How to cite:

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean (2024) Penegakan

Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Studi

Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali, (06) 05,

https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS STUDI KASUS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR BADUNG BALI

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses peradilan pada

pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan dengan sistem E-Tilang di Wiliyah Hukum Polres

Badung Bali. Menganalisis dan mendeskripsikan kendala penegakan hukum melalui E-Tilang

di Polres Badung Bali. Tipe penelitian ini penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law

research) dengan Pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data primer

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, PERMA Nomor 12 Tahun 2016,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan-peraturan operasional lainya. Teknik

pengumpulan data menggunakan Studi dokumen, observasi dan wawancara. Data dianalisis

secara kualitatif deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap

pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di Wiliyah Hukum Polres Badung Bali telah sesuai

aturan undang-undang yang berlaku. Hanya E-tilang belum optimal dalam menurunkan

jumlah pelanggaran lalu lintas, karena sosialisasi kepada masyarakat belum merata. Tetapi

meskipun begitu dari E-tilang memiliki kelebihan pengawasan dan kecepatan deteksi yang

lebih akurat dibanding tilang manual. Kendala Penegakan hukum melalui E-tilang di kawasan

Polres Badung Bali terdiri dari tantangan teknis dan infrastruktur, kemacetan dan mobilitas

dan perluasan wilayah cakupan E-Tilang mungkin memerlukan investasi tambahan dalam

infrastruktur jaringan dan pemeliharaan..

Kata kunci: Penegakan Hukum Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, E-tilang

Abstract

This research aims to analyze and describe the judicial process for traffic and road transport

violators using the E-Ticket system in the Badung Bali Police Legal Area. Analyze and

describe the obstacles to law enforcement through E-Tilang at the Badung Police Station,

Bali. This type of research is normative-empirical legal research (applied law research) with

a statutory approach. Primary data sources are based on Government Regulation Number 80

of 2012, PERMA Number 12 of 2016, Law Number 22 of 2009, other operational regulations.

Data collection techniques use document study, observation and interviews. Data was

analyzed qualitatively descriptively. The results of the research show that law enforcement

against traffic violations via E-Tilang in the Badung Bali Police Legal Area is in accordance

with applicable laws and regulations. Only e-tickets are not yet optimal in reducing the

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 05, Mei 2024

Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2107

number of traffic violations, because outreach to the public has not been evenly distributed.

However, e-ticketing has the advantage of more accurate monitoring and detection speed

compared to manual ticketing. Obstacles to law enforcement through e-ticketing in the

Badung Bali Police area consist of technical and infrastructure challenges, congestion and

mobility and expanding the E-Tilang coverage area may require additional investment in

network infrastructure and maintenance..

Keywords: Traffic Law Enforcement, Traffic Violations, E-tickets.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah wisatawan di Bali sejalan dengan meningkatknya jumlah

kendaraan, baik roda dua maupun roda empat yang menyebabkan kepadatan lalu lintas.

Badung Bali merupakan kawasan padat lalu lintas. Jumlah penduduk di Badung Bali sejumlah

683,20 ribu jiwa. Kabupaten Badung yang memiliki luas wilayah 418,52 Km² (7,43 % luas

Pulau Bali) adalah salah satu dari 9 Kabupaten/kota di Bali, sekaligus merupakan pintu

gerbang utama kepariwisataan Bali. Aturan lalu lintas Badung Bali diawasai oleh Polres

Badung. Visi Polres Badung yaitu terwujudnya Postur Jajaran Polres Badung yang

Profesional, Bermoral, Modern, Anti KKN dan Terpercaya, serta mampu mendukung upaya

Pemerintah Kabupaten Badung untuk menjadi Kota yang aman,maju dan sejahtera.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan lalu

lintas dan angkutan jalan sebagai elemen strategis dalam mendukung pembangunan dan

integrasi nasional (Indonesia, 2002). Konektivitas yang baik melalui sistem transportasi dapat

mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Transportasi jalan diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, termasuk memastikan lalu

lintas dan angkutan jalan berlangsung dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur.

Tujuan ini mencerminkan kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan memberikan

rasa nyaman bagi pengguna.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sedangkan

yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi

gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.”

Adanya ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi tantangan serius dalam

menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Kesadaran hukum berlalu lintas yang

rendah dapat mengakibatkan risiko kecelakaan dan gangguan ketertiban umum. Kepatuhan

berlalu lintas adalah sikap patuh terhadap hukum mengacu pada perilaku individu atau

masyarakat dalam mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan terkait dengan lalu lintas. Ini melibatkan kewajiban sebagai warga

negara yang baik untuk mematuhi peraturan yang ada. Tingkat kepatuhan dalam berlalu lintas

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi latar belakang perilaku individu.

Sepeda motor merupakan kendaraan pribadi yang sangat populer di kalangan

masyarakat Indonesia (Waluyo, Prasetyo, & Subakdi, 2019). Alasan utama termasuk harga

beli yang relatif murah, biaya service yang terjangkau, dan kebutuhan bahan bakar yang

ekonomis. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, Jumlah pengguna kendaraan bermotor di

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean

2108 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

Indonesia Pada tahun 2022 mencapai 148.212.865. Sedangkan kendaraan roda empat seperti

mobil yaitu 19.177.264. Tingginya pengguna motor juga seiring dengan tingginya tingkat

kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan kelalaian dan kurangnya kesadaran pengendara

motor untuk lebih berhati-hati ketika berkendara. Di Indonesia kecelakaan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan merupakan penyebab kematian peringkat pertama bagi kelompok umur anak-

anak dan remaja. Sementara itu, tingkat presentasi fatalitas kecelakaan lalu lintas (diolah

IRSMS (Integrated Road Safety Management System) 2021) berdasar kejadian kecelakaan

selama tahun 2020, didominasi oleh sepeda motor yaitu sebesar 81 persen. Sehingga

disimpulkan pengendara motor lebih rentang mendapat musibah dalam berkendara (Fahmi,

2021).

Kecelakaan lalu lintas salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap aturan

lalu lintas. Seperti pengemudi yang melampaui batas kecepatan memiliki risiko tinggi untuk

terlibat dalam kecelakaan. Kelebihan kecepatan membuat waktu reaksi lebih pendek dan

meningkatkan keparahan cedera dalam kecelakaan. Contoh lain seperti menerobos lampu

merah dapat menyebabkan tabrakan silang dan kecelakaan di persimpangan. Tindakan ini

meningkatkan risiko benturan antara kendaraan yang berlawanan arah. Sebagaimana

penelitian Ali menunjukkan bahwa melewati batas kecepatan merupakan pelanggaran yang

paling sering dilakukan pengendara. Kecelakaan lalu lintas juga dapat dikatakan akhir dari

sebuah kebanyakan pelanggaran lalu lintas yang kurang mengindahkan aturan lalu lintas

sesuai undang-undang dan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat pengendara dalam

mencari tahu arti dari rambu lalu lintas serta marka lalu lintas (Silaban & Pase, 2021).

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap aturan di lalu lintas yang berlaku,

khususnya di jalan raya (Sasambe, 2016). Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas

dapat dikenai sanksi seperti denda, poin pelanggaran, pencabutan izin mengemudi, atau

bahkan tindakan hukum lebih lanjut, tergantung pada tingkat keparahan dan yurisdiksi tempat

pelanggaran tersebut terjadi. Melanggar hukum lalu lintas bukan hanya berpotensi

membahayakan keselamatan, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, jenis pelanggaran yang satu ini

sudah termasuk bagian hukum pidana. Seperti berbagai pelanggaran hukum pidana lainnya,

hukuman bagi pelanggar lalu lintas akan ditindak oleh pihak aparat. Dalam hal pelanggaran

lalu lintas, aparat yang bersangkutan adalah polisi lalu lintas.

Salah satu upaya dalam mencegah meningkatnya pelanggaran lalu lintas, diterapkan

tilang. Tilang merupakan singkatan dari Bukti Pelanggaran. Hal ini diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik yang biasa

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah digitalisasi proses tilang manual, dengan

memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi

yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran

Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Sederhananya E-Tilang adalah implementasi teknologi

informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas secara elektronik untuk

mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas (Abdullah

& Windiyastuti, 2022). Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal

Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2109

yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Apriliana & Jaya, 2019). Dengan E-

tilang, data pengendara lalu lintas akan tersimpan dalam database yang kemudian bisa

diterapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas (Nashiriansyah, 2024).

Mekanisme E-tilang memiliki beberapa tahapan penindakan dimana pelanggar lalu

lintas yang tertangkap kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) bakal dikirimi

surat konfirmasi tilang. Surat konfirmasi itu dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor.

Pada tahap pertama perangkat ETLE bakal secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas

yang dimonitor. Kemudian barang bukti pelanggaran tersebut dikirimkan ke Back Office

ETLE. Sesudahnya, petugas di Back Office akan mengidentifikasi data kendaraan

menggunakan Electronic Registration dan Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

Selanjutnya, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor

untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Jika tidak merasa melakukan

pelanggaran, tetap harus melakukan konfirmasi. Konfirmasi bisa dilakukan pemilik kendaraan

melalui laman ETLE atau datang langsung ke Posko Penegakkan Hukum ETLE. Jika terbukti

bersalah diberikan kode pembayaran.

Penyelenggaraan ETLE di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu tertuang di

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal

272 UU LLAJ, diatur ketentuan bahwa peralatan elektronik dapat dimanfaatkan untuk

menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jelas dengan adanya integrasi data

pada Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang

dimaksud adalah suatu alat yang dapat merekam sekaligus menyimpan suatu kejadian atau

informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di

pengadilan. Hal ini didukung dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 12

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas yang menyatakan

bahwa perkara pelanggaran lalu lintas elektronik diselesaikan secara terpadu dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Sebagai objek wisata populer, Kabupaten Badung Bali kerap kali terjadi pelanggaran

lalu lintas. Seperti yang sering viral bule yang naik motor dengan arogan dan tidak

menggunakan perlengkapan berkendara sesuai aturan hukum lalu lintas. Jajaran Polda Bali

terus melakukan penindakan berupa tilang manual di berbagai titik kawasan wisata di Pulau

Dewata menyusul maraknya WNA yang melanggar aturan berlalu lintas. Berdasarkan data

tahun 2020 Polres Badung telah mengamankan jumlah pelanggaran sebanyak 9256 pelanggar

lalu lintas.

Banyaknya pelanggar lalu lintas, mengharuskan Polresta Denpasar Bali kembali

menerapkan sistem tilang manual. Penerapan ini mulai berlaku sejak 22 Februari 2023.

Menurut keterangannya ada sejumlah pelanggaran lalu lintas yang bakal dilakukan tilang

manual seperti menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, berbonceng

lebih dari dua dan tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI). Kemudian

ditindak pula mengenai pengendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus dan melanggar

rambu lalu lintas, knalpot brong, pengemudi ugal-ugalan dan kendaraan tidak sesuai

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean

2110 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

peruntukannya. Pihak kepolisian mengimbau agar kesadaran masyarakat untuk

mengutamakan keselamatan demi kemanusiaan dengan mengamankan diri sendiri, keluarga

dan lingkungan.

Kembalinya aparat lalu lintas menerapkan tilang manual menjadi pertanyaan terkait

eksistensi hukum e-tilang, apakah penekagakan hukumnnya masih berjalan efektif atau tidak.

Sebab tujuan utama dari E-tilang adalah mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang lebih

adil dan transparan. Dengan catatan elektronik yang akurat dan terdokumentasi dengan baik,

proses hukum dapat menjadi lebih objektif. Selain itu, E-tilang juga diharapkan dapat

memberikan efek jera kepada para pelanggar dan meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas. Sehingga penulis merasa perlu

mengkaji penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang oleh Kepolisian Republik

Indonesia Resor Badung Bali.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara

edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan

Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan

angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan terhadap pelanggar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research),

yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk

perilaku hukum. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-

undangan. Pendekatan undang-undang (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti

peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau

malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam

pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang

dihadapi (Anam, 2017).

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses

penggambaran daerah penelitian (Hamzah, 1995). Bentuk analisis yang digunakan oleh

penulis dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan,

diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara

bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika

berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang

dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan

umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

(Arikunto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2111

Tantangan teknis dan infrastruktur, seperti kegagalan sistem atau kerusakan

perangkat, dapat menghambat operasional.

Tantangan teknis merupakan salah satu aspek dapat memberikan hambatan terhadap

operasional E-Tilang di Polres Badung, Bali. Terkadang terjadi kegagalan sistem atau

kerusakan perangkat sehingga mengakibatkan penurunan efisiensi dan ketidakmampuan

untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dengan akurat. Kerusakan CCTV dipengaruhi

beberapa faktor seperti cuaca yang buruk atau kondisi cuaca yang tidak mendukung seperti

hujan lebat, kabut tebal, atau cuaca yang berkabut dapat mempengaruhi kinerja CCTV dalam

mengambil gambar e-Tilang. Kondisi cuaca yang tidak baik tersebut dapat menyebabkan

gambar yang dihasilkan oleh CCTV menjadi kabur, gelap, atau sulit untuk dikenali. Hal ini

dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas dan

menentukan tanggung jawab pelanggar. Oleh karena itu, cuaca yang buruk dapat menjadi

faktor yang menghambat kinerja sistem E-Tilang dan mempengaruhi keakuratan proses

penegakan hukum lalu lintas.

Oleh karena itu, perawatan dan pemeliharaan yang berkala dari sistem E-Tilang menjadi

kunci untuk meminimalkan risiko terjadinya kegagalan teknis. Berikut hasil wawancara

dengan anggota dari Sat Lantas Polres Badung Bali:

“Tantangan teknis merupakan sesuatu yang selalu kami hadapi dalam menjalankan E-

Tilang di wilayah kami. Terkadang, kami mengalami kegagalan sistem atau kerusakan

perangkat, yang secara langsung mempengaruhi efisiensi operasional kami. Misalnya, ketika

ada kerusakan pada kamera CCTV atau gangguan pada sistem pendeteksian pelanggaran,

kami tidak bisa mendeteksi pelanggaran dengan akurat. Ini tentu menjadi masalah yang harus

segera kami tangani"

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa tidak jarang alat-alat terkait sistem E-Tilang

mengalami gangguan. Gangguan tersebut terjadi ketika terjadi petir, yang menyebabkan error

pada beberapa alat. Selain itu, server juga terganggu oleh gelombang radio yang bertabrakan,

menyebabkan kamera CCTV menjadi blank. Menurutnya, kondisi cuaca juga memengaruhi

kinerja kamera CCTV, di mana kamera hanya mampu menangkap gambar kendaraan yang

melanggar jika cuaca sedang tidak hujan.

Masalah lain yang sering muncul dalam penerapan tilang elektronik adalah buramnya

gambar yang dihasilkan oleh kamera CCTV, terutama pada saat kondisi cahaya yang tidak

ideal atau adanya gangguan teknis. Gambar yang buram ini dapat menyulitkan petugas dalam

mengidentifikasi plat kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Hal ini dapat

mengakibatkan kesulitan dalam proses penindakan dan penegakan hukum terhadap

pelanggaran tersebut. Diperlukan perhatian khusus dalam memastikan kualitas gambar yang

dihasilkan oleh sistem tilang elektronik agar dapat meningkatkan efektivitas dalam

mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang

berlaku.

“Kami melakukan beberapa langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Salah satunya

adalah dengan menjadwalkan perawatan rutin untuk semua perangkat yang terlibat dalam

sistem E-Tilang. Kami juga memiliki tim teknis yang siap tanggap untuk merespons jika ada

masalah teknis yang muncul. Selain itu, kami terus melakukan evaluasi terhadap infrastruktur

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean

2112 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

teknis kami untuk memastikan bahwa kami menggunakan perangkat terbaru dan terbaik yang

tersedia”.

Hasil wawancara juga menemukan bahwa pada saat ini, terdapat penurunan jumlah

CCTV E-tilang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh teknisi sebelumnya. Akibatnya, sejumlah

perangkat CCTV mengalami kerusakan atau keausan yang menyebabkan berkurangnya

jumlah CCTV yang berfungsi. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam

pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-Tilang. Oleh karena itu, perlu

adanya upaya perawatan dan pemeliharaan yang lebih intensif agar jumlah CCTV E-Tilang

yang berfungsi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk memastikan efektivitas

penegakan hukum lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang

yang disoroti dalam hasil wawancara adalah tantangan teknis yang seringkali muncul akibat

kerusakan atau gangguan pada perangkat yang digunakan. Gangguan tersebut dapat dipicu

oleh berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca, keausan perangkat, atau bahkan masalah

jaringan. Untuk mengatasi tantangan ini, tim teknis harus secara rutin melakukan pengecekan

dan pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat yang digunakan agar dapat memastikan

bahwa sistem E-Tilang dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dengan demikian, upaya

pemeliharaan secara teratur menjadi kunci untuk meminimalkan gangguan teknis yang dapat

menghambat operasional E-Tilang.

STNK belum balik nama dan Tidak paham Alur

Masalah yang sering muncul terkait belumnya balik nama STNK menjadi salah satu

tantangan dalam penerapan sistem E-Tilang. Dalam sistem E-Tilang, keberhasilan penindakan

dan pengenaan denda kepada pelanggar lalu lintas bergantung pada keakuratan informasi

yang tercatat dalam basis data resmi, termasuk status kepemilikan kendaraan. Ketika STNK

belum di balik nama, data yang tercatat dalam basis data resmi mungkin belum

mencerminkan pemilik kendaraan yang sebenarnya. Hal ini menciptakan situasi di mana

kendaraan dapat digunakan oleh orang lain yang belum terdaftar sebagai pemilik resmi dalam

basis data, sehingga ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, proses penindakan bisa menjadi

rumit. Petugas yang menggunakan sistem E-Tilang akan menghadapi kesulitan dalam

mengidentifikasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggar yang sebenarnya.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya integrasi data yang lebih baik antara instansi

terkait, seperti Departemen Perhubungan dan Kantor Samsat, untuk memastikan bahwa

informasi tentang kepemilikan kendaraan selalu terkini. Dengan demikian, sistem E-Tilang

dapat lebih efektif dalam mengenali pemilik kendaraan yang sebenarnya dan menghindari

kesalahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Masalah ini dihadapi

beberapa masyarakat seperti yang dikemukakakn anggota sat lantas polres Badung, Bali:

“Masalah STNK yang belum balik nama memang menjadi salah satu kendala yang kami

hadapi dalam menjalankan sistem E-Tilang di wilayah kami. Ketika STNK belum di balik

nama, informasi tentang kepemilikan kendaraan dalam basis data resmi mungkin belum

terbaru. Seperti misalnya ada kasus awal tahun 2023, sebut saja namanya Indah, ia menerima

surat tilang elektronik melalui pos karena dianggap menerobos lampu merah. Namun, Indah

Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2113

menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan pelanggaran seperti itu. Setelah dilakukan

pengecekan lebih lanjut, ternyata pelanggaran tersebut dilakukan oleh pembeli sepeda motor

Indah beberapa bulan sebelumnya”.

Kasus lainnya juga dialami Mas Widi (40) mengalami pengalaman yang berbeda. Saat

hendak memperpanjang STNK mobilnya, ia diberitahu oleh petugas bahwa perpanjangan

STNK tidak dapat dilakukan karena sudah terblokir. Tetapi yang aneh Mas Widi tidak pernah

menerima surat tilang. Atau masalah berbeda dialami. Warga lainnya yang pernah terkena

tilang elektronik adalah Ayu (30). Ia mendapat surat tilang sebab tidak menggunakan sabuk

pengaman saat berkendara. Namun, hingga kini denda dari pelanggaran itu belum dibayar

lantaran kurang paham mengenai alur pembayarannya. Terkait hal tersebut Polres Badung,

menurut Polres Badung Bali masih terus melakukan evaluasi agar penerapan E-tilang dapat

berjalan optimal, dan diharapkan masyarakat untuk ikut kerjasama dengan mengurus STNK

yang belum balik nama dan jangan mengganti plat motor karena dapat sanksi yang berbeda,

terkait pergantian atribut kendaan.

Kemacetan dan Mobilitas

Bali dikenal sebagai tujuan pariwisata yang ramai, sehingga kemacetan lalu lintas dan

mobilitas tinggi turis dapat menjadi kendala. Sistem E-Tilang belum dapat mengatasi

tantangan ini agar dapat efektif dalam menegakkan aturan lalu lintas di tengah kompleksitas

keadaan lalu lintas di pulau tersebut. Selain itu petugas ETLE masih kesulitan membedakan

wisawatan yang menggunakan motor sewaan dan penduduk lokal. Oleh karena itu masih ada

polisi yang melakukan tilang manual untuk mengatasi pelanggaran yang menjadi kekurangan

ETLE.

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kesulitan dalam membedakan

antara wisatawan yang menggunakan motor sewaan dan penduduk lokal. Karena mobilitas

tinggi wisatawan, terkadang sulit bagi petugas ETLE untuk mengidentifikasi siapa yang

melanggar aturan lalu lintas. Hal ini membuat masih ada kasus di mana polisi harus

melakukan tilang manual untuk menegakkan aturan”

Lebihh lanjut narasumber menjelaskan bahwa polres Badung Bali terus melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas E-Tilang di Bali. Salah satunya adalah

dengan melakukan pelatihan khusus kepada petugas ETLE untuk meningkatkan

kemampuan mereka dalam mengidentifikasi wisatawan dan penduduk lokal. Selain itu,

kami juga terus melakukan evaluasi dan pemeliharaan terhadap perangkat CCTV untuk

memastikan bahwa sistem E-Tilang berjalan dengan baik. Polres juga berharap dapat terus

meningkatkan efektivitas E-Tilang di Bali agar dapat lebih efisien dalam menegakkan

aturan lalu lintas. Dengan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan

masyarakat, polres Badung yakin dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan

memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menjaga ketertiban lalu lintas di pulau ini.

Anggaran Pengiriman Surat yang terbatas

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penerapan Electronic Traffic Law

Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik adalah terbatasnya anggaran untuk pengiriman

surat konfirmasi kepada pelanggar. Proses pengiriman surat konfirmasi ini merupakan

tahapan penting dalam proses penegakan hukum yang dilakukan melalui ETLE. Surat

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean

2114 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

konfirmasi ini berisi pemberitahuan kepada pelanggar mengenai pelanggaran yang dilakukan

serta informasi terkait prosedur pembayaran denda atau langkah-langkah selanjutnya yang

harus dilakukan oleh pelanggar.

Keterbatasan anggaran untuk pengiriman surat konfirmasi dapat menghambat efisiensi

dan efektivitas proses penegakan hukum melalui ETLE. Pasalnya, pengiriman surat

konfirmasi tersebut membutuhkan biaya untuk pengadaan bahan cetak surat, ongkos kirim,

dan tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengiriman. Apabila anggaran yang tersedia

terbatas, maka jumlah surat konfirmasi yang dapat dikirimkan juga menjadi terbatas, sehingga

tidak semua pelanggar dapat segera mendapatkan pemberitahuan mengenai pelanggaran yang

mereka lakukan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penundaan dalam proses penanganan

pelanggaran lalu lintas, serta berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pelanggar

yang merasa bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Sehingga Polres

menilai perlu adanya alokasi anggaran yang memadai untuk pengiriman surat konfirmasi

sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penerapan ETLE

dalam menegakkan aturan lalu lintas. Masalah ini juga dialami di Polda Meto Jaya. Menurut

Kombes Pol Latif Usman dari Dirlantas Polda Metro Jaya yang dimuat di Kumparan.com,

mereka tidak mengirimkan semua surat tilang. Hanya sekitar 800 surat tilang yang dikirimkan

setiap harinya. Biaya pengiriman surat tilang ke rumah pelanggar adalah sekitar Rp 6.300 per

pengiriman per hari menggunakan jasa PT Pos Indonesia.

Perluasan wilayah cakupan E-Tilang mungkin memerlukan investasi tambahan dalam

infrastruktur jaringan dan pemeliharaan.

Tidak semua titik di wilayah Badung Bali terdapat kamaera ETLE, sehingga sulit

menjangkau pelanggar lalu lintas lebih luas. Perluasan wilayah cakupan E-Tilang ke area

yang lebih luas di Polres Badung menjadi tantangan. Hal ini dikarenakan perluasan wilayah

tersebut memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan.

Peningkatan cakupan memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat agar sinyal dan data

dapat ditangkap dan diproses dengan efisien. Investasi tambahan dalam perangkat keras,

pemeliharaan jaringan, dan pelatihan personel menjadi kunci untuk memastikan bahwa E-

Tilang dapat beroperasi secara optimal dalam wilayah yang lebih luas, sehingga

meminimalkan potensi kesalahan atau kelambatan dalam penegakan hukum. Hanya saja untuk

saat ini anggaran belum cukup untuk meletakkan lebih banyak titik ETLE. Berikut hasil

wawancara dengan anggota Polres Bali:

“Perluasan cakupan E-Tilang di Badung menjadi prioritas bagi kami. Namun,

memperluas wilayah cakupan E-Tilang bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tidak semua

titik di wilayah Badung terdapat kamera ETLE, sehingga sulit bagi kami untuk

menjangkau pelanggar lalu lintas secara lebih luas”

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kebutuhan akan investasi

tambahan dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan. Memperluas wilayah cakupan E-

Tilang memerlukan infrastruktur yang kuat untuk menangkap dan memproses sinyal dan

data dengan efisien. Namun, saat ini anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk

Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2115

meletakkan lebih banyak titik ETLE di wilayah Badung. Jadi kami terus melakukan

evaluasi dan upaya untuk meningkatkan infrastruktur jaringan dan perangkat keras yang

dibutuhkan. Selain itu, pelatihan personel juga menjadi bagian penting dalam memastikan

bahwa E-Tilang dapat beroperasi secara optimal. Kami juga sedang melakukan koordinasi

dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi kendala ini”

Dengan data itu, apabila dikalkulasi dengan asumsi seluruh pelanggaran sebanyak 12

ribu per hari, surat tilang dikirim ke kediaman pelanggar dengan total biaya per hari

diperkirakan mencapai Rp 75,6 juta. Sedangkan apabila dikalkulasi dalam 30 hari, total biaya

pengiriman diperkirakan bisa mencapai Rp 2,26 miliar. Latif menyebut, jumlah pelanggaran

ETLE sejak 2019 juga diperkirakan berada pada kisaran 12 ribu pelanggaran per hari. Meski

mengakui dana terbatas dalam pengiriman surat tilang kepada pelanggar lalu lintas, namun

Polda Metro Jaya menambah titik ETLE yang pada 2023 ini rencananya mencapai 70 titik

sehingga total menjadi 127 titik.

Penerapan E-Tilang di masyarakat bersifat pro dan kontra karena kelebihan

maupun kekurangan dalam penerapannya, namun seiring berkembangnya teknologi memang

sudah seharusnya segala bentuk aktifitas masyarakat didukung oleh sistem informasi

untuk memudahkan pekerjaan terutama dalam pengawasan ketertiban pengendara dalam

berlalu lintas. Penindakan pelanggaran oleh pengendara kendaraan bermotor melalui E-

Tilang merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggar. E-Tilang bermanfaat

untuk menertibkan pola lalu lintas masyarakat sehingga diharapkan mampu mengurangi

tingkat pelanggaran lalu-lintas yang berdampak pada menurunnya angka kecelakaan.

Selain itu, diberlakukannya aplikasi E-Tilang diharapkan akan memudahkan masyarakat

dalam melakukan pembayaran denda tilang bagi pengendara yang melakukan pelanggaran

lalu-lintas, dengan memangkas birokrasi pada proses denda tilang karena sudah tidak

diperlukan adanya sidang di Kejaksaan. Namun sayangnya penyebarluasan E-Tilang dalam

masyarakat tergolong lambat yang disebabkan karena sosialisasi kepada masyarakat yang

belum optimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses sosialisasi

E-Tilang.

Temuan di atas sejalan dengan temuan penelitia terdahulu di wilayah lain bahwa E-

tilang merupakan sebuah inovasi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat,

mudah, adil, dan transparan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, terutama dalam upaya

menghapuskan praktik pungutan liar yang meresahkan. Meskipun demikian, masih terdapat

sejumlah faktor yang membuat penerapan e-tilang dinilai belum efektif secara menyeluruh.

Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi mengenai e-tilang kepada masyarakat.

Banyak dari mereka yang belum mengenal teknologi ini sehingga merasa bahwa e-tilang

merupakan suatu hal yang rumit dan membingungkan. Selain itu, masih ada kebiasaan di

masyarakat untuk menangani tilang secara damai, yang membuat efek jera dari e-tilang

menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, e-tilang mensyaratkan pembayaran denda secara real-

time, yang dapat menyulitkan bagi para pelanggar. Selain itu, terbatasnya sarana prasarana

seperti keberadaan hp Android dan mesin Electronic Data Transfer (EDC) di kantor polisi

juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan e-tilang. Dari sisi petugas kepolisian,

masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, belum adanya integrasi data

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean

2116 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

kepemilikan kendaraan secara lintas daerah maupun nasional membuat proses identifikasi

pelanggar menjadi lebih rumit. Kedua, jumlah petugas yang memiliki kemampuan untuk

menerapkan e-tilang masih terbatas. Terakhir, belum semua petugas kepolisian secara

konsisten dan konsekuen menerapkan e-tilang, sehingga masih terdapat kesenjangan dalam

penegakan hukum lalu lintas menggunakan teknologi ini (Indriani, 2022).

Kendala tersbut juga serupa yang dialami di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

seperti (Aditya & Safriani, 2020):

a. Masalah kepemilikan kendaraan menjadi salah satu hambatan utama. Terkadang pemilik

kendaraan tidak menyadari saat kendaraannya dipinjamkan kepada orang lain yang

kemudian menggunakan kendaraan tersebut untuk melanggar aturan lalu lintas.

b. Langkah preventif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas masih belum efektif, dan

sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik masih kurang. Meskipun Aiptu

Syahrul menyatakan bahwa sekitar 75% masyarakat telah memahami tilang elektronik,

data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan jumlah

pelanggaran, menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan akan sosialisasi yang lebih efektif.

c. Pemasangan CCTV di Kota Makassar masih terbatas hanya pada beberapa titik, yang tidak

cukup untuk mendukung disiplin berlalu lintas di kota yang padat tersebut. Dengan

banyaknya titik lokasi yang seharusnya dipasangi CCTV namun belum terpasang, hal ini

menjadi kendala dalam memantau dan menegakkan aturan lalu lintas secara efektif.

E-tilang merupakan bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum, dalam konteks yang

luas, merupakan suatu proses yang terkait dengan tindakan, perbuatan, atau perilaku nyata

yang sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Ini mencakup upaya untuk menegakkan

aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Meskipun penegakan hukum berkaitan dengan aspek-aspek normatif, perannya lebih jauh dari

sekadar abstraksi atau teori; penegakan hukum mewujud dalam tindakan konkret yang

mengarah pada pemeliharaan ketertiban dan keadilan (Soekanto, 2004)

Konsep penegakan hukum yang bersifat total mengandung prinsip bahwa seluruh nilai

yang mendasari norma hukum harus ditegakkan tanpa kecuali. Artinya, tidak ada

pengecualian terhadap pelaksanaan aturan hukum, dan semua individu harus tunduk pada

hukum tanpa adanya pengecualian tertentu. Konsep ini menekankan pada keberlakuan

universal norma hukum, di mana setiap pelanggaran atau pelaksanaan norma harus dihadapi

dengan tindakan hukum yang setara. Namun, konsep penegakan hukum yang bersifat total

perlu dibatasi oleh hukum formil. Pembatasan ini diperlukan sebagai upaya perlindungan

terhadap kepentingan individual. Dengan adanya hukum formil, aspek-aspek seperti hak asasi

manusia, privasi, dan keadilan individual diperhitungkan, sehingga tidak terjadi

penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan penegakan hukum. Hukum formil

memberikan garis panduan yang jelas dan batasan-batasan yang mengatur cara penegakan

hukum dilakukan, sehingga tidak melanggar hak-hak individu (Raharjo, 2002).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum

terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di Wiliyah Hukum Polres Badung Bali telah

Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2117

sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Hanya E-tilang belum optimal dalam menurunkan

jumlah pelanggaran lalu lintas, karena sosialisasi kepada masyarakat belum merata. Tetapi

meskipun begitu dari E-tilang memiliki kelebihan pengawasan dan kecepatan deteksi yang

lebih akurat dibanding tilang manual.

Kendala Penegakan hukum melalui E-tilang di kawasan Polres Badung Bali terdiri dari

tantangan teknis dan infrastruktur, kemacetan dan mobilitas dan perluasan wilayah cakupan

E-Tilang mungkin memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur jaringan dan

pemeliharaan. Sistem E-tilang memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang handal

serta jaringan komunikasi yang stabil untuk beroperasi dengan baik. Namun, faktor cuaca

sering menggangu kinerja CCTV. Kemudian, kemacetan lalu lintas dan mobilitas tinggi

wisatawan di kawasan Polres Badung Bali menambah kompleksitas dalam penegakan hukum

lalu lintas. Tingginya volume kendaraan dan kepadatan lalu lintas dapat menyulitkan petugas

dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran dengan efisien. Selain itu, perluasan wilayah

cakupan E-tilang di Polres Badung Bali juga menjadi sebuah tantangan. Memperluas cakupan

wilayah membutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan perencanaan yang cermat agar

penegakan hukum melalui E-tilang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di seluruh

wilayah Polres Badung Bali.

BIBLIOGRAFI

Abdullah, Farid Azis, & Windiyastuti, Feny. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement

(ETLE) sebagai digitalisasi proses tilang. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 3004–3008.

Aditya, Sulis, & Safriani, Andi. (2020). Problematika penerapan tilang elektronik dalam

mengurangi pelanggaran lalu lintas. Alauddin Law Development Journal, 2(1), 74–80.

Anam, Saiful. (2017). Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dalam penelitian

hukum. Saplaw. Top.

Apriliana, Lutfina Zunia, & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Efektivitas Penggunaan E–

Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. Jurnal Komunikasi

Hukum (JKH), 5(2), 1.

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis, Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya.

Fahmi, Khairul. (2021). Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas dan perilaku berkendara

pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Pasir Pengaraian Riau. Jurnal Ilmiah Cano

Ekonomos, 10(1), 1–10.

Hamzah, Amir. (1995). Asas-asas Hukum dan sistem Hukum. Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya, Malang.

Indonesia, Republik. (2002). Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Jenderal MPR RI.

Indriani, Maria. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang di Indonesia. Khatulistiwa

Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik, 3(1), 53–61.

Nashiriansyah, Muhammad Fadhlan. (2024). Strategi Informasi Lalu Lintas Terhadap Sistem

Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Kota Banda Aceh. UIN Ar-Raniry Banda

Aceh.

Raharjo, Agus. (2002). Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi. Citra

Aditya Bakti.

Sasambe, Ramly O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean

2118 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

oleh kepolisian. Lex Crimen, 5(1).

Silaban, Rudolf, & Pase, Indah Malau. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku

pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas

dan angkutan jalan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(1),

107–119.

Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Waluyo, Bambang, Prasetyo, Handoyo, & Subakdi, Subakdi. (2019). Pembangunan Budaya

Kesadaran Berkendara Sepeda Motor Yang Aman di Kalangan Pelajar SMAN 66

Jakarta. Sabdamas, 1(1), 315–319.

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean (2024)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under: