How to cite:

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang (2024) Penerapan Hukum Pidana

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai

Korban) di Polres Manggarai, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (ANAK SEBAGAI

KORBAN) DI POLRES MANGGARAI

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Pada tingkat kepolisian, Resor Manggarai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan

dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, khususnya yang rentan, seperti

anak-anak di bawah umur. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana

persetubuhan terhadap anak dibawah umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai

menjadi bagian integral dari upaya Resor Manggarai untuk menanggulangi dan mencegah

kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis penerapan hukum pidana

terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai.

2) untuk menganalisis kendala penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan

anak dibawah umur di Resor Manggarai. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris

berdasarkan. Sumber data yaitu bahan hukum sekunder dan primer. Data dianalisis

menggunakan analis kualitatif deskrptif. Hasil penelitian menunjukkan proses penegakan

hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak sudah sesuai dengan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , KUHP dan PERKAP No.14 Tahun 2012 di Wilayah

Hukum Resor Manggarai. Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c

meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan

surat tindakan berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan serta memanggil orang untuk

didengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi sampai dengan pemberkasan perkara yang

kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Adapun kendala dalam Penerapan hukum

pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di kepolisian

Resor Manggarai yaitu takut dan stigma korban, Keterbatasan Bukti, kurangnya Sumber Daya

dan Tenaga Ahli dan hambatan hukum dan normatif.

Kata kunci: Hukum Pidana. Penerapan Hukum, Persetubuhan Anak, Resor Manggarai

Abstract

At the police level, the Manggarai Police have an important role in maintaining security and

providing protection to community members, especially those who are vulnerable, such as

minors. The application of criminal law against perpetrators of the crime of sexual

intercourse with minors is an integral part of the Manggarai Police's efforts to tackle and

prevent this crime. This research aims 1) to analyze the application of criminal law towards

perpetrators of sexual relations with underage children (children as victims) at the

Manggarai Police Station. 2) to analyze the obstacles to implementing criminal penalties

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 05, Mei 2024

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang

2120 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

against perpetrators of criminal acts of sexual intercourse with minors at the Manggarai

Police Station. The research approach uses empirical juridical based. Data sources are

secondary and primary legal materials. Data were analyzed using descriptive qualitative

analysis. The research results show that the law enforcement process against perpetrators of

the crime of sexual intercourse with children is in accordance with Law Number 23 of 2002,

Criminal Code and PERKAP No. 14 of 2012 in the Manggarai Police Legal Area. Coercive

measures as referred to in Article 15 letter c include: summoning, arresting, detaining,

searching, confiscating and examining action letters in the form of arrest, detention and

confiscation as well as summoning people to be heard and examined as suspects or witnesses

up to the filing of the case which is then handed over to the District Prosecutor's Office. The

obstacles in implementing criminal law against perpetrators of sexual relations with

underage children (children as victims) in the Manggarai Resort Police are fear and stigma

of victims, limited evidence, lack of resources and experts and legal and normative obstacles.

Keywords: Criminal Law. Application of the Law, Sexual Intercourse with Children,

Manggarai Police.

PENDAHULUAN

Manggarai merupakan kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km²,

dengan jumlah penduduk 382.422 jiwa (Ande et al., 2021). Dari sudut ekonomi, mayoritas

masyarakat Kabuapaten Manggarai menggantungkan hidupnya pada pertanian seperti : padi,

kemiri, cengkeh, kopi, fanili dan coklat. Kabupaten Manggarai terdiri atas etnis Manggarai,

Bima, Jawa, Padang dan lain-lain yang turut mewarnai dinamika pembangunan di Kabupaten

Manggarai (Ande et al., 2021). kehidupan sosial budaya Manggarai dipengaruhi oleh budaya

Bima, Jawa, Ngada dan Ende, semuanya menambah keanekaragaman budaya dan adat istiadat

masyarakat Manggarai (Ande et al., 2021)

Wilayah Manggarai, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia,

memiliki karakteristik khas dengan keberagaman budaya, tradisi, dan keindahan alamnya.

Manggarai dikenal sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan kearifan lokal,

sekaligus menjadi bagian integral dari keberagaman budaya Indonesia. Hanya saja meskipun

wilayah ini memiliki potensi yang besar, sayangnya, seperti wilayah lainnya, Manggarai juga

dihadapkan pada tantangan sosial yang kompleks. Salah satu permasalahan yang mendesak

dan menuntut penanganan serius adalah tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.

Tindak pidana ini bukan hanya merusak masa depan anak-anak, tetapi juga mengancam

keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Anak adalah cita-cita bangsa yang masih di dalam gendongan masa depan dan menjadi

harapan untuk mewujudkan impian besar negara.. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau

manusia yang belum dewasa (Pramukti, 2015). Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga,

merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Dan anak juga amanah sekaliguas

karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia sangat banyak dikategorikan sebagai seseorang anak

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2121

tergantung situasi dan kondisi dalam sudut pandang yang dipersoalkan (Kapitan et al., 2020).

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut demi kepentingannya.

Berdasarkan regulasi terkait batasan umur anak selebihnya dapat ditarik benang merah

bahwa anak masih perlu dalam perlindungan dimana setiap anak pada saat ia dilahirkan

adalah termasuk subjek hukum yakni sebagai pribadi kodrati dimana ia dilahirkan dalam

keadaan merdeka, tidak boleh disiksa atau bahkan dilenyapkan. Anak-anak bahkan sejak ia

didalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dipelihara, dan dilindungi bagaimanapun

kondisi fisik dan mental anak tersebut. Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama

oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Hal itu disebabkan anak

merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga

bergantung pada orang dewasa. Kondisi anak yang rentan seperti itulah seringkali beresiko

terhadap kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi maupun kekerasan (Burhayan, 2021)

Jumlah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia

terkhusus di Manggarai dianggap sebagai salah satu ukuran yang menunjukkan rendahnya

kualitas perlindungan anak di negara ini. Kekerasan terhadap anak adalah indikator yang

mencerminkan ketidakmampuan sistem perlindungan anak dalam mencegah dan menanggapi

ancaman terhadap kesejahteraan anak. Anak membutuhkan lingkungan yang aman, dukungan,

dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Anak adalah individu yang

rentan dan bergantung pada orang-orang di sekitarnya sebagai sumber perlindungan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta

undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Hal ini termasuk pembentukan peraturan

yang menyeluruh untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan

kekerasan. Upaya ini juga meliputi penyediaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan

yang berkualitas, dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan. Perlindungan

hukum adalah aspek terpenting dalam menjamin keamanan anak, sebab pengawasan dan

perlindungan tidak hanya semata-mata dari orang tua saja (Mniber, 2021)

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan orang dewasa, sejatinya

telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

perubahan kedua atas Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

menjadi undang-undang. Dalam regulasi ini termuat jaminan atas peran negara dalam

menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (Wicaksono, 2024). Hal tersebut diwujudkan dengan memperberat sanksi

pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindunga anak (Rafigali, 2019)

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang

2122 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

Selain regulasi di atas, hukum tindak pidana persetubuhan juga diatur dalam Undang-

undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti bunyi

pasal 6 bahwa setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau

perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan

kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan

menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau

perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah). Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, menegaskan jika korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti

kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat

penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian

biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada tingkat kepolisian, Resor Manggarai memiliki peran penting dalam menjaga

keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, khususnya yang rentan,

seperti anak-anak di bawah umur. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana

persetubuhan terhadap anak dibawah umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai

menjadi bagian integral dari upaya Resor Manggarai untuk menanggulangi dan mencegah

kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil observasi di Unit PPA Satreskrim Resor Manggarai

melalui Paur humas Ipda I Made Budiarsa menjelaskan, kasus persetubuhan anak di bawah

umur yang dilaporkan pada tahun 2021 meningkat hingga 15 kasus. Dari total 46 kasus yang

dilaporkan pada tahun 2021, diantaranya terdapat 7 kasus penganiayaan terhadap anak, 18

kasus penganiayaan dewasa dan 15 kasus persetubuhan anak di bawah umur. Dalam satu

minggu terdata Resor Manggarai menangani dua kasus persetubuhan di bawah umur (Dejam,

2023)

Beberapa kasus pelecehan seksual terbaru seperti persetubuhan di Manggarai terjadi di

wilayah Golo Dukal, kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai. Kronologi terkuaknya kasus

tersebut saat ibu korban karena melihat vidio tidak dewasa yang ada di Handphone pelaku,

dalam vidio terekam korban sedang dicabuli paksa oleh seseorang (ayah kandung). Selain itu,

kasus serupa dilakukan seorang sopir yang modusnya dengan mengajak kenalan kemudian

pelaku membawa korban dan memaksa melakukan adegan dewasa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak

mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.

Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun

anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain (Nomor, 23 C.E.).

Melihat realitas di atas menjelaskan bahwa meskipun telah ada aturan hukum dan

keterlibatan Resor menangani kasus persetubuhan anak, belum efektif membuat pelaku

pelecehan seksual anak jerah dan takut melakukan aksinya, yang ada kasus terus bertambah

dan tidak sedikit pelaku pelecehan seksual hidup bebas berkeliaran. Disamping itu korban

pelecehan seksual identitasnya dipublikasikan yang memberikan tekanan sosial kepada anak.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2123

Padahal dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mempublikasikan identitas

anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, maka berdasarkan

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaku yang mempubikasikan identitas anak tersebut dapat dipidana dengan pidan penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah)”.

Ketidakadilan dalam menghukum terdakwa pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya

yang menemukan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada

tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor:

110/Pid.Sus/2015/PN.Skg Tongat, Nugrono, & Wibowo, (2022), lebih mengutamakan

perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan

berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat(1)

KUHP seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi

karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk

bisa kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (Tongat et al.,

2022).

Fenomena di atas mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum

oleh Resor Manggarai dalam menangani kasus persetubuhan anak. Maka dari itu, berdasarkan

latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan

hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di

Resor Manggarai”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

yuridis empiris berdasarkan fakta-fakta di lapangan serta pengalaman penulis di lapangan.

Penelitian yuridis empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian lapangan, yang

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan

masyarakat (Marzuki & Sh, 2021).

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses

penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan

dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru

kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk

kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber

hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir

induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang

dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan

umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

(Suharsimi, 2015).

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang

2124 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena

adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim yang berlainan jenis

kelamin. Penerapan hukum pidana adalah langkah yang penting dalam menjaga dan

melindungi hak serta keamanan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Dalam

penerapan tersebut, Resor Manggarai menemui kendala sebagai berikut:

1. Takut dan Stigma Korban

Takut akan dituduh atau dikucilkan merupakan hambatan utama yang menghambat

langkah-langkah proses penyelidikan dan penuntutan. Korban merasa khawatir bahwa

pengakuan mereka akan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat, bahkan mungkin

merusak reputasi mereka atau menciptakan keterpisahan sosial yang lebih lanjut. Stigma

sosial ini menciptakan atmosfer yang tidak mendukung bagi korban untuk melangkah maju

dan memberikan kesaksian mengenai kejadian yang mereka alami. Berikut hasil

wawancaranya dengan kepala Resor Manggarai:

“Jadi, dari beberapa kasus persetubuhan yang kita tangani, kebanyak korban itu takut

melapor atau menjelaskan lebih jauh kronologinya, karena adanya stigma yang dirasakan

oleh korban. Kami di Resor Manggarai menyadari bahwa korban sering kali merasa

khawatir akan dituduh atau dikucilkan oleh masyarakat. Hal ini tentu menghambat

langkah-langkah proses penyelidikan dan penuntutan”

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“Ketakutan tersebut juga uat pengaruhnya karena korban pernah mendapatkan

ancaman, ancaman ini menciptakan atmosfer yang sangat tidak mendukung bagi

korban. Mereka takut untuk melangkah maju dan memberikan kesaksian karena

khawatir akan dituduh atau dikucilkan. Ada kasus di mana korban merasa terjebak

dalam situasi yang sulit, terutama ketika pelaku adalah ayah kandung mereka. Ancaman

tersebut membuat korban enggan membuka diri dan menyampaikan informasi yang

diperlukan untuk proses hukum”.

“Atas kendala tersebut, kami terus meningkatkan kerjasama dengan lembaga

perlindungan anak, lembaga kesehatan mental, dan lembaga advokasi hak asasi

manusia. Kami percaya bahwa kolaborasi ini penting untuk memberikan perlindungan

yang lebih baik kepada korban persetubuhan anak. Selain itu, kami terus

mengidentifikasi dan mengatasi hambatan hukum dan sistemik yang mungkin

menghambat proses keadilan”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan jika ketakutan yang dirasakan oleh

para korban persetubuhan anak di wilayah Resor Manggarai tidak lepas dari pengalaman

ancaman yang pernah mereka terima dari para pelaku, bahkan dalam beberapa kasus, pelaku

tersebut adalah anggota keluarga korban, termasuk yang merupakan ayah kandung. Ancaman

ini menciptakan lingkungan yang penuh ketidakamanan bagi korban, membuat mereka takut

untuk melangkah maju dan memberikan kesaksian mengenai kejadian yang mereka alami.

Keberanian para korban untuk memberikan pengakuan mereka seringkali dipadamkan oleh

ketakutan akan konsekuensi yang mungkin timbul, seperti dikucilkan oleh keluarga atau

masyarakat, serta merusak reputasi pribadi. Dalam situasi ini, ketakutan tidak hanya

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2125

bersumber dari pelaku yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga dari lingkungan terdekat

yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan dukungan. Oleh karena itu, Resor

Manggarai dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk menciptakan lingkungan yang

mendukung agar korban dapat dengan aman melangkah maju dan memberikan kesaksian

yang diperlukan untuk proses penyelidikan dan penuntutan. Langkah-langkah preventif dan

dukungan psikologis menjadi penting dalam mengatasi kendala ini agar korban dapat merasa

didukung dan aman dalam memberikan informasi yang krusial untuk mengungkap kebenaran

dalam kasus persetubuhan anak.

Ketidaknyamanan dan rasa takut ini menyulitkan para korban untuk membuka diri

kepada penegak hukum dan pihak berwenang. Korban merasa melaporkan persetubuhan anak

akan membawa lebih banyak penderitaan daripada kelegaan, dan ini dapat menghambat upaya

penegakan hukum untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu

upaya yang lebih besar dalam membentuk lingkungan yang mendukung korban persetubuhan

anak, menghilangkan stigma sosial, dan memberikan kepastian bahwa melaporkan kejadian

tersebut adalah langkah yang benar dan akan mendapatkan perlindungan. Ini membutuhkan

kerja sama lintas sektor, termasuk lembaga hukum, lembaga sosial, dan masyarakat secara

keseluruhan, untuk menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman dan didukung

dalam menghadapi konsekuensi hukum pelaku persetubuhan anak.

Ketakutan yang dirasakan anak sebagai korban menunjukkan pentingnya memastikan

anak terlindungi baik fisik dan psikologisnya. Perlindungan anak sebagaimana batasan

pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung

jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas

hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UndangUndang Perlindungan Anak yang menyebutkan

bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana

diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan

anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan

anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati

Anak”.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan

hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan

anak. Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara

wajar baik fisik, mental dan social.

Korban, yang merasakan penderitaan dari kerugian materiil, kerugian immaterial,

bahkan cedera fisik atau psikis, juga dialami oleh keluarganya. Untuk mengurangi atau

menghilangkan penderitaan bagi korban beserta keluarganya, perlindungan hukum

diperlukan, termasuk keamanan, bantuan hukum, informasi, layanan medis, serta restitusi dan

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang

2126 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

kompensasi. Stephen Schafer, menyebutkan terdapat empat sistem pemberian restitusi dan

kompensasi kepada korban tindak pidana, sebagai berikut:

a) Ganti rugi (damage) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem

ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

b) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.

c) Retitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses

pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat

pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut system ini adalah denda kompensasi. Denda

ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai

suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.

d) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh

sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana

apapun, walalupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan

lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban

ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan

bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah

terjadinya tindak pidana.

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban.

Perlindungan dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung

atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap

ancaman sekitarnya. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak

atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam Lembaga maupun di

luar Lembaga. Untuk menjatuhkan dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku

pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan didasari dan memakai Undang-Undang

yang berlaku, yaitu : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam konteks tindak pidana persetubuhan, saat anak menjadi korban, dia harus

menjadi saksi dalam persidangan. Proses ini dapat memerlukan pengulangan cerita atau

kejadian yang dialaminya di hadapan majelis hakim, jaksa, pengacara terdakwa, dan

terdakwa itu sendiri. Penting untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan

fisik atau psikis selama persidangan. Untuk melindungi korban dari intimidasi, langkah-

langkah tertentu diambil, seperti menempatkan korban dalam ruangan tersendiri saat pergi

ke pengadilan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat menakuti atau

mengintimidasi korban. Dalam situasi di mana ada upaya intimidasi terhadap korban atau

keluarganya, pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dapat

diperlukan.

2. Keterbatasan Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana,

dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Alat bukti yang

sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2127

petunjuk dan keterangan terdakwa. Penyidik Resor Karanganyar pada waktu melakukan

penyidikan tindak pidana pencabulan kesulitan menemukan saksi yang melihat dan atau

mendengar peristiwa tindak pidana pencabulan tersebut, hal ini dikarenakan pelaku tindak

pencabulan biasanya melakukan perbuatan tersebut di tempat yang sepi atau jauh dari

keramaian.

Pada beberapa kasus, keterbatasan bukti fisik atau saksi dapat menjadi kendala

serius. Persetubuhan anak di bawah umur beberapa terjadi tanpa saksi atau bukti yang kuat,

sehingga penyidik sulit untuk membuktikan kasus tersebut di pengadilan. Hal ini

dikarenakan persetubuhan anak seringkali merupakan tindakan yang tersembunyi dan tidak

terjadi di tempat umum, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti fisik yang jelas atau

melibatkan saksi yang dapat memberikan keterangan terperinci. Berikut kutipan

wawancara dengan KaResor Manggarai terkait kasus persetubuan yang alat buktinya

terbatas:

“Persetubuhan anak seringkali terjadi secara rahasia dan tidak di tempat umum. Hal

ini membuat sulit untuk mengumpulkan bukti fisik yang jelas atau melibatkan saksi yang

dapat memberikan keterangan terperinci. Anak-anak yang menjadi korban seringkali tidak

memiliki saksi atau bukti fisik yang dapat mendukung kasus mereka, dan pelaku seringkali

mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menghindari tanggung jawab hukum”.

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“Jika menemui permasalahan seperti itu, kami akan berfokus pada teknik

penyelidikan yang lebih canggih, seperti analisis forensik digital dan pemanfaatan ahli-ahli

yang dapat memberikan kesaksian tentang dampak psikologis pada korban. Selain itu,

beberapakbekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga kesehatan mental dan

pekerja sosial, untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung kasus secara lebih

holistik”.

“Kami juga melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya melaporkan kasus persetubuhan anak, meskipun tanpa bukti fisik yang jelas.

Pendidikan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan

mendukung bagi para korban. Kami juga berupaya membangun kolaborasi yang erat

dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dan advokasi hak asasi manusia untuk

memastikan setiap langkah yang diambil mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi

korban”.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa kendala ini memberikan

tekanan tambahan pada korban persetubuhan anak, yang mungkin menghadapi kesulitan

dalam memberikan kesaksian yang memadai atau merasa takut untuk melaporkan kejadian

tersebut tanpa dukungan bukti yang substansial. Dalam menghadapi tantangan ini, Resor

Manggarai dapa mengembangkan pendekatan yang sangat sensitif untuk mendukung

korban dan merangsang kesaksian yang akurat. Peningkatan pelatihan bagi penegak hukum

dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus persetubuhan

anak juga dapat membantu mengatasi keterbatasan dalam memproses kasus ini di

pengadilan.

3. Kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang

2128 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

Berdasrakan hasil wawancara disimpulkan jika keterbatasan sumber daya dan

keahlian dalam penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur juga merupakan

kendala. Pihak penegak hukum kekurangan personel yang terlatih untuk menangani kasus-

kasus sensitif ini dengan optimal.Berikut hasil wawancarannya:

“Kekurangan personel mengakibatkan penanganan kasus menjadi lambat. Proses

penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan kasus terkendala karena personel yang

tidak cukup untuk menangani volume kasus dan juga kompleksitasnya. Dalam beberapa

kasus, kami merasa kesulitan untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang memadai

kepada korban, terutama yang mengalami dampak emosional dan psikologis yang serius”

“Untuk mengatasi masalah tersebut lami berencana untuk membangun kerja sama

dengan tenaga ahli, seperti psikolog anak dan pekerja sosial, yang dapat memberikan

dukungan khusus kepada korban. Keberadaan tenaga ahli ini akan membantu kami dalam

memberikan pendekatan yang lebih sensitif dan mendalam terhadap aspek-aspek

psikologis dan kejiwaan yang sering terlibat dalam kasus persetubuhan anak. Meskipun

sebenarnya kita sudah sering kerjasama, tetapi belum efektif, kami masih keterbatasan

sumber daya untuk mengevaluasi kinerja mereka, karena kita masih terlalu fokus pada

pemberian hukum pidana pada tersangka”.

Kurangnya sumber daya dan keahlian dalam penanganan kasus persetubuhan

anak di bawah umur menjadi kendala serius dalam upaya penegakan hukum. Salah satu

hambatan utama adalah terkait dengan keterbatasan personel dan keahlian yang diperlukan

untuk menangani kasus-kasus yang sangat sensitif ini. Pihak penegak hukum seringkali

kekurangan personel yang terlatih secara khusus untuk menangani aspek-aspek kompleks

dan emosional dari kasus persetubuhan anak. Keterbatasan sumber daya, termasuk

personel yang terbatas, dapat memperlambat proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan

penuntutan kasus. Dalam kasus persetubuhan anak yang melibatkan aspek-aspek kejiwaan

dan trauma, keberadaan tenaga ahli, seperti psikolog anak atau pekerja sosial, sangat

penting untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang mendalam terhadap korban.

Selain itu, penanganan kasus persetubuhan anak memerlukan keahlian khusus dalam

mengumpulkan dan menganalisis bukti, termasuk bukti digital yang mungkin terlibat.

Kurangnya tenaga ahli dalam bidang forensik digital atau investigasi kasus persetubuhan

anak dapat menghambat kemampuan penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan

memastikan keadilan. Upaya perbaikan dalam hal pelatihan personel, alokasi sumber daya

yang memadai, dan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti lembaga perlindungan anak

dan ahli hukum, menjadi kunci untuk mengatasi kendala ini. Dengan meningkatkan

kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan perekrutan personel yang kompeten, serta

memastikan ketersediaan tenaga ahli yang memadai, diharapkan dapat membantu

memastikan penanganan yang efektif dan sensitif terhadap kasus persetubuhan anak di

bawah umur.

Perlindungan terhadap anak dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai

manusia berlandasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menguraikan hak

anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2129

menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang

melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini

serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan

martabatnya sebagai manusia (Harahap et al., 2023). Hak-hak anak merupakan bagian

integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan

kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to

respect) hak-hak anak. Maka, perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak

untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang. Anak sebagai makhluk

sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia

menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di sekolah, rumah atau

tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai

cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan (Sagala, 2018)

4. Hambatan Hukum dan Normatif

Hambatan hukum dan normatif muncul sebagai kendala dalam penanganan kasus

persetubuhan anak. Beberapa permasalahan timbul akibat ketidaksesuaian atau kekurangan

dalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan kasus ini. Salah satu hambatan utama

adalah belum memadainya ketentuan hukum yang secara tegas dan komprehensif

mengatasi persetubuhan anak. Interpretasi undang-undang yang kurang jelas atau ambigu

juga dapat menjadi sumber kendala, memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari

pertanggungjawaban hukum. Ketidaksesuaian atau kekurangan dalam ketentuan hukum

dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk menyusun strategi hukum yang

menguntungkan mereka. Selain itu, ketidakjelasan dalam interpretasi undang-undang dapat

mengakibatkan perbedaan pandangan dalam proses penyelidikan dan penuntutan, sehingga

merugikan upaya penegakan hukum.

Kendala ini memperlambat proses hukum dan mengurangi efektivitas penegakan

hukum dalam kasus persetubuhan anak di Resor Manggarai. Kehadiran celah hukum atau

normatif menciptakan hambatan dalam mengajukan dakwaan yang kuat terhadap pelaku,

terutama jika mereka dapat mengeksploitasi ketidakpastian atau kelemahan dalam

peraturan yang ada.

Upaya untuk mengatasi hambatan hukum dan normatif melibatkan perluasan atau

perbaikan ketentuan hukum yang ada, serta upaya untuk memberikan klarifikasi dan

panduan interpretatif yang jelas. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dari pemangku

kepentingan hukum dan pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan yang lebih tegas

dan responsif terhadap dinamika kasus persetubuhan anak. Selain itu, penguatan kerjasama

antara penegak hukum, ahli hukum, dan lembaga perlindungan anak menjadi esensial

untuk merumuskan solusi hukum yang efektif dan memastikan bahwa kepentingan anak

menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan kasus.

Kendala yang dihadapi Resor Manggarai juga serupa dengan kendala oleh Resor lain

yang ada di Indonesia, seperi yang dideskripsikan dalam penelitian Zubaidah & Raharjo,

(2022) bahwa kendala dalam upaya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dengan

korban anak di bawah umur di wilayah hukum Resor Magelang mencakup beberapa aspek

yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah ketidaktersediaan satu pemahaman

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang

2130 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

yang konsisten dalam penanganan anak korban, baik di lingkungan keluarga, masyarakat,

maupun pemerintahan setempat. Belum adanya kesepahaman ini dapat menghambat

koordinasi efektif antara berbagai pihak terkait, seperti penegak hukum, lembaga

perlindungan anak, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan.

Selanjutnya, kekhawatiran dari anak korban untuk jujur tentang pengalaman mereka

sebagai korban persetubuhan juga menjadi kendala serius. Rasa takut dimarahi oleh

orangtua atau dikeluarkan dari sekolah menjadi faktor utama yang mencegah korban untuk

melaporkan kejadian tersebut. Keberanian anak untuk membuka diri mengenai pengalaman

traumatis ini seringkali terhambat oleh ketidakpastian terhadap reaksi lingkungan terdekat

mereka. Selain itu, stigma dan pandangan masyarakat yang masih memandang masalah

persetubuhan anak sebagai aib bagi keluarga menjadi kendala signifikan. Keluarga korban

cenderung merasa malu untuk melaporkan kasus tersebut, sebagian karena khawatir akan

dampak sosial dan stigma yang dapat menimpa nama baik keluarga. Hal ini menciptakan

lingkungan yang tidak mendukung untuk melaporkan kasus, dan keluarga mungkin lebih

cenderung menutup-nutupi peristiwa tersebut demi menjaga reputasi keluarga.

Keterbatasan dan hambatan yang dialami Resor Manggarai juga serupa dengan

kendala di Unit PPA Saterskrim Resor Kerinci. Perkara tindak pidana persetubuhan

yang terjadi di Unit PPA Saterskrim Resor Kerinci korbannya adalah anak yang

masih berumur 17 tahun. Ini merupakan kesulitan bagi penyidik dalam meminta

keterangan, karena keterangan yang diberikan berbelit-belit. Tersangka tidak mengaku

sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Unit PPA Saterskrim

Resor Kerinci dengan alasan dilakukan secara suka sama suka. Tidak ada nya saksi

yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan

keterangan. Kendala lainnya adalah keterbatasan Dokter Forensik. Dokter Forensik

sangatlah berperan penting untuk mengetahui hasil Visum, namun di Kabupaten

Kerinci hanya memiliki satu dokter forensik yang hanya datang hari senin sampai

jumat (tidak teratur datangnya). Jika kejadian hari sabtu maka penyidik harus

menunggu hari senin untuk visum korban persetubuhan, hasilnya juga keluar seminggu

setelah visum (Noviardi et al., 2021).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa setiap Kepolisian Resort (Resor)

pada dasarnya menghadapi kendala atau hambatan yang serupa ketika menangani kasus

persetubuhan anak sebagai korban. Kendala-kendala ini mencakup berbagai aspek, dan

pemahaman terhadap kesamaan tersebut dapat memberikan wawasan tentang tantangan

yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam konteks spesifik ini.

Beberapa kemungkinan kendala yang sering ditemui di berbagai Resor dapat

mencakup keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun peralatan teknis.

Resor n menghadapi tantangan dalam menyediakan jumlah personel yang memadai dan

terlatih untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan keahlian khusus, seperti kasus

persetubuhan anak. Selain itu, juga ada kendala dalam hal koordinasi dan kolaborasi antara

berbagai lembaga penegak hukum atau unit di dalam Resor itu sendiri. Kolaborasi yang

efektif antara penyidik, jaksa, dan lembaga lainnya dapat menjadi kunci dalam menangani

kasus-kasus sensitif seperti persetubuhan anak.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2131

Faktor kesamaan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh setiap Resor dalam

menangani kasus persetubuhan anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor sistemik dan

struktural. Beberapa alasan yang menjelaskan kesamaan ini antara lain:

1) Sistem Hukum yang Serupa:

Karena sistem hukum di tingkat nasional atau regional memiliki regulasi yang

serupa, Resor di berbagai wilayah kemungkinan akan menghadapi kendala yang serupa.

Perbedaan dalam hukum atau kebijakan penegakan hukum dapat menciptakan variasi

dalam kendala yang dihadapi.

2) Aspek Sosial dan Budaya yang Merata

Faktor kesamaan kendala yang dihadapi oleh setiap Resor dalam menangani

kasus persetubuhan anak bisa disebabkan oleh adanya kesamaan dalam aspek sosial dan

budaya yang merata di masyarakat. Kendala tersebut tercermin dalam tantangan serupa

yang dihadapi oleh berbagai kepolisian daerah, dan beberapa faktor yang menciptakan

kesamaan ini dapat diidentifikasi.

Aspek sosial dan budaya yang merata mengacu pada norma-norma, nilai-nilai,

dan pandangan masyarakat yang secara luas diakui dan diterapkan di berbagai wilayah.

Stigma sosial terhadap korban, misalnya, mungkin berasal dari pandangan masyarakat

yang cenderung menyalahkan korban daripada mendukungnya. Hal ini bisa disebabkan

oleh norma-norma budaya yang menganggap isu kekerasan seksual sebagai tabu atau

bahkan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat juga dapat menjadi hasil dari norma-

norma budaya yang membatasi pembicaraan terbuka tentang kekerasan seksual.

Ketidakpahaman mengenai dampak kekerasan seksual dan cara melaporkannya bisa menjadi

akibat dari pengetahuan yang terbatas atau ketidakmampuan masyarakat untuk membahas isu

yang dianggap sensitif. Norma-norma budaya tertentu yang menghambat penanganan kasus

persetubuhan anak dapat terakar dalam pandangan patriarki atau struktur sosial yang

mendukung ketidaksetaraan gender. Adanya norma-norma ini dapat menciptakan lingkungan

yang mengekang bagi korban, membuat mereka enggan melaporkan kejadian atau mencari

bantuan.

Karena adanya latar belakang budaya yang sama, Resor di berbagai wilayah

menghadapi kesulitan yang serupa dalam menciptakan kesadaran, memerangi stigma, dan

menangani norma-norma budaya yang dapat menghambat penanganan kasus persetubuhan

anak. Oleh karena itu, upaya bersama untuk mendidik masyarakat, merubah pandangan

budaya yang merugikan, dan memperkuat dukungan bagi korban dapat menjadi langkah-

langkah penting dalam mengatasi tantangan yang serupa di seluruh wilayah.

Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan yang

umumnya melibatkan perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma moral atau

kesusilaan. Tindak pidana ini dapat terjadi dengan sengaja atau tanpa persetujuan dari pihak

yang terlibat, di mana korban dapat menjadi objek paksaan, kebohongan, atau bujuk rayu.

Undang-undang umumnya mengancam sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan

tersebut.

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang

2132 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

Lebih dari sekadar pelanggaran hukum terhadap hak individu, persetubuhan atau

perkosaan juga mencerminkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki

terhadap perempuan. Latar belakang dari tindakan ini seringkali terkait dengan nilai-nilai

sosial dan budaya di masyarakat yang dapat menciptakan ketidaksetaraan gender. Perlu

dicatat bahwa pelecehan seksual tidak selalu termanifestasi dalam bentuk perkosaan atau

kekerasan seksual yang ekstrem.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual dapat bervariasi, mulai dari perilaku menyelidiki

tubuh perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata yang melecehkan, meraba-

raba bagian tubuh yang sensitif, menunjukkan gambar porno, dan lain sebagainya. Pendekatan

ini menggambarkan kompleksitas masalah kekerasan seksual, yang melibatkan rentang

perilaku yang bervariasi. Analisis ini mengacu pada pandangan Suyanto (2016), yang

menyoroti beragam bentuk kejahatan seksual dalam masyarakat

KESIMPULAN

Proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak,

dilakukan melalui kebijakan secara penal (Represif) dan non penal (Preventif) penanganan

secara penal dilakukan dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat atau korban

pensetubuhan anak yang terjadi di wilayah Polres Manggarai yang selanjutnya Unit PPA

(Pelayanan Perempuan dan Anak) akan mengadakan proses penyidikan lebih lanjut terhadap

kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan

tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , KUHP dan PERKAP No.14

Tahun 2012. Sementara proses penanganan secara non penal dilakukan dengan cara

pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment). Untuk melakukan Tindakan Unit

PPA Polres Manggarai, bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Unit Bimmas Polres

Manggarai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.

Perkembangan teknologi informasi, peredaran serta akses video porno dan lingkungan

keluarga atau keseharian yang buruk. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Manggarai

dalam penegakan hukum kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum

Polres Manggarai, secara umum dalam hal saksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak

adalah anak sebagai saksi korban sehingga sulit mendapatkan keterangan dari korban yang

memiliki trauma adapun ketentuan pembuktian dari saksi selain saksi korban (orang tua,

keluarga, atau teman korban) harus dikesampingkan, sehingga menjadi hambatan dalam

penyidikan kasus. Adapun kendala dalam Penerapan hukum pidana terhadap pelaku

persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di kepolisian Resor Manggarai yaitu

takut dan stigma korban, Keterbatasan Bukti, kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli dan

hambatan hukum dan normatif.

BIBLIOGRAFI

Ande, A. … Nesti, M. S. (2021). Sejarah Kabupaten Manggarai Di Bawah Pemeritahan

Bupati Charolus Hamboer Tahun 1960-1967. Jurnal Sejarah, 18(1), 1–20.

Burhayan, B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban

Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2133

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Hukum Tri

Pantang, 7(1), 52–69.

Dejam, R. (2023). Perlindungan Hukum Dan Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam

Kasus Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kepolisian

Resor Manggarai Barat. Jurnal Hukum Online, 1(2), 1–33.

Harahap, F. I. S. … Ekaputra, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak

Pidana Penculikan Dan Persetubuhan. Locus Journal Of Academic Literature Review,

333–342.

Kapitan, A. Y. M. … Sujana, I. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang

Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Bawah Umur. Jurnal Preferensi

Hukum, 1(2), 1–5.

Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media.

Mniber, E. K. O. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur

Wilayah Hukum Biak Numfor. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 3(1), 21–33.

Nomor, U.-U. (23 C.E.). Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Noviardi, J. … Bakir, H. (2021). Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap

Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan. Unes Journal Of Swara

Justisia, 5(3), 259–266.

Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rafigali, R. (2019). Akibat Hukum Penolakkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang Yang Telah Mencabut Keberlakuan Undang-Undang.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah

Advokasi, 6(1), 16–23.

Suharsimi, A. (2015). Suhardjono, & Supardi.(2015). Penelitian Tindakan Kelas.

Tongat, T. … Wibowo, S. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan

Dengan Kekerasan Pada Anak. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam,

4(2), 297–306.

Wicaksono, D. (2024). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang

Berhadapan Dengan Hukum Yang Sudah Kawin Berdasarkan Nilai Keadilan.

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Zubaidah, Z., & Raharjo, S. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan

Korban Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Di

Wilayah Hukum Polres Magelang). Kajian Hasil Penelitian Hukum, 5(2), 16–27.

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang (2024)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under: