Syntax Idea: p�ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X�

Vol. 3, No. 12, Desember 2021

DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR

Rizqy Khairunnisa, M. Handry Imansyah, Dewi Rahayu

Lambung Mangkurat University Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap ketimpangan dan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan estimasi data panel dengan aplikasi statistik Eviews 11. Data yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah yang diambil dari APBD, tingkat rasio gini dan persentase penduduk miskin di 122 Kabupaten/Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan infrastruktur belum memiliki dampak teradap ketimpangan Kabupaten/Kota di Indonesia. Hanya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki dampak terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Indonesia. Begitu pula pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur belum memiliki dampak pada kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kata Kunci: Pengeluaran pemerintah; Ketimpangan; Kemiskinan; APBD; Rasio Gini

Abstract

This research aims to find out the impact of government spending in the education, health and infrastructure sectors on inequality and poverty levels in Indonesia during the period 2014-2018. The study used secondary data and used an estimate of panel data with the Eviews 11 statistical application. The data used is government expenditure taken from APBD, gini ratio rate and percentage of poor people in 122 districts / cities. The results showed that government spending in the health and infrastructure sector has not had an impact on district / city inequality in Indonesia. Only government expenditure in the education sector has an impact on district/city inequality in Indonesia. Similarly, government spending in the education, health and infrastructure sectors has not had an impact on poverty in Indonesia.

Keywords: Government spending; Inequality, poverty; APBD; Gini ratio

Received: 2021-11-22; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20

Pendahuluan

Anggaran daerah atau APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah (Ngindana, 2012). Menurut (Pusat, 2019), secara umum realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu 264,10 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 307,04 triliun rupiah tahun 2017 dan 326,43 triliun rupiah pada tahun 2018.� Menurut penelitian empirik (Nurmainah, 2013), dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, maka pemerintah daerah perlu lebih bijak dalam menganggarkan anggaran belanja modal dalam APBD karena besarnya anggaran tersebut dapat secara langsung mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung mengurangi tingkat kemiskinan. Belanja pemerintah yang berkualitas adalah yang utamanya memberikan dampak berganda pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

Menurut (Suryani, Permadi, & Serif, 2019) berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya menyangkut kemampuan daya beli, pendapatan atau konsumsi tapi mendefinisikan secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi Dari penelitian-penelitian mengenai pengeluaran pemerintah dari APBD untuk mengentaskan kemiskinan ataupun menurunkan ketimpangan, penelitian menghasilkan hasil analisa yang berbeda-beda. Salah satu penelitian empirik yang menganalisa tidak ada pengaruh dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Timur (Fithri & Kaluge, 2017). Penelitian tersebut berbeda terhadap penelitian di Provinsi Lampung yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan (Agustina, Rochaida, & Ulfah, 2016).

Dari beberapa penilitian terdahulu, peneliti hanya meneliti sebagian kecil wilayah di Indonesia dengan alat analisis yang berbeda-beda. Bagaimana dengan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan dan ketimpangan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak APBD sektor pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur untuk ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menghasilkan temuan-temuan taau hasil yang bisa diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lainnya dari kuantifikasi (pengukuran) (Habsy, 2017).

Teknik pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan data melalui publikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak atau instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dalam bentuk dokumen tertulis ataupun elektronik (Rahmayanti & Asnawi, 2012).

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1) Model Estimasi

Memilih model estimasi yang tepat maka diperlukan beberapa uji yaitu uji chow dan uji hausmant untuk mengetahui model mana yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah ringkasan hasil model estimasi untuk pemilihan model Y₁:

Tabel 1

Ringkasan Hasil Analisa Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect pada Y₁

Variabel	Model
Variabel	*Common Effect*	*Fixed Effect*	*Random Effect*
Pendidikan	0,014263*	0,012236*	0,013382
Kesehatan	-0,014263	-0,006558	0,005385
Infrastruktur	-0,005637	-0,003373	0,004251

*Signifikan pada level 5 persen

Sumber : Hasil olah data dengan EViews v 11

Berdasarkan hasil dari dua pengujian pemilihan model yakni uji chow dan uji hausman yang mana dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengujian pertama yaitu uji chow menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih baik dari pada Common Effect selanjutnya dilakukan pengujian kedua dengan uji hausman didapatkan hasil bahwa Random Effect lebih tepat dari pada Fixed Effect. Namun diketahui nilai R-squared dari model Random Effect sangat rendah maka peneliti mengikuti dari hasil observasi Judge, sehingga memilih Fixed Effect Model sebagai model yang paling tepat. Uji dilakukan kembali untuk memilih model Y₂ dengan ringkasan estimasi sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Hasil Analisa Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect Y₂

Variabel	Model
Variabel	*Common Effect*	*Fixed Effect*	*Random Effect*
Pendidikan	0,023343	-0,000493	-0,0000528
Kesehatan	0,145660*	0,012087	0,012531
Infrastruktur	-0,013072	-0,012005	-0,012135

*Signifikasi pada level 5 persen

Sumber: Hasil olah data dengan EViews v 11

2) Model Y₁

Persamaan regresi dengan menggabungkan dua jenis data yaitu data individu dan data runtut waktu dan dalam pemilihan model didapatkan model terbaik adalah Fixed Effect Model dengan hasil estimasi didapatkan hasil persamaan sebagai berikut

Y₁ = 0,241347+ 0,012236* X₁ � 0,006558 X₂ - 0,003373 X₃ + e

Standar Error�� = (0,029426)

F hitung�� = 6,291400

F Statistik�� = 0,000000

R^{2��}= 0,616641

Koefisien determinasi R² sebesar 0,518628 atau 51,86%.

Berdasarkan hasil estimasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki t hitung 3,124472 dengan tingkat signifikansi 0,0019. Nilai ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi di bawah nilai kritis atau alpha 0,05. Jadi, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan.

2. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki t hitung -1,651337 dengan tingkat signifikasi 0,0993. Nilai ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi di atas nilai kritis atau alpha 0,05. Jadi, variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan.

3. Dan variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memiliki t hitung -0,968305 dengan tingkat signifikasi 0,3334. Nilai ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi di atas nilai kritis atau alpha 0,05. Jadi, variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan.

3) Model Y₂

Y₂ = 0,834256 - 0,000493X1 + 0,012087 X2 - 0,012005X3 + e

Standar Error�� = (0,0645653)

F hitung�� = 467,7939

F Statistik�� = 0,000000

R^{2��}= 0,991708

Koefisien determinasi R² sebesar 0,989588 atau 98,95%

Berdasarkan hasil estimasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki t hitung -0,057287 dengan tingkat signifikansi 0,9543. Nilai ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi di atas nilai kritis atau alpha 0,05. Jadi, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan.

2. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki t hitung 1,385124 dengan tingkat signifikasi 0,1667. Nilai ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi di atas nilai kritis atau alpha 0,05. Jadi, variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan.

3. Variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memiliki t hitung -1,568609 dengan tingkat signifikasi 0,1174. Nilai ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi di atas nilai kritis atau alpha 0,05. Jadi, variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan.

B. Pembahasan

a. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Infrastruktur Tidak Berpengaruh Terhadap Ketimpangan

Ada� beberapa kemungkinan yang menyebabkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor infrastruktur tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan. Salah satunya adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor infrastruktur kemungkinan hanya belum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan karena program yang diusung melalui APBD memerlukan proses berbeda-beda untuk mencapai sasaran dampak menurunkan angka ketimpangan. (Mardiana, Militina, & Utary, 2018).

Hal ini selaras dengan laporan Bank Dunia (The World Bank, 2015) bahwa mengatasi ketimpangan sebagian besar merupakan usaha jangka panjang yang membutuhkan komitmen kebijakan jangka panjang pula. Ketimpangan secara umum berubah perlahan-lahan seiring waktu, maka penurunan pesat dalam jangka pendek tidaklah mungkin. Walau demikian, mengatasi ketimpangan tidak bisa dilakukan tanpa memutus rantai kemiskinan dan ketidaksetaraan dari generasi ke generasi, yang merupakan tujuan kebijakan yang mendapat dukungan luas.

b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pada penelitian ini variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak memiliki dampak pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini memiliki kesamaan dengan hasil kajian dari Tim Percepatan Nasional Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020) bahwa dalam kajian tersebut tidak menemukan hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran pemerintah per kapita yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (Posumah, 2015).

Menurut TNP2K, meningkatkan porsi pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan dan program sosial mungkin tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan (Nasional, 2020). Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan penelitian pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur tidak memiliki dampak terhadap kemiskinan.

Pertama, pengeluaran pemerintah untuk program penanggulangan kemiskinan yang diusung pemerintah daerah memerlukan waktu atau jangka yang berbeda � beda agar berdampak mengentaskan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua, program delivery approach dan emergency, yang sifatnya mendesak, jangka pendek dan program yang bersifat capacity building dan sustainability, yaitu program strategis jangka panjang yang mengedepankan peningkatan kapasitas masyarakat dan keberdayaan masyarakat. Sehingga ada kemungkinan pengeluaran pemerintah tidak langsung dirasakan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.

Kedua, penyebab kemiskinan� dapat dibagi menjadi dua kategori antara lain faktor alamiah seperti kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang kurang memadai serta adanya bencana alam. Faktor kedua adalah non alamiah seperti akibat kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil dan kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Kemungkinan pengeluaran pemerintah dari ketiga variabel dalam lima tahun tidak memiliki dampak terhadap kemiskinan karena bergesekan dengan faktor penyebab kemiskinan alamiah atau faktor non alamiah.

c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Ketimpangan

Pada penelitian ini menghasilkan adanya dampak dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap ketimpangan. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat meningkatkan angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini menjadi awal untuk menganalisa kondisi pendidikan di Indonesia lebih dalam. Perlu dipertanyakan tujuan pendidikan yang diusung oleh pemerintah di Indonesia dengan membelanjakan anggaran APBD setiap tahun.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan penelitian pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki dampak meningkatkan angka ketimpangan pendapatan. Pertama, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak secara langsung dapat memberikan efek hasil dari tahapan input hingga memberikan dampak, butuh tahapan dan proses serta waktu untuk sampai pada hasil yang sesuai dengan sasaran. Mengatasi ketimpangan sebagian besar merupakan usaha jangka panjang serta membutuhkan komitmen kebijakan jangka panjang (Kholis, 2014).

Kedua, tingkat pendidikan yang tinggi tidak dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan kemungkinan disebabkan masih banyak pengangguran yang memiliki pendidikan yang tinggi, pengangguran juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil olah data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diisi 79,5 persen lulusan SMA/SMK, 20,4 persen lain adalah lulusan perguruan tinggi. Menurut (Arsyad, 2010) salah satu penyebab ketimpangan pendapatan adalah investasi yang sangat banyak dalam proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

Ketiga, kualitas pendidikan yang dihasilkan dari program usungan pemerintah kemungkinan belum optimal sehingga memiliki pengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan. Fasilitas pendidikan sudah banyak disediakan pemerintah hingga pelosok Indonesia. Namun menurut (Muklis, 2016) tantangan terbesar untuk kesetaraan awal bagi semua orang adalah kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah di pedesaan dan di Indonesia timur lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki guru terlatih atau fasilitas memadai. Tidak adanya guru juga menjadi masalah di beberapa daerah. Ketimpangan kualitas pendidikan tetap terjadi bahkan jika anak miskin tetap bersekolah. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dapat mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan jika tidak disertai dengan perbaikan terhadap kualitas pendidikan.

Kualifikasi guru sebagai tenaga pengajar sangat berperan dalam proses pembelajaran. Sehingga peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya tentang peningkatan sarana dan prasarana, melainkan juga tentang penetapan standar kualitas tenaga pengajarnya. Menurut (Pusat, 2019) persentase guru layak mengajar tahun ajaran 2018/2019 menurun, namun dari sisi jumlah tetap meningkat (Pusat, 2019).

Keempat, Angka Kesiapan Sekolah (AKS) juga dapat menjadi faktor yang harus diperhatikan untuk menurunkan ketimpangan melalui intervensi pendidikan. UNICEF dalam School Readiness: a conceptual framework, 2012 menyatakan bahwa dimensi kesiapan sekolah (school readiness) terdiri dari anak yang siap, sekolah yang siap, dan keluarga yang siap. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesiapan anak untuk sekolah bukan hanya ditentukan oleh anak itu sendiri, namun juga ditentukan oleh berbagai hal khususnya dari lingkungan sekolah yang mendukung kelancaran proses transisi anak ke pendidikan dasar dan sikap serta keterlibatan orang tua dalam mendampingi dan membimbing perkembangan anak (Pusat, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik, anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki AKS yang lebih tinggi (79,48 persen) dibandingkan anak-anak yang tinggal di perdesaan (69,41 persen). Jika diperhatikan, terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara AKS anak di wilayah perkotaan dengan perdesaan yang nilainya hampir mencapai 10 persen. Wilayah perkotaan dengan segala macam kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, mampu memberikan stimulus yang tinggi terhadap masyarakat di perkotaan untuk mengikutsertakan anak mereka ke dalam berbagai jenis pendidikan anak usia dini, sedangkan fasilitas PAUD di perdesaan masih belum maksimal menjangkau anak untuk mengikuti PAUD sebelum mengenyam bangku SD (Pusat, 2019).

Kelima, kemungkinan yang juga dapat meningkatkan ketimpangan meski pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bertambah adalah partisipasi sekolah. Banyaknya program pendidikan namun jika angka partisipasi sekolah masih rendah juga menjadi tantangan oleh pemerintah. Menurut tipe daerah, angka partisipasi sekolah untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Masih terdapat sekitar 8,22 persen penduduk usia 5 tahun ke atas di perdesaan yang belum pernah sekolah, dibandingkan di perkotaan yang hanya sekitar 4,96 persen penduduk yang belum sekolah. Melihat hal tersebut, tentunya perhatian pemerintah harus lebih ekstra, khususnya untuk daerah perdesaan dalam hal meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan agar partisipasi sekolah masyarakat dapat ditingkatkan (Pusat, 2019).

Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, perbedaan angka partisipasi sekolah perkotaan dan perdesaan semakin besar. Perbedaan terbesar berada pada kelompok umur 19-24 tahun dan 19-23 tahun yang merupakan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi, dengan perbedaan sekitar 17 dan 18 persen. Jika dilihat lebih dalam, ketersediaan perguruan tinggi di perdesaan memang masih minim, selain itu biaya pendidikan yang relatif tinggi sering kali menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Di tambah lagi, faktor ekonomi juga mendorong seseorang, khususnya di perdesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja (Pusat, 2019).

Penyandang disabilitas juga perlu diamati. Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah hanya 5,90 persen, dan masih ada sebesar 21,39 persen yang belum pernah mencicipi bangku sekolah sama sekali. Jika kembali lagi mengingat bahwa salah satu cita-cita luhur Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pada setiap lapisan kelompok masyarakat tanpa terkecuali, maka tentu wajar jika pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras lebih giat lagi dalam peningkatan kualitas pendidikan agar keadilan terutama di bidang pendidikan dapat tercapai. Jika hal tersebut telah terjadi, maka ketimpangan partisipasi sekolah antara penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas tentu tidak akan terjadi (Pusat, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis tentang dampak pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan serta infrastruktur terhadap ketimpangan dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam kurun waktu 2014-2018, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1.) Secara parsial dengan hasil regresi bahwa variabel pengeluaran pemerntah sektor pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan variabel pengeluaran pemerntah sektor kesehatan dan sektor infrastruktur secara parsial belum memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Indonesia. (2.) Secara parsial dengan hasil regresi bahwa variabel pengeluaran pemerntah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

Agustina, Eka, Rochaida, Eny, & Ulfah, Yana. (2016). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap produk domestik regional bruto serta indeks pembangunan manusia di kalimantan timur. INOVASI, 12(2), 192�217.Google Scholar

Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Google Scholar

Fithri, Naylal, & Kaluge, David. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(2), 129�136. Google Scholar

Habsy, Bakhrudin All. (2017). Seni memehami penelitian kuliatatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. Jurnal Konseling Andi Matappa, 1(2), 90�100. Google Scholar

Kholis, Nur. (2014). Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003. Jurnal Kependidikan, 2(1), 71�85. Google Scholar

Mardiana, Mardiana, Militina, Theresia, & Utary, Anis Rachma. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. INOVASI, 13(1), 50�60. Google Scholar

Muklis, Faiza. (2016). Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 1(1), 65�76. Google Scholar

Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan. (2020). Strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Google Scholar

Ngindana, Rispa. (2012). APBD Partisipatif. Universitas Brawijaya Press. Google Scholar

Nurmainah, Santi. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 20(2). Google Scholar

Posumah, Ferdy. (2015). Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(3). Google Scholar

Pusat, Statistik Badan. (2019). Badan Pusat Statistik. Jakarta, Indonesia. Google Scholar

Rahmayanti, Atika Silmi, & Asnawi, Asnawi. (2012). Perencanaan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Program Plp-Bk Di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. Universitas Diponegoro. Google Scholar

Suryani, Embun, Permadi, Lalu Adi, & Serif, Sarifudin. (2019). Identifikasi karakteristik dan profil kemiskinan di Pulau Lombok: Basis perumusan intervensi kebijakan. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora (JSEH) p-ISSN, 2461, 666. Google Scholar

The World Bank. (2015). Ketimpangan yang Semakin Lebar: Aku Akhir Untuk Indonesia.

Copyright holder:

Rizqy Khairunnisa, M. Handry Imansyah, Dewi Rahayu (2021)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under: