Syntax Idea: p�ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X�����
Vol. 3, No. 5, Mei 2021
ANALISIS PENGARUH
PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH
MINIMUM KABUPATEN, DAN PENGANGGURAN, TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MADIUN
Deby Oktaviana, Wiwin
Priana Primandhana dan
Mohammad Wahed
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia
Email:
[email protected],
[email protected],
dan [email protected]
Abstract
The purpose of this research is to find out about the
effects of economic growth, distric minimum wages,
and unemployment on poverty in Madiun Regency in
2002-2019. This research utilizes secondary data sources which are data
collected by researchers through the statistical center of East Java and Madiun. By adopting a quantitatibe
approach method through multiple linear regression analysis with the Ordinary
Least Square (OLS) model. This study is able to show an increase in the economy
along with the distric minimum wage,so that the influence variabel
of economic growth and distric minimum wages on
poverty in Madiun Regency is considered to have a
significant effect and negative. However, unemployment variabel
on poverty in Madiun doesn�t have a significant
effect.
Keywoard: poverty; economic growth; minimum wages;unemployment
Abstrak
Pelaksanaan penelitian
ini memiliki
tujuan untuk
mencari tahu tentang pengaruh
yang dapat ditimbulkan
dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, beserta penggangguran
terhadap terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002- 2019. Penelitian
ini memanfaatkan sumber data sekunder yang merupakan data yang
berhasil dihimpun oleh peneliti melalui badan pusat statistik Jawa Timur dan Madiun.
Dengan mengadopsi metode pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda
dengan model Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini mampu memperlihatkan adanya peningkatan ekonomi beserta upah minimum kabupaten, sehingga
variable pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten terhadap
kemiskinan di Kabupaten Madiun dinilai memiliki pengaruh yang bernilai
negatif dan signifikan.
Akan tetapi variabel pengangguran terhadap kemiskinan
di Kabupaten Madiun tidaklah berpengaruh secara signifikan.
Kata Kunci:
pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten pengangguran; kemiskinan
Menurut (Marini,
2016) mendefinisikan bahwa pembangunan ialah upaya dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan mengembangkan perekonomian. Upaya dalam membangun perekonomian berasarkan pendapat yang dikemukakan oleh (Wijayanti
& Wahono, 2005)
ialah meningkatkan pertumbuhan beserta menekan angka kemiskinan dan kesenjangan
yang terjadi di masyarakat beserta dengan tingkat pengangguran yang melanda
masyarakat.
Di negara yang dikategorikan
sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan permasalahan yang umum terjadi.
Banyak sekali negara dalam kategori ini memiliki tugas untuk menumpas kemiskinan
dan memakmurkan masyarakatnya (Pratama, 2014) Sebuah masyarakat yang dikategorikan miskin apabila jumlah anak yang
menderita gizi buruk masih banyak jumlahnya, tingginya angka buta huruf yang
dialami masyarakat, minimnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta
kebutuhan infrastuktur publik yang tidak memadai beserta dengan buruknya
tingkat pelayanan publik (Tisniwati,
2012). Indonesia mengalami permasalahan kemiskinan
ini disebabkan masih rendahnya pendapatan masyarakat, tingginya angka
pengangguran, beserta pertumbuhan ekonomi yang tidak pesat (Pateda et
al., 2017).
Permasalahan kemiskinan di
Indonesia merupakan permasalahan serius, hal ini disebabkan jumlahnya akn cenderung
meningkat serta dapat mempengaruhi berbagai aspek (Pratama,
2014). Beranjak dari hal ini, penanganan akan kemiskinan lebih diutamakan
dalam pembangunan ekonomi.
Saat ini telah terlihat bahwa
angka kemiskinan di Indonesia tiap tahun terus menurun. Penurunan ini dikarenakan
upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dengan menyusun
strategi jitu yaitu dengan memberikan perlindungan sosial yang komperhensif,
menyediakan beserta meningkatkan akses dalam memperoleh pelayanan publik, serta
mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat terus menghidupi (BPS Jawa Timur,
2020a) Untuk melihat perkembangan kemisinan Jawa Timur dan Kabupaten Madiu n
dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.
Gambar 1 Kemiskinan
di Jawa Timur dan Kabupaten Madiun
Tahun 2015-2019
Sumber
: (Badan Pusat
Statistik Jawa Timur, 2020)
Berdasarkan
gambar tabel diatas angka kemiskinan
Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan selama tahun 2015-2019, sedangkan pada Kabupaten Madiun meskipun pada periode tahun 2015 hingga 2017ijustru mengalami fluktuasi dan pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah daerah sebagai pemimpin berbanding lurus dengan target pembangunan yang telah terencana.
Kemiskinan
pada Provinsi Jawa Timur terus
mengalami penurunan disebabkan oleh karakteristik pendidikan di Jawa Timur semakin membaik setiap tahun seiring dengan
gencarnya berbagai program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat
maupun
daerah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat khususnya penduduk miskin (BPS Jawa Timur, 2020a).
Dalam hal ini yang termasuk dalam karakteristik pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan yang ditamatkan
(BPS Jawa Timur, 2020a).
Namun
dengan terus menurunnya tingkat kemiskinan, Provinsi Jawa Timur masih
�menempati peringkat ke-3 dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa lainnya seperti Jawa Tengah, DKI
Jakarta, Jawa Barat, dan DIY. Kondisi ini dikarenakan tiap tahun terus
terjadi peningkatan angka kemiskinan dikarenakan urbanisasi yang terus menerus terjadi
tiap tahunnya dengan tidak disertai
dengan pemerataan persebaran penduduk (BPS Jawa Timur, 2020a). Data berdasarkan
hasil sensus yang dilakukan BPS pada 2010 menyatakan
bahwa 57,48% orang dari
total jumlah penduduk
Indonesia yang tinggal di Pulau
Jawa, hal ini membuktikan bahwa Pulau Jawa telah dinilai padat penduduk
dibandingkan pulau-pulau
lain di Indonesia. Data ini juga turut
dilengkapi dengan fakta bahwa 27,43% dari jumlah tersebut
merupakan penduduk yang bermukim di Provinsi Jawa Timur (Zamhari et al., 2015). Hal ini mengakibatkan
kesenjangan pembangunan dan
tingkat pendapatan per daerah menjadi tidaklah merata yang berakibat pada ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi (Prawidya, 2016).
Misalnya
pada daerah Surabaya memiliki
jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur sehingga pembangunan banyak dipusatkan pada daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan (Prawidya, 2016)
Pada tahun
2019, Madiun telah mencatat bahwa terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga 0,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018, tingkat kemiskinan Kabupaten Madiun ini menempati
posisi ke- 16 dari jumlah total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (BPS Kabupaten Madiun, 2021) Menurunnya
kemiskinan d Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat yaitu dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita dan konsumsi masyarakat (BPS Kabupaten Madiun, 2021)
Tabel 1
PertumbuhannEkonomi, UpahhMinimum Kabupaten, Pengangguran tahun 2015-2019
|
Tahun |
PertumbuhannEkonomi (%) |
UpahhMinimum Kabupaten (Rp) |
Penganggurann (%) |
|
2015 |
5,26 |
1.201.750 |
6,99 |
|
2016 |
5,27 |
1.340.000 |
6,69 |
|
2017 |
5,42 |
1.450.550 |
3,19 |
|
2018 |
5,10 |
1.576.893 |
3,81 |
|
2019 |
5,42 |
1.763.268 |
3,62 |
Sumber : (BPS Jawa Timur, 2020b)&(Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2020)
data diolah
Pada
tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Madiun
tahun 2019 sebesar 5,42%. Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Madiun mengalami peningkatan
pada tahun 2019, hal tersebut dipengaruhi oleh meningkanya produksi tanaman
pangan terutama tanaman padi sejumlah 58,92% dari total jumlah produksi (BPS Kabupaten Madiun, 2021). Kondisi tersebut
disebabkan karena sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Madiun
merupakan sektor pertanian (BPS Kabupaten Madiun, 2021).
Upah
minimum kabupaten di Kabupaten Madiun setiap tahunnya selalu mengalami
kenaikan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 188/666/KPTS/013/2018
tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019 bahwa UMK
Kabupaten Madiun Tahun 2019 ditetapkan sejumlah Rp. 1.763.268 lebih tinggiidibandingkan denganttahun
sebelumnya yaitu tahun 2018 dengan jumlah Rp. 1.576.893. Meningkatnya UMK tidak
serta merta dapat menurunkan angka kemiskinan, hal ini disebabkan adanya
peningkatan dalam nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga pemerintah merasa
perlu adanya peningkatan untuk menjamin kesejahteraan para pekerja di daerahnya
(Merdekawaty et al., 2016)
Dilihat
melalui perbandingannya, tingkat pengangguran di Kabupaten Madiun dengan
kabupaten/kota lain wilayah di Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke 17 yang
berarti naik empat peringkat dibanding pada tahun 2018 yang berada di urutan
ke-21 (BPS Jawa Timur, 2020a).
Pengangguran di Kabupaten Madiun pada tahun 2019 trennya menurun sebesar 0,18%.
Penurunan pengangguran di Kabupaten Madiun tersebut disebabkan karena meningkatnya
kesadaran masyarakat perihal pentingnya mengenyam dunia pendidikan ke jenjang
perguruan tinggi dan memilih untuk menunda kerja untuk menggapai pendidikan yang
jauh lebih layak lagi. Sedangkan angka pengangguran di Kabupaten Madiun di
dominasi oleh masyarakat lulusan SMA (BPS Kabupaten Madiun, 2021).
Dalam
menentukan keberhasilan dalam pembangunan yang terjadi di suatu negara,
dibutuhkannya penilaian atas pertumbuhan ekonomi beserta angka kemiskinan yang
berada di negara tersebut. Apabila suatu negara berhasil mengatasi permasalahan
tersebut dengan menunjukkan bahwa angka kemiskinan menurun, maka negara
tersebut dinyatakan telah berhasil membangun negaranya dengan maksimal (Jonaidi, 2012). Masyarakat miskin
diakibatkan oleh kekurangan dana atau tidak memiliki dana untuk memenuhi
kebutuhan sehari-harinya (Harlik et al., 2013). Dengan penerapan upah minimum
maka pendapatan masyarakat akan meningkat maka ke depannya diharapkan mampu
lebih mensejahterakan masyarakatnya serta menekan angka kemiskinan yang melanda.
Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan banyaknya pengangguran, menurut Yacoub (2012) secara
teori apabila seorang individu atau masyarakat memiliki pekerjaan maka akan
dapat memenuhi kebutuhannya menggunakan upah kerja yang dimiliki sehingga
kebutuhan hidup akan terpenuhi.
Berbagai
penelitian yang bertopik pada kemiskinan telah sering kali dilaksanakan,salah
satunya dilaksanakan oleh (Purnama, 2017), (Hambarsari & Inggit, 2016),
(Windra et al., 2016)
yaitu membuktikan bahwa secara signifikan dan negatif, pertumbuhan ekonomi
berpengaruh terhadap kemiskinan. Akan tetapi pernyataan yang berbeda dapat
disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyoningrum, 2018), (Romi & Umiyati, 2018) yaitu
menyatakan bahwa dari pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan tidak memiliki
pengaruh yang signifikan antara kedua faktor tersebut.
Penelitian
tentang pengaruh UMK terhadap kemiskinan yanggdilakukan
oleh (Safitri et al., 2020), (Yusnedi et al., 2019)
menyatakannbahwa secara negatif dan signifikan
UMK dapat mempengaruhi kemiskinan. Akan tetapi (Kurniawati et al., 2017), (Suyono, 2018)
menyatakan
bahwa UMK tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kemiskinan.
Penelitian
tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dilakukan oleh (Bintang & Woyanti, 2018), (Prasetyoningrum, 2018), (Kurniawan, 2018)
membuktikan
adanya pengaruh yang positif serta signifikan antara pengangguran terhadap kemiskinan.
Akan tetapi (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017), (Diramita & Usman, 2018) memberikan
pernyataan yang berbeda bahwa antara pengangguran terhadap kemiskinan tidak
ditemukan pengaruh yang signifikan.
Dilandaskan
pada pemaparan akan hasil penelitian terdahulu tersebut, ditemukan bahwa adanya
keragaman dalam faktor determinan atas topik perihal kemiskinan. Hasil yang
diutarakan sejumlah pihak yang telah menjalankan penelitian mengenai topik ini tidaklah
seragam dan konsisten. Beranjak dari hal ini, peneliti merasa masih dibutuhkannya
penelitian dengan menganggkat topik ini yaitu dengan melakukan serangkaian
pengujian terhadap determinan dari kemiskinan terbaru. Pada penelitian ini,
tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Madiun menjadi persoalan
yang akan diteliti dimana kemiskinan di Kabupaten Madiun masih tergolong cukup
tinggi yang menggambarkan upaya pemerintah daerah sebagai pemimpin belum mampu
mengatasi masalah kemiskinan dimana hal tersebut dapat menghambat target
pembangunan yang telah terencana. Hal tersebut menunjukkan diperlukan adanya analisis
berbagai faktor yang mempengaruhinya, meliputi pertumbuhan ekonomi, upah
minimum kabupaten, dan pengangguraan. Sehingga pada kesempatan ini penulis
mengambil judul penelitian mengenai �Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Upah Minimum Kabupaten dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun�.
Metode Penelitian
Dengan
menerapkan metode kuantitatif dalam melangsungkan penelitian ini peneliti akan
berpegang teguh pada filsafat
positivisme untuk melangsungkan penelitian terhadap
populasi atau sampel tertentu, dalam menghimpun data, menganalisis data secara kuantitatif,
sehingga peneliti mampu memberikan jawaban atas hipotesis
yang telah
ditetapkan. Tujuan dari diadakannya penelitian ini ialah menganalisis
pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran, terhadap
kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019.
Dalam menghimpun data, peneliti memanfaatkan sejumlah sumber data sekunder yaitu dengan mengadakan studi keperpustakaan sehingga peneliti mendapatkan sejumlah informasi berdasarkan berbagai literatur yang tersedia. Peneliti juga memanfaatkan data yang dipublikasikan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Madiun selama periode
tahun 2002-2019 serta Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
Data yang berhasil peneliti himpun kemudian peneliti analisis dengan menerapka analisis regresi linier berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Analisis regresi linier berganda ialah metode yang diterapkan guna melihat adanya
pengaruh yang ditimbulkan
oleh variabel independen
(X1, X2, X3,......,k) terhadap
variabel dependen (Y). Persamaan Model Regresi Linier Berganda :
Y = β0 + β1X1
+ β2X2 + β3X3 + e
Keterangan :
Y������� = Kemiskinan
X1����� = Pertumbuhan
Ekonomi
X2����� = Upah Minimum Kabupaten
X3����� = Pengangguran
β0������ = Konstanta
(nilai Yaapabila
X1, X2, X3 = 0)
������� = Koefisienrregresi
(nilai peningkatannataupunnpenurunan)
e�������� = sisa (error)
Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
Melalui pengelohan data yang
memanfaatkan bantuan perangkat keras komputer dengan program IBM SPSS versi 25,
peneliti mendapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = 32,257 � 2,390X1 � 6,381E-6X2 +
0,245X3
Berdasarkan atas persamaan seperti
yang dituliskan sebelumnya dapat diuraikan, Nilai konstanta sejumlah 32,257 Menunjukkan
apabila Pertumbuhan Ekonomi (X1), Upah Minimum Kabupaten (X2 dan Pengangguran
(X3) dianggap konstan maka Kemiskinan (Y) akan naik sebesar 32,257 persen. Koefisien
regresi X1 (β1) : Y= - 2,390 Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara
negatif dalam Pertumbuhan Ekonomi (X1). Hal ini dipat diidentifikasikan bahwa apabila angka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka angka kemiskinan (Y) akan menurun sejauh 2,390 persen. Dengan mengasumsikan X2 dan X3 Konstan.
Koefisien regresi X2 (β2) : Y= - 6,381E-6 Menunjukkan bahwa
upah minimum kabupaten (X2) berpengaruh negatif, dapat diartikan
apabila upah minimum kabupaten mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka angka kemiskinan (Y) mengalami penurunan sebesar 6,381E-6
persen. Dengan asumsi X1 dan X3 Konstan. Koefisien regresi X3 (β3) : Y= 0,245 Menunjukkan bahwa pengangguran (X3) berpengaruh positif, dapat
diartikan apabila angka pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kemiskinan (Y) mengalami kenaikan sejumlah 0,245 persen. Dengan asumsi X1 dan X2 Konstan.
1.
Hasil
Uji Asumsi Klasik (BLUE / Best Linier Unbiased
Estimator)
a.
Uji Normalitas
One
Sample Solgomorov Sminov
Test yang dilakukan pada penelitian
ini bertujuan untuk melangsungkan pengujian atas normalitas dengan memanfaatkan P-P Plot. Hasil yang didapatkan
melalui uji ini terlampir pada tabel di bawah :
Tabel 2
Uji Normalitas
(One Sample Solgomorov
Sminov Test)
|
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |
||
|
|
Unstandardized Residual |
|
|
N |
18 |
|
|
Normal Parametersa,b |
Mean |
.0000000 |
|
Std. Deviation |
.16935939 |
|
|
Most Extreme
Differences |
Absolute |
.196 |
|
Positive |
.090 |
|
|
Negative |
-.196 |
|
|
Test Statistic |
.196 |
|
|
Asymp. Sig. (2-tailed) |
.066c |
|
|
a. Test distribution
is Normal. |
||
|
b. Calculated from
data. |
||
|
c. Lilliefors
Significance Correction. |
||
Sumber: Output SPSS
�Setelah menjalan pengujian ini, dapat dilihat bahwa
data yang ada pada penelitian
ini telah terdistribusi secara normal, dilihat berdasarkan nilai signifikan residual yang melebihi 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai
kolmogrov smirnov yang diperoleh berdasarkan penelitian ini, senilai 0,196 dan nilai Asymp Sig. (2-tailed) 0,066. Sehingga
terlihat bahwa nilai signifikan residual yaitu 0,066 > 0,05, yang kemudian
dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut secara normal terdisribusi. Untuk grafik uji P-P Plot terlampir berikut :
Gambar 2. Uji Normalitas (P-P Plot)
�Sumber: Output SPSS
Berdasarkan pada pengujian
P-P Plot, terlihat bahwa
data atau titik
tersebar pada pada sumbu
diagonal grafik yaitu pada sekitar areal smbu diagonal dan mengarah pada sumbu diagonal atau grafik histogramnya.
Hal ini memperlihatkan bahwa pola terdistribusi secara
normal sehingga model regresi
sesuai dengan asumsi normalitas.
b.
Uji Linearitas
Uji linearitas dapat dilakukan melalui test of
linearity. Kriteriaayangbberlaku
adalahjjika nilai signifikansippada
linearity ≤ 0,05
Tabel 3
Uji Linearitas
|
Variabel |
Sig |
Ketentuan |
|
Pertumbuhan ekonomi |
0,031 |
≤ 0,05 |
|
Upah minimum kabupaten |
0,000 |
≤ 0,05 |
|
Pengangguran |
0,010 |
≤ 0,05 |
Sumber : Output SPSS
Tabel 3 telah
memaparkan adanya signifikasi dalam nilai yang dapat mempengaruhi variabel
pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran. Hal ini
didapatkan dengan mengamati kolom Linearity pada tabel anova yang menunjukkan
≤ 0,05, sehingga ditarik keimpulan bahwa semua variabel x berpola linier
terhadap variabel y.
c.
Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi
memperolah bahwa nilai yang diperoleh pada DW test senilai 1,013. Pada persamaan kali ini, total variabel bebas (k) ialah 3 beserta jumlah data (n) ialah
18, hal ini menunjukkan bahwa nilai DW tabel adalah sebesar dL = 0,9331 dan dU
= 1,6961. Beranjak dari hal tersebut, nilai
DW test terletak di antara nilai dL hingga dua,
oleh karena itu, data yang diuji dalam penelitian
ini terletak pada daerah keragu-raguan atau
tidak terdampak gejala autokorelasi, sehingga dapat diterapkan pada penelitian berikutnya.
d.
Uji Multikolinieritas
Pengujian multikolinieritas
dilakukan setelah memperoleh hasil dari pengujian atas analisis regresi linier
berganda yang menunjukkan nilai VIF pertumbuhan ekonomi (1,509), upah minimum kabupaten
(1,844), dan pengangguran (1,421). Dari hasil pengujian tersebut, terlihat
semua variabel bernilai di bawah 10 sehingga dapat disimpulkannbahwa tidak adanya multikolinieritas dalam model
regresi ini.
e.
Uji Heterokedastisitas
Terdapat pengecualian di dalam regresi linier pada nilai residual, yaitu tidak diperkenankannya hubungan
terhadap variabel bebas (X). Pengujian ini memperlihatkan bahwa tingkat
signifikansi koefisien korelasi Rank Spearman untuk variabel terikat Kemiskinan, keseluruhan
residualnya lebih besar dari 0,05 (tidak signifikan). Beranjak dari perolehan
tersebut, maka nilai residual terhadap variabel yang memaparkan bahwa tidak adanya
korelasi yang bernilai, sehingga dapat ditarik sebuah simpulan bahwa persamaan yang telah
dilangsungkan tersebut tidak terlihat adanya heterokedastisitas.
2.
Pengujian Hipotesis
a.
Uji Koefisien Determinasi (R�)
Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi
|
Modela |
Rl |
R Square |
Adjusted Ri Square |
Std. ErrorrOf The Estimate |
|
1 |
0,956a |
0,913 |
0,895 |
1,67673 |
Sumber:
Output SPSS
Didasarkan
pada output penelitian, diperoleh bahwa koefisien determinasi senilai 0,913 artinya 91,3 % berdasarkan semua penujian yang telah dilangsungkan
maka variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi (X1), Upah Minium Kabupaten (X2) dan Pengangguran (X3) dinilai dapat memaparkan variasi variabel terikatnya
yaitu Kemiskinan (Y), sisanya 8,7 % memperoleh pengaruh dari variabel di luar
penelitian.
b.
Uji F
Tabel 5
Uji F Simultan (ANOVA)
|
ANOVAa |
||||||
|
Modell |
Sum off Squares |
df |
Mean Square |
F |
Sig. |
|
|
1 |
Regression |
414.192 |
3 |
138.064 |
49.108 |
.000b |
|
Residual |
39.360 |
14 |
2.811 |
|
|
|
|
Total |
453.552 |
17 |
|
|
|
|
|
a.
Dependent Variable: Y |
||||||
|
b.
Predictors: (Constant), X3, X1, X2 |
||||||
Sumber: Output SPSS
Pengujian F ditujukan
guna menelusuri pengaruh ataupun keterkaitan secara simultan (serempak). Berdasarkan pengujian ini, didapatkan bahwa nilai F hitung senilai
49,108 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000b dengan taraf signifikasi
5 persen atau (α = 0,05) sehingga nilai
sig 0,000 < 0,005. Sedangkan nilai
F tabel dengan degree of freedom (df1) adalah 3 (jumlah
variabel bebas/k) dan df2
14 (n-k-1) diperoleh nilai
F tabel sebesar 3,344. Berdasarkan pengujian tersebut, didapatkan bahwa nilai F hitung 49,108 ≥ F tabel 3,344 sehingga H0 ditolak dan Hi diterima. Sehingga dapat ditarik simpulan bahwa secara simultan
Pertumbuhan Ekonomi, Upah
Minimum Kabupaten, dan Pengangguran berimbas positif terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun yang kemudian ditunjukkan melalui
kurva uji F berikut.
3,344 49,108
Gambar 3
�Kurva Distribusi
Uji F
c.
Uji T
Tabel 6
Uji T Parsial
|
Variabel |
T Hitung |
T Tabel |
Sig. |
|
Pertumbuhan Ekonomi (X1) |
-4,278 |
2,145 |
0,001 |
|
Upah Minimum Kabupaten (X2) |
-5,557 |
2,145 |
0,000 |
|
Pengangguran (X3) |
1,074 |
2,145 |
0,301 |
Sumber: Output SPSS
1.
Variabel Pertumbuhan Ekonomi
Dari perhitungan
secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar � 4,278 sedangkan nilai sig (α/2=
0,025) dengan degree of freedom (df) 14
(n-k-1) diperoleh nilai t tabel sebesar 2,145. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai t hitung � 4,278 ≥ t tabel 2,145 maka H0 ditolak dan Hi diterima, dengan nilai signifikansi
0,001 < 0,05. Maka Pertumbuhan Ekonomi
berpengaruh negatif dan signifikan kepada Kemiskinan di Kabupaten
Madiun.
2.
Variabel Upah Minimum Kabupaten
Dari perhitungan
secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar � 5,557 sedangkan nilai sig (α/2=
0,025) dengan degree of freedom (df) 14
(n-k-1) diperoleh nilai t tabel sebesar 2,145. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai t hitung � 5,557 ≥ t tabel 2,145 maka H0 ditolak dan Hi diterima, dengan nilai signifikansi
0,000 < 0,05. Maka Upah Minimum Kabupaten
berpengaruh negatif dan signifikan kepada Kemiskinan di Kabupaten Madiun.
3.
Variabel Pengangguran
Dari perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1,074 sedangkan nilai sig (α/2=
0,025) dengan degree of freedom (df) 14
(n-k-1) diperoleh nilai t tabel sebesar 2,145. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai t hitung 1,074 ≤ t tabel 2,145 maka H0 diterima dan Hi ditolak, dengan nilai signifikansi
0,301 > 0,05. Maka Pengangguran tidak berpengaruh signifikan kepada
Kemiskinan di Kabupaten Madiun.
1.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan
Pertumbuhan Ekonomi secara
parsial berpengaruh negatif dan signifkan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian
ini sesuai dengan beberapa penilitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Purnama, 2017), (Hambarsari & Inggit, 2016),
(Windra et al., 2016)
yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini tersebut
dipengaruhi oleh sektor pertanian terutama tanaman pangan. Kabupaten Madiun yang menjadi salah satu tulang punggung sektor pertanian tanaman bahan pangan
di Jawa Timur dengan produksi padi
menempati peringkat ke-7 tertinggi se-Jawa Timur pada tahun
2020 yang memiliki produksi
sebesar 453,54 ribu ton GKG
(Gabah Kering Giling) (BPS Kabupaten Madiun, 2021a). Pemerintah Daerah Kabupaten
Madiun mampu melihat peluang dalam pengelolaan pertanian sebagai sarana guna meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan program peningkatan pengelolaan pra dan pasca panen
di Kabupaten Madiun dan menerapkan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan guna melindungi lahan-lahan pertanian di Kabupaten Madiun (Madiunkab.go.id, 2021). Lebih lanjut menurut
Kuznet dalam Tambunan (2001)
pertumbuhan
ekonomi memiliki kaitan yang kuat terhadap kemiskinan, terdapat suatu korelasi menemukan bahwa adanya hubungan
yang negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yaitu apabila pertumbuhan
ekonomi mengalami kenaikan maka akan
menurunkan tingkat kemiskinan
2.
Pengaruh Upah
Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan
Upah minimum
kabupaten secara parsial berpengaruh negatif dan signifkan terhadap kemiskinan
di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan
beberapa penilitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Safitri et al., 2020)
dan (Yusnedi et al., 2019)
yang menjelaskan bahwa upah minimum kabupaten berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kemiskinan. Upah minimum di Kabupaten
Madiun dipengaruhi oleh nilai kebutuhan hidup layak (KHL). Nilai kebutuhan
layak ini didapatkan dari hasil survey yang dilakukan oleh tim survey Dewan
Pengupahan Provinsi/Kota diamana survey tersebut dilakukan di pasar-pasar
tradisional dengan responden penjual barang-barang kebutuhan sehari-hari (Mahila, 2014).
Selain itu pengaruh negatif dan signifikan upah minimum terhadap kemiskinan di
Kabupaten Madiun senada dengan tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Menurut (Khabhibi, 2010) Semakin
tingginya upah minimum maka akan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat
sehingga berpengaruh pada kesejahteraan yang meningkat dan pada akhirnya
terbebas dari kemiskinan.
3.
Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskonan
Pengangguran secara parsial
tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian
ini sesuai dengan beberapa penilitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017)
dan (Diramita & Usman, 2018)
yang menjelaskan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal tersebut berbeda dengan teori dan hipotesa yang dikeluarkan oleh (Sukirno, 2004) yang mengatakan bahwa
pengangguran memberikan dampak yang buruk yaitu dapat mengurai
pendapatan masyarakat hingga dapat menyebabkan
tingkat kesejahteraan yang sebelumnya telah dicapai oleh seseorang menurun, jika tingkat
kesejahteraan semakin menurun yang disebabkan oleh menganggur maka dapat menjebak dalam kemiskinan. Banyaknya pengangguran
di Kabupaten Madiun disebabkan oleh masih banyaknya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja yang ada dengan lowongan
pekerjaan yang tersedia (BPS Kabupaten Madiun, 2021a). Selain itu, menurut uji yang telah dilakukan menyatakan kemiskinan di Kabupaten Madiun tidak dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, karena tingkat pengangguran bukan satu-satu faktor yang menyebabkan kondisi kemiskinan, dimana pengangguran di Kabupaten Madiun adalah penduduk
dengan kondisi yang baru saja telah
menyelesaikan pendidikan
yang sedang berada pada waktu pencarian kerja dengan kesesuaian
pada keahlian yang telah dimiliki dan juga pada tingkat penghasilan yang susai dengan keinginan. Selain itu, tingkat pendapatan
keluarga yang cukup tinggi dengan hal
tersebut dapat memberikan biaya hidup dari anggota
keluarga yang merupakan pengangguran.
Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi
tingkat kemiskinan (Todaro, 2003). Secara teori apabila masyarakat mendapatkan pendapatan �maka secara umum masyarakat
dapat memenuhi kebutuhannya. Apabila tingkat pengangguran (terbuka dan terselubung) tinggi maka kemiskinan
akan marak ditemukan (Todaro, 2000).
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian
yang telah diuraikan maka peneliti mengambil
kesimpulan bahwa secara
negatif dan signifikan mampu mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hal
tersebut dipengaruhi oleh sektor pertanian terutama tanaman pangan. Perlu diketahui
bahwa Kabupaten Madiun menjadi pusat pertanian yaitu dengan memproduksi
bahwan pangan untuk wilayah Jawa Timur.
Hal ini dibuktikan bahwa Kabupaten Madiun mampu menduduki posisi ke-7 sebagai kabupaten yang paling banyak memproduksi padi di Jawa Timur pada 2020. Upah minimum kabupaten secara parsial berpengaruh
negatif dan signifkan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Upah minimum di Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh nilai kebutuhan hidup layak
(KHL) yang didapatkan
melalui survey pasar oleh tim
survey Dewan Pengupahan Provinsi/Kota. Pengangguran secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan
di Kabupaten
Madiun tahun 2002-2019. Pertumbuhan Ekonomi secara parsial Banyaknya pengangguran di Kabupaten Madiun disebabkan oleh masih banyaknya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja yang ada dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, banyaknya penduduk
dengan kondisi yang baru saja telah
menyelesaikan pendidikan
yang sedang berada pada waktu pencarian kerja, tingkat pendapatan keluarga yang tinggi.
BIBLIOGRAFI
Badan Pusat
Statistik Jawa Timur. (2020).
Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB,
Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa
Tengah (2011-2015). Media Ekonomi Dan Manajemen, 33(1), 20�28. Google Scholar
BPS Jawa Timur. (2020a). BPS Jawa Timur. Https://Jatim.Bps.Go.Id/.
BPS Jawa Timur. (2020b). https://www.bps.go.id/
BPS Kabupaten Madiun. (2021a). https://jatim.bps.go.id/
BPS Kabupaten Madiun. (2021b). https://madiunkab.bps.go.id/.
Diramita, & Usman, U. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk,
Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan
Riau. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 01, 46�52. Google Scholar
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2020).
Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016). Analisis Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat
Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(2),
257�282. Google Scholar
Harlik, Amir, A., & Hardiani. (2013). Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. Persepektif
Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 1(2), 109�120. Google Scholar
Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan
Kemiskinan. Kajian Ekonomi, 1(April), 140�164.
Khabhibi, A. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Surakarta:Universitas Sebelas Maret. Google Scholar
Kurniawan, R. A. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran
terhadap Kemiskinan di kota Surabaya. Jupe, 6(2009), 103�109. Google Scholar
Kurniawati, A., Gunawan, B. T., & Ratna Indrasari, D. P.
(2017). Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014. Jurnal
Riset Ekonomi Dan Manajemen, 17(2), 233. Google Scholar
Madiunkab.go.id. (2021). Kabupaten Madiun.
Mahila, S. (2014). Kebutuhan Hidup Layak dan Pengaruhnya terhadap
Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal
Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 14(2), 43�46 dan 161�169. Google Scholar
Marini, T. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten berau. INOVASI, 12(1),
108�137. Google Scholar
Merdekawaty, R., Ispriyanti, D., & Sugito. (2016).
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota Di
Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (Sar). Gaussian,
5(3), 525�534. Google Scholar
Pateda, Y., Masinambouw, V. A. J., & Rotinsulu, T. O.
(2017). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah
Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan
Keuangan Daerah, 19(3), 1�17. Google Scholar
Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks
Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap
Kemiskinan Di Indonesia. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2),
217. Google Scholar
Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen,
4(2). Google Scholar
Prawidya. (2016). Analisis Ketimpangan Ekonomi dan
Pengaruhnya terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara. Jurnal
Ekonomikawan, 16(1), 77358. Google Scholar
Purnama, N. E. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomikawan, 9(1),
76�99. Google Scholar
Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. E-Jurnal
Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 7(1), 1�7. Google Scholar
Safitri, R., Baihaqi, J., & Supriyadi, S. (2020).
Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis
Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Iqtishoduna,
16(1), 39�58. Google Scholar
Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar.
Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Suyono, B. (2018). Pengaruh Upah Minimum Regional , Pertumbuhan
Ekonomi Dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Magetan. Jurnal
Ekonomaks, 7(1). Google Scholar
Tambunan, T. (2001). Perekonomian Indonesia: Teori dan
Temuan Empiris. Jakarta:Ghalia Indonesia. Google Scholar
Tisniwati, B. (2012). Analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan,
10(1), 33�46. Google Scholar
Todaro, M. p. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.
Edisi Ketujuh diterjemahkan oleh Haris Munandar. Jakarta:Erlangga.
Todaro, M. p. (2003). Pembangunan ekonomi di dunia ketiga
jilid 2. Jakarta:Erlangga Google Scholar.
Wijayanti, D., & Wahono, H. (2005). Analisis Konsentrasi
Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999-2003. Economic Journal of
Emerging Markets, 10(3). Google Scholar
Windra, Marwanto, P. B., & Rafani, Y. (2016). Analisis
pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap
kemiskinan di indonesia. Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis (Jipmb),
14(November), 19�27. Google Scholar
Yacoub, Y. (2013). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap
tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Google Scholar
Yusnedi, Apriansyah, R., Agustin, S., & Anggraini, M. F.
(2019). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (Umk) Dan Distribusi Pendapatan
Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Indragiri Hulu. Ilmiah
Mahasiswa Manajemen Dan Bisnis (JIMB2B), 2(1), 52�60. Google Scholar
Zamhari, J., Wisadirana, D., & Kanto, S. (2015). Analisis
Determinan Kemiskinan di Jawa Timur. Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora,
18(01), 41�50. Google Scholar
Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor -
Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. Jurnal
Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 11(2), 27�31. Google Scholar
|
Deby Oktaviana,
Wiwin Priana Primandhana dan Mohammad Wahed (2021) |
|
First publication right: Journal Syntax Idea |
|
This article is licensed under:
|
