How to cite:

Rismantika,D, J., Djanuardi, Mantili, R., (2022) Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur

Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam, (4) 10,

https://10.36418/syntax-idea.v4i10.1927

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X

Vol. 3, No. 10, Oktober 2022

ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA

DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

DAN HUKUM ISLAM

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jawa Barat, Indonesia

Email: [email protected], djanuardi@unpad.ac.id, [email protected]

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan

harus dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan yang belum

dilakukan pencatatan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat kepada

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Undang-Undang Perkawinan

menentukan syarat usia perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan.

Perkawinan di bawah umur yang hendak dilaksanakan harus mendapat izin

dispensasi dari Pengadilan. Pada kenyataannya seringkali terjadi perkawinan di

bawah tangan dengan tidak memperhatikan syarat-syarat perkawinan. Sebagai

contoh permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa

dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan dan akibat hukum

dari itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin

ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian ini

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian

yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara

dengan narasumber terkait. Metode analisis yang digunakan yaitu secara yuridis

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa ketiadaan dispensasi

kawin tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dapat di itsbat kan di

Pengadilan Agama dengan memperhatikan syarat-syarat itsbat nikah. Perkawinan

di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang telah di itsbat kan di Pengadilan

Agama akan berakibat hukum sama dengan perkawinan pada umumnya. Status

perkawinan tersebut akan berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan

diperolehnya Kutipan Akta Nikah.

Kata kunci: Itsbat nikah; dispensasi kawin; perkawinan di bawah umur

Abstract

The Marriage Law stipulates that marriages that occur must be recorded by an

authorized official. If you have not registered your marriage, you can apply to the

Religious Courts for Muslims. The Marriage Law stipulates the age requirement for

marriage as one of the requirements for marriage. Underage marriages to be carried

out must obtain dispensation permission from the Court. Marriages are often carried

out under the hands without regard to the terms of the marriage. For example, the

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

1448 Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022

application for itsbat marriage against underage marriages without a marriage

dispensation that occurs in the Religious Courts. The purpose of this study was to

determine and analyze the validity and legal consequences of itsbat marriage on

underage marriages without a marriage dispensation in terms of Marriage Law and

Islamic Law. This study uses a normative juridical approach with analytical

descriptive specifications. The data collection technique used is by conducting

library research and field studies through interviews with related sources. The

analytical method used is juridical qualitative. The absence of a marriage

dispensation does not affect the validity of an underage marriage. Underage

marriages without a marriage dispensation can be legalized in the Religious Courts

by taking into account the conditions for itsbat marriage. Underage marriages

without a marriage dispensation that have been legalized in the Religious Courts will

have the same legal consequences as marriages in general. The marital status will

have permanent legal force as evidenced by obtaining a Marriage Certificate

Quotation

Keywords: marriage itsbat; marriage dispensation; underage marriage

Pendahuluan

Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat yang ketika

dilangsungkan akan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang

bersangkutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya

disebut Undang-Undang Perkawinan) dibentuk dalam rangka me-unifikasi hukum

perkawinan di Indonesia tanpa menghilangkan unsur kebhinekaan yang ada di dalam

hukum yang hidup di masyarakat (Mangku & Yuliartini, 2020). Setelah Undang-

Undang Perkawinan terbentuk, kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dengan maksud untuk melancarkan dan memastikan Undang-Undang

Perkawinan dapat dilaksanakan secara efektif di Indonesia. Pada perkembangannya

dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Muchimah, 2018).

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh

seseorang yang belum memasuki kategori usia perkawinan, sebagaimana Undang-

Undang Perkawinan mengatur syarat batas usia minimal perkawinan. Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa batas usia minimal dilangsungkannya

perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi

wanita. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini mengalami

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan batas

minimal usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas tahun) tahun baik bagi pria

maupun wanita. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia umumnya

disebabkan karena berbagai faktor seperti kehamilan di luar nikah, budaya, ekonomi,

dan pendidikan (Muchimah, 2018).

Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau

dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022 1449

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan alternatif bagi pasangan di bawah

umur yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu dengan cara mengajukan

permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan mengemukakan alasan mendesak

dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Undang-Undang Perkawinan

tidak memberikan definisi dari dispensasi itu sendiri. Hilman Hadikusuma mengartikan

dispensasi kawin sebagai suatu perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah

satunya belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan

Pasal 1 angka 5 PERMA No. 5 Tahun 2019, dispensasi merupakan pemberian izin

kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk

melangsungkan perkawinan.

Pada kenyataannya seringkali perkawinan dilaksanakan dengan menyimpangi

ketentuan hukum perkawinan, baik penyimpangan terhadap hukum agamanya maupun

Undang-Undang Perkawinan. Seperti halnya praktik perkawinan di bawah umur tanpa

terlebih dahulu memperoleh izin dispensasi dari pengadilan sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur tanpa izin

dispensasi dari Pengadilan akan berakibat pada perkawinan yang tidak dicatatkan atau

perkawinan bawah tangan (Handayani, 2016).

Pencatatan perkawinan sama saja dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting

yang terjadi dalam kehidupan seseorang, seper ti halnya pencatatan terhadap suatu

kelahiran dan kematian seseorang yang kemudian dinyatakan di dalam surat keterangan

atau akta dan juga dimuat di dalam daftar pencatatan. Pencatatan perkawinan termasuk

dalam unsur deklaratif administratif, yaitu sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum

untuk dapat membuktikan status mereka sebagai sepasang suami istri yang

sah.

Terhadap orang-orang yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan

dilakukan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi orang-orang yang beragama selain

Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan

perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebab perkawinan hanya

dapat dibuktikan dengan kepemilikan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Nikah.

Perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah menurut syari’at agama Islam

namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka terhadap perkawinan tersebut

dapat diajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) ke Pengadilan

Agama bagi mereka yang beragama Islam. Sementara bagi orang-orang yang beragama

selain Islam, maka permohonan pengesahan perkawinan dilakukan melalui Pengadilan

Negeri. Dengan adanya pengakuan secara hukum atas status hukum suatu perkawinan,

maka secara otomatis hak dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan akan

dilindungi oleh hukum.

Sebagai contoh kasus permohonan itsbat nikah yang terjadi di Kota Waingapu,

Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. A dan B sebagai para Pemohon mengajukan

permohonan pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

1450 Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022

Islam pada tahun 2017. Permohonan pengesahan pernikahan para Pemohon diajukan

dengan alasan bahwa sejak para Pemohon menikah hingga pada saat permohonan

tersebut diajukan, para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dari

pernikahannya tersebut. Pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan

Agama Kecamatan setempat, sebab calon mempelai laki-laki (Pemohon I) pada saat itu

masih berusia 17 tahun. Sedangkan syarat usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas)

tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita sebagaimana Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun para Pemohon tidak memiliki izin dispensasi kawin dari Pengadilan,

majelis hakim berpendapat hal tersebut merupakan kesalahan yang bersifat administratif

dan tidak berpengaruh pada keabsahan pernikahan secara syar’i. Kesalahan

administratif dalam perkawinan dapat diperbaiki secara administratif juga. Diaturnya

mengenai batas usia pernikahan oleh Undang-Undang adalah untuk memastikan

kematangan psikologis seseorang dalam berumah tangga. Tujuan dalam membangun

rumah tangga yaitu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

warrahmah. Permohonan itsbat nikah kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama

Waingapu dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.WGP.

Kasus lain mengenai permohonan itsbat nikah di bawah umur terjadi di

Pengadilan Agama Bontang. Pada tahun 2012 Para Pemohon mengajukan permohonan

pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bontang. Para Pemohon telah melangsungkan

pernikahannya menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 10 September 2005.

Permohonan pengesahan nikah tersebut ditujukan untuk keperluan pembuatan buku

nikah dan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon. Majelis hakim dalam

pertimbangannya menyatakan, perkawinan hanya dapat dilakukan terhadap laki-laki

yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun

sebagaimana syarat perkawinan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 15

Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila mempelai belum cukup umur, maka harus ada

dispensasi dari pengadilan. Usia pemohon II pada saat dilangsungkannya pernikahan

secara agama masih berumur 14 (empat belas) tahun, dan para Pemohon tidak dapat

menunjukkan izin dispensasi dari pengadilan. Majelis hakim dalam amarnya

menyatakan menolak permohonan para Pemohon dengan Penetapan Nomor

19/Pdt.P/2012/PA.Botg.

Kedua contoh kasus di atas merupakan peristiwa permohonan itsbat nikah

terhadap perkawinan di bawah umur yang tidak didahului izin dispensasi dari

Pengadilan. Dari kedua kasus tersebut memiliki perbedaan dalam pertimbangan hakim

di Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan itsbat nikah. Berdasarkan hal

tersebut akan diraikan lebih lanjut terhadap permasalahan keabsahan itsbat nikah

terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dan akibat hukum yang

ditimbulkan dari penetapan itsbat nikah pada perkawinan di bawah umur tanpa

dispensasi kawin.

Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau

dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022 1451

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian

yuridis normatif adalah penelitian yang di dalamnya mengacu pada norma-norma

hukum di dalam peraturan perundang-undangan nasional, doktrin-doktrin atau asas-asas

ilmu hukum. Dalam penelitian ini akan mengkaji pada berbagai peraturan perundang-

undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta

perubahannya dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019, dan peraturan perundang-

undangan terkait lainnya. Selain itu, pada metode pendekatan ini juga dilakukan

penelitian terhadap bahan kepustakaan berupa data sekunder sebagai sumber data

utama. Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi

penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memusatkan peraturan

perundang-undangan yang dihubungkan dengan asas-asas dan teori-teori hukum, dan

kemudian mengkaji terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini perkawinan

dan itsbat nikah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis

kualitatif. Analisis data secara yuridis, yaitu penelitian didasarkan pada peraturan yang

ada sebagai norma hukum positif, sementara kualitatif artinya penelitian didasarkan

pada asas-asas dan informasi guna mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan

yang akan dikaji, dan kemudian akan ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang objektif.

Hasil dan Pembahasan

A. Keabsahan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa

Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum

Islam. Perkawinan merupakan perjanjian suci lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita dengan maksud membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan

warrahmah. Perkawinan di Indonesia diatur menurut ketentuan hukum agama yang

dianutnya masing-masing dan sebagai unifikasi hukum perkawinan, maka

perkawinan secara umum diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Perkawinan yang dilaksanakan akan

menimbulkan perubahan status dan akibat hukum bagi seseorang, sehingga patutnya

perkawinan dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum agama dan hukum positif

yang berlaku.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan

bahwa: “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut

ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut.”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan ini menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan

dilihat jika perkawinan tersebut dilakukan sesuai dan memenuhi ketentuan hukum

dan kepercayaan yang dianut pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Sebagai contoh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

1452 Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022

apabila hendak melaksanakan perkawinan maka yang berlaku adalah ketentuan

hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum utama umat

Islam. Dalam Hukum Islam, Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang

dianjurkan apabila mampu dan telah siap dalam melaksanakannya. Perkawinan yang

sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi

rukun dan syarat perkawinan. Bilamana rukun dan syarat perkawinan tersebut tidak

terpenuhi maka perkawinan yang telah dilaksanakan menjadi tidak sah. Rukun

perkawinan menurut hukum Islam di antaranya yaitu, adanya mempelai laki-laki,

mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.

Syarat

perkawinan menurut hukum Islam adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan dalam

ijab qabul. Sementara itu Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat

perkawinan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur syarat usia perkawinan

dengan sebagai berikut: “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; (2)

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi

kepada Pengadilan”. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut kemudian

mengalami perubahan menjadi sebagai berikut: “(1) Perkawinan hanya diizinkan

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun; (2) Dalam hal terjadi

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang

tua pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang

cukup”. Dalam Hukum Islam sendiri tidak ditentukan mengenai batas usia untuk

dapat melangsungkan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur mengenai baligh

(kedewasaan) seseorang dengan melihat pada tanda-tanda ihtilam pada pria dan haid

pada wanita.

Selain memperhatikan rukun dan syarat perkawinan, perkawinan yang

dilaksanakan harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pejabat nikah

yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan. Terhadap perkawinan

yang belum dilakukan pencatatan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah

kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dengan memperhatikan

syarat-syarat permohonan itsbat nikah.

Permohonan itsbat nikah salah satunya terjadi di Pengadilan Agama

Waingapu pada tahun 2019 dan Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2012.

Permohonan itsbat nikah pada kedua kasus tersebut adalah permohonan itsbat nikah

yang dilakukan terhadap perkawinan di bawah umur tanpa memperoleh izin

dispensasi kawin dari Pengadilan sebelumnya. Perbedaan pada kedua kasus tersebut

terletak pada pertimbangan hakim dan putusan hakim, bahwa di Pengadilan Agama

Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau

dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022 1453

Waingapu majelis hakim mengabulkan permohonan itsbat nikahnya, sedangkan di

Pengadilan Agama Bontang majelis hakim menolak permohonan itsbat nikahnya.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana keabsahan itsbat nikah

terhadap perkawinan di bawah umur tanpa didahului izin dispensasi dari Pengadilan.

Menanggapi permasalahan tersebut, H. Ohan selaku Komisi Fatwa MUI Jawa Barat

berpendapat sebagai berikut. Bahwa dalam suatu pernikahan adalah sah apabila

dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing. Dalam kaidah-kaidah

keislaman suatu pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat

nikah yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi,

ijab qabul dan mahar. Hukum Islam tidak menentukan adanya batas-batas usia

perkawinan layaknya Undang-Undang Perkawinan, hanya ditandai pada kondisi

baligh nya seseorang. Seseorang dikatakan sudah baligh jika telah mengalami

menstruasi pada perempuan dan keluarnya air mani pada laki-laki, yang

menandakan bahwa ia harus melakukan tuntutan kewajiban-kewajibannya dalam

beribadah sehingga diperbolehkan untuk kawin guna menghindari terjadinya

perzinaan atau hubungan seksual di luar perkawinan. Majelis Ulama Indonesia

sendiri pada prinsipnya mengikuti pada ketentuan hukum negara, dan terhadap izin

dispensasi kawin diserahkan kepada Putusan Pengadilan (Rahman, 2017)

Menurut Ade Mulyana selaku penghulu Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Ujung Berung, dikatakan bahwa apabila terdapat warga yang hendak

melaksanakan pernikahan maka pihak KUA akan menanyakan dan memeriksa

segala berkas yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Syarat-syarat tersebut diperlukan baik untuk keperluan administrasi maupun untuk

memastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan

ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada persyaratan

tertentu yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur

terkecuali harus melampirkan izin dispensasi dari Pengadilan. Calon mempelai yang

hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur atau meminta agar perkawinan

di bawah umur yang telah dilaksanakan agar dicatatkan, maka pihak KUA akan

meminta untuk menunjukan izin dispensasi dari Pengadilan. Dalam hal pihak yang

bersangkutan tidak dapat menunjukan izin dispensasi tersebut, maka pihak KUA

akan melakukan penolakan untuk ke Pengadilan, dan selanjutnya Pengadilan yang

menentukan apakah akan diberi dispensasi atau tidak. Setelah diberi dispensasi dari

Pengadilan, pihak yang bersangkutan dapat mendatangi KUA kembali, dan KUA

akan mengurus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Terhadap

perkawinan di bawah tangan maka secara otomatis tidak tercatat di KUA, sehingga

bagi suami istri yang ingin mendapatkan legislasi buku nikah harus mengajukan

permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Setelah dilakukan itsbat nikah di

Pengadilan Agama, para pihak tersebut dapat mengajukan kembali kepada KUA

untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Mhd Dongan selaku Hakim pada

Pengadilan Agama Bandung bahwa perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

1454 Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022

rukun perkawinan dalam Islam maka perkawinan tersebut tetap sah. Dispensasi

bukan termasuk rukun nikah, dan pendaftaran nikah pada Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan hanya merupakan kewajiban sebagai penduduk Indonesia dan

dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan. Perkawinan yang akan di itsbat kan dapat

diajukan setelah usia yang melangsungkan perkawinan diperbolehkan untuk

menikah, artinya pada saat mengajukan permohonan itsbat nikah para pihak yang

bersangkutan telah berusia 19 tahun (Yunus, 2020)

Melihat contoh kasus permohonan itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan

Agama Waingapu pada Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.WGP bahwa A dan B

(para Pemohon) telah melaksanakan perkawinannya secara sah menurut agama

Islam yaitu dengan terpenuhinya rukun nikah. Perkawinan dilaksanakan di rumah

orang tua B (Pemohon II) di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

dihadiri oleh kedua calon mempelai (para Pemohon), ayah kandung B (Pemohon II)

sebagai wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul antara wali dan A (Pemohon I) dan

dengan maskawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai. Perkawinan

antara A dan B tidak didasarkan adanya hubungan nasab, semenda maupun

sepersusuan, dan tidak termasuk ke dalam bentuk larangan perkawinan lainnya

sebagaimana syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Permohonan itsbat

nikah tersebut juga sesuai dengan salah satu alasan itsbat nikah di Pengadilan

Agama sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Permohonan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan

perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Para Pemohon

dalam persidangan telah membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan kedua

orang saksi dalam perkawinannya dengan memberikan keterangan yang sesuai

dengan dalil-dalil para Pemohon (Putri, 2021)

Melihat dari fakta-fakta kejadian pada perkara tersebut, dapat dibuktikan

bahwa perkawinan antara A dan B adalah sah menurut hukum agama Islam

meskipun secara hukum positif perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 7

ayat 1 Undang-Undang Perkawinan di mana A (Pemohon I) pada saat perkawinan

dilangsungkan secara agama masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan para Pemohon

tidak dapat menunjukkan izin dispensasi tersebut (Ahyani, 2016)

Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perkawinan para

Pemohon tanpa mengajukan permohonan dispensasi terlebih dahulu merupakan

kesalahan yang bersifat administratif yang dapat diperbaiki juga secara

administratif. Meskipun perkawinan para Pemohon dilakukan ketika masih di bawah

umur, namun hingga saat permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon masih

hidup rukun. Dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan perkawinan yaitu membangun

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah telah terwujud. Terlebih

diketahui B (Pemohon II) pada saat permohonan diajukan sedang dalam keadaan

hamil 6 bulan dari perkawinan tersebut. Majelis hakim menilai bahwa para

Pemohon telah mempunyai kesiapan mental untuk membentuk dan melanjutkan

Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau

dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022 1455

rumah tangganya. Atas hal ini maka tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk tidak

mengabulkan permohonan itsbat nikah para Pemohon.

Sementara pada kasus permohonan itsbat nikah lainnya yang terjadi di

Pengadilan Agama Bontang pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2012/PA.Botg bahwa

para Pemohon dalam dalil-dalilnya menyatakan telah melangsungkan perkawinan

sesuai dengan tata cara agama Islam. Menurut para Pemohon perkawinan

dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II, dengan berwakil kepada imam

kampung, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa seperangkat alat sholat

dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Para Pemohon

mengajukan permohonan itsbat nikah dikarenakan untuk mengurus Buku Kutipan

Akta Nikah dan untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran kedua anaknya.

Diketahui para Pemohon datang sendiri menghadap persidangan dan tidak

menghadirkan dua orang saksi dalam perkawinannya. Selain itu para Pemohon juga

tidak dapat menunjukkan izin dispensasi atas perkawinan di bawah umur yang telah

dilaksanakannya. Melihat pada fakta-fakta tersebut, maka para Pemohon tidak

benar-benar dapat membuktikan perkawinannya sehingga majelis hakim dengan

pertimbangan hukumnya sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon.

Menurut. H. Mhd Dongan selaku Hakim Pengadilan Agama Bandung,

bahwa ditolaknya permohonan itsbat nikah dimungkinkan terjadi karena beberapa

faktor, di antaranya:

1. Pada saat itsbat nikah usia para pihak yang perkawinannya hendak di itsbat kan

belum memenuhi syarat untuk di itsbat kan, yaitu belum mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun.

2. Bukti-bukti yang diajukan para Pemohon setelah dianalisa ternyata tidak

memenuhi rukun dan syarat sah nikah.

3. Majelis hakim berpendapat dengan melihat kondisi suatu daerah. Sebagai

contoh di daerah tersebut sudah terlalu banyak perkawinan di bawah tangan

dengan kondisi usia para mempelai tidak memenuhi batas usia perkawinan.

Ketika hakim berpendapat demikian, maka dimungkinkan permohonan itsbat

nikah akan ditolak, misalnya dengan maksud membuat trauma di masyarakat

agar tidak menormalisasi perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin

bukan merupakan syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam. Dalam hal

perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang telah dilaksanakan secara

syariat Islam namun tidak dicatatkan atau tidak dilaksanakan melalui Kantor

Urusan Agama, maka perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan siri dan

perkawinannya adalah sah apabila sudah baligh, meskipun tidak didasarkan

pada izin dispensasi kawin atas perkawinan di bawah umur tersebut.

Dispensasi berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak

dan melindungi anak dari perlakuan sewenang-wenang orang tua atau walinya

untuk menikahkan anaknya.

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

1456 Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022

Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi tersebut adalah sah dan

sama seperti perkawinan siri lainnya, tetapi kurang sempurna, maka perlu

untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama agar perkawinannya

dapat dicatatkan dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Para pihak yang

bersangkutan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah apabila telah berusia

sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana syarat minimal

usia perkawinan yang berlaku saat ini. Para pihak juga se dapat mungkin untuk

membuktikan bahwa perkawinannya benar-benar telah dilaksanakan serta

memenuhi ketentuan hukum agama Islam.

Dalam contoh kasus permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh

Pengadilan Agama, bukan berarti perkawinan yang telah dilaksanakan menjadi

tidak sah, sebab hakikatnya keabsahan suatu perkawinan kembali pada

ketentuan hukum agamanya masing-masing. Hanya saja perkawinan di bawah

tangan yang tidak di itsbat kan berakibat pada tidak adanya buku nikah

sehingga perkawinan menjadi tidak tercatat dan status perkawinan tidak diakui

oleh negara.

B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Penetapan Itsbat Nikah terhadap

Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-

Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

Perkawinan sebagai peristiwa hukum akan menimbulkan akibat-akibat

hukum baik bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan (suami dan istri),

anak-anak yang dilahirkan, maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan.

Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan akan dilindungi oleh

hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum

yang berlaku. Ketentuan hukum perkawinan yang berlaku saat ini merujuk pada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan beberapa

perubahan pada pasalnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perbuatan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di

mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan

undang-undang unifikasi yang mengatur mengenai perkawinan beserta akibat-akibat

hukumnya (Safira, Judiasih, & Yuanitasari, 2021).

Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum tercantum secara eksplisit

dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan hukum agamanya, kemudian perkawinan tersebut dicatat

menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal perkawinan di bawah umur

tanpa dispensasi kawin yang telah dilaksanakan hendak mendapat legalitas maka

harus dilakukan itsbat nikah terhadap perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah di

itsbat kan oleh Pengadilan maka akibat hukumnya sama dengan perkawinan pada

umumnya. Bahwa setelah perkawinan di bawah umur telah di itsbat kan maka

perkawinannya berkekuatan hukum tetap dan akan memperoleh Kutipan Akta Nikah

Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau

dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022 1457

sebagai jaminan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut

(Oktafia & Sudarsono, 2022)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ade Mulyana selaku perwakilan dari

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung, bahwa setelah perkawinan

di bawah umur di itsbat kan oleh Pengadilan Agama, maka pihak yang bersangkutan

dapat mendatangi Kantor Urusan Agama setempat dengan menunjukan bukti

penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, dan kemudian pihak Kantor Urusan

Agama dapat menerbitkan buku nikah. Buku nikah yang telah diperoleh dapat

dipergunakan untuk mengurus segala dokumen kependudukan lainnya (Amir, 2008)

Meskipun hukum Islam tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai

syarat sahnya perkawinan, namun dapat diqiyaskan dengan nash pada muamalah

hutang piutang, sebab terdapat kesamaan illah dari keduanya yakni bukti sahnya

perjanjian atau transaksi muamalah. Sebagaimana diqiyaskan pada perintah

pencatatan akad hutang piutang, maka pencatatan akad pada perkawinan merupakan

anjuran menurut hukum Islam, yang mana kaidah fikihnya menyatakan bahwa :

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti atau keterangan sepadan dengan

yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan” Selain itu pencatatan perkawinan

bertujuan untuk tertib administrasi, memberikan jaminan atas kepastian dan

perlindungan hukum status suami, istri, anak-anak yang dilahirkan, serta hak-hak

yang ditimbulkan seperti halnya hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, dan hak

atas identitas hukum seperti memperoleh akta kelahiran dan kartu keluarga (Oktafia

& Sudarsono, 2022)

Akibat hukum yang ditimbulkan setelah dilakukan itsbat nikah terhadap

perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di Pengadilan Agama di

antaranya sebagai berikut :

1. Status Perkawinan

Setelah perkawinan di itsbat kan melalui penetapan Pengadilan Agama

yang telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak dapat memperoleh buku

nikah sebagai bukti status perkawinannya.

Buku nikah merupakan bukti

keabsahan perkawinan menurut hukum dan dapat digunakan untuk mengurus

berbagai dokumen kependudukan sebagai hak-hak administratif yang dimiliki

para pihak, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan surat penting

lainnya. Selain itu buku nikah (Kutipan Akta Nikah) dapat dijadikan sebagai alat

bukti autentik yang dapat melindungi hak-hak para pihak yang menyangkut

status perkawinan tersebut (Soemitro, 1990)

2. Hubungan Suami Istri

Dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan

hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum antara suami dan istri dalam

suatu ikatan perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban sebagai

seorang suami maupun seorang istri sebagaimana ketentuan Pasal 30 sampai

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

1458 Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022

dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Di mana suami istri harus saling

setia, mencintai, tolong menolong dan saling memberikan bantuan lahir bathin.

Seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Mengenai pewarisan, bahwa kedudukan istri sebagai ahli waris suami maupun

kedudukan suami sebagai ahli waris istri menjadi terang. Hal ini dapat

dibuktikan dengan kepemilikan buku nikah sebagai bukti status perkawinan di

antara mereka (Chand, 2021)

3. Anak Yang Dilahirkan

Anak sebagai anugerah dari Allah SWT yang dititipkan kepada kedua

orang tua untuk dirawat dan dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Sebagaimana salah satu tujuan dari perkawinan dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 1

ialah untuk menghasilkan dan melanjutkan keturunan. Berdasarkan Pasal 42

Undang-Undang Perkawinan, bahwa seorang anak yang dilahirkan dari

perkawinan yang sah akan memperoleh status sebagai anak sah (Oktafia &

Sudarsono, 2022)

Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan

dengan ibu dan keluarga ibu (Julir, 2018) Status anak yang dilahirkan dari

perkawinan yang telah di itsbat kan selain memiliki hubungan keperdataan

dengan ibu dan keluarga ibu, juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah

dan keluarga ayah. Kemudian hubungan hukum yang ditimbulkan antara orang

tua dan anak yaitu bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan

memenuhi hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang,

perlindungan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Seorang anak

berkewajiban untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua

dan anak dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan

(Aripin, 2009).

Kewajiban seorang anak dalam menghormati kedua orang tuanya

tercantum dalam Q.S Al-Isra: 23 yang artinya sebagai berikut:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia

dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara

keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,

maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”

dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya

perkataan yang baik ”(Sulaikin Lubis, 2018)

Dalam hal pewarisan seorang anak dapat menjadi ahli waris bagi ayah

dan ibunya, maupun ayah dan ibunya dapat menjadi ahli waris bagi anaknya.

Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pewarisan antara orang tua dan

anak merupakan mengelompokkan ahli waris menurut hubungan darah (Manan

& SH, 2017)

Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau

dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022 1459

4. Harta Benda Perkawinan

Harta benda perkawinan merupakan semua harta yang dikuasai oleh

masing-masing suami istri maupun secara bersama-sama dalam ikatan

perkawinan. Di Indonesia mengenai harta benda perkawinan telah diatur dalam

Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal

35 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda dalam perkawinan terbagi

menjadi dua macam yaitu harta bersama dan harta bawaan. Setelah Pengadilan

Agama mengeluarkan penetapan itsbat nikah, maka dapat dibedakan antara harta

benda perkawinan yang diperoleh selama ikatan perkawinan, apakah termasuk

ke dalam harta bersama maupun harta bawaan terkecuali ditentukan lain dalam

perjanjian perkawinan (Ali, 2021)

Menurut H. Mhd Dongan selaku Hakim pada Pengadilan Agama

Bandung bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila perkawinan di bawah

umur tersebut tidak segera di itsbat kan, maka akan berakibat pada beberapa hal

yaitu:

a. Kesulitan dalam mengajukan perceraian karena tidak dapat menunjukan bukti

status perkawinannya. Sebab perkawinan yang telah dilaksanakan rakibat

pula pada secara di bawah tangan tidak dapat memperoleh buku nikah, yang

beperkawinan tidak dapat dibuktikan dan tidak tercatat di Kantor Urusan

Agama.

b. Berpoligami tanpa prosedur. Sebagai contoh suami yang hendak menikah lagi

dengan wanita lain atau berpoligami, maka istri pertama tidak dapat

menghalangi suami sebab perkawinan mereka dilakukan dengan di bawah

tangan dan belum di itsbat kan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat

dibuktikan.

c. Anak yang dilahirkan tidak dapat didaftarkan dalam kartu keluarga sebab

tidak memiliki buku nikah orang tuanya, sehingga tidak terlihat siapa ayah

dari anak yang dilahirkan tersebut. Akibatnya anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan

keluarga dari ayah, melainkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan

ibu dan keluarga dari ibu.

d. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat menjadi ahli waris

bagi ayahnya.

e. Ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang

dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan.

f. Kesulitan dalam menentukan kedudukan harta bersama. Terhadap

perkawinan di bawah umur yang tidak di itsbat kan maka harta bersama

tersebut dianggap tidak ada dan hanya berlaku harta masing-masing

(Nurmalasari et al., 2016)

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

1460 Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022

Melihat pada berbagai akibat hukum yang ditimbulkan tersebut maka terlihat

urgensi dari suatu perkawinan agar dilakukannya itsbat nikah untuk mendapatkan

jaminan dan perlindungan hukum. Suatu perkawinan di bawah umur tanpa

dispensasi kawin yang tidak segera diajukan permohonan itsbat nikah maka akan

berakibat pada hilangnya hak-hak yang sepatutnya dimiliki para pihak yang

bersangkutan. Terlebih dalam hal ini pihak perempuan dan anak yang paling banyak

mendapatkan kerugian apabila perkawinan di bawah umur tersebut tidak dilakukan

itsbat nikah (Judiasih, Suparto, Afriana, & Yuanitasari, 2018).

Kesimpulan

Keabsahan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin pada dasarnya

kembali kepada ketentuan hukum agama yang dianutnya, sebagaimana Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu dispensasi kawin bukan sebagai syarat

sahnya perkawinan. Keabsahan perkawinan ditentukan pada ketentuan hukum

agamanya masing-masing. Dalam hukum Islam, bahwa perkawinan yang sah adalah

perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak melanggar

larangan-larangan perkawinan. Maka ketiadaan dispensasi kawin tidak mempengaruhi

keabsahan suatu perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur tanpa

dispensasi kawin yang telah di itsbat kan di Pengadilan Agama akan berakibat hukum

sama dengan perkawinan pada umumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya:

(1) Status perkawinan yang telah di itsbat kan melalui penetapan Pengadilan Agama

yang telah berkekuatan hukum tetap akan memperoleh buku nikah sebagai bukti status

perkawinannya; (2) Menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan

hukum tersebut diantaranya hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta kedudukan

ahli waris antara suami dan istri; (3) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah

akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu dan keluarga ibu serta ayah dan

keluarga ayah, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan dapat

mendudukkan anak sebagai ahli waris bagi ayah dan ibunya maupun sebaliknya; dan (4)

Dapat dibedakan kedudukan harta benda perkawinan yang termasuk ke dalam harta

bersama maupun harta bawaan.

Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau 
dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam 
 
Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022    1461 
BIBLIOGRAFI 
 
Ahyani, Sri. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia 
Dini  Akibat  Kehamilan  Di  Luar  Nikah.  Jurnal  Wawasan  Yuridika,  34(1),  31–
47.Google Scholar 
 
Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika. Google Scholar 
 
Amir, Syarifuddin. (2008). ushul fiqh jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 
Google Scholar 
 
Aripin, H. Jaenal. (2009). Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia. Prenada Media. 
Google Scholar 
 
Chand, Gambhir Bahadur. (2021). Challenges Faced by Bachelor Level Students While 
Speaking  English. IJELTAL (Indonesian Journal  of  English Language Teaching 
and Applied Linguistics), 6(1), 45–60. Google Scholar 
 
Handayani,  Yunita.  (2016).  Analisis  Terhadap  Dispensasi  Pengadilan  Negeri  dalam 
Memberikan  Izin  Perkawinan  Kepada  Anak  di  Bawah  Umur  (Studi  Penetapan 
Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 168/Pdt. P/2012/PN. Mgl). Google Scholar 
 
Judiasih,  Sonny  Dewi,  Suparto,  Susilowati,  Afriana,  Anita,  &  Yuanitasari,  Deviana. 
(2018).  Dispensasi  Pengadilan:  Telaah  Penetapan  Pengadilan  Atas  Permohonan 
Perkawinan Di Bawah Umur. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(2), 191–
203. Google Scholar 
 
Julir,  Nenan.  (2018).  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  Perspektif  Ushul  Fikih. 
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan,  4(1), 
53–62. Google Scholar 
 
Manan, H. Abdul, & SH, S. (2017). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. 
Prenada Media. Google Scholar 
 
Mangku, Dewa Gede Sudika, & Yuliartini, Ni Putu Rai. (2020). Diseminasi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran 
Hukum  Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa  Terkait  Urgensi  Pencatatan  Perkawinan 
Untuk  Memperoleh  Akta  Perkawinan.  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan 
Undiksha, 8(1), 138–155.Google Scholar 
 
Muchimah, Muchimah. (2018). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. Volksgeist: Jurnal Ilmu 
Hukum Dan Konstitusi, 1(2), 157–171. Google Scholar 
 
Nurmalasari,  Trisna,  Zahara,  Sita,  Arisanti,  Nisa,  Mentari,  Putri,  Nurbaeti,  Yulia, 
Lestari, Tresna, & Rahmiyani, Ira. (2016). Uji aktivitas antioksidan ekstrak buah 
kupa  (Syzygium  polycephalum)  terhadap  radNurmalasari,  Trisna,  Zahara,  Sita, 
Arisanti, Nisa, Mentari, Putri, Nurbaeti, Yulia, Lestari, Tresna, & Rahmiyani, Ira. 

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

1462 Syntax Idea, Vol. 4, No. 10, Oktober 2022

(2016). Uji aktivitas antioksidan ekstrak buah kupa (Syz. Jurnal Kesehatan Bakti

Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi,

16(1), 61–68. Google Scholar

Oktafia, Yeni, & Sudarsono, Sudarsono. (2022). Sudarsono. (2005). Hukum

Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila

Dan Kewarganegaraan, 6(2), 462–469. Google Scholar

Putri, Inayah Alicia. (2015). Analisis Yuridis Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan

Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Google Scholar

Rahman, Faizel. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Dispensasi Kawin

Dibawah Umur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama

Rengat (Studi Kasus Perkara Nomor: 0133/Pdt. P/2015/PA Rgt). Universitas Islam

Riau. Google Scholar

Safira, Levana, Judiasih, Sonny Dewi, & Yuanitasari, Deviana. (2021). Perlindungan

Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa

Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan,

4(2), 210–225. Google Scholar

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia

Indonesia, Jakarta, 167. Google Scholar

Sulaikin Lubis, S. H. (2018). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.

Kencana. Google Scholar

Yunus, Ahyuni. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan

Kepastian Hukum. Humanities Genius. Google Scholar

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili (2022)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under: