hak manusia (Putra, 2015)

Sehingga dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia menjadi konteks utama pada lembaran

undang undang dasar yang dimodernisasi. HAM menjadi suatu perangkat mengenai hak hak

yang melekat pada diri setiap individu sesuai hakikat dan eksistensi penciptaan manusia

sebagai mahluk yang maha kuasa dengan pemberian anugerah melalui tugas dan kewajiban

negara dalam pemberian kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat seorang manusia

(El-Muhtaj et al., 2008).

Saat negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya, para pencetus Republik Indonesia

menyepakati terkait landasan negara melalui perumusan konstitusi sebagai aspek hukum yang

bersifat tertulis dengan tujuan menjamin pelaksananaan HAM (Asshiddiqie, 2004). Pasca

kemerdekaan pembentukan Undang Undang Dasar yang diistilahkan sebagai piagam tertulis

sengaja untuk dibuat dan mencamtumkan segala hal yang diyakini oleh para tokoh menjadi

asas yang bersifat fundamental dari negara tersebut. UUD pada Tahun 1945 memberikan

penegasan bahwa sistem pemerintahan negara indonesia mengacu pada aspek hukum atau

rechstaat, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (maachstaat) (Syafi’ie, 2016).

Keberadaan konstitusi begitu penting pada Hak Asasi Manusia dalam pemberian

pondasi yang fundamental (Asshiddiqie, 2004). Hal ini dikarenakan secara substansial

mencantum pengaturan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat. Dalam segi historis dapat

dilihat bahwa Indonesia memiliki fase perkembangan konstitusional yang begitu panjang

yaitu pada empat fase, UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD 1945 dan UUD

NRI 1945 Amandemen 1-4. Dalam hal ini memberikan pandangan bahwa pada UD RIS 1949

dan UUDS 1950 mempunyai banyak aturan terkait HAM dengan aspek hukum

Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional

Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024 2717

perlindungannya. Sehingga menjadi faktor yang mendasari adanya penetapan deklarasi

DUHAM 1948.

Masa berlakunya UUD 1945 pada sebelum amandemen berlangsung terdapat banyak

muatan ham yang secara khusus mengatur hanya satu pasal saja. Sehingga secara signifikan

setelah amandemen kedua bahwa terdapat perubahan secara jelas pada kandungan UUD 1945

yaitu dengan meningkatnya jumlah pengaturan HAM dan semakin meluas Sehingga muatan

HAM tidak hanya mengacu pada kebebasan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

pendapat, tetapi memiliki makna yang lebih luas dan spesifik (Putra, 2015). Muatan HAM

dalam UUD 1945 hasil amandemen hampir memuat segala pengaturan DUHAM 1948 (Putra,

2015). Dalam hal ini juga penulis akan merefleksikan perkembangan konstitusional secara

mendalam sebelum dan sesudah terjadinya amandemen dan poin poin penting yang

mengalami perubahan yang memengaruhi keberjalanan penegakan HAM di

Indonesia.(Muhshi, 2015)

Lebih lanjut, Artikel ini akan membahas terkait penjelasan konstitusi dengan arti

sempit, yakni terkait konstitusi dasar negara kita yaitu Undang Undang Dasar 1945. Berbagai

negara atau hampir seluruh dunia menyatakan pada konstitusinya melalui muatan materi dasar

kaidah dan jenjang HAM dengan posisi tertinggi dan menjadi inti daripada penyelenggaraan

negara. Seperti misalnya pada keberjalanan konstitusi di negara amerika serikat memiliki

sistematika yang beragam melalui rancangan konstitusi HAM pada amandemen I hingga X

yang disebut dengan Bill of Rights. Dominasi konstitusi secara output akan memberikan

produk perundang undangan atau perubahan yang baru sesuai pergantian rezim yang ada pada

bab khusus,sebagaimana yang tercantum pada ketentuan perundang undangan negara

Indonesia melalui amandemen II UUD 1945. Terdapat juga konstitusi yang tidak mengatur

dalam bab khusus terkait ranah HAM, melainkan tersebar secara sektoral dalam beberapa

bagian pasal. Selain itu terdapat perbedaan penelitian Pada pola pikir pembentukan negara

barat tentang negara dan hukum yang dimana memiliki perspektif bahwa secara runtut

pemikiran dan pengaturan HAM timbul dari disahkannya Magna Charta (Piagam Agung

1215) (Basuki, 2013). Adapun pengaturan tersebut dilaksanakan sesuai nilai HAM dalam

Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan hak yang begitu bebas secara mutlak kepada

warga negara untuk menikmati hak asasinya. Adapun kewajiban menjalankan asasi

merupakan hal yang tidak dikedepankan dibandingkan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dari Latar Belakang Masalah diatas, didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsepsi Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Konstitusi Negara?

2. Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan UUD 1945?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Soekanto, 2007)

melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer (Jonaedi Efendi et al.,

2018) berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan

perundang-undangan lainnya, serta studi kepustakaan yang bersumber dari bahan sekunder

berupa buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya.(Sonata, 2014) Penulis juga menggunakan

analisis deskriptif dalam pengelolaan data kualitatif yang disertai dengan metode deduktif,

Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi

2718 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024

dimana perolehan data tersebut diolah secara deskriptif guna menyimpulkan pertanyaan

umum menjadi kesimpulan khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Soekanto, 2007),

melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer Soekanto, (2007)

berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan

perundang-undangan lainnya, serta studi kepustakaan yang bersumber dari bahan sekunder

berupa buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya (Sonata, 2014). Penulis juga menggunakan

analisis deskriptif dalam pengelolaan data kualitatif yang disertai dengan metode deduktif,

dimana perolehan data tersebut diolah secara deskriptif guna menyimpulkan pertanyaan

umum menjadi kesimpulan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Hak Asasi Manusia Pada Konstitusi Negara

Pemahaman mengenai HAM perlu dijelaskan bahwa setiap insan mempunyai kewajiban

dan menjadi pertanggungjawabannya tehadap hak hak orang lain. Setiap manusia sejak

dilahirkan hingga selama hidupnya memiliki esensial terkait kepemilikan hak dan

kewajibannya sebagai manusia yang beradab (Arinanto, 2018). Rancangan pembentukan

pemerintahan dan negara dalam berbagai faktor dan alasan yang mendasari tidak

diperbolehkan menghilangkan nilai nilai pokok terkait prinsip hak dan kewajiban dengan

kesamaan derajat, kedudukan sebagai warga negara. Dimanapun seseorang berada perlu

dijamin atas hak haknya. Disaat yang bersamaan pula orang lain diberbagai tempat perlu

menjunjung secara tegas hak hak asasi orang lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku (Santika, 2021).

Kesadaran terhadap hak hak dan kewajiban asasi tersebut menjadikan adanya

keseimbangan yang merupakan salah satu karakteristik dan perspektif penting bangsa

indonesia mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai pada sila ke 2 pancasila.

Komponen penting dalam dinamika aspek hukum di Indonesia memberikan penjelasan

mengenai konsitusi dan HAM. Konsepsi negara yang memenuhi unsur HAM dan konstitusi

diibaratkan memiliki 2 sisi mata uang, yang berarti terdapat perbedaan yang bertolak belakang

namun saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dalam melihat transformasi pengaturan

Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi menjadi tiga klasifikasi pembagiaan yaitu terkait generasi

HAM pertama kali yang memuat aspek aspek problematika hak hak politik dan sipil, lalu

berkenaan dengan hak hak sosial budaya dan ekonomi, dan terakhir mengenai persamaan hak

antar warga negara (Arinanto, 2018)

Terkhusus pada konteks HAM generasi kedua bahwa pemaknaaan hak hak tersebut

timbul agar secara proaktif negara memberikan jaminan perlindungan dalam implementasi

HAM dengan permulaan dari perwakilan mengenai tuntutan akan pemenuhan hak sipil serta

politik yang dimulai pada zaman periode yunani klasik. Namun perkembangan zaman dari

masa ke masa merancang menjadi HAM pada ranah sipil dan politik. Hak hak tersebut

Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional

Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024 2719

dilatarbelakangi oleh dominasi kekuatan rakyat untuk melepaskan diri dari kekuasaan

absolutisme yang mengakar dan nilai sosial lainnya. Perlahan tumbuh dari tuntutan agar

negara menjamin hak konstitusional warga negara (Riyanto, 2015)

Implementasi HAM dimuat pada konstitusional negara kita, yaitu pada UUD 1945 yang

mengacu pada perspektif A.A.H. Struycken bahwa keinginan, pandangan, ataupun dinamika

yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan negara oleh para pendiri bangsa memiliki

keinginan kuat terhadap terbentuknya suatu negara hukum yang mejamin Hak Asasi Manusia

(HAM). Dalam berbagai perkembangan konstitusi bahwa negara hukum memiliki istilah

berbagai literatur yang tidak bermakna satu namun terdapat makna makna yang berbeda

dalam locus dan tempus yang nantinya saling bergantung untuk menyesuaikan keadaan

yangada pada ideologi dan sistem politik suatu negara tertentu (Fatwa, 2009).

Serangkaian agenda proses berdirinya bangsa negara indonesia, telah ada formulasi

HAM terlebih dahulu pada preambul UUD 1945 beserta pokok pokoknya yang diundangkan

daripada substansial Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hal tersebut

menjadi realita di seluruh dunia bahwa indonesia telah lebih dahulu mengupayakan jaminan

perlindungan kehidupan bernegara sebelum ada ketetapan HAM seluruh dunia oleh PBB yang

tertuang pada UUD NRI 1945 (Soelistyo, 2019). Nantinya pada artikel ini akan membahas

secara umum terkait dinamika perkembangan konstitusional pada pokok Hak Asasi Manusia

(HAM) yang berkenaan pada masa sebelum dan sesudah amandemen.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa pernyataan bangsa indonesia pada naskah

pembukaan UUD NRI 1945 memiliki prinsip HAM sebagai sumber hukum normatif pada

keberlakuan positivisme di indonesia, terutama pada pernyataan kemerdekaan adalah hak

setiap bangsa. Kandungan tersebut diakui secara hukum dengan filosofi bahwa HAM tersebut

bukan terdiri dari suatu kebebasan individuan, namun memposisikan diri dengan

penempatanan manusia dalam korelasinya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga HAM

tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban orang lain (Haryanti, 2014).

Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan UUD 1945

Dalam sejarah pada tahap persiapan hingga telah terbentuknya penyelenggaraan

pemerintahan indonesia dapat dinyatakan bahwa indonesia telah memberlakukan sistem

konstitusional, sehingga problematika terkait HAM dapat dimuat secara materi. A.AH

Struycken memberikan perspektif mengenai eksistensi manusia adalah suatu pandangan,

keterbutuhan, dan transformasi mengenai keberjalanan kehidupan bernegara melalui pola

pikir tokoh bangsa dalam keinginan yang kuat untuk membentuk negara secara hukum dan

penjaminan perlindungan HAM (Arinanto, 2018)

Pembentukan terhadap negara hukum juga merupakan upaya membatasi terkait

absolutisme dari seorang raja yang memiliki kelengkapan atas dasar tersebut Fadjar, (2004)

melalui cakupan tiga hal yakni berdasarkan dari pemikiran Sri Soemantri dimana beliau

mengemukakan bahwa lazimnya muatan HAM mencakup 3 nilai pokok yaitu pertama,

adanya jaminan terhadap implementasi HAM dan warga yang tinggal di negara tersebut. Lalu

yang kedua adalah disahkannnya terkait struktur ketatanegaraan yang bernilai fundamental.

Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi

2720 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024

Dan memiliki pembagian untuk membatasi hak dan kewenangan negara dalam artian check

and balances (Anwar, 2011).

Hamdan Zoelva dalam konstitusionalisme memiliki pengertian tersendiri bahwa hal

tersebut merupakan suatu paham akan suatu batasan kekuasaan negara dengan operasionalnya

secara nyata melalui jenjang pelaksanaan kehidupan bernegara. Korelasi yang begitu erat

dengan konstitusi pada pembatasan kekuasaan dapat dilihat pada segi historis melalui gerakan

revolusi prancis yang tidak terlepas dari adanya pemikiran Rousseau dalam tulisannya

berjudul Du Contract Social, pemberian sebuah gagasan mengenai hak warga negara dan

tindakan pemerintah memerlukan suatu batasan dengan ketentuan bahwa bukan hanya tentang

pribadi publik (Arinanto, 2018)

Namun kesadaran pada masing masing individu dalam membangun suatu negara, yang

berdiri tegak dan bebas secara alami dengan dependensinya pada pribadi publik tersebut. Kita

begitu terikat pada berbagai perbedaan secara tegas mengenai hak hak warga negara dan

pemerintah. Sesuai pada keberlakuan teori hukum alam. Terdapat suatu gagasan terkait dasar

HAM yang mencakup tiga aturan dasar yaitu:

1. Hak untuk hidup (the right to life),

2. Hak memperoleh kemerdekaan (the right to liberty), dan

3. Hak atas kepemilikan (the right to life) (Lutfi, 2014)

Namun secara kenyataan dapat dilihat bahwa HAM terus selalu bergerak dinamis,

bukanlah bersifat stagnan dengan berbagai transformasi dari zaman ke zaman. Franklin D.

Roosevelt waktu itu pada tanggal 6 Januari 1941 di dalam forum Kongres Amerika Serikat

memberikan pemikiran terkait formulasi HAM di Amerika Serikat yaitu :

1. kebebasan berbicara (freedom of speech),

2. kebebasan dalam beragama (freedom of religion),

3. bebas dari rasa takut (freedom of fear), dan

4. bebas terhadap sesuatu yang diinginkan (freedom of from want). (Riyanto, 2015)

Perdebatan tentang konsep hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia tidak terlepas

dari perdebatan panjang antara kelompok yang tidak setuju dengan mereka yang mengklaim

bahwa klausul hak asasi manusia termasuk dalam Konstitusi. Kelompok yang tidak setuju

diwakili oleh Soekarno dan Soepomo, dan kelompok yang setuju diwakili oleh Mo. Hatta dan

M.Yamin. Menurut Soekarno dan Soepomo

(Arinanto, 2018) negara Indonesia yang akan

didirikan adalah negara yang berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong yang menolak

individualisme, sehingga tidak menyetujui konsep HAM dalam ketentuan UUD. Gagasan

Konstitusi dan Negara Konstitusi juga dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia dalam diskusi di Pleno, yang dibangun ketika membahas falsafah Negara atau

Konstitusi antara tahun 1956 dan 1959, karena 1945 Hal ini karena pembukaan UUD dan

ketentuan-ketentuan seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 diundangkan pada

tanggal 18 Agustus 1945. Dalam hal ini akan dijelaskan terkait sejarah perkembangan

konstitusional dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia Pasa Masa Pra Amandemen

Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional

Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024 2721

Setelah kemerdekaan UUD 1945, UUD 1945 merupakan suatu tempat nilai pokok Hak

Asasi Manusia HAM dibangun dari yang paling mendasar di Indonesia. Namun, berbagai

keberjalanan negara seiring waktu bahwa Indonesia mengalami amandemen konstitusi dari

UUD 1945 menjadi RIS 1949-1950.

Namun sejatinya RIS tidak bertahan lama di Indonesia, dan konstitusi diubah lagi dari

UUDS pada 1950-1959 (Barus, 2017). RIS pada waktu itu merupakan suatu konstitusi federal

yang lahir dari adanya pelaksanaan konferensi meja bundar yang berisikan klausul

penjaminan hak asasi manusia yang terperinci.

Rincian HAM pada UUD RIS berada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

yang diadopsi pada 10 Desember 1948 (Haryanto et al., 2013), dalam hal ini mencegah

adanya ketakutan akan pembantaian HAM sebelum dan selama Perang Dunia II yang dengan

jelas tidak terlepas dari pengaruhnya. UUDS secara yuridis disebut amandemen RIS dan

bukan merupakan pengganti atau ciptaan konstitusi baru, tetapi UUD 1950 sebenarnya

merupakan susunan baru Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kembali mengacu

dengan konsep negara yang bersifat kesatuan.

Mekanisme atau tata cara amandemen konstitusi ini berdasarkan Mosi Integral

Mohammad Natsir, ketua Fraksi Masyumi Dewan Rakyat RIS yang dimana terdapat suatu

prinsip yang melatarbelakangi revisi RIS ke UUD 1950 bahwa Perjanjian tersebut hanya

menghapus klausul yang memuat prinsip federalistik (Arinanto, 2018). Klausul hak asasi

manusia bukan merupakan elemen federal, tetapi dipertahankan sebagai isi substantif dari

Konstitusi 1950.

Dalam persetujuan waktu itu yang dibuat oleh pemerintah RIS dan juga kepada

pemerintah RI Yogyakarta bahwa terdapat persetujuan mengenai prinsip yang bersifat

fundamental berdasarkan UUD 1945, dalam hal ini melihat terkait asas demokrasi ekonomi.

Secara garis besar bahwa telah tersusun dalam UUD 1945 pada masa pra amandemen bahwa

secara struktural terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang nantinya terdapat 37 Pasal,

empat Aturan Peralihan, dua Aturan Tambahan, dan penjelasan. Sementara itu terkait HAM

dikhususkan termuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Konstitusi (Basuki, 2020). Pada

kenyatannya bahwa preambul atau pembukaan HAM dalam awalan UUD 1945 memuat nilai

pokok pada setiap alineanya yaitu :

I. alinea ke I bahwa terdapat penjelasan mengenai dasar pengakuan terkait kemerdekaan

yang diinginkankan secara bebas (freedom of be free). Dalam artian bahwa makna dari

alinea I tersebut memberikan pernyataan bahwa prinsip bangsa indonesia bercirikan anti

terhadap kolonialisme. Dimana secara nyata terdapat kalimat kemerdekaan merupakaan

hak dari segala bangsa. Melalui keinginan yang kuat dari bangsa indonesia untuk merdeka.

Bahwa hal tersebut diwujudkan melalui perjuangan memberantas segala hal terkait

penjajahan (Hikmah, 2017).

II. Alinea ke II menyebutkan terkait upaya negara indonesia untuk menuju negara yang

berkeadilan. Frasa dari kata adil disini memiliki sifat untuk memberikan arahan maupun

strategi dalam mengimplementasikan salah satu tujuan dari negara hukum untuk

memperoleh setidaknya cenderung mengarah kepada keadilan. Jika nantinya secara

Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi

2722 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024

optimal benar benar diimplementasikan, maka akan terpenuhi secara menyeluruh

kemanusiaan yang beradab.

III. Alinea III , berdasar pernyataan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, Untuk

membuktikan bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai agama yang menjadi landasan

negara dan landasan moral negara (Tinggi, 2016). Pengakuan nilai-nilai moral yang

terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan luhur untuk menjalani kehidupan

nasional yang bebas” mengakui nilai-nilai moral dan hak-hak kodrat semua bangsa.

Alinea IV, dalam Alinea keempat ini memiliki substansial yang berisikan prinsip-

prinsip yang disertai pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia,

secara merata yang disimpulkan dalam kalimat “….kemudian dari pada itu untuk membentuk

suatu pemerintahan negara Indonesia…”. Dengan istilah lain bahwa, negara melakukan

penegakkan terhadap perlindungan HAM yang diakui dalam keseluruhan bidang, seperti

hukum, sosial, kultur, dan perkembangan ekonomi (Basuki, 2012).

Perkembangan Hak Asasi Manusia Pasca Amandemen

Sebelum menjelaskan secara spesifik terkait transformasi HAM di era reformasi,

penting untuk diketahui bahwa terdapat pertimbangan mengenai faktor-faktor di balik sejarah

pelaksanaan amandemen konstitusi Indonesia (Arinanto, 2018)

Ketika pada waktu itu telah terjadinya era orde baru, terlihat jelas bahwa

penyelenggaraan HAM di Indonesia masih kurang penting yang dimulai sejak kepemimpinan

Suharto yang dimulai pada tahun 1966 melalui kompleksitas masalah dalam negeri, keamanan

dan ekonomi. Dalam praktik negara, pelaksanaan hak asasi manusia yang baik dan

bertanggung jawab sangat bergantung pada suasana arah dan tujuan politik, komitmen politik,

dan tindakan politik akibat pelanggaran negara. Karena pengaruh sistem politik yang pada

waktu itu bersifat menindas rakyat, kita harus mengakui lambatnya perkembangan HAM saat

itu. Akibatnya, Hak Asasi Manusia tidak hanya diabaikan, tetapi penegakannya cenderung

berlawanan dengan unsur HAM (Muhtaj, 2007). Berdasarkan perpektif tokoh Hans Kelsen

bahwa dalam perumusan yang berkenaan dengan konsepsi negara hukum memiliki

keterkaitan dengan dengan pemikiran atas demokrasi dan HAM, melalui faktor yang terdiri

dari empat syarat yaitu:

1. Negara yang melaksanakan perlindungan HAM.

2. Negara yang memberikan jaminan kemerdekaan melalui penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman.

3. Negara yang dalam kehidupan berbanding lurus dengan konstitusi beserta undang-undang,

yang dimana melalui proses perumusannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan

anggota-anggota parlemen tersebut nantinya ditunjuk berdasarkan mayoritas suara rakyat.

4. Negara yang mempunyai aturan terkait tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban atas

setiap kebijakan dan perbuatan yang dilakukan oleh golongan tertentu pada negara

(Arinanto, 2018)

Melihat keempat dari faktor tersebut bahwa dalam melakukan perlindungan serta

bagaimana menegakkan ham itu sendiri bahwa secara jelas pernyataan melalui amandemen

Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional

Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024 2723

UUD 1945 memberikan suatu jaminan hukum yang lebih kompleks dan menyeluruh

(Marzuki, 2011).

Terdapat perbedaan dengan UUD 1945 yang dilaksanakan pada jangka waktu sebelum

amandemen yang dimana hanya mecantumkan pasal-pasal HAM secara umum saja. Di dalam

UUD 1945 setelah amandemen selain mengatur HAM secara mendasar, juga UUD tersebut

memiliki suatu pengaturan yang dicantumkan pada bab khusus HAM, yaitu BAB XA yang

menjelaskan sebanyak 10 pasal dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dampak amandemen akan

memberikan penjelasan bahwa, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah

kewajiban yang ditanggung oleh negara, khususnya pemerintah. Walaupun di masa tahun

pertama kita melihat lika liku reformasi ditandai dengan konflik yang bersifat horizontal,

antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimanan, di mana pelanggaran HAM secara jelas

dilakukan oleh kelompok pemberontak oleh masyarakat sendiri.

Pengaturan terkait HAM dijelaskan secara khusus pada bab yang mencakup lebih

spesifik pada muatan BAB XA dengan berjumlah 10 pasal dan 24 ayat. Berkorelasi dengan

jaminan penegakan HAM sebagai sebuah pondasi negara hukum pada komponen perubahan

kedua UUD 1945 (Sardol, 2014).

Adapun formulasi tentang HAM ini dijelaskan begitu mendetail yang menjangkau

semua aspek HAM yang mendapat pengakuan secara universal (Siradjuddin & Cici, 2021).

HAM secara keseluruhan yang tercantum di dalam BAB XA UUD NRI 1945 memiliki

keterbatasan dalam keberlakuannya. Dipertegas dengan Pasal 28J bahwa HAM sebagai pasal

yang bersifat penutup dari seluruh ketentuan peraturan esensial yang mengatur HAM.

Struktural pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 ini terdapat harmonisasi dengan

sistematika pengaturan HAM yang dimuat dalam Universal Declaration of Human Right yang

membatasi terkait pelaksanaan dengan pasal penutup HAM, yaitu Pasal 29 ayat (2) Dalam

UUD Tahun 1945 perubahan kedua (Pbb, 2006).

Mengenai adanya dua peraturan tersebut bahwa keseluruhan telah mencakup ranah

DUHAM. Mengacu pada adanya berbagai ketentuan peraturan perundang undangan tersebut

bahwa terdapat formulasi secara struktural kembali. Terdapat keraguan bahwa rancangan

HAM indonesia diperoleh dari adanya adaptasi bangsa indonesia selama ini mencuri dari

pemikiran barat yang ditutup dengan adanya amandemen pada Pasal 28J UUD 1945 yang

mengatur adanya pembatasan HAM. Oleh karenanyan bahwa memahami konteks Pasal 28J

yang saat itu dikenal dengan muatan pembatasan HAM yang secara absolut memiliki

kebebasan yang bersifat individualisme bersamaan dengan berkenaan dengan kewajiban

HAM dalam konstitusi Indonesia.

Banyak kajian teoritis dari sisi historis, filosofis, dan sosiologis bahwa keputusan untuk

memasukkan materi HAM ke dalam UUD tidaklah mudah (Muni, 2020). Bahkan dalam

perkembangannya, ketentuan hak asasi manusia hanya diatur dalam UUD, banyak undang-

undang dan peraturan yang secara khusus mengatur hak asasi manusia. Secara khusus

disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia, yang paling berharga bagi

manusia, dan lebih penting dalam regulasi sebagai acuan dasar untuk mencapai hak asasi

manusia.

Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi

2724 Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024

Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia Dengan Amerika Serikat

Isu hak asasi manusia mengklaim bahwa tonggak pemikiran dan regulasi hak asasi

manusia dari Magna Carta hingga Bill of Rights diadopsi satu demi satu oleh rakyat Amerika

pada tahun 1789 (Aprita & Hasyim, 2020), menurut para sarjana yang mengeksplorasi

pemikiran Barat tentang negara dan hukum. Pada saat yang sama dengan Revolusi Prancis,

teks tersebut dimasukkan atau ditambahkan sebagai bagian dari Konstitusi AS pada tahun

1791.

Gagasan filsuf John Locke, yang merumuskan hak alam sebagai hak untuk hidup,

kebebasan, dan properti, menginspirasi dan membimbing rakyat Amerika, yang kemudian

dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Hal ini karena Deklarasi

Kemerdekaan dan Piagam Hak Asasi Manusia tahun 1776 memuat pernyataan bahwa

sebenarnya semua bangsa diciptakan sama oleh Sang Maha Pencipta. Semua orang diberkahi

dengan hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan kebahagiaan oleh Sang Pencipta.

Deklarasi Kemerdekaan menggambarkan Amerika Serikat sebagai negara yang konstitusinya

memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, bahkan jika orang Prancis secara

resmi dimulai pada era Rousseau (Handayani, 2014). Semuanya untuk layanan Presiden

Thomas Jefferson, presiden lain yang dikenal sebagai pembela hak asasi manusia, Abraham

Lincoln, dan Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Sebagaimana pernyataan oleh Presiden

Franklin D. Roosevelt mengenai empat kebebasan yang diucapkannya di depan Kongres

Amerika yaitu:

a. Kebebasan dari atas ancaman dan ketakutan ;

b. Kebebasan dari kekurangan akan keterbutuhan dan kelaparan.;

c. Kebebasan untuk berpendapat serta menumbuhkan pikiran dan

d. Kebebasan dalam menentukan agama berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang

dianutnya (Bangun, 2019).

Berlakunya HAM di negara Amerika Serikat cenderung melaksanakan apa yang sesuai

dari pemikiran John Locke mengenai hak-hak pada jati diri manusia Besar, (2011), seperti hak

hidup, kebebasan, dan hak milik yang nantinya menjadi pilar bernegara pada pengakuan

HAM di Amerika Serikat.

Dalam historis menegakkan HAM, Amerika Serikat adalah negara pertama kali yang

mengesahkan dan melindungi HAM pada nilai konstitusi bernegaranya. Cantuman hak hak

tersebut pada Konstitusi Amerika Serikat (Amandemen I-X yang disebut bill of rights)

memuat yaitu terkait hak hak sipil dan politik meliputi hak atas pelindungan yang sama dan

tidak adanya diskriminasi, pelindungan hukum dalam mencapai peradilan yang utuh, serta

partisipasi politik. Dalam Pasal 22 sampai Pasal 27 dijelaskan bahwa pada hak hak atas

pemberian tunjangan sosial dan ekonomi seperti jaminan kehidupan pada kebutuhan mutlak

menjadi kehidupan yang layak dan pendidikan bermutu. Penegasan tentang hak hak manusia

seutuhnya bahwa sesungguhnya keseluruhan orang memiliki hak atas pelayanan dari negara

untuk mencapai kesejahteraan.

Hak tersebut dikatakan hanya bersifat universal, yang semata mata oleh manusia karena

ia adalah manusia ciptaan tuhan (Lestari, 2007). Perspektif tersebut membuktikan bahwa

secara eksplisit bahwa ciri seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan

Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional

Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024 2725

kewarganegaraan tidak menjadi faktor apakah seseorang memliki atau tidak memiliki HAM.

Ini menyiratkan bahwa hak tersebut dapat diterapkan ke seluruh dunia. Salah satu ciri khusus

HAM yang berlaku sekarang adalah bahwa menjadi salah satu ranah internasional. Kepatuhan

terhadap hak serupa telah dipandang sebagai objek perhatian dan keabsahan internasional.

Berbeda dengan indonesia pada pengaturan HAM yang dimuat dalam UUD NRI 1945

dimaknai oleh menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi orang lain secara

mutlak nantinya dibatasi oleh hukum (Supriyanto, 2016). Pembatasan pelaksanaan hak asasi

manusia ditetapkan oleh hukum hanya untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan yang sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat

demokratis.

Hak Asasi Manusia di Indonesia memiliki asal-usul dan asal-usul dalam Pancasila

(Kusniati, 2011). Artinya, hak asasi manusia sangat dijamin oleh falsafah kebangsaan,

Pancasila. Dikaitkan dengan Pancasila berarti pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus

mengikuti kebijakan yang diatur dalam ketentuan Filsafat Pancasila (Bo’a, 2018). Bagi

bangsa Indonesia, pelaksanaan hak asasi manusia tidak berarti bebas bertindak, tetapi perlu

memperhatikan citra hidup bangsa Indonesia, yaitu peraturan-peraturan Pancasila. Sebagai

aturan umum, sama sekali tidak ada hak untuk berolahraga terlepas dari hak orang lain.

KESIMPULAN