How to cite:

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu (2024) Akibat Hukum Penunjukan

Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum

Perdatal, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

AKIBAT HUKUM PENUNJUKAN PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN

KLAUSUL DALAM ASURANSI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PERDATA

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Binoto Nadapdap

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam

menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta

benda yang dimiliki. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian normatif, penelitian normative sering disebut dengan jenis penelitian Pustaka,

khusus menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,

kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat akademis. Setelah melihat uraian dari

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diperlukan klausul penunjukan dalam menentukan hak

dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris ab

intestato maupun ahli waris testamentair.

Kata kunci: hukum, berdasarkan klausal, asuransi,

Abstract

Insurance is a financial means in household life, both in the face of basic risks such as the

risk of death, or in the face of risks for property owned. The type of research that will be used

in this study is normative research, normative research is often referred to as the type of

literature research, specifically using legal sources in the form of laws and regulations,

jurisprudence, contracts / agreements, legal theories and academic opinions. After looking at

the description of the discussion, it can be concluded that an appointment clause is needed in

determining the rights and position of heirs in a life insurance policy compared to ab

intestato heirs and testamentair heirs

Keywords: legal, under clauses, insurance

PENDAHULUAN

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan

adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan, sehingga dengan demikian keadaan

tersebut tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Tidak adanya suatu kepastian tersebut

akhirnya akan sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti

tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa. Keadaan tidak pasti terhadap

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 05, Mei 2024

Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2253

setiap kemungkinan yang dapat terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu

menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Pada sisi yang lain, manusia

sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan.

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain

mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut di atas. Manusia dengan akal

budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut sehingga merasa

menjadi aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari

ketidakpastian menjadi suatu kepastian sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau

mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual ataupun bersama-sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak

pasti tersebut antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindarkan atau

melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia

untuk mengurangi atau menghindarkan risiko tersebut sudah lama dilakukan. Usaha tersebut

dimulai, sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan

perdagangan yang sederhana. Usaha dan upaya manusia untuk menghindarkan dan

melimpahkan risiko kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan

merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dilakukan melalui suatu perjanjian

pertanggungan.

Secara umum, asuransi adalah ide tentang sekelompok orang yang bekerja sama untuk

mempersiapkan suatu kerugian yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga. Pada awal

abad ke-19 bentuk asuransi kemudian berkembang dengan dibentuknya asuransi jiwa. Pada

masa Kaisar Napoleon, pasal-pasal mengenai asuransi Laut dimasukkan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD). Begitu juga dalam KUHD.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya dalam rancangan terakhir yang kemudian menjadi

undang-undang, yaitu KUHD (Wetboek van Koophandel) tahun 1838, dimuat peraturan yang

berkaitan dengan asuransi Kebakaran, asuransi Hasil Bumi, dan asuransi Jiwa. Sistem ini juga

dipakai dalam KUHD untuk Hindia Belanda ketika itu, yang sekarang masih berlaku di

Indonesia (Sari, 2018).

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan

tentang objek asuransi yaitu benda atau jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung-

jawab hukum, serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang

nilainya. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk

dalam jenis asuransi sejumlah uang. Pasal 302 KUHD memberikan batasan mengenai

asuransi jiwa, yaitu bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang

berkepentingan, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk waktu yang ditentukan dalam

perjanjian. Dengan demikian jiwa seseorang dapat dipertanggungkan, baik oleh dirinya

sendiri maupun oleh orang lain, baik untuk waktu tertentu maupun untuk selama hidupnya.

Asuransi Jiwa memiliki peran tertentu dalam masyarakat yang berperan untuk

memberikan suatu perlindungan terhadap Jiwa. lain. Asuransi Jiwa adalah istilah yang

digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial

(atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa seseorang yang ditanggungkan untuk

mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu

2254 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi

secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan

tersebut. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan

perlindungan (Ganie & SE, 2023).

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka

kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia

usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga,

baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi

risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan

kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat menganggu kesinambungan

usahanya.

Dasar hukum asuransi diatur pada Undang undang No 40 Tahun 2014 tentang Asuransi

dalam Undang-Undang Perasuransian didefinisikan: Memberikan penggantian kepada

tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tdak pasti,

Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran

yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Badan yang menyalurkan risiko disebut

tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua

badan ini disebut Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi Memiliki Kebijakan yang berupa

kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar

oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Ini

biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya

administratif, dan keuntungan (Idayanti, 2020).

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keungan (OJK) No.69/POJK.05/2016 tentang

penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perushaaan

reasuransi dan perusahaan reasuransi Syariah, ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa

berupa lini usaha anuitas yang berupalini usaha asuransi Kesehatan dan lini usaha asuransi

kecelakaan diri (Nomor, n.d.). Dalam asuransi terjadi hubungan hukum antara penanggung

dan tertanggung, hal tersebut tercantum dalam Pasal 246 KUHD yang menyatakan: “Asuransi

atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penangung mengikatkan

diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk memberikan

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapakan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” (Dagang,

2013)

Menurut KUHD, Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin

berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti

kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa

yang belum jelas.” Berdasarkan pengertian pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Undang-undang No

40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat disimpulkan ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu:

Pihak tertanggung, Pihak penanggung, Suatu kejadian.

Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2255

Dalam lingkup asuransi, hubungan hukum dalam perasuransian dapat timbul karena

adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagaimana diuraikan dalam kontrak

asuransi, atau karena adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terjadinya.

hubungan antara perusahaan asuransi penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi jiwa,

yang menjadi subyek adalah jiwa atau raga seseorang. Adapun jiwa atau raga, yang

bersangkutan adalah diri sendiri atau orang ketiga. Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan

terhadap Tertanggung adalah ahli waris atau orang yang disebutkan dalam polis, dan akan

menerima ganti rugi apabila tertanggung meninggal dunia. Dalam asuransi jiwa kepentingan

Tertanggung terhadap hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan dijadikan syarat

bagi Tertanggung untuk menerima jaminan asuransi dari Penanggung akibat adanya kerugian

finansial dan hilangnya hak subjektif yang diberikan Tertanggung kepada keluarganya.

(Hudha & Rahardjanto, 2018)

Setiap perusahaan asuransi diwajibkan taat kepada enam prinsip dasar dalam mendesain

produknya. Keenam prinsip dasar tersebut adalah Prinsip kepentingan dalam berasuransi

(Insurable interest Principle), Prinsip itikad baik (Utmost goodfaith), prinsip keseimbangan

(indemnity principle), Prinsip subrogasi (Subrogation principle) Prinsip penyebab utama

(proximate cause principle) dan prinsip kontribusi (Contribution principle) (Kasmir, 2018).

Dalam perspektif hukum, insurable interest berarti bahwa seseorang terhadap kontrak

asuransi, di mana peserta maupun pemegang polis harus memiliki hubungan khusus terhadap

subject-matter asuransi, apakah itu berkaitan dengan kehidupan, kekayaan, atau kemampuan

di mana hal itu akan ditunjuk. Ketiadaan persyaratan hubungan ini akan menyebabkan tidak

sahnya kontrak (illegal contract) Perjanjian yang telah dibuat menjadikan kontrak yang batal

(Kasmir, 2018).

Dilihat dari dasar hukumnya dalam Pasal 250 KUHDagang yang menyebutkan bahwa:

“Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila

seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat

diadakannyapertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang

dipertanggungkan itu, maka Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian.”

Pasal 250 tersebut menyatakan bahwa harus atau mewajibkan adanya prinsip insurable

interest (kepentingan yang dapat diasuransikan) untuk mencegah sebuah kontrak polis

diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan. Kalau tidak terdapat insurable interest pada

sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap tidak sah (void). Oleh karena

itu, pihak asuransi secara berkala akan meninjau penunjukan ahli waris apakah sesuai atau

tidak (Fitmy, Purwiyantiningsih, & Afwa, 2020).

Dalam asuransi juga terdapat hak penerima manfaat, Penentuan penerima manfaat

asuransi jiwa tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 38 KUH

Perdata, disebutkan bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau

terikat perkawinan. Hubungan darah tersebut bisa keturunan langsung, saudara, atau

keturunan dari saudara (Djaja S Meliala, 2018).

Dalam sistem hukum waris menurut versi KUH Perdata, dikenal dua macam ahli waris,

yaitu:

a. Ahli waris karena kedudukannya sendiri (dalam bahasa Belanda uit eigen hoofde)

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu

2256 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

b. Ahli waris karena pergantian tempat (dalam bahasa Belanda bij plaatsvervulling).

Asuransi merupakan sesuatu yang bisa diwariskan oleh kepada orang lain. Seperti

asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Pada setiap asuransi setiap klien

bisa menuliskan nama orang lain sebagai pewaris dari asuransinya tersebut, apabila terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam asuransi jiwa terdapat surat permohonan asuransi jiwa

(SPAJ). Dalam Menentukan Hak Waris Ini kita harus mengetahui siapa saja golongan yang

berhak dalam mendapatkan warisan. Dalam Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi

Hukum Islam, telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan. Akan tetapi setiap

warisan yang akan diberikan, tidak hanya terkait dengan hubungan keluarga. tetapi juga dapat

diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluaraga. Tentunya hal ini adalah hak

dari Pewaris yang ingin mewariskan harta atau apapun kepada siapa saja, yang dianggap

layak dan pantas menerima warisan dari Pewaris (Fuadi, 2016).

Dalam Perjanjian Asuransi diwajibkan untuk adanya klausul penunjukan penerima

manfaat untuk Penerima klaim polis asuransi, baik dari golongan yang sudah ditentukan

dalam undang-undang ataupun diluar golongan yang disebutkan di dalam undang undang.

Lalu dalam sebuah perjanjian asuransi kita dapat melakukan penunjukan seseorang yang

berhak sebagai penerima harta waris untuk satu orang spesifik yang berada dalam kedudukan

tertinggi, hal ini di sebabkan apabila tiba tiba terjadi hal atau sesuatu yang terjadi kepada kita

(Penerima manfaat dan Pemegang Polis). Lalu dalam Klausul Perjanjian Asuransi kita yang

ditempatkan sebagai nasabah dapat melakukan Penunjukan penerima manfaat dalam

Perjanjian Asuransi (Effendi Perangin, 2014).

Uang hasil dari klaim polis asuransi tersebut termasuk dalam harta waris yang

ditinggalkan oleh pewaris. Harta waris ini harus diserahkan kepada para ahli waris yang sudah

ditentukan oleh undang-undang. Maka dalam hal ini klaim asuransi termasuk dalam harta

peninggalan yang wajib diberikan kepada semua ahli waris dan telah ditentukan bagiannya.

Seseorang yang menerima harta warisan terdapat dua golongan, yang pertama adalah

ahli waris ab intestato, merupakan bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan

faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris, golongan kedua

disebut testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat). Dari sisi harta kekayaan

yang diwariskan kepada seseorang yang ditunjuk dalam polis asuransi merupakan suatu

permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini, oleh karena polis asuransi (perjanjian

asuransi) memiliki banyak persamaan dengan suatu wasiat sehingga nampak adanya

persilangan antara suatu penetapan/penunjukan ahli waris (dapat digolongkan sebagai wasiat

dari seseorang kepada orang lain) terhadap suatu jumlah tertentu bagian dari harta warisan

yang ditentukan oleh calon pewaris dengan suatu perjanjian dua pihak yang berisi penyerahan

suatu kewajiban pembayaran dari pihak ketiga (perusahaan asuransi) kepada orang yang

ditunjuk oleh calon pewaris (Safitri, 2020).

Dalam tesis ini dikaji isu hukum (legal issue) mengenai apakah kehendak terakhir yang

dituangkan dalam perjanjian antara calon pewaris dan perusahaan asuransi dapat

dikategorikan sebagai suatu wasiat, mengenai hak dan kedudukan ahli waris dalam polis

asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris abintestate mau pun ahli waris testamentair

Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2257

serta kedudukan ahli waris legitimaris yang tidak disebut dalam polis asuransi terhadap uang

pertanggungan yang melanggar hak mutlak (legitimeportie).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif,

penelitian normative sering disebut dengan jenis penelitian Pustaka, khusus menggunakan

sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak/perjanjian, teori

hukum dan pendapat akademis. penelitian hukum normatif dalam hal ini sering disebut

dengan penelitian hukum yang bersifat doktrinal, disebut juga penelitian kepustakaan atau

penelitian dokumen (Marzuki & Sh, 2020).

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai adalah Pendekatan perundang-

undangan (statute approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).

Serta menggunakan pendekatan Pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum

dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu

hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

Dalam menggali hukum, penulis menggunakan 3 jenis sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan buku yang bersifat yang berkaitan juga beberapa

aturan hukum yang berlaku dan memiliki korelasi dengan penelitian ini juga mengenai

aturan perundang-undangan yang meliputi

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/ 1988

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2000

4. Peraturan Otoritas Jasa Keungan (OJK) No.69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan

usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perushaaan reasuransi dan

perusahaan reasuransi Syariah

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

b. Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memiliki sifat sebagai

penunjang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri atas berupa artikel, jurnal

dan bahan bacaan lainnya.

c. Bahan teori tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum

diatas. Dalam proposal ini untuk bahan hukum tersier, penulis menggunakan artikel berita

untuk memperoleh informasi data yang diperlukan.

Tehnik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan

tehnik studi dokumen (documenter) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card

sistem), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-

masing rumusan masalah (Purwati, 2020). Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara

mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan

terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dengan bantuan kajian pustaka. Metode

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu

2258 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode dreskriptif yaitu metode analisis yang

memberikan penilaian (Justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau

apa yang seharusnya menurut hukum (Purwati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Insurable Interest dalam asuransi

Sistem hukum asuransi di Indonesia prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan

diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD. Pada hakikatnya setiap kepentingan dapat

diasuransikan baik yang bersifat kebendaan atau kepentingan. Pasal 268 memberikan batasan

tentang kepentingan yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam biaya dan tidak

dikecualikan dalam Undang-Undang.

Sebagai bahan perbandingan, dalam sistem hukum di Inggris pengaturan unsur

kepentingan yang dapat diasuransikan terdapat dalam Pasal 6 Marine Insurance Act. Pada

Pasal tersebut dijelaskan bahwa unsur kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada

kerugian terjadi. Dengan demikian seorang tertanggung dapat mengasuransikan sesuatu

walaupun pada saat ditutupnya perjanjian asuransi belum mempunyai kepentingan terhadap

yang diasuransikan tersebut (Sastrawidjaja, 1997).

Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada

pada tertanggung. Apabila syarat ini tidak ada, maka ancamannya adalah asuransi itu batal

(void). Dalam perjanjian untung-untungan, unsur kepentingan itu tidak ada. Dalam Pasal 250

KUHD ditentukan: “apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk

kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang

bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak

berkewajiban mengganti kerugian”. Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah, bahwa

kepentingan merupakan syarat mutlak (essentieel vereiste) untuk dapat diadakan peranjian

asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian

(Sastrawidjaja, 1997).

Dengan demikian jelaslah bahwa kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi

merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu

batal.

Asuransi secara hukum tunduk pada sejumlah prinsip antara lain:

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)

b. Prinsip kejujuran sempurna (utmost good faith)

c. Prinsip sebab akibat (proximate cause)

d. Prinsip ganti rugi (indemnity)

e. Prinsip pergantian pihak ketiga (subrogation principle)

f. Prinsip kontribusi (Budiono, 2007).

Berdasarkan beberapa prinsip diatas, tulisan ini difokuskan pada kajian prinsip. Hal ini

tidak bermaksud menyangkal makna penting prinsip-prinsip yang lain, dengan alasan pertama

keterbatasan tempat. Kedua, ketiadaan prinsip ini dalam asuransi dipandang paling berpotensi

terhadap praktik judi, ketidakpastian (garar), dan bahkan penipuan. Secara umum obyek

dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subyek, suatu hal

Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2259

yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian. Sehingga hal yang dlwajibkan

kepada pihak yang berkewajiban (debitur). terhadap mana pihak yang berhak (kreditur),

mempunyai hak adalah merupakan obyek dalam hubungan hukum mengenai perjanjian.

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang

menyatakan: “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau

seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada

waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang

dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada

saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi. Apabila syarat ni tidak terpenuhi, maka penanggung

akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian. Pada dasarnya sesuai dengan

ketentuan Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua

kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak

dikecualikan oleh Undang-Undang. Unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada

terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat. Jika suatu kerugian dapat menimbulkan

kerugian atas seseorang maka berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat

diasuransikan. Tanpa adanya unsur kepentingan yang dapat diasuransikan, asuransi menjadi

perjudian atau pertaruhan. Bersama asuransi, perjudian dan pertaruhan tersebut masuk dalam

perjanjian untung-untungan (Ganie & SE, 2023).

Perpindahan kepemilikan terhadap harta benda yang diasuransikan, telah diatur dalam

Pasal 263 KUHD. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi pergantian kepemilikan yang

menyebabkan perubahan pada pihak tertanggung, maka unsur kepentingan beralih kepada

tertanggung yang baru. Segala hak dan kewajiban tertanggung terdahulu beralih kepada

tertanggung yang baru, kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya oleh penanggung dan

tertanggung yang lama (Ganie & SE, 2023).

Perihal kapan waktu yang tepat unsur kepentingan harus hadir, dalam praktek asuransi

diatur sebagai berikut:

a. Dalam asuransi pengangkutan, kepentingan harus ada ketika terjadi kerugian tidak perlu

pada saat perjanjian asuransi dimulai, Pada saat mengajukan klaim, tertanggung harus

menunjukan bukti bahwa dirinya mempunyai kepentingan terhadap harta benda yang

diasuransikan tersebut.

b. Dalam asuransi kebakaran dan asuransi kecelakaan, kepentingan harus ada pada saat

perjanjian asuransi dimulai. Pada saat dimulainya perjanjian asuransi, tertanggung harus

membuktikan surat-surat yang resmi bahwa ia mempunyai kepentingan atas harta benda

yang diasuransikan. Pada saat mengajukan klaim ia juga harus membuktikan kembali

bahwa dirinya mempunyai kepentingan terhadap harta benda tersebut. Dalam hal ini

diperlukan dua kali pembuktian mengenai kepentingan tertanggung, dikarenakan

kemungkinan terjadi perpindahan kepemilikan karena dijual dan lain sebagainya (Ganie &

SE, 2023).

Secara garis besar Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam praktek tidak

akan terjadi kesulitan dalam menentukan kapan diharuskan adanya kepentingan. Penentuan

mengenai waktu bagi kepemilikan kepentingan sudah diatur oleh para pihak dalam perjanjian

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu

2260 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

asuransi dan dtentukan dalam polis. Dengan kata lain, menjadi tergantung kepada tertanggung

untuk menyetujui atau tidak dengan adanya syarat yang ditentukan oleh penanggung

(Idayanti, 2020)

Unsur kepentingan yang disyaratkan harus ada dalam perjanjian asuransi sejatinya

merupakan suatu keterkaitan antara pihak tertanggung dengan objek ataupun peristiwa yang

diasuransikan, KUHD menjelaskan dalam Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang

dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang,

dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang (Wulansari, 2017).

Penentuan mengenai nilai ini erat keitannya dengan penentuan premi asuransi yang harus

dibayar oleh tertanggung dan berapa nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak

penanggung jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Kepentingan yang tidak dapat

dinilai dengan uang maka penentuan besaran premi dan nilai ganti rugi disesuaikan dengan

kepatutan/kepantasan/kewajaran.

Penentuan mengenai besaran nilai ganti rugi yang disepakati oleh penanggung dan

tertanggung juga disesuaikan dengan tabel yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Beberapa ahli memberikan batasan adanya unsur kepentingan dalam perjanjian asuransi.

Batasan ini dapat ditarik dari pernyataan bahwa seseorang dianggap mempunyai kepentingan

di dalam perjanjian asuransi adalah manakala orang tersebut dapat atau mungkin menderita

kerugian yang bersifat kerugian ekonomi, sehingga penanggung harus member ganti

kerugian. Pengertian tersebut dapat diartikan terdapat keterlibatan kerugian keuangan

dikarenakan suatu peristiwa yang belum pasti akan terjadi. Selanjutnya menurut Sri Rejeki

setiap kepentingan baik yang bersifat kebendaan maupun hak dapat dipertanggungkan sejauh

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (Marzuki & Sh, 2021)

Asuransi atau pertangungan pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

menghindari dan melimpahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain atas suatu kerugian yang

diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi sangat erat kaitannya dengan

persoalan risiko. Kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan

jalan memindahkan kepada orang lain. Pemaknaan prinsip kepentingan (Insurable Interst)

dalam sistem asuransi di Indonesia adalah bahwa unsure kepentingan harus ada atau dapat

dibuktikan oleh tertanggung saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian.

Tertanggung harus mampu membuktikan adanya keterikatan secara ekonomi terhadap objek

ataupun peristiwa yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Adapun batasan unsur

kepentingan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan yang tidak dapat dinilai

dengan.

Implikasi dari Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam asuransi

Sebagai produk keuangan yang memberikan jaminan penggantian finansial atas

kerugian yang dialami oleh tertanggung, asuransi memiliki karakteristik dan persyaratan yang

berfungsi untuk memberikan batasan risiko dan kerugian apa saja yang dapat

dipertanggungkan atau diasuransikan. Bila tidak memenuhi karakteristik dan persyaratan yang

ada, otomatis kontrak pertanggungan tidak bisa dijalankan. Salah satu karakteristik dari risiko

yang bisa diasuransikan atau dipertanggungkan adalah pihak yang mengasuransikan suatu

Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2261

risiko harus memiliki persyaratan sebagai insurable interest atau adanya kepentingan yang

diasuransikan. Artinya, setiap risiko yang apabila terjadi harus mengakibatkan kerugian

finansial bagi pihak tertanggung (Marzuki & Sh, 2021)

Contohnya adalah asuransi kebakaran hanya berlaku untuk rumah atau tempat usaha

yang dimiliki secara sah oleh tertanggung. Dengan demikian, konsep atau prinsip insurable

interest menjadi suatu unsur yang esensial dan fundamental dari setiap kontrak atau perjanjian

asuransi dan menjadi suatu prinsip. Tanpa memenuhi prinsip insurable interest, perjanjian

asuransi tidak bisa dilakukan.

Pentingnya unsur insurable interest ini juga termaktub dalam Pasal 250 KUHD yang

berbunyi: "Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri,

atau seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan

pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan itu terhadap barang yang dipertanggungkan

itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi” (Taswin et al., 2022)

Dari definisi di atas, bila diurai secara detail maka akan diperoleh empat unsur penting

dari insurable interest yaitu:

a. Harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota badan atau tanggung jawab

potensial, yang dapat diasuransikan/dipertanggungkan

b. Harta benda dan lain lain-lain seperti tersebut di atas harus menjadi objek pertanggungan

(the subject-matter of insurance).

c. Tertanggung harus mempunyai suatu hubungan dengan obyek pertanggungan itu. Melalui

hubungan tersebut, tertanggung akan mendapatkan manfaat apabila tidak terjadi apa-apa

atas objek pertanggungan itu yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, tertanggung

akan menderita kerugian keuangan apabila objek pertanggungan itu mengalami kerusakan

atau apabila timbul tanggung jawab pada pihaknya.

d. Hubungan antara si tertanggung dan objek pertanggungan itu haruslah suatu hubungan

yang dilindungi atau diakui hukum (Taswin et al., 2022).

Hubungan kepentingan dalam konsep insurable interest juga bisa bersifat kepentingan

keuangan (pecuniary interest). Lebih lanjut, insurable interest atas tertanggung ini dapat

muncul berdasarkan berlakunya hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Hukum (Common law)

Insurable interest bisa muncul akibat ketentuan hukum yang berlaku yang membuat

seseorang memiliki kepentingan atas kerugian yang dialami sendiri maupun pihak lain.

Sebagai contoh adalah ketentuan hukum dalam The Law of Tort di Inggris. Dalam hukum

tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai duty of care (kewajiban untuk

menjaga) agar orang atau orang lain tidak mengalami kerugian. Jika duty of care-nya

dilanggar, misalnya ia melakukan suatu kelalaian (negligence) yang menyebabkan orang

lain menderita kerugian, maka ia wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi

kepada orang lain itu

(Badruzaman, 2019). Di Indonesia, ketentuan tentang duty of care ini

juga termaktub dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata dimana setiap orang yang

melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul

dari kesalahannya tersebut. Dengan demikian common law menciptakan insurable interest

bagi orang-orang yang mempunyai potensial liability

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu

2262 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

b. Kontrak atau Perjanjian (Contract)

Kontrak atau perjanjian antara dua belah pihak yang diakui secara hukum juga bisa

menciptakan terjadinya insurable interest. Misalnya, berdasarkan kontrak atau perjanjian

salah satu pihak yang mengadakan kontrak dan perjanjian itu harus bertanggung jawab atas

sesuatu bila tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut (Ganie & SE,

2023).

Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara

Tertanggung dengan obyek pertanggungan, yang dilindungi hukum atau sah menurut

hukum yang berlaku. Asuransi jiwa selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian juga

harus memenuhi beberapa prinsip penting antara lain prinsip insurable interest. Pihak

tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu

peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat

peristiwa itu, Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus

mempunyai kepentingan (interest) atas objek yang dapat diasuransikan (insurable). Jadi,

pada hakekatnya yang diasuransikan bukanlah objek tersebut, tetapi kepentingan

Tertanggung atas objek itu. Agar kepentingan itu dapat diasuransikan (insurable interest),

kepentingan itu harus legal dan patut (legal and equitable). Untuk membuktikan legal atau

tidak, dibuktikan dengan surat-surat resmi (otentik) dari harta benda yang bersangkutan.

Untuk asuransi kerugian, prinsip ini tercermin dalam Pasal 250 KUHD. Pasal 250

KUHD menyebutkan bahwa: “Apabila seorang yang telah mengadakan suatu

pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu

pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggunan itu tidak mempunyai suatu

kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si Penanggung tidaklah

diwajibkan memberikan ganti rugi. Secara moril, kepentingan di dalam perjanjian asuransi

jiwa tidak pantas untuk dinilai dengan uang. Tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat

ditentukan dengan uang. Dalam Asuransi jiwa, kepentingan yang dapat diasuransikan

adalah sesuatu dugaan akan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomis yang timbul

karena meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan (Tertanggung). Artinya jika

Tertanggung meninggal dunia maka dari segi ekonomi, hal tersebut dapat mengganggu

perjalanan hidup penerima manfaat. Sehingga besarnya uang pertanggungan yang nantinya

akan diberikan oleh Penanggung, dapat dinilai sebagai bentuk dari penggantian nafkah

yang biasanya diterima oleh penerima manfaat saat Tertanggung masih hidup. Hal inilah

yang dapat dikatakan sebagai kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dalam perjanjian

asuransi jiwa (Ismanto, 2014).

Pasal 250 KUHDagang yang menyebutkan bahwa : “Apabila seseorang yang telah

mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah

diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannyapertanggungan itu tidak mempunyai

kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka Penanggung tidaklah

diwajibkan memberikan ganti kerugian.”

Pasal 250 tersebut menyatakan bahwa harus atau mewajibkan adanya prinsip

insurable interest (kepentingan yang dapat diasuransikan) untuk mencegah sebuah kontrak

polis diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan. Kalau tidak terdapat insurable interest

Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2263

pada sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap tidak sah (void).

Dengan demikian jelaslah bahwa kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi

merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu

batal (Navisa, 2020).

Oleh karena itu, pihak asuransi secara berkala akan meninjau penunjukan ahli waris

apakah sesuai atau tidak Sebagai perbandingan ditinjau dalam undang-undang asuransi

Malaysia tahun 1984 menguraikan tentang principle of insurable interest. Dalam undang-

undang tersebut tidak menyaratkan adanya prinsip ini dalam asuransi jiwa. Menurut para

pakar, konsep asuransi jiwa tidak memuat prinsip ini. Ketiadaannya tidak akan membawa

pada adanya perjudian maupun taruhan, sebab hanya membuat ketidak relevanan saja dan

tidak akan merusak kehidupan peserta. Begitu juga dalam asuransi kerugian, dimana juga

tidak mencantumkan adanya prinsip ini.

Dengan demikian, prinsip insurable interest adalah fondasi penting dalam industri

asuransi yang membantu menjaga integritas kontrak, mendorong manajemen risiko yang

baik, dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat, Prinsip insurable interest ini

bertujuan untuk menghindari seseorang yang tidak memiliki hak ekonomi terhadap

seseorang, mengambil keuntungan dari manfaat produk asuransi tersebut (Navisa, 2020).

Tidak tercantumnya insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan

berakibat pada lemahnya legalitas perjanjian asuransi, dan batal demi pertimbangan

hukum. Individu dinyatakan mempunyai kepentingan atas objek yang diasuransikan jika ia

mengalami kerugian finansial akibat kerugian, kehilangan, atau kerusakan atas objek yang

dijamin oleh asuransi. Prinsip insurable interest menentukan syarat adanya kepentingan

dalam membuat kontrak asuransi sebagai akibat batalnya kontrak asuransi jika tidak

dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi supaya asuransi tidak dijadikan sebagai

sarana perjudian. Pihak penanggung tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi

jika asuransi dilakukan tanpa ada kepentingan pihak tertanggung atas objek yang

diasuransikan sebagaimana diatu r dalam Pasal 250 KUHD

Hak Mutlak Dalam Peraturan Ahli Waris Ab Instanto

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam

mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti

sistem kekeluargaan, sistem kewarisan yang ada kaitannya, wujud dari barang warisan dan

bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata

adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak

baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris

perdata adalah sistem secara individual, dimana ahli waris dapat mewaris secara individu atau

sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan serta hak

mewarisnya sama (Afandi, 1983).

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal

dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih

kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan

hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu

2264 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum

waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat

dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan

pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh

seluruh ahli waris. Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta

warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah

dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi (Afandi, 1983)

Dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu

a. Ketentuan Undang-undang (Abintestato), yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-

undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau

hubungan darah dengan si meninggal.

b. Testamen (wasiat), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk

atau ditetapkan dalam suatu surat waris yang ditinggalkan oleh si meninggal

(Aswatiningsih, 2020).

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang

itu dinamakan “Legitimaris” sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu

dinamakan “Legitime portie”. Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimaris terbagi dua,

yaitu “legitime portie” (bagian mutlak) dan “beschikbaar” (bagian yang tersedia). Bagian

yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya

sewaktu ia masih hidup atau mewariskannya. Hampir dalam perundang-undangan semua

negara dikenal lembaga legitime portie. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan

di negara lain, terutama mengenai siapa- siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimaris

berhak atas apa (Andhasasmitha, 1987).

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris

bersamasama, bilamana seorang legitimaris menolak (vierwerp) atau tidak patut mewaris

(onwaardig) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak

dapat dikuasai (werd niet beschikbaar), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris

lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap

diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimaris menuntutnya, ini berarti bahwa

apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai

“beschikking-srech” atas seluruh hartanya. Di dalam KUHPerdata asas legitime dilakukan

secara hampir konsekwen, di berbagai tempat dapat diketemukan ungkapan, ungkapan seperti

mengingat (behoudens) peraturan-peraturan yang ditulis untuk legitime. Pewaris hanya dapat

merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan

sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa (Andhasasmitha, 1987).

Jika seorang yang berhak atas legitime portie (bagian mutlak) menolak warisan, apakah

orang lain dapat menjadi legitimaris, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan

kakak dan kakek, maka warisannya jatuh pada kakeknya, Kakek memang keluarga dalam

garis lurus akan tetapi bukan ahli waris (golongan ketiga) sedangkan kakak (golongan kedua),

Kakek sebagai ahli waris golongan ketiga tidak akan mewaris jika golongan kedua masih ada,

karena itu kakek ini tidak berhak atas legitime. Apabila kakaknya menolak warisan (Pasal

1058 KUHPerdata) maka baru kakek menjadi ahli waris. Apakah bagian mutlak dari salah

Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2265

seorang ahli waris dapat menjadi besar karena ada orang lain yang menolak warisan, bagian

mutlak selalu merupakan suatu bagian seimbang dari apa yang akan diterima ahli waris ab

intestato, hal ini diatur dalam Pasal 1914 KUHPerdata. Kesulitan yang sama dapat timbul

pada “onterving” (pemecatan sebagai ahli waris) dan “onwaadig” (ketidak pantasan/tidak

patut mewaris) (Andhasasmitha, 1987).

Undang-Undang hanya menyatakan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas

bagian mutlak (legitime portie), ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus

ke atas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau

merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakan terhadap harta peninggalan. Syarat untuk

dapat menuntut suatu bagian mutlak (legitme portie) adalah:

a. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa

(suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal

852a KUHPerdata menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri

tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena

itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris

b. Orang harus ahli waris ab intestato. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah

dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang

juga waris ab instestato

c. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris

secara ab intestate (Djaja Sembiring Meliala, 2014).

Ahli waris dalam garis ke bawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah

menurut Pasal 914 KUHPerdata adalah 1/2 dari bagiannya menurut undang-undang, jika

meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah 2/3 dari bagian

menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga

orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah 3/4 dari bagian para ahli

waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang adalah

bagian ahli waris atas harta warisan seandainya tidak ada hibah atau testament yang bisa

dilaksanakan. Sedangkan ahli waris dalam garis ke atas, besarnya bagian mutlak menurut

ketentuan Pasal 915 KUHPerdata, selamanya 1/2 dari bagian menurut undang-undang (Djaja

Sembiring Meliala, 2014).

Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916

KUHPerdata) selamanya 1/2 dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan UndangUndang.

Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau legitime portie, yaitu pertama

suami/isteri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak

berhak (non legitimaris) karena berada dalam garis ke samping. Digunakan tidaknya

perhitungan berdasarkan ligitime portie sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atas

testament yang bisa dilaksanakan (Djaja Sembiring Meliala, 2014). Legitimaris hanya

merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlaknya. Apa yang

dinikmatinya karena “inkorting” (pengurangan) diperolehnya hak ahli waris, tujuan dari

tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberianpemberian yang dilakukan

dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk

memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris.

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu

2266 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

Apabila legitimaris mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini

bukannya berpindah dari si penerima hibah ke legitimaris, melainkan hibah itu batal dan

dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan

dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah

karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia tidak memperoleh kedudukan

sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia

mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitimenya

Analisis prinsip Insurance Interest mengenai hak Mutlak dalam penentuan ahli waris ab

intestato pada asuransi jiwa

Perjanjian asuransi jiwa yang dibuat dan disepakati oleh tertanggung dengan

penanggung adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena perjanjian dibuat

berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda maupun

asas itikad baik yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Dalam asuransi

jiwa, selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi prinsip penting

antara lain prinsip insurable interest. Sebagaimana sifat pewarisan dalam pasal 830 KUH

Perdata menyebutkan bahwa,“Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.

Demikian pula pada asuransi jiwa dimana uang pertanggungan hanya akan dapat

diterima oleh penerima manfaat bila tertanggung meninggal dunia. Namun, meskipun terlihat

memiliki kesamaan, uang pertanggungan asuransi jiwa tidak dapat dikategorikan sebagai

warisan. Pada asuransi jiwa, pihak penerima manfaat harus disebutkan dengan jelas

identitasnya termasuk memuat hubungannya dengan tertanggung (suami, istri, anak atau

pihak lainnya, misalnya keponakan). Walaupun pada kenyataannya, tertanggung mempunyai

hak penuh dalam menentukan siapa yang menjadi penerima manfaat (Beneficiary)

sebagaimana yang tercantum dalam polis (Samosir, Marniati, & Kumala, 2024).

Perjanjian asuransi jiwa berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 1340 Hukum Perdata,

disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi pihak-pihak

yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualian sebagaimana dalam

Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan, “Dapat pula perjanjian diadakan untuk

kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu

pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” (Muhtarom, 2014)

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk

kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Artinya, dalam

membuat keputusan siapa yang menjadi penerima manfaat merupakan hak mutlak

tertanggung dan pihak penerima manfaat (Beneficiary) maupun perusahaan asuransi sebagai

penanggung, tidak dapat dituntut apabila di kemudian hari ada pihak lain/keluarga

tertanggung yang mempermasalahkan ketentuan tentang penerima manfaat asuransi jiwa

tersebut (Muhtarom, 2014).

Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa terdapat ahli waris ab intestato yang

menggugat perusahaan asuransi maupun pihak penerima manfaat yang tidak memberikan

dana klaim asuransi jiwa atau uang pertanggungan yang didapat akibat kematiaan

tertanggung. Hal ini terjadi karena ahli waris tersebut tidak tercantum namanya sebagai

Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2267

penerima manfaat asuransi jiwa tertanggung, padahal dia merupakan ahli waris ab intestato

yang seharusnya mendapatkan apa saja yang menjadi harta peninggalan pewaris, termasuk

uang pertanggungan atau dana klaim asuransi jiwa tersebut kompleksitas hubungan antara

peraturan hukum terkait hak penerima manfaat asuransi jiwa dan tuntutan yang mungkin

diajukan oleh ahli waris ab intestato, yaitu ahli waris yang menerima harta peninggalan tanpa

adanya wasiat tertulis dari pewaris (Fahimah, 2021).

Analisis ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum perdata

yang mengatur asuransi jiwa dan hak-hak ahli waris. Pertama-tama, dalam konteks hukum

perdata, ketentuan hukum yang mengatur hak penerima manfaat asuransi jiwa memiliki dasar

pada perjanjian asuransi. Perjanjian ini menetapkan siapa yang memiliki hak untuk menerima

manfaat asuransi jiwa setelah tertanggung meninggal dunia. Hak ini biasanya diberikan

kepada pihak yang namanya secara spesifik tercantum dalam polis asuransi, yakni penerima

manfaat. Penerima manfaat adalah individu atau entitas yang ditunjuk oleh tertanggung untuk

menerima pembayaran klaim asuransi. Oleh karena itu, analisis argumentatif harus

memperhatikan klarifikasi ketentuan ini untuk membentuk dasar argument (Muhtarom, 2014).

Kedua, perspektif ahli waris ab intestato, yang mungkin mengajukan gugatan terhadap

hak penerima manfaat, menambahkan lapisan kompleksitas pada analisis. Ahli waris ab

intestato tidak memiliki keberlanjutan kepentingan yang jelas seperti yang dimiliki oleh

penerima manfaat yang secara eksplisit ditentukan dalam polis. Gugatan yang diajukan oleh

ahli waris bisa mencakup argumen terkait hak pewaris yang dianggap tidak terwakili secara

adil dalam penunjukan penerima manfaat (Muhtarom, 2014).. Namun, argumen hukum yang

kuat dapat bersandar pada prinsip-prinsip perjanjian asuransi dan kejelasan ketentuan-

ketentuan yang diatur di dalamnya. Hal ini mencakup pertimbangan apakah pewaris telah

menjalankan haknya dengan adil ketika menentukan penerima manfaat dan apakah perubahan

hak tersebut dapat diakui tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum perdata (Salim & Sh, 2021)

Urgensi hukum yang melibatkan aspek-aspek penting dalam penentuan hak penerima manfaat

dalam konteks asuransi jiwa. Berikut adalah:

a. Perlindungan Hak Penerima Manfaat: Keseluruhan sistem asuransi jiwa didasarkan pada

perjanjian antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Urgensi hukum ini muncul karena

pentingnya melindungi hak-hak penerima manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian

tersebut dan Hukum perdata berperan dalam memastikan bahwa hak-hak penerima manfaat

dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi.

b. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Asuransi: Kepastian hukum diperlukan untuk

memahami dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian asuransi

jiwa. Hal ini mencakup klarifikasi mengenai hak penerima manfaat dan cara

penunjukannya dan Urgensi hukum terletak pada kebutuhan untuk menciptakan kerangka

hukum yang jelas agar para pihak terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka

dalam konteks asuransi jiwa

c. Penyelesaian Konflik antara Hak Penerima Manfaat dan Ahli Waris Ab Intestato: Urgensi

hukum juga timbul ketika terdapat konflik antara hak penerima manfaat yang telah

ditetapkan dalam perjanjian asuransi dan klaim yang diajukan oleh ahli waris ab intestato

dan Pengadilan perdata harus dapat menyediakan mekanisme yang adil dan berkeadilan

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu

2268 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

untuk menyelesaikan konflik semacam ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip

hukum perdata.

d. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi: Kejelasan dalam ketentuan hukum

perdata menjadi penting untuk menentukan apakah perusahaan asuransi telah bertanggung

jawab secara hukum dalam menjalankan perjanjian asuransi jiwa, khususnya terkait

pembayaran klaim kepada penerima manfaat yang sah.

e. Mendorong Kepatuhan terhadap Peraturan: Urgensi hukum dari judul ini juga mendorong

perlunya kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur aspek-aspek hak penerima manfaat.

Hal ini mencakup kewajiban perusahaan asuransi untuk memastikan kejelasan dan

keadilan dalam penunjukan penerima manfaat.

Melalui urgensi hukum ini, diharapkan bahwa sistem hukum perdata dapat memberikan

arahan yang jelas, melindungi hak-hak penerima manfaat, dan menyediakan mekanisme

penyelesaian konflik yang efektif dalam konteks klaim asuransi jiwa. Landasan hukum

asuransi jiwa sebagai perjanjian adalah sebagimana di dalam Pasal 1338 dan 1320 KUH

Perdata. Bahwa atas hal tersebut, ketentuan yang berlaku dalam asuransi jiwa berdasarkan

pada isi perjanjian yang telah disepakati para pihak di dalam polis asuransi tersebut.

Termasuk dalam hal pencairan dana klaim asuransi, Penanggung yakni perusahaan asuransi,

memberikan dana klaim asuransi kepada penerima manfaat (Beneficiary) yang namanya

tercantum di dalam polis asuransi jiwa sesuai dengan kesepakatan antara tertanggung dengan

penanggung.

KESIMPULAN

Setelah melihat uraian dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diperlukan klausul

penunjukan dalam menentukan hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa

dibandingkan dengan ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamentair, KUHPer tidak

membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, <