How to cite:
Yogi Gumilar, Prani Sastiono (2024) Sertipikasi Tanah Untuk Produksi Pertanian, (06) 04,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:
2684-883X
Published by:
Ridwan Institute
SERTIPIKASI TANAH UNTUK PRODUKSI PERTANIAN
Yogi Gumilar, Prani Sastiono
Universitas Indonesia, Indonesia
Abstrak
Kebijakan Sertipikasi Lahan secara masif dilakukan pemerintah sejak tahun 2017
hingga saat ini, kebijakan Sertipikasi lahan selain untuk memberikan kepastian hukum
diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu akses modal
terutama sektor pertanian. Tujuan penelitian ini membahas pengaruh Sertipikasi Lahan
terhadap produksi padi wilayah Indonesia. Riset ini menerapkan analisis regresi data
panel yang menganalisis Kebijakan Sertipikasi lahan pada satuan tingkat
Kabupaten/Kota dengan periode tahun 2017 hingga tahun 2020. Temuan riset
membuktikan jika tidak ditemukan pengaruh yang signifikan oleh Sertipikasi Lahan,
Curah Hujan, maupun Angkatan Kerja sektor pertanian. Variabel yang memiliki
dampak signifikan terhadap produksi padi adalah luas lahan pertanian. Dengan
demikian, riset ini sejalan dengan riset terdahulu dengan pembuktian apabila tidak ada
perbedaan signifikan pada produktivitas usaha tani padi akibat adanya perubahan status
kepemilikan tanah pada rumah tangga usaha tani padi di Indonesia. Namun pemerintah
perlu menaruh perhatian berlebih pada kebijakan yang dapat meningkatkan luas lahan
pertanian, karena secara empiris dan signifikan dapat meningkatkan produksi sektor
pertanian di Indonesia.
Kata kunci: Produksi Padi, Sertipikasi Lahan, Luas Lahan Pertanian, Curah Hujan,
Angkatan Kerja Pertanian
Abstract
The Land Titling policy has been massively carried out by the government since 2017
until now, the land Sertipication policy in addition to providing legal certainty is
expected to be utilized by the community as one of the access to capital, especially the
agricultural sector. This research discusses the effect of land certification on rice
production in Indonesia. This research applies panel data regression analysis that
analyzes the Land Sertipication Policy at the Regency / City level unit with the period
2017 to 2020. The research findings prove that there is no significant influence by land
certification, rainfall, or labor force in the agricultural sector. The variable that has a
significant impact on rice production is the size of agricultural land. Thus, this research
is in line with previous research by proving that there is no significant difference in the
productivity of rice farming due to changes in land ownership status of rice farming
households in Indonesia. However, the government needs to pay more attention to
policies that can increase the size of agricultural land, because empirically and
significantly it can increase the production of the agricultural sector in Indonesia.
JOURNAL SYNTAX IDEA
pISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 6, No. 04, April 2024
Yogi Gumilar, Prani Sastiono
1744 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024
Keywords: Rice Production, Land Titling, Agricultural Land Area, Rainfall,
Agricultural Workforce
PENDAHULUAN
Swasembada Pangan Indonesia adalah upaya untuk mencapai kemandirian pangan
di Indonesia, yaitu produksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri. Konsep swasembada pangan Indonesia mendorong produksi pertanian yang
tinggi dan berkelanjutan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor pangan
(Husnain, Kasno, & Rochayati, 2016) . Untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia
perlu mengembangkan sektor pertanian secara holistik, termasuk pengembangan
infrastruktur pertanian, peningkatan akses petani terhadap sumber daya dan teknologi
pertanian, serta penguatan kelembagaan pertanian. Selain itu, diversifikasi usaha
pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian juga menjadi fokus untuk
mencapai swasembada pangan. Upaya untuk mencapai swasembada pangan Indonesia
terus dilakukan oleh pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan terkait. Tujuan
jangka panjangnya adalah untuk mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan,
mengurangi ketimpangan akses terhadap pangan, dan meningkatkan kualitas pangan
bagi masyarakat Indonesia (Husnain et al., 2016).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
mengamanatkan sebisa mungkin pemenuhan konsumsi pangan harus dipenuhi oleh
produksi dalam negeri (Suryana, 2013). Sejak tahun 2019 hingga 2021 Indonesia
memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute yang menyatakan
sistem ketahanan pangan Indonesia yang sangat baik dan mencapai swasembada beras
selama 3 tahun berturut-turut setelah selama hampir 30 tahun Indonesia absen dari
penghargaan tersebut, yang berarti Indonesia masih belum bisa mendapatkan predikat
swasembada pangan. Namun kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun
2023, presiden Republik Indonesia kembali membuka keran impor beras sebanyak 2
juta ton yang dilakukan secara berkala. Kondisi tersebut mengartikan Indonesia masih
belum sepenuhnya swasembada beras, karena masih harus melakukan impor dalam
memenuhi kebutuhan beras dalam negerinya.
Bahwa berdasarkan data Badan Pangan Nasional yang diamanahkan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
(Saragih, 2017), membentuk peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dibagi
berdasarkan satuan provinsi yang dinilai berdasarkan aspek ketersediaan, akses pangan,
dan pemanfaatan pangan. Informasi tersebut disusun dalam upaya menyediakan sumber
informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, sehingga dapat memberikan
arah dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan terutama dalam kategori ketahanan
pangan.
Berdasarkan data tersebut masih terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang
statusnya masuk kedalam rentan terhadap kerawanan pangan, wilayah yang masih
banyak masuk kedalam kategori rentan adalah provinsi Indonesia bagian timur, mulai
dari Papua hingga dan Maluku, bahkan masih ada sebagian kecil di wilayah Kalimantan
Sertipikasi Tanah Untuk Produksi Pertanian
Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024 1745
dan Sumatra (Rachmaningsih & Priyarsono, 2012). Kondisi tersebut menunjukan bahwa
walaupun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mendapat kategori swasembada
pangan, namun karena tidak meratanya produksi padi di Indonesia, masih menyebabkan
beberapa daerah rentan terhadap kerawanan pangan.
Gambar 1. Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023 (Wardana, Rahmawati, Dzunnurain, &
Kartiasih, 2023).
Selain dari faktor dalam negeri, terdapat juga faktor yang berasal dari luar negeri
yang membuat Indonesia harus lincah dalam mengambil kebijakan tentang pangan.
Faktor luar negeri yang dapat berpengaruh adalah kondisi geopolitik yang mulai
memanas belakangan ini. Seperti kondisi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina
ataupun memanasnya hubungan perdagangan Cina dengan Amerika yang dapat sangat
mempengaruhi perekonomian dunia terutama pangan (Hakim & Sadiyin, 2022). Karena
sebagaimana kita tahu bahwa negara-negara tersebut merupakan negara produsen dan
pengekspor gandum terbesar di dunia. Dengan kondisi geopolitik yang ada dapat
membuat ketersediaan gandum dunia akan terganggu, hal tersebut dapat mengakibatkan
gangguan terhadap ketersediaan beras akibat adanya efek substitusi dan jalur
perdagangan dunia yang terganggu. Seluruh kondisi tersebut semakin meyakinkan
bahwa Indonesia harus berdaulat terhadap kebutuhan pangan secara nasional bahkan
jika dimungkinkan harus surplus dalam mengantisipasi kondisi perubahan iklim yang
dapat mengganggu produksi pertanian padi.
Di Negara Republik Indonesia tanah secara umum memiliki fungsi digunakan
untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan agar bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang pada pasal 2 ayat 3
membahas tentang kewenangan negara dengan tujuannya adalah sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat dalam kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan merupakan
nilai manfaat yang harus diperoleh. Selain itu juga pada pasal 6 UUPA disebutkan
bahwa tanah yang sudah dilekati harus memiliki fungsi sosial, hal tersebut berarti tanah
Yogi Gumilar, Prani Sastiono
1746 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024
harus memberikan manfaat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat baik
bagi individu yang memiliki hak atas tanah tersebut maupun kepada negara dan
masyarakat dan negara (Ruslina, 2012).
Apabila dilihat dari gagasan dan tujuan mulia dari para pendiri negara Republik
Indonesia tentang fungsi dan tujuan tanah bagi masyarakat, tentunya kesejahteraan
masyarakat akan dapat terwujud dengan adanya penggunaan, kepemilikan, dan
penggunaan tanah. Namun berdasarkan situasi yang terdapat pada lapangan, banyak
masyarakat yang masih tidak memiliki tanah sebagai sumber penghidupan yang
mencukupi. Selain itu juga masih banyak ditemui di masyarakat kondisi tanah yang
sudah dikuasi namun tidak diketahui alas hak nya, terutama untuk hak milik.
Berdasarkan data sensus pertanian BPS pada tahun 2013, jumlah rumah tangga yang
memiliki profesi sebagai petani sebanyak 26,14 juta, dan dari jumlah tersebut 14,62 juta
(56,12%) sebagai petani dengan kepemilikan lahan dibawah 0,3 Ha (3.000m2).
Banyak program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengembalikan
fungsi mulia tanah yaitu sebagai kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Kebijakan
Pemerintah berperan dalam mengakomodasi maksud mulia ini yakni reforma agraria.
Sebenaranya reforma agraria di Republik Indonesia sudah dicanangkan semenjak
periode orde baru, namun pada penerapan secara besar-besaran baru diterapkan pada
tahun 2013 melalu program Prona dan Program PTSL pada tahun 2017. Kebijakan
inilah yang dirasa oleh masyarakat sebagai titik balik reformasi agraria di Republik
Indonesia.
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang berbagai pokok Agraria
mengamanatkan hal penting yakni tentang terjaminnya kejelasan hukum terkait hak atas
tanah. Kepastian hukum ini sangat dibutuhkan guna keamanan saat individu telah
memiliki tanda bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah mampu terpenuhi, maka dari
itu saat kedepannya dilaksanakan aktivitas ekonomi terhadap sebidang tanah ini tanpa
terdapat ketakutan terjadinya kehilangan terhadap investasi yang telah diterbitkan. Oleh
karena itu negara harus menjamin kepastian hukum hak terhadap tanah dari sistem
pendataan tanah yang sistematis.
Ada cara yang dianggap paling efektif untuk memberikan kepastian hukum
terhadap penguasaan dan kepemilikan hak terhadap tanah yakni dengan pendaftaran
tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang gencar-
gencarnya untuk memperbaiki sistem manajemen pertanahan melalui database
pertanahan, database pertanahan itu akan dapat dicapai jika semua bagian tanah yang
berada pada wilayah Indonesia seluruhnya telah tercatat. Sebab itu kegiatan pendataan
tanah yang sistematis merupakan prioritas utama Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Presiden Republik Indonesia mematok semua
bagian wilayah Indonesia telah terpetakan seluruhnya ditahun 2025, kebijakan yang
diterapkan pemerintah yakni melalui kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
yang dilansir ditahun 2016 yang masih berjalan hingga saat ini.
Perselisihan yang berlangsung dalam penduduk belakangan ini sering dipicu oleh
masalah pertanahan, tidak lain tidak bukan adalah terkait hak-hak keperdataan
Sertipikasi Tanah Untuk Produksi Pertanian
Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024 1747
seseorang terhadap bidang tanah yang belum terpetakan. Masalah pertanahan akibat
belum terdaftarnya bidang tanah ini bukan hanya terjadi pada cakupan besar saja,
bahkan banyak permasalahan pertanahan terjadi pada lingkup keluarga kandung yang
masih memiliki hubungan darah diantara para pihaknya. Kondisi itulah yang
membuktikan pentingnya bidang tanah yang terdaftar melalui Sertipikat sebagi bukti
hukum yang sah terhadap kepemilikan dan penguasaan bidang tanah yang dimiliki.
Rendahnya laju proses pendataan tanah pada wilayah Indonesia merupakan satu poin
sebagai perhatian pemerintah pada kebijakan pendaftaran tanah, dalam menindaklanjuti
permasalahan tersebut, Pemerincah pada tahun 2016 mencanangkan program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disingkat PTSL dijalankan
melaui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
PTSL merupakan kebijakan pertama terkait pendaftaran tanah yang dilakukan
sesuai sistematis dan masif terhadap semua bagian tanah tergolong belum terpetakan di
wilayah Indonesia dengan cara mendekat, merapat dan menyeluruh. Oleh karena
kebijakannya dilaksanakan secara masif dan menyeluruh, pelaksanaan kebijakan ini
dilakukan pada satuan tingkat Desa atau Kelurahan. Melalui kebijakan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap tersebut diingkan penduduk mempunyai kepastian hukum
terhadap bidang tanah kepemilikannya.
Sertipikat sebagai dasar bukti terkuat pada hak dari tanah sebagai tanda
penguasaan dan kepemilikan. Pada kebijakan Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap,
pemerintah hanya membebankan biaya administrasi dan biaya turun pengukuran lapang
saja dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah.
Kondisi tersebut diharapkan masyarakat berperan aktif dalam kebijakan PTSL sehingga
keseluruhan bidang tanah pada wilayah Indonesia tercatat ditahun 2025.
Kebijakan PTSL ini dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional dalam rangka mencukupi keperluan dasar penduduk terkait
sandang, pangan, dan papan. Program PTSL pertama kali diatur oleh Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017
tertakit PTSL. Pada tahun pertamanya, PTSL berhasil melakukan pendataan tanah yang
pertama sebanyak 5,2 juta bidang di seluruh Indonesia. Berdasarkan keseluruhan jumlah
bisang tanah diperkirakan sebanyak 126 Juta yang berada di seluruh Indonesia, baru
sebanyak 51 juta bidang yang terdaftar, sisanya merupakan target objek kebijakan PTSL
ini.
PTSL merupakan wujud hadirnya pemerintah ketika berkontribusi pada ketetapan
hukum pada penguasaan dan kepemilikan bidang tanah yang dimiliki oleh penduduk
Indonesia. Melalui adanya Sertipikat Hak atas tanah, masyarakat diharapkan mampu
memanfaatkannya untuk kepentingan permodalan bagi individu maupun skala besar.
Sertipikat hak atas tanah yang dipeoleh masyarakat ini bisa digunakan untuk jaminan
bagi penambahan modal. Sehingga masyarakat yang sebelumnya memiliki masalah
akibat kurangnya modal dalam perekomian rumah tangganya, kondisi tersebut dapat
teratasi dengan hadirnya Sertipikat Hak atas tanah ini. Sertipikat hak atas tanah ini
mampu dijadikan jaminan bagi perbankan dalam memberikan pinjaman bagi
Yogi Gumilar, Prani Sastiono
1748 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024
masyarakat. Denganbertambahnya modal yang dimiliki, maka diharapkan kemungkan
pertumbuhan ekonomi pada skala rumah tangga dapat meningkat.
Berdasarkan riset dengan lokasi peninjauan pada Provinsi Jawa Tengah
memperlihatkan bahwa sertipikasi hak atas tanah tidak secara langsung berdampak
signifikan pada peningkatan produksi pertanian. Meningkatnya produksi pertanian
diperkirakan cenderung dipengaruhi perilaku petani dan teknologi usaha tani. Tujuan
utama dari sertipikasi lahan adalah sebagai kepastian hukum terhadap kepemilikan dan
penguasan bidang tanah yang dimiliki. Walaupun sertipikat hak atas tanah mampu
digunakan jaminan guna memperoleh bantuan modal dari bank, tetapi secara fakta jika
secara keseluruhan petani yang berada pada Provinsi Jawa Tengah merupakan petani
penggarap, sedangkan pemilik lahan berdomisili di luar kabupaten atau berada jauh dari
lokasi lahan pertanian tersebut. Yang mengabkibatkan, usaha dalam mempengaruhi
karakter petani akan cenderung lebih sukar (Agustin, Sinuraya, & Pasaribu, 2011).
Walaupun demikian, Sertipikasi hak atas tanah merupakan prosedur ketika
menangkal terlaksananya pengalih fungsian lahan. Proses tersebut dilaksanakan untuk
bidang tanah dengan lokasi di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Banyak kecemasan oleh berbagai pihak jika melalui sertipikasi hak atas tanah terhadap
lahan pertanian dapat memunculkan jalur untuk adanya kepentingan yang berujung pada
alih fungsi lahan pertanian ke usaha non-pertanian. Dengan adanya kepastian hukum
hak atas tanah dapat meningkatkan nilai ekonomis dari tanah tersebut, sehingga dapat
menekan laju peralihan tanah kepada pihak-pihak yang ingin mengalihfungsikan
lahannya menjadi non pertanian. meningkatnya produksi pertanian lebih dipengaruhi
oleh input, perilaku petani dan teknologi usaha tani (Agustin et al., 2011).
Aspek produksi seperti tanah diharapkan berperan memutuskan prosedur produksi
yang memberikan pengaruh pada efisiensi penyediaan sumber daya dan distribusi
pendapatan (Iqbal & Rachmah, 2018). Tanah memiliki peran dan fungsi yang cukup
strategis sehingga harus diatur dan dikelola penggunaannya, agar semaksimal mungkin
bermanfaat mendukung kesejahteraan rakyat (Jamaluddin, Nursadrina, Nasrullah,
Darwis, & Salam, 2021). Peningkatan produktivitas pertanian akan memacu
peningkatan hasil produksi pertanian sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia
(Dia, Dia, & Hamid, 2023). Data Sakernas BPS (2020) menunjukkan bahwa sektor
pertanian memberikan kontribusi sekitar 30.21% sebanyak 37,99% laki-laki dan 62,01%
perempuan.
Syahyuti, (2004) menyimpulkan bahwa pelaksanaan secara terbatas program
reformasi agraria, yakni dalam wilayah yang penduduk dan konflik terkait pertanahan
dengan golongan ringan, diutamakan wilayah pada luar pulau Jawa merupakan peluang
realistis untu dilakukan. Selain itu juga redistribusi lahan disuatu daerah dapat
beroperasi dengan cara efektif maupun efisien dengan dukungan aspek-aspek lainnya
yang terdiri dari infrasturktur, segala gambaran jenis bisnis yang akan dibuat oleh
masyarakat, teknologi yang masuk ke masyarakat, pasar yang mendukung serta
dukungan permodalan yang disediakan untuk usaha pertanian.
Sertipikasi Tanah Untuk Produksi Pertanian
Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024 1749
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu belum mampu menjelaskan perubahan
perilaku yang terjadi akibat adanya kebijakan yang dilakukan. Semua penelitian
mengacu pada output ataupun outcome dari kebijakan tersebut, padahal sebelum
mencapai output ataupun