How to cite:

Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris (2024) Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak

Antra PT.CPI dengan PT.SWE di Lapangan Minyak Minas - Riau, (06) 05,

https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak Antra PT.CPI dengan

PT.SWE di Lapangan Minyak Minas - Riau

Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris

Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

. Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para yang melaksanakan perjanjian

tersebut. Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi

penyimpangan terhadap suatu perjanjian, yang tentunya akan mmenimbulkan kerugian

bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi

hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat

menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi

perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui wanprestasi kontrak jasa pengetesan sumur minyak antra PT.CPI dengan

PT.SWE di lapangan minyak Minas – Riau. Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini, jenis penelitian yuridis normative. Dan diperoleh hasil bahwa Faktor-

faktor penyebab wanprestasi dalam kontrak ini dapat bervariasi, termasuk ketidak

jelasan spesifikasi, perubahan kondisi lapangan yang tidak terduga, atau kurangnya

koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Wanprestasi dapat mempengaruhi

kelancaran operasi, mengakibatkan kerugian finansial, dan merugikan reputasi kedua

belah pihak. Dalam upaya penyelesaian sengketa, PT. CPI dan PT. SWE telah

melakukan langkah-langkah yang proaktif. Mereka mungkin telah mencoba negosiasi

langsung untuk mencapai kesepakatan mengenai perubahan kontrak atau kompensasi

atas wanprestasi yang terjadi.

Kata kunci: Wanprestasi, Kontrak Jasa, Pengetesan

Abstract

In the agreement there are rights and obligations for those who carry out the

agreement. Even though they already know their rights and obligations, it is not

uncommon for deviations from an agreement to occur, which will certainly cause losses

to one of the parties. If one party does not carry out things that are not his rights and

obligations in accordance with the content of the agreement, then such negligence can

cause someone to be sued before the court. The act of not carrying out the contents of

the agreement in legal science is called default. The purpose of this study is to

determine the default of the contract for testing oil wells antra PT. CPI with PT. SWE in

Minas oil field – Riau. The type of research used in this study, the type of normative

juridical research. Factors causing default in this contract may vary, including unclear

specifications, unforeseen changes in field conditions, or lack of coordination between

the parties involved. Default can affect smooth operations, result in financial losses,

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 05, Mei 2024

Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak Antra PT.CPI dengan PT.SWE di

Lapangan Minyak Minas - Riau

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2199

and harm the reputation of both parties. In an effort to resolve disputes, PT. CPI and

PT. SWE has taken proactive measures. They may have tried direct negotiations to

reach an agreement on contract changes or compensation for defaults.

Keywords: Default, Service Contract, Testing

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memberlakukan system hukum

berbentuk civil law sebagai landasan dasar peraturan hukum nya, hal tersebut tidak

lepas dari sejarah lahirnya Negara Indonesia dimana Negara ini dulu telah di jajah oleh

Negara Belanda selama kurang lebih 350 tahun sehingga peraturan-peraturan dari

Negara Belanda pun menjadi peraturan yang di pakai oleh Negara ini untuh

menghindari terjadinya kekosongan hukum dan berlakulah pula asas konkordansi

sehingga Negara ini memakai peraturan yang berbentuk civil law (Asikin, 2015).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa

negara harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

penting bagi kehidupan banyak orang. Selain itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik mungkin

untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena Minyak dan Gas Bumi merupakan

sumber daya alam yang vital dan dikuasai negara, perlu dikelola dengan optimal untuk

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah

berlalu empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun

1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2001, Minyak Bumi adalah hasil proses

alami berupa hidrokarbon yang berwujud cair atau padat pada kondisi tekanan dan suhu

atmosfer, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh

melalui proses penambangan. Namun, definisi ini tidak mencakup batubara atau

endapan hidrokarbon padat lain yang diperoleh melalui kegiatan yang tidak terkait

dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Tarigan, 2021).

Perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau

dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa

dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Lubis, 2021).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum

mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk

dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal

perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya (Prodjodikoro,

2015). Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh

Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris

2200 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut

dalam persetujuan itu (Raden Subekti, 1976). dari peristiwa tersebut terbitlah suatu

hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Jadi

perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber lain yaitu undang-undang.

Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para yang melaksanakan

perjanjian tersebut. Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang

terjadi penyimpangan terhadap suatu perjanjian, yang tentunya akan mmenimbulkan

kerugian bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak

menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut

dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak

melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi

Pengertian Kontrak (Pratomo, 2016) dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer) Kontrak disinonimkan dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak

adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing

pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam

pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak

merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis Berdasarkan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPer), kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang

mengikatkan dirinya. Sehingga darikontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para

pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masingmasing sesuai yang

ditentukan dalam kontrak.

Kontrak yang bermakna suatu hubungan hukum dalam bidang harta

kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada 1

(satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan pada waktu yang sama mewajibkan kepada

pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang

melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang

atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangakan perikatan yang lahir dari undang-

undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia

yang terdiri dari dua pihak (R Subekti, 2005)

Dalam skala yang lebih luas kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua

pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Jadi pada

dasarnya kontrak terdapat sebuah hubungan antara kedua belah pihak tersebut, yang

dimana berisi perjanjian yang diterbitkan bagi yang membuatnya. Kontrak tersebut

terbentuk seperti suatu rangkaian kata yang berisi sebuah kesepakatan dan adanya

kesanggupan (R Subekti, 2005).

PT.CPI adalah salah satu pemain utama di sektor energi Indonesia yang telah

beroperasi selama lebih dari 90 tahun. Perusahaan ini berkomitmen untuk

mengoptimalkan potensi energi di Indonesia dengan cara yang inovatif dan telah

berhasil menghasilkan minyak bumi dari berbagai lapangan.

Kemitraan antara PT. CPI, masyarakat, dan Pemerintah Indonesia dimulai pada

tahun 1924. Pada saat itu, Standard Oil Company of California (Socal), yang sekarang

dikenal sebagai Chevron, mengirimkan sebuah ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera.

Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak Antra PT.CPI dengan PT.SWE di

Lapangan Minyak Minas - Riau

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2201

Pada tahun 1941, mereka mulai melakukan pengeboran di Lapangan Duri. Penerapan

teknologi steamflood pertama kali dilakukan pada tahun 1985, dan Lapangan Duri telah

berkembang menjadi proyek enhanced-recovery steamflood terbesar di dunia. Pada

tahun 1944, salah satu sumur di dekat desa Minas menjadi lapangan minyak terbesar

yang pernah ditemukan di Asia Tenggara, dan produksi minyak dimulai pada tahun

1952.

Selama lebih dari setengah abad, PT.CPI telah berhasil memproduksi lebih dari 12

miliar barel minyak dari lapangan-lapangan darat di Provinsi Riau dan lapangan-

lapangan lepas pantai di Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan ini adalah hasil dari

komitmen dan dedikasi perusahaan terhadap industri minyak dan gas di Indonesia.

PT.CPI memiliki beragam jenis pekerjaan, perusahaan tersebut umumnya

menjalin kerjasama dengan mitra-mitra kerja untuk melaksanakan sebagian dari tugas-

tugas tersebut. Hal ini memungkinkan PT.CPI untuk fokus pada inti bisnisnya. Salah

satu mitra kerja yang terlibat dalam industri minyak dan gas adalah PT.SWE, yang

secara khusus menangani pekerjaan pengetesan sumur-sumur minyak yang dimiliki oleh

PT.CPI.

Proses seleksi mitra kerja biasanya dimulai dengan mengadakan tender, di mana

perusahaan mengumumkan kebutuhan proyek mereka dan mengundang perusahaan-

perusahaan untuk mengajukan proposal (Siswanto, 2023). Setelah proposal diterima,

dilakukan evaluasi dan pemilihan mitra kerja terbaik. Setelah pemilihan mitra kerja,

perusahaan biasanya menandatangani kesepakatan kerja, perjanjian, atau kontrak resmi.

Dokumen ini memuat rincian proyek, termasuk jangka waktu, biaya, kewajiban, serta

hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kontrak ini akan menjadi dasar bagi kerjasama antara PT.CPI dan PT.SWE dalam

menjalankan pekerjaan pengetesan sumur-sumur minyak. Langkah-langkah ini penting

untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efisien, sesuai dengan standar

industri, dan sesuai dengan kebutuhan PT.CPI, sambil memungkinkan perusahaan

tersebut untuk fokus pada bisnis utamanya.

Dalam pelaksanaan kontrak kerja Jasa Pengetesan Sumur Minyak antara PT.CPI

dan PT.SWE, terdapat sejumlah permasalahan hukum yang timbul.

1. Permasalahan pertama adalah perbedaan jumlah sumur yang akan diuji. Saat

kontrak ditandatangani pada tanggal 02 Januari 2019, telah disepakati sebanyak

43.330 pengetesan sumur akan diuji selama periode kontrak hingga 31 Desember

2021. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah yang

seharusnya diuji dan jumlah yang benar-benar diuji. Hal ini berpotensi

menimbulkan sengketa mengenai pemenuhan kesepakatan awal dalam kontrak.

2. Permasalahan kedua adalah ketersediaan sumber daya dan peralatan. PT.SWE

telah menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam kontrak selama 36 bulan,

termasuk tenaga kerja, peralatan kerja, unit Mobile Welltest, kendaraan,

perlengkapan perlindungan diri (PPE), dan pelatihan. Beberapa barang dan

peralatan yang diperlukan bahkan harus diimpor dari Amerika Serikat, sehingga

biaya yang dikeluarkan sangat besar. Masalahnya, pengeluaran ini dapat berdampak

Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris

2202 Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024

negatif pada cash flow perusahaan, mengakibatkan ketidakmampuan mencapai

prediksi pendapatan dan keuntungan yang telah dihitung untuk periode tiga tahun.

3. Permasalahan ketiga adalah perubahan dalam perjalanan kontrak. Sebelumnya,

kontrak telah disepakati berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Namun, PT. CPI

memutuskan kontrak secara sepihak pada tanggal 08 Agustus 2022, dengan alasan

pengurangan jangka waktu kontrak yang telah disepakati sebelumnya selama 4

bulan sebelum kontrak selesai. Tindakan ini dapat memiliki dampak serius pada

PT.SWE, termasuk potensi kerugian finansial yang signifikan.

Semua permasalahan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kontrak,

hukum kontrak, dan perjanjian yang telah dibuat antara kedua pihak. Pengacara atau

ahli hukum dapat memberikan panduan dan nasihat yang diperlukan untuk menangani

permasalahan ini dengan benar dan melindungi kepentingan PT.SWE. Di situ telah

terjadi penyimpangan dari perjanjian yang telah di sepakati sehingga menimbulkan

wanprestasi.

Perbuatan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam

perjanjian, yang mana pihak yang dirugikan dapat menuntut asas kerugian tersebut.

Pasal 1246 KUHPerdata meyebutkan bahwa: “Biaya ganti rugi, dan bunga, yang oleh

kreditur boleh tuntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang

telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak

mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut

dibawah ini (Prayogo, 2016).

Hal ini sesuai denga hasil penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Achsanul

dan (Chabibi, 2021). Dari hasil penelitian dijelskan bahwasannya kesepakatan dalam

pembuatan sumur bor hanya berdasarkan saling percaya dan kesepakatan terjadi ketika

konsumen membayar biaya yang telah disepakati. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi

dari pembuatan sumur bor dilakukan dengan cara perdamaian yang diselesaikan secara

kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dalam memenuhi prestasinya

dapat berupa: 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan 2.

Melaksanakan apa yang telah disepakatai tetapi tidak sebagaimana mestinya 3.

Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat 4. Melakukan sesuatu yang menurut

perjanjian tidak boleh dilakukan (Raden Subekti & Tjitrosudibio, 2001)

Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam

perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat

memintakan ganti kerugian. Untuk dapat meminta ganti rugi atas suatu perbuatan

wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak tersebut haruslah

dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi, untuk menentukan apakah seseorang

wanprestasi atau tidak dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya. Wanprestasi yang

terjadi dalam pengetesan sumur sering kali terjadi sehingga pada akhirnya salah satu

pihak ada yang dirugikan akibat kesalahan yang dibuat.

METODE PENELITIAN

Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak Antra PT.CPI dengan PT.SWE di

Lapangan Minyak Minas - Riau

Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024 2203

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis

normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Putri Edytya & Satya Prawira,

2019). Dalam penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan – bahan berupa

teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum, serta peraturan hukum yang

berhubungan dengan pokok bahasanm ruang lingkup penelitian hukum normatif dan

mengkaji aspek – aspek yuridisdan terkait dengan wanprestasi.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan

adalah sebagai berikut;

a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah

penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau

data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi

maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini

b. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah

pekerjaan yang pasif. Pembaca bukan diminta untuk menyerap begitu saja semua

informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan

‘perburuan’ yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa

memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus

menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan

ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian (PUTRI BERLINA PRATIWI,

2021).

Mengolah data penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau

dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan

penelitian. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian

kepustakaan adalah sebagai berikut;