PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK PADA PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS

OPINI PUBLIK – SURVEY ELEKTABILITAS CAPRES-CAWAPRES 2024 PASCA

DEBAT PERTAMA)

Iman Mukhroman, Ikhsan Ahmad, Rangga Galura Gumelar

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: [email protected], [email protected], rangga.gumelar.untirta.ac.id

Abstrak

Lazimnya pesta demokrasi rakyat lima tahunan, Pemilihan Umum 2024 di Indonesia selalu

tahun yang akan datang. Pasangan Prabowo-Gibran, memimpin dalam survei elektabilitas

dari mayoritas Lembaga survey, meskipunpada debat pertama pada 12 Desember 2023

memicu kontroversi di media sosial. Dalam debat perdana yang ditayangkan secara langsung,

dapat dikatakan bahwa Anies Baswedan memiliki keunggulan dalam penyampaian gagasan

terkait visi-misinya menjadi Presiden, disusul oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo,

tetapi dalam hal opini yang mengemuka di media sosial kecenderungan Prabowo Subianto

yang sedikit unggul dibanding 2 calon lainya. Terdapat kecenderungan calon yang bisa

menguasai pesan-pesan melalui media sosial, dialah yang akan kemudian bisa membentuk

opini publik yang positif baginya untuk bisa memenangkan kontestasi menjadi Presiden dan

Wakil Presiden pada PEMILU 2024.

PENDAHULUAN

Proses demokratisasi saat ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan

teknologi komunikasi yang membuka arus informasi tak terbendung dengan konsekuensi

setiap orang dapat pula memberikan respon aspirasi dan pendapatnya secara bebas. Dalam era

digital seluruh situs-situs media sosial dapat diakses dan menggunakannya untuk membentuk

opini public sebagai platform utama. Persoalannya adalah bagaimana kualitas proses

pembentukan opini publik oleh masing-masing individu ketika berbagi pendapat, berdiskusi,

dan menyuarakan isu-isu public melalui platform digityal seperti Facebook, Twitter,

Instagram dan lain sebagainya dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dengan hanya

beberapa kali klik yang menyebabkan terdengarnya suara masyarakat yang sebelumnya tidak

terdengar, menjembatani kesenjangan antara pihak pemerintah dan rakyat. Hal ini

memungkinkan adanya potensi mempengaruhi kebijakan, mengatasi masalah dan

mengevaluasi kebijakan yang diambil pemerintah (Rahmawati, 2016).

Media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antara wakil rakyat dan konstituen,

memperkuat hubungan antara pemimpin politik dan rakyat yang mereka layani. Kendati

demikian pembentukan opini publik dalam ranah demokrasi digital memiliki tantangan dan

Dalam berbagai penelitian yang sudah dilakukan terkait opini publik di ranah digital

dalam kerangka memahami demokrasi, ada latar kondisi dan sejumlah faktor yang

menyebabkan seseorang atau kelompok individu begitu aktif menyuarakan pandangannya di

media sosial, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor gender, pendidikan dan usia (Adela &

Truna, 2017). Pembentukan opini publik sebagai partisipasi politik bisa bersifat individual

atau kolektif, teroganisasi atau spontan, masif atau sporadis, secara damai atau dengan

kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Liando, 2017).

Media sosial telah menjadi ruang publik bagi siapapun untuk membangun opini publik

terutama dalam kerangka memberikan pengaruh politik yang paling efektif, murah, dan

massif tanpa terpengaruh oleh letak geografis (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Media-

media tradisional mulai ditinggalkan oleh banyak individu dalam masyarakat karena media

public dalam media sosial pada umumnya dapat dikaegorikan ke dalam tiga bentuk opini,

yaitu : (1) terkait kebijakan, dimana media sosial digunakan untuk mendukung atau

menentang kebijakan; (2) memengaruhi proses kebijakan; dan (3) berisi solidaritas atau petisi

publik berupa kritik sosial atau penggalangan solidaritas sosial (Andriadi, 2016).

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Indonesia menandai perhelatan demokrasi

yang dinanti-nanti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan tanggal pencoblosan yang

semakin mendekat, dinamika politik semakin memanas, khususnya terkait dengan Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Di

sorotan utama dalam media perpolitikan Indonesia, baik melalui platform online maupun

konvensional. Saat ini, topik yang mendominasi percakapan dan perdebatan masyarakat

adalah calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Pasangan

calon seperti Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto – Gibran

Rakabuming (2), dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD (3) terus berusaha membangun citra

positif mereka melalui partisipasi aktif dalam berbagai acara, terutama melalui debat jilid 1

yang diselenggarakan pada 12 Desember 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pentingnya pemahaman terhadap elektabilitas masing-masing pasangan calon menjadi

kunci dalam menyusun strategi kampanye. Oleh karena itu, lembaga survei opini publik

seperti Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI), Litbang Kompas, dan Poltracking Indonesia

menjawab tantangan-tantangan yang muncul dari hasil survei dan debat, dengan tujuan utama

untuk memenangkan hati dan dukungan masyarakat.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Indonesia menandai perhelatan demokrasi

yang dinanti-nanti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan tanggal pencoblosan yang

semakin mendekat, dinamika politik semakin memanas, khususnya terkait dengan Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Di

tengah atmosfer demokrasi yang berkobar, peran media massa dan opini publik menjadi

elemen kunci yang tidak bisa diabaikan, mengingat peran strategisnya dalam membentuk

pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin negara.

Selama beberapa bulan terakhir, kampanye calon legislatif dan presiden telah menjadi

yang diselenggarakan pada 12 Desember 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pentingnya pemahaman terhadap elektabilitas masing-masing pasangan calon menjadi

kunci dalam menyusun strategi kampanye. Oleh karena itu, lembaga survei opini publik

melakukan berbagai studi untuk mengukur sejauh mana popularitas dan dukungan masyarakat

terhadap calon presiden dan wakil presiden. Hasil dari survei tersebut menjadi sumber

informasi vital bagi Humas/Tim Media Pasangan Capres-Cawapres untuk merancang strategi

yang tepat guna menjawab dinamika opini publik yang terus berubah.

Dalam hal inilah peran Humas/Tim Media Pasangan Capres-Cawapres menjadi sangat

signifikan. Mereka dituntut untuk melek media social dalam mengelola citra, menyampaikan

pesan yang efektif, dan menjawab tantangan-tantangan yang muncul dari hasil survei dan

debat, dengan tujuan utama untuk memenangkan hati dan dukungan masyarakat. Dalam

dari pemahaman latar belakang masalah yang diangkat, maka rumusan masalah yang dibuat

dampak penggunaan media sosial terhadap akses informasi dan pemberdayaan individu dalam

keterlibatan politik”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis

deskriptif. Prosedur ilmiah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat

dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan prosedur pengukuran dan statistik, tetapi

menggunakan prosedur wawancara dengan berbagai sumber, studi pustaka dari berbagai

sumber yang relevan dan terpilih. Data riset ini berupa hasil survei Lembaga survey pasca

debat pertama Pilpres 2024 yang dirilis di media sosial dan menjadi berita kontroversial serta

menegaskan kepada audiens pemilih pemula apakah ada signifikansi dukungan mereka

waktu kurang dari beberapa bulan, kampanye para calon legislatif dan Presiden semakin

gencar mewarnai media perpolitikan Indonesia yang disebarluaskan baik secara online

maupun konvensional. Hal tersebut menjadi topik yang hangat didiskusikan hampir seluruh

rakyat karena informasi-informasi yang dibagikan sangat menarik perhatian, salah satunya

adalah topik mengenai calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Adapun calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia yang akan maju pada 2024

diantaranya Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar sebagai pasangan nomor urut 1, Prabowo

Subianto – Gibran Rakabuming sebagai pasangan nomor urut 2, serta Ganjar Pranowo –

Mahfud MD sebagai nomor urut 3. Seluruh calon telah beberapa kali terlibat dalam berbagai

acara sebagai upaya membangun citra positif, serta meningkatkan popularitas dan elektabilitas

Rakabuming, meraih suara tertinggi dengan elektabilitas sebesar 34,2%. Bersaing tipis dengan

pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, yang meraih elektabilitas sebesar

30,7%. Selanjutnya suara ketiga ditempati oleh pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan –

Muhaimin Iskandar, dengan elektabilitas sebesar 26,3%. Sementara terdapat 8,7% pemilih

yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab (CNBC Indonesia, 2023).

Elektabilitas merupakan tingkat keterpilihan yang diselaraskan pada kriteria pilihan

(Suryana, 2013). Dalam hal ini survei tersebut memaparkan bagaimana para responden

memberikan suara pada Pilpres 2024 dikarenakan adanya faktor program kerja dengan

pada survei tersebut disesuaikan dengan faktor-faktor demikian.

Survei lain pun diselenggarakan oleh Litbang Kompas yang disebarkan pada 1.354

responden dalam rentang pelaksanaan mulai dari 29 November hingga 4 Desember 2023.

Survei tersebut turut mencatat bahwa suara tertinggi elektabilitas ditempati oleh Prabowo –

Gibran dengan persentase sebesar 39,3%. Namun terdapat perbedaan pada posisi kedua antara

survei ini dengan survey sebelumnya, yaitu suara kedua diraih oleh Anies – Muhaimin

sebesar 16,7%. Kemudian urutan terakhir ditempati oleh Ganjar – Mahfud dengan

elektabilitas 15,3% (CNN Indonesia, 2023).

Survei elektabilitas para capres dan cawapres juga dilakukan oleh Poltracking Indonesia

dalam periode November sampai dengan 5 Desember 2023 yang melibatkan responden usia

Merujuk pada beberapa survei tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon

yang memiliki elektabilitas tertinggi adalah pasangan nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto-

Gibran Rakabuming. Hal ini dikarenakan Prabowo dan Gibran juga memiliki kepopularitasan

yang tinggi. Karena untuk meningkatkan suatu elektabilitas, objek elektabilitas tidak hanya

harus memenuhi kriteria keterpilihan saja, tetapi juga popular (Supit et al., 2022).

Relevansi Hasil Survei Capres-Cawapres 2024 dengan Hasil Debat Calon Presiden Jilid

1

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan elektabilitas, ketiga pasangan calon

mengikuti rangkaian acara debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

serta program kerja yang akan dilakukan. Segmen kedua hingga ketiga mengkaji lebih

spesifik terkait visi misi serta program kerja yang telah dipaparkan pada segmen sebelumnya

dengan memberikan pertanyaan secara acak kepada ketiga capres yang telah ditentukan oleh

hingga kelima merupakan segmen dimana ketiga capres saling bertanya dan menyanggah satu

sama lain, baik terkait visi misi, rencana program kerja, pengalaman bekerja di pemerintahan,

hingga isu-isu terkini yang menjadi urgensi. Terakhir pada segmen keenam, ketiga capres

menyampaikan kesimpulan dari segmen-segmen yang telah dilalui dan mengulang pernyataan

program-program kerja yang akan dilakukan secara tegas.

Merujuk pada mayoritas hasil survei elektabilitas capres – cawapres pada periode

November – Desember 2023, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming sebagai pasangan

nomor urut 2 menempati posisi elektabilitas tertinggi. Sementara pasangan nomor urut 1 dan

Acara debat jilid ke-1 menjadi trending topic di berbagai media sosial yang

menciptakan pro – kontra di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan hasil elektabilitas

paslon 2024 yang telah diperoleh dari beberapa survei sebelumnya menjadi bahan

perbandingan dengan hasil debat jilid 1 oleh masyarakat.

Menurut laporan analisa dari Drone Emprit (dalam CNBC Indonesia, 2023) terhadap

kata kunci dalam media sosial X, Anies Baswedan berada di posisi tertinggi dengan

menguasai 44% perbincangan, disusul Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan

memperoleh 36% perbincangan, dan terakhir Ganjar Pranowo memperoleh perbincangan

sebanyak 20%. Lebih lanjut Drone Emprit memaparkan bagaimana sentimen publik pada

media sosial X menanggapi debat jilid 1. Dalam hal ini diperoleh data bahwa Anies

tertinggi, namun acara debat jilid 1 menghasilkan Anies sebagai capres yang dinilai paling

menguasai seluruh segmen pada debat atau share of voice tertinggi. Pasca debat jilid 1, Anies

– Muhaimin pun memperoleh banyak pengakuan dan pujian dari masyarakat, baik mengenai

pemaparan visi misi, program kerja, hingga karakter Anies yang dinilai santai namun tegas,

serta cerdas.

Selain itu Prabowo justru menjadi capres dengan sentimen positif terendah

dibandingkan kedua capres lainnya setelah debat jilid 1 diselenggarakan. Namun hasil debat

tersebut belum sepenuhnya dapat mempengaruhi elektabilitas ketiga paslon pada survei

berikutnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat lima acara debat yang belum diselenggarakan.

Dampak Penggunaan Media Sosial terkait Survei Capres-Cawapres 2024

internal kemudian menyimpannya dalam memori jangka pendek (short term memory) dan

jangka panjang (long term memory). Media sosial adalah tempat menginterpretasikan

informasi dengan mempertimbangkan faktor selektivitas, pengaruh sosial, dan bias

menjadikan pemrosesan informasi sebagai bagian dari teori belajar sibernetik, yakni

pengolahan informasi dengan melibatkan psikologi kognitif dalam sistem informasi

(Gagne, 1984).

2. Teori Efek Media (Media Effects Theory). Menurut Spark GG, ada tiga pendekatan untuk

melihat efek media yaitu : (1) efek pesan itu sendiri; (2) efek pesan terhadap perubahan

sikap; (3) efek terhadap khalayak (individu, kelompok, organisasi, masyarakat atau

bangsa). Teori ini berfokus pada dampak yang dimiliki media sosial terhadap individu dan

masyarakat secara luas. Teori ini mencakup konsep-konsep seperti framing, agenda setting,

mengkaji peran jaringan sosial dalam pembentukan opini publik melalui media sosial.

Teori ini menekankan pentingnya interaksi antara individu, pengaruh yang dimiliki oleh

hubungan sosial, dan penyebaran informasi melalui jejaring sosial dalam membentuk pola

pikir dan opini public (Granovetter, 2018).

Dengan memanfaatkan ketiga teori ini, penulis mencoba memahami bagaimana media

sosial berperan dalam membentuk, mempengaruhi, dan memanipulasi opini publik dalam

konteks demokrasi digital. Selain itu, teori-teori ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan

dan peluang yang ada dalam penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik dan

partisipasi publik.

Media sosial telah menjadi platform digital masyarakat untuk mengakses informasi

kritis, kecerdasan digital, dan keyakinan yang berdasarkan pada fakta. Contoh, polarisasi

opini yang disebabkan oleh algoritma dengan filter bubble (Davis, 2012), dimana informasi

yang tampil adalah pesan-pesan yang disesuaikan dengan kepentingan individu maupun

kelompok tertentu.

Terbentuknya berbagai isu, tanggapan dan terbentuknya sikap atas opini yang

disampaikan terjadi dalam frekuensi yang cepat dalam demokratisasi digital yang disebabkan

karena pertukaran informasi dalam waktu singkat. Namun kontrol atas kesalahan informasi

yang tersebar di media sosial seringkali mempengaruhi kualitas opini publik karena tidak

terverifikasi atau bersifat emosional, tersebar dengan cepat. Sementara itu, literasi digital

seringkali tertinggal di belakang, memendam pemikiran kritis dan keberagaman, oleh karena

informasi yang dapat mendukung perdebatan maupun persamaan pandangan yang

berdampak kepada meningkatnya partisipasi dalam pengambilan keputusan politik oleh

warga (Tsagarousianou, 1999). Namun harus diakui bahwa pembentukan opini di media

dimana sumber informasinya berasal dari seluruh kategori dan levelitas.

Salah satu evolusi dari kemajuan demokratisasi adalah dinamika kebebasan berpendapat

dan mengemukakan pemikiran dan interaksinya baik dengan rezim kekuasaan maupun

dengan sesama masyarakat berkembang pesat melalui internet sehingga dinamika demokrasi

saat ini bertransformasi menjadi digital. Media sosial menjadi ruang dan model interaksi

warga negara yang telah membentuk karakter kewarganegaraan digital dengan eskalasi

konflik yang tinggi. Demokrasi digital menjadi gambaran demokrasi masa depan dan akan

semakin menguat karena kapasitas dan kekuatan membangun informasi yang menakjubkan

pandangannya, berdiskusi dengan orang lain, berbagi isu untuk mempengaruhi proses

pengambilan kebijakan berdampak signifikan pada keterlibatan politik individu melalui media

sosial. Media sosial adalah sarana teknologi internet untuk merepresentasikan diri, berbagi,

berkomunikasi dan bekerjasama dengan pengguna lain (Mulawarman & Nurfitri, 2017).

Jumlah pengguna media sosial tergolong besar di Indonesia. Pada tahun 2021, persentase

jumlah pengguna aktif media sosial sebesar 61,8 persen dari total populasi penduduk dengan

rentang usia 13-65 tahun. Media sosial yang banyak digunakan antara lain Youtube 93,8

persen, WhatsApp 87,7 persen, Instagram 86,6 persen, Facebook 85,5 persen, dan Twitter

63,6 persen (Data Reportal, 2021) (Ardyati, Yulianti, & Luthviati, 2022). Dengan demikian,

media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki pengaruh secara masif dengan memberikan

solidaritas diantara kelompok-kelompok masyarakat kritis secara massif turun ke jalan selama

18 hari lamanya tanpa pemberitaan media konvensional (Howard & Hussain, 2013).

Salah satu ciri yang menonjol dalam demokrasi digital adalah proses komunikasi dan

pengambilan keputusan oleh pejabat publik yang dapat berinteraksi secara langsung. Hal ini

menandakan praktek demokrasi langsung seperti ide demokrasi yang dicetuskan oleh Socrates

di Yunani namun secara sistemik yang berjalan adalah demokrasi tidak langsung. Hal ini turut

membuka ruang bagi pengambil kebijkan secara real-time mendengar, melihat dan

mempertimbangkan respon masyarakat. Media sosial telah menjadi sarana yang bersifat

timbal balik dalam penyebaran informasi dan kepentingan antara masyarakat dan para

pengambil kebijakan. Pada konteks ini, sebenarnya demokrasi digital lebih memiliki peluang

pemangku kebijakan menjadikan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi politik

yang utama untuk menjangkau masyarakat, khususnya dari kalangan muda. Media sosial

sebagai saluran komunikasi politik yang dianggap efektif sebagai sarana mensosialisasikan

publik dan perilaku masyarakat melalui internet. Namun fungsi komunikasi yang diperankan

oleh media sosial mmesti diakui masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya adalah

penciptaan ruang substansi suatu kebijakan belum memiliki bentuk, pola dan model yang

ideal karena seringkali perdebatan dalam media sosial mengarah kepada kemasan pencitraan,

artinya kendati demokrasi digital adalah proses demokratisasi yang didukung oleh kemajuan

teknologi komunikasi namun secara substansial informasi yang disampaikan seringkali

bersifat konvensional dalam gaya dan penyampaian informasinya, bahkan seringkali bersifat

satu arah dalam berbagai kasus bagaimana buzzer dari suatu kelompok melakukan blasting

serupa, sehingga inklusifitas sebagai nilai dasar demokrasi tidak berkembang. Kondisi ini

yang sifatnya pribadi yang tidak punya korelasi kuat dengan topik publik, bahkan seringkali

opini yang dilontarkan sengaja untuk memancing keributan atau menimbulkan provokasi

yang berdampak kepada maraknya pelaporan atas tuduhan pelanggaran ITE dan pencemaran

nama baik sebagai buntut dari diskusi atau penyampaian opini publik. Saling melaporkan

antar pihak kepada aparat kepolisian menjadi beban demokrasi dan sangat tidak perlu karena

pada akhirnya demokrasi digital justru menciptakan eskalasi konflik yang relative tinggi dan

tidak efektif. Hal ini justru membuat kebingungan tersendiri di dalam masyarakat yang dapat

berdampak kepada terhambatnya partisipasi publik atau didominasinya demokrasi digital oleh

publik dan terciptanya ruang-ruang digital politik identitas yang mengesampingkan solidaritas

publik yang dibutuhkan dalam kualitas opini publik untuk menciptakan ruang digital inklusif

dalam demokrasi digital.

Media sosial telah membentuk karakter tersendiri bagi para individu yang memainkan

peran dalam proses demokrasi digital, hal ini terjadi karena paparan berbagai informasi,

opini, dan pandangan politik memberi kemungkinan yang sangat besar bagi pembentukan

sikap dan pandangan politik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media sosial adalah salah

satu penyumbang polarisasi opini dalam masyarakat melalui preferensi politik pengguna

media sosial. Pada tingkat yang paling fatal adalah terbentukknya keyakinan dalam polaritas

opini tanpa kejelasan sumber informasi yang digunakan. Dalam konteks demokrasi digital,

platform digital dalam pembentukan opini dalam demokrasi digital (Zahroh & Sholeh, 2022).

Dalam konteks demokrasi digital, media sosial dapat menentukan kualitas opini publik

terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Perkembangan media sosial turut memperkuat