How to cite:

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto (2024t) Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian, (06) 04, https://doi.org/10.36418/syntax-

idea.v3i6.1227

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

DAMPAK KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN

BERKELANJUTAN (LP2B) TERHADAP SEKTOR PERTANIAN

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [email protected], [email protected]

Abstrak

Sektor pertanian Indonesia, yang merupakan sumber pangan mengalami ancaman yang

diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas sektor lain.

Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah penerapan kebijakan perlindungan

lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

(LP2B) terhadap sektor pertanian, apakah berpengaruh terhadap pengurangan alih

fungsi lahan pertanian atau tidak, yang digambarkan dengan persentase luas lahan

sawah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara analisis data panel.

Data penelitian ini terdiri dari 34 provinsi di seluruh Indonesia selama periode 2000-

2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B berpengaruh positif

terhadap persentase luas lahan sawah. Faktor lain yang mempengaruhi luas lahan sawah

adalah kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor

real estate. Pembangunan pemukiman dan perumahan yang ditunjukkan dengan PDRB

ADHB sektor real estate masih menjadi ancaman besar bagi pengurangan lahan

pertanian saat ini.

Kata kunci: Alih fungsi lahan, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sektor

pertanian

Abstract

Indonesia's agricultural sector, which is a source of food, is experiencing threats

caused by land use change for various needs and activities of other sectors. One of the

efforts to overcome this is the implementation of sustainable food agricultural land

protection (LP2B) policies. This study aims to analyze the impact of sustainable food

agricultural land protection (LP2B) policies on the agricultural sector, whether it

affects the reduction of agricultural land conversion or not, which is illustrated by the

percentage of rice field area. This research uses quantitative methods by means of

panel data analysis. This research data consists of 34 provinces throughout Indonesia

during the period 2000-2019. The results of this study show that LP2B policy has a

positive effect on the percentage of rice field area. Other factors that affect the area of

paddy fields are population density, GDP ADHB agricultural sector, and GDP ADHB

real estate sector. Residential and housing development as indicated by the GDP of

ADHB real estate sector is still a major threat to the reduction of agricultural land

today.

JOURNAL SYNTAX IDEA

p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 04, April 2024

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto

1772 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024

Keywords: Sustainable food agricultural land (LP2B); land conversion; agricultural

sector

PENDAHULUAN

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya menjadi bagian dari

hak asasi manusia (Hadi, Rusli, & Alexandri, 2019). Oleh karenanya, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas pangan, sebab hal ini

merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemenuhan hak asasi ini harus dilakukan bersama-sama oleh negara dan masyarakat

(Wardhana, Afifah, & Fikri, 2022).

Fokus terkait pangan nasional menjadi perhatian besar. Hingga saat ini, masalah

pangan merupakan salah satu masalah yang belum terpecahkan, bahkan masuk dalam

“Tiga Masalah Dasar Negara” pada poin kedua, yaitu yaitu kelemahan sendi

perekonomian bangsa, salah satunya adalah ketergantungan pasokan pangan yang

bergantung pada impor. Oleh karena itu, topik pangan menjadi salah satu poin dalam 5

prioritas nasional RKP 2020 yaitu poin ke-4 yang menyaratkan peningkatan nilai

tambah ekonomi pertanian, industri, dan jasa manufaktur (Rasman, Theresia, & Aginda,

2023).

Pentingnya kebutuhan pangan sangatlah berkaitan erat dengan ketersediaan lahan.

Di Indonesia, lahan yang tersedia untuk pangan adalah lahan pertanian karena pangan

sering disamakan dengan beras sebagai makanan pokok yang paling utama. Indonesia

memiliki luas 190,923 juta hektar dan tanah ini digunakan untuk berbagai keperluan.

Gambar 1.Penggunaan Lahan di Indonesia

Sumber: (kebumenkab.bps.go.id, 2022). (diolah).

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, 49% dari total lahan Indonesia, atau

92,2 juta hektar, digunakan untuk pertanian dan tujuan lainnya. Lahan tersebut

digunakan untuk sawah, lahan kering, perkebunan dan lahan non pertanian. Hanya 4%

dari luas lahan yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan (Gambar 1).

Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2015-2045, jumlah

penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318,96 juta jiwa pada tahun 2045, yaitu

24,80% (63,37 juta jiwa) dibandingkan tahun 2015 (Djarot & Mega Novetriskha Putri

ST, 2020). Meningkatnya populasi penduduk secara tajam dalam beberapa tahun

Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Terhadap Sektor Pertanian

Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024 1773

belakangan ini turut membawa dampak yang besar pada berbagai hal termasuk

ketersediaan akan kebutuhan primer manusia; sandang, pangan, dan papan (Jamaludin,

2016; Riniwati, 2016).

Pertambahan penduduk meningkatkan kebutuhan akan perumahan. RT/RW di

beberapa daerah di Indonesia menunjukkan data rencana kebutuhan perumahan dan

permukiman terus meningkat (Makarauw, 2012). Sebagian besar rencana pembangunan

perumahan berada di lahan pertanian, baik beririgasi maupun tidak (Isa, 2006; Yusuf,

Sahudi, & Muhandy, 2021). Hal ini jelas menghadapkan kita pada sebuah ancaman,

yaitu luas lahan pertanian yang terus menyusut karena lahan pertanian produktif

dialihfungsikan secara besar-besaran untuk penggunaan non pertanian, dalam hal ini

perumahan.

Gambar 2.Luas Lahan Baku Sawah (hektar)

Sumber : (Statistik, 2019) (diolah).

Lahan merupakan salah satu faktor kunci dalam pencapaian target produksi

(Hafif, 2016). Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN secara khusus mengatur penetapan

luas baku lahan sawah, khusus untuk lahan padi sawah. Sejak tahun 2017, standar

perhitungan luas sawah dilakukan dalam dua tahap, yaitu menggunakan citra satelit

beresolusi sangat tinggi dan revalidasi in situ. Pada tahun 2018, dilaksanakan dua tahap

di 16 provinsi dengan sentra produksi padi seluas 87 persen dari total luas sawah di

Indonesia.

Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 399/KEP-23.3/X/2018, tanggal 8

Oktober 2018, tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018

menetapkan luas lahan baku sawah nasional 7.105.145 hektar atau berkurang 645.854

hektar dari luas lahan 2013 di angka 7.750.999 hektar. Menurut data terbaru, yaitu

berdasarkan SK Menteri ATRBPN 686-SK_PG-03_03-XII-2019 tentang Luas Baku

Lahan Sawah pada 8 Januari 2020, luas baku lahan sawah mengalami kenaikan, yaitu

menjadi 7.463.948 ha (Gambar 2). Dari jumlah tersebut, 3 (tiga) provinsi dengan luas

sawah baku terluas adalah Jawa Timur dengan luas 1,29 juta hektar, disusul Jawa

Tengah dengan luas 980.618 hektar dan Jawa Barat di urutan ketiga, yaitu 930.334

hektar.

Pemerintah berupaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan

non pertanian, salah satunya dengan menerapkan kebijakan lahan pertanian (Ikhwanto,

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto

1774 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024

2019). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan peraturan pendukung

lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi

Lahan Sawah. Selain itu, kebijakan pusat yang penting ini juga didukung oleh

pemerintah daerah yaitu peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota. Namun, fenomena alih fungsi lahan dan penyusutan sawah terus

berlanjut meski didukung kebijakan dari pusat hingga daerah.

Pemerintah daerah diamanatkan untuk menerapkan kebijakan LP2B dengan

menetapkan lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan terdiri atas

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LCP2B), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B

selanjutnya akan menjadi bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Sedangkan LP2B dan LCP2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Rinci. Selain

menetapkan luas sawah baku sebagai bentuk perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan, kebijakan LP2B juga mendukung poin-poin lain yang mendukung, antara

lain insentif, teknis pengadaan lahan pengganti, dan aspek lain yang mendukung tujuan

dari kebijakan ini.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Tahun 2020-2024 menargetkan untuk dapat menetapkan lahan baku sawah

yang ditetapkan sebaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 100%

pada tahun 2024. Selaras dengan RPJMN, Kementerian Pertanian sebagai salah satu

kementerian/lembaga yang membidangi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam

rencana strategisnya juga menargetkan persentase lahan baku sawah yang ditetapkan

sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan sasaran mencapai 100% pada

tahun 2024. Secara lengkap, rencana, target, alokasi dana terkait program perlindungan

lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Kementerian Pertanian dapat dilihat pada

Tabel 1

Tabel 1. Rencana Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pertanian

Program/

Kegiatan

Sasaran Program

(Outcome)/Sasaran Kegiatan

(Output)/Indikator

Baseline

Lokasi

Target (%)

2020

2021

2022

2023

2024

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Pusat

Tersedianya lahan pertanian

tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan

secara berkelanjutan

Persentase lahan baku

sawah yang ditetapkan

sebagai Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan

(LP2B)

100

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Dapat kita lihat pada Tabel 1, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang

dibuatkan program/kegiatan tersendiri menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan

target penting yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional. Program kerja beserta

indikatornya ini mengukur rata-rata lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan

pertanian pangan berkelanjutan serta mengidentifikasi pergeseran penggunaan lahan

Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Terhadap Sektor Pertanian

Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024 1775

pertanian untuk kepentingan selain pertanian (alih fungsi lahan). Hingga tahun 2022,

persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) tercapai 63.99%. (Kementerian Pertanian, 2022) dalam (Bawuna,

2022). Jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis, capaian ini belum

optimal karena untuk tahun 2022, target yang telah ditetapkan adalah sebesar 80%.

Perlu usaha lebih keras lagi dari berbagai stakeholder untuk dapat mewujudkan tujuan

dari kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini.

Elaborasi latar belakang di atas menjelaskan bagaimana pentingnya sektor

pertanian dan alih fungsi lahan pertanian terjadi. Berbagai kebijakan yang sudah disusun

dan diterapkan seharusnya dapat menjadi alat mencapai tujuan, yaitu mencegah alih

fungsi lahan dan menyelamatkan sektor pertanian. Pada penelitian ini kita akan melihat

apakah kebijakan itu memberi efek positif terhadap sektor pertanian. Untuk itu,

kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menjadi penting

untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan yang dicita-citakan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun empiris, interaksi antara

kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), alih fungsi lahan,

dan sektor pertanian merupakan pembahasan penting. Penulis menggunakan data dari

sektor pertanian, yaitu persentase luas lahan sawah sebagai variabel dependen.

Sedangkan dummy antara provinsi yang sudah dan belum memiliki menetapkan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada peraturan daerahnya

(perda), baik perda RTRW atau perda khusus LP2B digunakan penulis sebagai variabel

independen. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa data sebagai variabel

kontrol, antara lain kepadatan penduduk, PDRB sektor pertanian, dan PDRB sektor real

estate.

Dari hal yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini akan menggunakan model

sebagai berikut:

PERSENTASE_LUAS_SAWAH

=β

+β

KEBIJAKAN

+β

KEPADATAN_P

ENDUDUK

+β

PDRB_PERTANIAN

+ β

PDRB_REALESTATE

+ µ

dimana:

• Persentase_Luas_Sawah adalah luas lahan sawah pada setiap provinsi dibagi dengan

luas wilayah provinsi tersebut, kemudian dipersentasekan.KEBIJAKAN adalah

variabel dummy antara provinsi yang sudah dan belum memiliki menetapkan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada peraturan

daerahnya (perda), baik perda RTRW atau perda khusus LP2B.

• Kepadatan_Penduduk adalah variabel jumlah penduduk pada setiap provinsi dibagi

dengan luas wilayah provinsi tersebut..

• PDRB_Pertanian adalah nilai PDRB ADHB sektor pertanian pada setiap provinsi.

• PDRB_Realestate adalah nilai PDRB ADHB sektor real estate pada setiap provinsi.

Dari beberapa persamaan di atas, dengan merujuk pada variabel dependen dan

variabel independen dan beberapa penelitian sebelumnya ditentukan hipotesa dalam

penelitian ini, antara lain:

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto

1776 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024

Tabel 2. Sumber Data dan Hipotesa Penelitian

Variabel

Data

Sumber

Unit

Hipotesis

Persentase

luas lahan

sawah (luas

lahan

sawah/luas

wilayah

provinsi)

Sekunder,

Kuantitatif

Badan Pusat

Statistik (BPS);

Kementerian

Pertanian

(%)

Variabel

dependen

Kepadatan

penduduk

Sekunder,

Kuantitatif

Badan Pusat

Statistik (BPS)

Jiwa/km

Hubungan

negatif (-)

PDRB ADHB

sektor

pertanian

Sekunder,

Kuantitatif

Badan Pusat

Statistik (BPS)

Miliar

Hubungan

positif (+)

PDRB ADHB

sektor real

estate

Sekunder,

Kuantitatif

Badan Pusat

Statistik (BPS)

Miliar

Hubungan

negatif (-)

Kebijakan

Perlindungan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

(LP2B)

Dummy

Dummy antara

provinsi yang

sudah dan belum

memiliki

menetapkan

perlindungan

lahan pertanian

pangan

berkelanjutan

(LP2B) pada

peraturan

daerahnya

(perda), baik

perda RTRW

atau perda

khusus LP2B.

- Provinsi dan tahun

ditetapkannya

LP2B dalam perda

RTRW/LP2B = 1

- Provinsi dan tahun

belum

ditetapkannya

LP2B dalam perda

RTRW/LP2B = 0

Hubungan

positif (+)

Sumber: Penulis, 2022.

Dalam penelitian ini menggunakan cara analisis data panel, yaitu data yang

mempunyai jumlah cross section dan time series (Fama & French, 2020). Data

penelitian ini terdiri dari 34 provinsi di seluruh Indonesia selama periode 2000-2019.

Data penelitian ini merupakan unbalanced data panel dengan total unit observasi

sebanyak 640, karena tidak semua variabel tersedia selama periode penelitian.

Terdapat beberapa pilihan pendekatan pengujian dengan panel data, yaitu metode

Ordinary Least Square (OLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model

(REM). Pengujian model luas lahan sawah dengan cara uji chow, uji hausman, uji

langrage multiplie (LM), uji pelanggaran asumsi (uji multikolinearitas, uji

heteroskedastisitas, uji normalitas), dan uji hipotesis (uji statistik z, uji Rn-squared

stat.).

Penggunaan model dalam penelitian ini dilakukan pengujian baik uji chow, uji

hausman, dan uji langrage multiple (LM) dan mengarah pada model FEM. Sedangkan

Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Terhadap Sektor Pertanian

Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024 1777

hasil pengujian asumsi model menunjukkan bahwa asumsi normalitas dan

heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sedangkan multikolineritas terpenuhi. Pelanggaran

asumsi normalitas dan heteroskedastisitas dapat diatasi dengan regresi Robust.

Selanjutnya estimasi parameter menggunakan analisis regresi Robust.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini, baik dengan pengujian secara parsial maupun simultan,

variabel kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, kepadatan penduduk,

PDRB sektor pertanian, dan PDRB sektor real estate berpengaruh signifikan terhadap

persentase luas sawah. Nilai koefisien determinasi pada persamaan ini sebesar 0,082.

Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel independen terhadap kenaikan/penurunan

persentase luas sawah sebesar 8,2 persen.

Pengaruh Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) terhadap Persentase Luas Sawah

Pertanian adalah salah satu sektor pendorong ekonomi di Indonesia. Indonesia

pernah mencapai swasembada pangan dan membantu negara-negara lain yang

kekurangan pangan. Sektor pertanian sangat berkaitan erat dengan lahan sawah.

Pertumbuhan penduduk yang pesat mengancam lahan sawah yang dimiliki Indonesia.

Beberapa ancaman yang mengganggu jumlah luas lahan sawah di Indonesia antara lain

alih fungsi lahan, degradasi/pelandaian provitas, perubahan iklim, dan fragmentasi.

Sumber: Ditjen PSP Kementan, 2015.

Gambar 3.Perkiraan Luas Lahan Sawah 2015-2045

Dari Gambar 3 kita dapat melihat bahwa dengan berbagai faktor yang

mengancamnya, hingga tahun 2045, luas lahan sawah diprediksi akan terus menurun.

Kondisi dan ancaman terhadap lahan pertanian tersebut menginisiasi pemerintah untuk

membuat kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian, yaitu UU Nomor 41 Tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pertanian (LP2B).

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan pertanian (LP2B) memiliki

hubungan yang erat dengan luas sawah dalam upaya memastikan keberlanjutan

produksi pangan dan pertanian. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi

lahan pertanian dari konversi menjadi penggunaan non-pertanian, seperti pemukiman

atau industri, serta melindungi kualitas dan produktivitas lahan pertanian.

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto

1778 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024

Penerapan kebijakan LP2B berperan penting dalam menjaga luas sawah yang ada.

Luas sawah yang memadai merupakan aset penting dalam memastikan kecukupan

pasokan pangan bagi populasi. Dengan adanya perlindungan lahan pertanian, sawah-

sawah yang produktif dapat tetap terjaga dan tidak dikonversi menjadi penggunaan non-

pertanian yang tidak mendukung produksi pangan.

Kebijakan LP2B juga dapat mencegah kerugian luas sawah akibat alih fungsi

lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian dapat mengurangi

luas lahan pertanian yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi

pangan, mengingat sawah memiliki peran penting dalam budidaya tanaman pangan,

salah satunya padi. Dengan melindungi lahan pertanian, pemerintah dapat

meminimalkan kerugian luas sawah akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Kebijakan LP2B yang sudah berlaku sejak tahun 2009 mengamanatkan

pemerintah daerah untuk membuat kebijakan turunan berupa peraturan daerah yang

mengatur perlindungan lahan pertanian pangan pertanian (LP2B), termasuk penetapan

lahannya. Namun hingga saat ini belum seluruh provinsi dan kabupaten/kota

menetapkan LP2B pada perda, baik perda RTRW maupun perda khusus LP2B.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian

Pertanian tahun 2013, sekitar 5,04 juta ha lahan sawah masih rawan untuk

dialihfungsikan akibat tidak ditetapkannya LP2B. data tersebut dapat dilihat pada Tabel

3 berikut.

Tabel 3. Potensi Alih Fungsi Lahan Sawah Akibat LP2B Tidak Ditetapkan dalam

RTRW Kabupaten/Kota

Uraian

Jumlah

Perda

RTRW

Luas LP2B

dalam RTRW

(ha)

Luas Sawah

2012 (ha)

Sawah yang

Rawan/Potensi Alih

Fungsi Lahan (ha)

Perda RTRW yang

harus ditetapkan

491

8.132.642

Perda RTRW yang

telah ditetapkan

310

3.089.872

6.159.905

-3.070.033

a. Perda RTRW

yang

menetapkan

LP2B

107

3.089.872

3.112.580

-22.708

b. Perda RTRW

yang tidak

menetapkan

LP2B

203

3.047.325

-3.047.325

Perda RTRW yang

belum ditetapkan

181

1.972.737

-1.972.737

Total sawah yang rawan alih fungsi lahan akibat tidak

ditetapkan dalam RTRW

-5.042.770

Sumber: Ditjen PSP Kementan, 2013.

Saat ini, penetapan LP2B dalam perda, baik perda RTRW maupun perda LP2B

sudah semakin berkembang. Berikut adalah dukungan provinsi dan kabupaten/kota

terhadap penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

(LP2B) berdasarkan data Kementerian Pertanian.

Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Terhadap Sektor Pertanian

Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024 1779

Tabel 4. Perkembangan Penetapan LP2B dalam Perda RTRW

Provinsi/Kabupaten/Kota

Total Provinsi/

Kabupaten/Kota

Sudah

Menetapkan

Luas

KP2B/LP2B

Belum

Menetapkan

Luas

KP2B/LP2B

Sudah Memiliki

Data Spasial

Luas

KP2B/LP2B

yang Melekat

pada Perda

RTRW

Provinsi

Kabupaten/Kota

514

253

249

Sumber: http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/, diakses pada 12 April 2023.

Tabel 5. Perkembangan Perda PLP2B dalam PLP2B Provinsi/Kabupaten/Kota

Total Provinsi/

Kabupaten/Kota

Sudah Menetapkan

Luas LP2B

Sudah Memiliki Data

Spasial LP2B yang

Melekat pada Perda

PLP2B

Provinsi

Kabupaten/Kota

514

112

Sumber: http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/, diakses pada 12 April 2023.

Tabel 6. Perkembangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Terkait LP2B

Total Provinsi/

Kabupaten/Kota

Memiliki

Peraturan

Terkait PLP2B

Sudah Memiliki Data

Spasial LP2B yang Melekat

pada Pergub/Perbup/

Perwali

Provinsi

Kabupaten/Kota

514

Sumber: http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/, diakses pada 12 April 2023.

Dari data yang ditampilkan, belum banyak provinsi dan kabupaten/kota yang

sudah memiliki Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait LP2B. Namun, sebagian

besar daerah sudah menerapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW. Untuk saat ini, dukungan berupa penetapan

luas lahan LP2B dalam RTRW sudah cukup membantu mengurangi alih fungsi lahan

sawah dan membantu usaha peningkatan luas lahan sawah.

SK Menteri ATRBPN 686-SK_PG-03_03-II-2019 tentang Luas Baku Lahan

Sawah pada 8 Januari 2020, luas baku lahan sawah mengalami kenaikan, yaitu menjadi

7.463.948 ha dengan rincian dalam Tabel 4.9 di berikut.

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto

1780 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024

Tabel 7. Luas Baku Lahan Sawah Tahun 2019

Pulau

Jenis Sawah

Total (ha)

Irigasi

Tadah hujan

Lebak

Pasang Surut

Sumatera

513.817

526.012

275.472

439.623

1.754.923

Jawa

2.110.950

1.162.569

12.198

188.093

3.473.810

Kalimantan

10.856

215.171

193.172

304.734

723.932

Sulawesi

365.043

537.567

35.065

35.672

973.347

Bali-NTB-NTT

180.074

271.503

1.006

7.842

461.055

Maluku

10.309

21.225

291

31.826

Papua

2.167

13.202

25.564

4.122

45.055

Total

3.193.845

2.747.249

542.477

980.377

7.463.948

Sumber: Kementerian ATR/BPN

Progres terkait luas sawah dari implementasi kebijakan LP2B yang dijelaskan di

atas beserta pertambahan luas baku lahan sawah yang sudah ditetapkan Kementerian

ATR/BPN sejalan dengan hasil penelitian ini. Berdasarkan hasil uji z, penerapan

kebijakan LP2B berpengaruh signifikan terhadap persentase luas sawah. Koefisien

regresi penerapan kebijakan LP2B bertanda positif, yang menunjukkan bahwa setelah

penerapan kebijakan tersebut persentase luas lahan sawah meningkat sebesar 0,0037%.

Walaupun berpengaruh positif, perlu diakui bahwa progres ini sangat kecil, yaitu jika

dibandingkan dengan rata-rata persentase luas sawah yang tersebar di 34 provinsi di

Indonesia, yaitu sebesar 6,83%.

Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Persentase Luas Sawah

Jumlah dan kepadatan penduduk dan lahan memiliki kaitan yang erat, terutama

lahan pertanian. Seperti yang dikemukakan teori Malthus, penambahan jumlah

penduduk akan menyebabkan malapetaka dimana manusia dapat mengalami

kekurangan pangan karena hilangnya lahan pertanian untuk memproduksi pangan

tersebut.

Berdasarkan data BPS tahun 2020, lanjut pertumbuhan penduduk Indonesia

adalah sebesar 1.33% per tahun atau bertambah 3,5 juta jiwa per tahun. Hal ini tentunya

meningkatkan kebutuhan pangan dan lahan. Pertambahan penduduk yang dilihat

melalui kepadatan (jiwa/km

) bisa jadi menjadi faktor langsung berkurangnya lahan

pertanian akibat alih fungsi lahan.

Dalam penelitian ini, kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap

persentase luas sawah. Namun, koefisien bertanda positif sebesar 0,00027 satuan. Hal

ini dapat dibilang anomali dengan teori yang ada. Namun, hal ini menunjukkan adanya

faktor lain (selain jumlah penduduk) yang pengaruhnya semakin besar terhadap

pertambahan luas lahan pertanian.

Salah satu faktornya yaitu persiapan pemerintah terkait pertambahan jumlah dan

kepadatan penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin besar kebutuhan akan

pangan. Selama ini, melalui BPS, Indonesia melakukan proyeksi jumlah penduduk.

Hasilnya, populasi sudah diekspektasikan naik, maka pemerintah semakin

mempersiapkan lahan untuk kebutuhan pangan atau peningkatan luas sawah untuk

memenuhi kebutuhan makanan yang meningkat. Dalam upaya untuk menghasilkan

lebih banyak pangan, pemerintah dan masyarakat cenderung mengalihkan lahan-lahan

pertanian yang ada menjadi sawah-sawah baru atau memperluas area yang sudah ada.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan terkait alih fungsi lahan

Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Terhadap Sektor Pertanian

Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024 1781

pertanian. Sebagai hasilnya, luas sawah dapat bertambah seiring dengan pertumbuhan

jumlah dan kepadatan penduduk.

Tabel 8. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Sawah Nasional

Tahun 2019 - 2035

No.

Uraian

Satuan

Tahun

2019

2020

2025

2030

2035

Jumlah

Penduduk

Jiwa

267.120.548

270.569.898

289.302.772

309.942.222

332.770.633

Kebutuhan

Lahan Sawah

6.010.750

6.088.367

6.509.894

6.974.323

7.488.009

II.

Ketersediaan

Lahan

7.463.948

7.376.311

6.953.320

6.554.585

6.178.715

III.

Surplus/Defisit

Lahan

1.453.198

1.287.944

443.425

-419.739

-1.309.294

Sumber: Kementerian Pertanian, 2015.

Tabel 8 adalah tabel yang menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan lahan sawah

yang salah satu faktornya adalah jumlah penduduk. Tabel tersebut berisi kondisi

eksisting dan proyeksi antara kebutuhan, ketersediaan dan defisit/surplus lahan sawah

nasional. Analisis yang berisi hubungan antara jumlah penduduk dan kebutuhan lahan

ini dapat meningkatkan awareness pemerintah terkait defisit lahan sawah. Responnya,

pemerintah akan membuat kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan lahan ini, baik

perlindungan maupun penambahan lahan pertanian, misalnya kebijakan LP2B atau

program pencetakan sawah. Tidak hanya terkait luas sawah dan kebutuhan pangan, hal

ini juga penting untuk menjaga inflasi dan kestabilan makroekonomi. Oleh karena itu,

semakin bertambah jumlah penduduk, maka usaha pemenuhan kebutuhan pangan juga

akan diseimbangkan dengan menambah lahan pertanian.

Pengaruh PDRB ADHB Sektor Pertanian terhadap Persentase Luas Sawah

Pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian yang tercermin dalam Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator penting untuk mengukur kinerja

ekonomi suatu wilayah, terutama bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya

bergantung pada sektor pertanian. PDRB sektor pertanian yang tinggi dapat memiliki

pengaruh signifikan terhadap persentase luas sawah di suatu daerah.

Ketika PDRB ADHB sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang positif,

maka ini dapat menunjukkan adanya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

Hasil pertanian yang lebih baik dapat mendorong petani untuk lebih mengembangkan

lahan pertanian mereka, termasuk membuka lahan baru sebagai sawah tambahan.

Dengan demikian, persentase luas sawah dapat meningkat sebagai akibat dari

peningkatan investasi dan intensifikasi pertanian dalam upaya untuk memenuhi

permintaan pangan yang semakin meningkat.

Selanjutnya, pertumbuhan PDRB ADHB sektor pertanian juga dapat berdampak

pada peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern. Dengan adanya

kemajuan teknologi, seperti sistem irigasi yang lebih efisien, varietas tanaman unggul,

dan penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, produktivitas pertanian dapat

meningkat secara signifikan. Hasil dari penggunaan teknologi tersebut akan

memberikan insentif kepada petani untuk mengalokasikan lebih banyak lahan sebagai

sawah, mengingat potensi hasil yang lebih besar dan keuntungan yang lebih tinggi.

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto

1782 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024

Pertumbuhan PDRB ADHB sektor pertanian juga dapat mempengaruhi kebijakan

pemerintah terkait sektor pertanian dan distribusi sumber daya. Peningkatan PDRB dari

sektor pertanian dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah tentang potensi

sektor ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat

kemiskinan. Sebagai hasilnya, pemerintah mungkin akan lebih cenderung untuk

memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih besar untuk sektor pertanian,

termasuk investasi dalam pembangunan infrastruktur pertanian dan program bantuan

bagi petani. Hal ini dapat mendorong lebih banyak petani untuk menambah luas lahan

sawah mereka atau meningkatkan kualitas dan produktivitas sawah yang ada.

Pada penelitian ini, pertumbuhan PDRB ADHB sektor pertanian memiliki

pengaruh positif yang signifikan terhadap persentase luas sawah. Berdasarkan hasil

penelitian, koefisien regresi PDRB ADHB sektor pertanian bernilai 8,41 satuan. Pada

saat PDRB ADHB sektor pertanian meningkat 1 satuan, maka persentase luas lahan

sawah juga akan meningkat sebesar 8,41%. Peningkatan produksi dan produktivitas

pertanian, akses terhadap teknologi pertanian modern, serta dukungan kebijakan dan

anggaran pemerintah yang lebih besar untuk sektor pertanian, dapat menjadi faktor-

faktor penting yang mendorong pertumbuhan luas lahan sawah dalam upaya untuk

memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Pengaruh PDRB ADHB Sektor Real Estate terhadap Persentase Luas Sawah

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator penting

dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB ADHB (Atas Dasar Harga

Berlaku) sektor real estate menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor

real estate dalam suatu wilayah. Pengaruh PDRB ADHB sektor real estate terhadap

pengurangan luas sawah dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama, sektor real estate yang berkembang pesat dapat berdampak pada

pengurangan luas sawah. Dalam proses pengembangan proyek perumahan, perkantoran,

atau pusat perbelanjaan, sering kali lahan-lahan pertanian atau sawah harus dikorbankan

untuk memberikan tempat bagi bangunan komersial atau hunian. Hal ini mengakibatkan

berkurangnya luas lahan pertanian yang dapat digunakan untuk produksi pangan, serta

berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

Kedua, dengan berkembangnya sektor real estate, terjadi perubahan tata guna

lahan yang berdampak pada perubahan pola pertanian. Luas sawah yang berkurang

dapat mengarah pada pengalihan petani dari pertanian menjadi tenaga kerja sektor non-

pertanian, terutama sektor real estate. Dalam jangka panjang, ini dapat mengakibatkan

penurunan produksi pertanian.

Sejalan dengan penjelasan di atas, berdasarkan hasil penelitian, diperoleh

kesimpulan bahwa PDRB ADHB sektor real estate berpengaruh signifikan terhadap

luas sawah. Koefisien regresi PDRB ADHB sektor real estate bertanda negatif.

Semakin tinggi PDRB ADHB sektor real estate, maka luas sawah akan semakin

menurun. Pada saat PDRB ADHB sektor real estate meningkat 1 satuan, maka

persentase luas lahan sawah akan menurun sebesar 4,21 satuan.

Dalam menghadapi pengaruh PDRB ADHB sektor real estate terhadap

pengurangan luas sawah, perlu ada kebijakan yang berimbang antara pengembangan

sektor ekonomi dengan perlindungan lahan pertanian dan. Perencanaan pembangunan

yang baik, pengaturan tata ruang yang efektif, serta penggunaan teknologi yang ramah

Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Terhadap Sektor Pertanian

Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024 1783

lingkungan dapat membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor real

estate dan keberlanjutan pertanian.

KESIMPULAN

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sejauh ini

efektif penerapannya terhadap sektor pertanian dan alih fungsi lahan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kebijakan berpengaruh positif terhadap luas sawah. Dukungan

berupa penetapan luas lahan LP2B dalam RTRW sudah cukup membantu mengurangi

alih fungsi lahan sawah dan membantu usaha peningkatan luas lahan sawah. Namun,

pengaruh positif ini dapat dibilang sangatlah kecil nilainya, yaitu hanya 0,004%

dibanding dengan rata-rata luas sawah di seluruh provinsi Indonesia yang sebesar

6,83%.

Pada objek penelitian luas lahan sawah, variabel kebijakan, kepadatan penduduk,

PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate berpengaruh

signifikan terhadap persentase luas sawah. Dari hasil penelitian, pembangunan

pemukiman dan perumahan yang ditunjukkan dengan PDRB ADHB sektor real estate

masih menjadi ancaman besar bagi pengurangan lahan pertanian saat ini.

BIBLIOGRAFI

Bawuna, Stefani Windiyanti. (2022). Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lex

Crimen, 11(3).

Djarot, Ira Nurhayari, & Mega Novetriskha Putri St, M. T. (2020). Foresight: Teknologi

Kebencanaan Indonesia 2045. Pt Kanisius.

Fama, Eugene F., & French, Kenneth R. (2020). Comparing Cross-Section And Time-

Series Factor Models. The Review Of Financial Studies, 33(5), 1891–1926.

Hadi, Ahmad, Rusli, Budiman, & Alexandri, Mohammad Benny. (2019). Dampak

Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan

Indonesia. Responsive, 2(4), 173–181.

Hafif, Bariot. (2016). Optimasi Potensi Lahan Kering Untuk Pencapaian Target

Peningkatan Produksi Padi Satu Juta Ton Di Provinsi Lampung. Jurnal Litbang

Pertanian, 35(2), 81–88.

Ikhwanto, Agus. (2019). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian.

Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 3(1), 60–73.

Isa, Iwan. (2006). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Prosiding

Seminar Multifungsi Dan Revitalisasi Pertanian. Badan Litbang Departemen

Pertanian. Ministry Of Agriculture, Forestry And Fisheries Japan Dan Asean

Secretariat. Jakarta.

Jamaludin, Adon Nasrullah. (2016). Sosiologi Pembangunan. Pustaka Setia.

Kebumenkab.Bps.Go.Id. (2022). Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen (Jiwa), 2020-

2022. Retrieved From Https://Kebumenkab.Bps.Go.Id/Indicator/12/51/1/Jumlah-

Penduduk-Kabupaten-Kebumen.Html

Makarauw, Vicky. (2012). Penduduk, Perumahan Pemukiman Perkotaan Dan

Pendekatan Kebijakan. Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur, 3(1).

Rasman, Alsafana, Theresia, Eliza Sinta, & Aginda, M. Fadel. (2023). Analisis

Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia.

Holistic: Journal Of Tropical Agriculture Sciences, 1(1).

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto

1784 Syntax Idea, Vol. 6, No. 04, April 2024

Riniwati, Harsuko. (2016). Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama Dan

Pengembangan Sdm. Universitas Brawijaya Press.

Statistik, Badan Pusat. (2019). Statistik Kakao Indonesia 2019 [Internet].[Diunduh 2021

Oktober 07]. Tersedia Pada: Https://Www. Bps. Go. Id/Publication/202

0/12/02/2ac5a729f43e5f6b666e482d/St Atistik-Kakao-Indonesia-2019. Html.

Wardhana, Tri Aji Nur Dewa Kusuma, Afifah, Wiwik, & Fikri, Sultoni. (2022). Peran

Negara Dalam Menjamin Hak Bebas Dari Kelaparan. Iblam Law Review, 2(2),

98–107.

Yusuf, Muhammad, Sahudi, Sahudi, & Muhandy, Rachmad Surya. (2021).

Komersialisasi Lahan Pertanian Di Koya Barat Dan Koya Timur, Kota Jayapura.

Jurnal Agrisep: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 157–

178.

Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto (2024)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under: