How to cite:

Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata (tahun

terbit) Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) atas Penarikan Paksa Kendaraan, (06) 04,

https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [email protected], [email protected],

[email protected] [email protected]

Kehadiran leasing sebagai alternatif pendanaan kendaraan bermotor telah

aman dan kepastian hukum terhadap kendaraan yang dibiayai. Peraturan-peraturan

seperti Peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan RI

Nomor 130/PMK 010/2012 telah diterbitkan untuk melindungi konsumen dalam skema

leasing. Namun, penarikan paksa oleh debt collector masih menjadi permasalahan serius

yang memerlukan penanganan yang tepat. Pengaturan hukum yang jelas terkait jaminan

fidusia dan tindakan debt collector diperlukan untuk menghindari pelanggaran hukum

dan memastikan perlindungan hak konsumen. Leasing perlu memastikan bahwa

prosedur penarikan paksa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terjadi

sengketa, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang sesuai. Kesimpulannya,

perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam skema leasing kendaraan

Kendaraan bermotor bukan lagi menjadi kebutuhan tersier, melainkan sudah

membeli barang secara diangsur , beragam kemudahan yang ditempuh tergantung pada

pilihan yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi suatu perusahaan yang

implementasinya dipengaruhi oleh pemahaman dan posisi tawar pelanggan.

Ada empat pihak yang berperan dalam skema leasing, yaitu lessor sebagai leasing

yang menyediakan jasa pendanaan, lessee yaitu individu atau perusahaan yang

menggunakan jasa leasing baik secara hak opsi maupun tanpa hak opsi, supplier seperti

dealer dimana pihak yang menyediakan unit, bank atau kreditor, bank tidak ikut serta

dalam kontrak leasing, bank yang menyediakan dana kepada lessor untuk mendanai

kebutuhan lessee, pendanaan lessor yang sumber dana dari kredit bank (Luthfi, Zakiah,

& Korneliya, 2022).

122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 Tanggal 7 Februari

1974, leasing adalah kegiataan pendanaan yang menyediakan barang dan dana dalam

waktu yang telah ditentukan yang pembayarannya dibayar secara diangsur oleh lessee,

disertai hak opsi atau tanpa hak opsi. hak opsi seperti pendanaan mobil sedangkan tanpa

hak opsi seperti alat-alat berat, kontraktor, mesin-mesin dan hak opsi ini pihak lessor

yang bertanggung jawab atas perawatan alat-alat atau mesin–mesin tersebut. Dalam hal

ini ada persyaratan penggunaan asuransi bagi lessee (Husen, 2020; Istiarto & Sudana,

2016).

Leasing bekerja sama dengan dealer, dealer memanfaatkan penawaran leasing

untuk menjual unitnya secara di angsur dengan DP ringan yang telah ditentukan .

administratif dan memenuhi 5C. Pada proses ini adanya suatu perjanjian bahwa jika

Lessor tidak mau rugi, dengan menghindari adanya penggelapan, dari denda , surat sp,

dalam hal ini jika lessee tidak mampu membayar lagi maka lessor berupaya

mengeksekusi, dalam hal ini debt collector yang akan mengeksekusi unit tersebut, kerap

kali proses eksekusi tersebut adanya penarikan paksa atau cekcok antara lessee dan debt

collector.

Salah satu kasus penarikan paksa debt collector, yaitu kejadian di Jalan Tole

Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jumat 4 Maret 2022, dimana lima orang debt collector

menarik paksa mobil dari lessee yang tidak membayar cicilan 3 bulan. Tidak ada kontak

fisik tapi hanya kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh debt collector. Akibat beradu

argumen ke lima debt collector diamankan di Polres Metro Depok. Tarik Paksa Mobil di

dari 2017-2021. Pada 2018 aduan sebanyak 8.771 kasus. Sementara, pada Tahun 2020

Saputra, 2923). Tujuan penelitian ini adalah mengulas peran leasing dalam skema

pembiayaan kendaraan bermotor serta tantangan yang dihadapi, terutama terkait

penarikan paksa oleh debt collector.

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan data

sekunder sumber utama ada (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) (Jonaedi

Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018). Melalui pendekatan kualitatif untuk memahami

gejala-gejala, bersifat deskriptif dengan menggambarkan berbagai fenomena yang

diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang selanjutnya diolah

hukum mengandung makna memberikan rasa aman kepada korban dalam bentuk

tersebut bisa bersifat preventif juga represif.

Berkenaan dengan topik pembahasan artikel ini maka yang lebih dibutuhkan

adalah perlindungan hukum yang bersifat represif berupa pelayanan yang memberikan

rasa aman kepada korban karena adanya jaminan kepastian hak atas perkara/kasus

tertentu, dalam hal ini penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector akibat

wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas kewajibannya membayar cicilan.

Atas kejadian penarikan secara paksa oleh debt collector diterbitkan peraturan

KAPOLRI Nomor 8 tahun 2011, disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan

RI Nomor 130/PMK 010/2012 sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum

kepada warga masyarakat melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan skema

meskipun tidak di larang tapi harus mengacu pada UU 8/1999 Pasal 6 dimana hak

pelaku usaha menerima pembayaran, mendapatkan perlindungan konsumen yang

beritikad baik, mendapatkan pembelaan dalam permasalahan lessee, hak perbaikan

nama baik, hak-hak lainnya yang terdapat pada undang-undang (Ruslan, 2016).

Lessee yang tidak lancar membayar angsuran, akan berdampak dan membawa

kerugian terhadap leasing. Jaminan fidusia memberikan hak eksekusi kepada leasing

untuk megamankan asetnya jika terjadi wanprestasi oleh lessee (Yuliawati, Septarina

Budiwati, & Darsono, 2015). Selama angsuran dibayar lessee tetap dapat menggunakan

kendaraan meskipun ada jaminan fidusia. Kontrak standar yang dibuat leasing, tetap

tak kala terjadi situasi financial yang kurang menguntukan kepada yang bersangkutan .

Dalam konteks bisnis, seorang pengusaha leasing tidak hanya berusaha memberikan

kepuasan kepada pelanggan tapi arus berusaha semaksimal mungkin membangun

loyalitas lessee sebagai pelanggan yang dengan itu kemudian bisa memberikan

informasi yang baik kepada teman, rekan, dan saudara untuk mau melakukan hubungan

bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan (Burhanuddin, 2020).

Kesewenang-wenangan dalam wujud penggunaan kekerasan oleh pihak debt

collector semata-mata berdasarkan pada pertimbangan praktis (jangka pendek) tapi

tidak mementingkan kepentingan perusaahaan dalam jangka panjang. Ada banyak kasus

yang bisa diceritakan tentang pentingnya loyalitas pihak debitur atau kreditur dalam

sampai yang bersangkutan boleh kembali dan bisa melakukan usahanya sehingga

mampu melunasi pinjamannya kepada kreditur.

Bagaimanapun statusnya seorang pengusaha termasuk diantaranya pengusaha

leasing harus mengedepankan long life relationship sehinggga terbangun rasa saling

percaya antara kreditur dengan debitur maka itu akan menghasilkan benefit mutualisme.

Sebuah keniscayaan, kalaupun pihak perusahaan leasing tetap memanfaatkan debt

collector dalam upaya pelunasan cicilan kendaraan bermotor kepada mereka perlu

diberikan pembekalan agar senantiasa bertindak secara manusiawi tidak

mengedepankan kekerasan namun mengutamakan tindak-tindakan yang bersifat

menunjukkan identitas, menunjukkan history payment, menunjukan sertifikat.

Mengacu pada peraturan PMK No 130/PMK.010/2012 dimana lessee harus tahu

bahwa dalam hal eksekusi jaminan fidusia sudah harus diaktakan oleh notaris dan

terdaftar di kantor pendaftran fidusia jika belum maka fidusia tersebut tidak memiliki

kekuatan hukum dan tidak memiliki hak eksekutorial dianggap penarikan secara paksa

melanggar Pasal 368,369 ayat 1, 365KUHP, jika hal ini tetap terjadi lessee bisa

melapor ke OJK dengan disertakan bukti, selain itu juga bisa melalui BPSK, melapor ke

Kepolisian, mengajukan gugatan ke PN atas penarikan paksa. Leasing yang tidak

mendaftarkan jaminan fidusia tidak akan memiliki hak preferent. Leasing juga di

kenakan peringatan, hingga pencabutan izin usaha (Bakar & No, 2022).

No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011, tujuannya untuk menciptakan rasa

aman , tertib, dapat dipertanggungjawabkan melindungi lessee dan leasing atau debt

collector, dan atau masyarakat dari hal –hal yang merugikan baik harta dan jiwa.

Akan tetapi jika lessee tidak mau menyerahkan unit, upaya yang ditempuh leasing

wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui persidangan di pengadilan negeri hal

ini mengacu pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII-2019. Setelah eksekusi unit

kemudian pelelangan. Pelelangan ini melalui pelelangan umum dan adapula melalui

penjualan di bawah tangan yang hasilkan akan menutupi hutang lessee, jika ada

kelebihan maka sisa uang tersebut di kembalikan kepada lessee

Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.

Sering Diadukan Masyarakat. Retrieved From

Https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Ojk-Menyebut-Permasalahan-Debt-

Collector-Jadi-Yang-Paling-Sering-Diadukan-Masyarakat

Husen, Fathurrohman. (2020). Leasing Dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas

Syariah Majelis Ulama Indonesia. Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 1(1),

1–10.

Istiarto, Istiarto, & Sudana, I. Made. (2016). Alternatif Pembiayaan Barang Modal

Dengan Leasing. Valid: Jurnal Ilmiah, 13(4), 390–395.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode Penelitian

Hukum: Normatif Dan Empiris. Prenada Media.

Pratiwi, Risda. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Rengginang Pulut Dengan

Metode Analisis Swot (Studi Kasus Usaha Rengginang Pulut Cv. Uul Jaya Di

Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat). Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara Meddan.

Prayoga, Teddy. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Perbankan Dan

Pembeli Rumah Susun Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Susun Yang

Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.

Ratumbanua, Marco I. (2017). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing Dalam Hal

Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi). Lex Privatum, 5(1).