Syntax Idea: p�ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X�����

Vol. 3, No. 4, April 2021

 


KONTRUKSI REALITAS TERHADAP KRITIK KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI INDONESIA

 

Indriani Dian Pertiwi, Nurul Aulia Dewi dan Purnamasari Manoppo

Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia

Email: [email protected], [email protected], [email protected]

 

Abstract

Mass media in the middle of the community in providing information is very good both important because people have fast, precise and accurate information. Online media is an option to be able to information because according to reason and the pen many where and whenever. This research is further to provide an overview of the criticisms that occur in the Central Government related to the handling of Large-Scale Social (PSBB). Online media such as Tempo.com and Kompas.com frame the news for the criticism that the Central Government with the PSBB stipulates and the validity period of the economic sector. The decision made by the Governor of DKI Jakarta Anies Baswedan as a measure of handling the Covid-19 virus was postponed by the Minister of Health Terawan and the final result on April 07, 2020. This study uses descriptive qualitative method with framing analysis model by Robert N. Entman. As a result of this study, both Tempo and Kompas's online news media criticized the site created by the Central Government. The tempo of the central government's policy is convoluted and very bureaucratic in psbb policy. Meanwhile, Kompas, framing the president of the MCC, Sohibul Iman the four of them in the absence of command from the leadership of the Republic of Indonesia which is handling Covid-19 became sluggish.

 

Keywords: construction of a construction construction kemudsyaan framing; PSBB

 

Abstrak

Kehadiran media massa ditengah masyarakat dalam memberikan informasi sangatlah berperan sangat penting karena manusia cenderung ingin mendapatkan informasi cepat, tepat dan akurat. Media online menjadi pilihan untuk dapat mengakses informasi karena dinilai memudahkan pembaca dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kritik pemberitaan yang terjadi pada Pemerintah Pusat terkait penanganan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Media online seperti Tempo.com dan Kompas.com membingkai pemberitaan atas kritik yang dihadapi Pemerintah Pusat dengan menetapkan PSBB dan dinilai dapat mematikan sektor ekonomi. Keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai langkah percepatan penanganan virus Covid-19 sempat ditunda oleh menteri kesehatan Terawan dan kemudian disahkan pada tanggal 07 April 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model analisis framing oleh Robert N. Entman. Hasil dari penelitian ini, berfokus pada kedua media pemberitaan online Tempo dan Kompas mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Tempo menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai berbelit-belit dan sangat birokratis dalam menentukan kebijakan PSBB. Sementara Kompas, membingkai pemberitaan presiden PKS, Sohibul Iman yang menilai tidak adanya komando langsung dari pimpinan RI yang menyebabkan penanganan Covid-19 menjadi lamban.

 

Kata Kunci: konstruksi realitas; framing; PSBB

 

Pendahuluan

Di era seperti saat ini manusia sangat bergantung pada informasi. Kehadiran media massa ditengah masyarakat sangat mempunyai peran penting dalam memberikan informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat. Kecenderung untuk mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dalam mengaksesnya menjadikan masyarakat lebih gemar untuk mencari berita secara online. Oleh karenanya, media komunikasi terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semula hanya mengonsumsi media tradisional seperti cetak dan televisi kemudian beralih menggunakan media online.

Dalam konteks kekuataan media, saat ini media dijadikan sebagai alat yang digunakan dalam pembentukan opini publik jika asumsinya digerakan kearah realitas maka publik akan membentuk persepsi. Terlebih lagi saat ini dunia sedang dilanda krisis kesehatan yang disebabkan oleh tersebarnya virus Covid-19. Seluruh media cetak, elektronik, maupun online tidak henti-hentinya memperbarui perkembangan mengenai penyebaran dan dampak yang diakibatkan virus Covid-19.

 

 

Gambar 1 Akumulasi Kasus Positif Aktif Covid-19 DKI Jakarta

(Sumber: https://corona.jakarta.go.id/id/peta-kronologis)

 

Kasus terkonfirmasi dari hasil pemantauan sejak 21 Januari 2020 hingga 11 Oktober 2020, angka positif terjangkit virus Covid-19 di Jakarta telah mencapai 86.006 jiwa dan yang dinyatakan meninggal sebanyak 1.901 jiwa. Sedangkan yang terkonfirmasi sembuh sebanyak 71.549 (Corona.jakarta.go.id, 2020). Angka peningkatan kasus positif ini membuat Pemerintah Pusat harus segera bertindak untuk membuat keputusan kebijakan apa yang harus dipilih untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Dari pemberitaan media yang tersaji secara online, banyak kritik berdatangan mengenai penetapan kebijakan PSBB yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan PSBB di Jakarta menuai kritik diantaranya, kekhawatiran terganggunya manufaktur, PSBB ketat akan berdampak pada pelaku usaha, IHSG merosot tajam, dan masih banyak sektor ekonomi yang sudah pasti terdampak akan adanya penetapan kebijakan PSBB (Safitri, 2020).

Anies Baswedan melakukan mengirim surat permohonan kepada Menteri Kesehatan Terawan untuk melakukan penetapan kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Anies meminta Menkes Terawan untuk segera menetapkan status PSBB untuk wilayah DKI Jakarta. Pada tanggal 7 April 2020 Menteri Kesehatan Terawan menyetujui permohonan tersebut dengan alasan dalam rangka percepatan penanganan virus Covid-19. Menteri Kesehatan Terawan mempertimbangkan peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta yang signifikan dan meningkat dengan cepat (Mursid, 2020).

Analisis framing dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Dengan cara dan teknik seperti apa peristiwa ditekankan dan ditonjolkan. Dalam analisis framing, yang kita lakukan pertama-tama adalah bagaimana media membingkai kasus tersebut. Bagaimana sebuah realitas atau peristiwa dikonstruksi dalam pemberitaan mereka. Karena masing-masing media pasti akan memberikan sikap mendukung, apakah itu positif atau negatif yang merupakan efek dari bingkai yang dikembangkan oleh media. Media khususnya surat kabar dapat menyajikan sebuah realitas atau peristiwa yang sama, namun dalam hal mengkontruksi dan memahami sebuah peristiwa berbeda (Ariyani, 2014).

Dalam analisis framing, yang kita lihat adalah bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberitakan. Dengan analisis framing ini kita dapat melihat bagian mana berita yang ditonjolkan dan dibuang, sisi mana yang diberitakan dan sisi mana yang luput dari pemberitaan, itu semua merupakan konsep dari framing. Dalam mempelajari media, analisis framing menunjukkan bagaimana aspek-aspek struktur dan bahasa berita mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Jadi, dalam penelitian framing, yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas atau peristiwa dikonstruksi dan dikembangkan oleh media (Eriyanto, 2002).

Penelitian ini menggunakan analisis model framing Robert N. Entman. Terdapat dua dimensi besar dalam framing yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat khalayak. Terdapat empat struktur framing Entman yaitu: (1) define problem, (2) diagnose cause, (3) make moral judgement, (4) suggest remedies (Eriyanto, 2002). Analisis Framing Robert N. Entman menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak� (Atmadja, 2014).

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa merupakan unsur utama dan menjadi instrument pokok untuk menceritakan realitas. Pemilihan kata, angka, simbol dan cara penyajiannya akan menghasilkan realitas itu sendiri. Penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi tertentu. Sedangkan jika dicermati secara teliti isi media cetak maupun elektronik menggunakan bahasa, baik bahasa verbal maupun non-verbal (Hamad, 2004). Dalam media massa, keberadaan bahasa tidak lagi hanya sebagai alat untuk menggambarkan realitas, melaikan dapat menentukan gambaran mengenai realitas media yang muncul di benak pembaca.

Istilah konstruksi atas realitas sosial (social construction of reality) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality: A Treatise n the Sociological of Knowledge. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Hamad, 2004). Dalam teori ini berpandangan bahwa realitas memiliki dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia memengaruhinya melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas yang subjektif. Peter Berger dan Thomas Luckmann memaparkan dua gagasan sosiologi pengetahuan, yaitu �realitas� dan �pengetahuan�. �realitas� adalah fakta atau kenyataan yang ada dalam kehidupan bersosial yang memiliki sifat eksternal, umum, dan memaksa terhadap kesadaran masing-masing individu. Entah diterima atau ditolak, setuju atau tidak setuju, �realitas� itu akan selalu ada. �Pengetahuan� adalah realitas yang ada atau hadir didalam kesadaran tiap-tiap individu (Chrisanty, 2017).

Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang sebenarnya. Realitas bukan hanya disulap saja menjadi berita. Realitas adalah produk interaksi antara wartawan dan dakta. Dalam proses internalisasi, realitas diamati oleh wartawan dan kemudian diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi wartawan melibatkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dalektika tersebut (Eriyanto, 2002). Pesan-pesan yang disampaikan oleh media melalui produk medianya dibangun dan dibentuk untuk suatu tujuan tertentu. Terdapat motif dibalik setiap pesan yang ditampilkan dalam produk medianya, baik berupa berita, headline, liputan khusus dan sebagainya. Motif ini berupa nilai-nilai yang ingin ditanamkan media dalam benak pemirsa dan pembacanya (Chairani dan Kania, 2017).

Menurut (Baran & Davis, 2010), frame realitas berita merupakan sebuah pemberitaan ketika elite yang berkepentingan melibatkan jurnalis dalam membangun drama berita sehingga mengaburkan realitas kontekstual yang mendasarinya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hayati & Yoedtadi, 2020) mengenai konstruksi berita Covid-19 di Kompas.com dan Tribunnews.com, dimana hasil penelitian tersebut banyak mengambil sudut pandang pemerintah yang selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap Covid-19. Frame yang dibangun oleh media adalah Covid-19 harus diwaspadai oleh masyarakat, di saat pemerintah tengah berusaha melakukan antisipasi secara optimal.

Penggiringan opini yang disebabkan informasi yang disampaikan media telah banyak dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Merry dan Rahmat (2020) yang meneliti tentang analisis framing pemberitaan kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan sebagai dampak Covid-19 di Kompas.com dan Malaysiakini. Dalam penelitiannya, Merry, dkk melihat adanya ketidak berimbangan narasumber yang hanya mewakili satu pihak saja, dimana Kompas.com memilih narasumber yang mewakili pengusaha, sedangkan Malaysia kini memilih narasumber dari Mufti P. Pinang yang merupakan opinion leader masyarakat Malaysia. Keberimbangan dalam pemilihan narasumber sangatlah penting sebab sebagai intitusi sosial, media memiliki peran untuk merubah sikap masyarakat melalui informasi-informasi yang disampaikan sehingga pemberitaan berimbang adalah sebuah keharusan.

Pembingkaian media juga dilakukan oleh (Boer, Pratiwi, & Muna, 2020). Pada penelitiannya, Kheyene, dkk meneliti framing pemberitaan generasi milenial dan pemerintah terkait Covid-19 di media online. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran media tidak sebatas sebagai penyampai informasi, perkembangan zaman menuntut media menjalankan peran �watch dog� atau anjing penjaga bagi elit atas dalam merumuskan setiap kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam media CNNIndonesia.com, Liputan6.com dan Kompas.com memberikan ruang klarifikasi bagi pemerintah yaitu gugus tugas Covid-19 atas tanggapan pro kontra dari masyarakat mengenai keterlibatan para influencer.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai framing atau pembingkaian yang dilakukan oleh media online Tempo dan Kompas terkait kritik kebijakan PSBB di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada acara pembentukan pesan oleh media online dalam memaknai, memahami dan membingkai peristiwa dalam berita kebijakan PSBB di Indonesia. Dalam pemberitaan pada dua media online ini merupakan hasil dari realitas yang dikonstruksi jurnalis yang selanjutnya peneliti mencoba mengurai realitas yang telah dikonstruksi jurnalis dalam pemberitaan terkait kebijakan PSBB di Indonesia.

 

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode penelitian ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (Moleong, 2010). Kemudian penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis teks media dengan model analisis framing dari Robert N. Entman. Menurut (Karman, 2016), framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan Ketika menyeeksi isu dan menulis berita. Pada analisis framing dari Robert N. Entman. Terdapat empat struktur pada model framing Robert N. Entman yaitu: pendefinisian masalah (define problems); memperkirakan masalah atau sumber masalah (dignose causes); membuat keputusan moral (make moral judgement); dan menekankan penyelesaian (treatment recommendation).

Subjek penelitian ini adalah berita yang dimuat pada media online Tempo dan Kompas. Sedangkan objek penelitian ini adalah berita isu pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Pusat pada media online Tempo dan Kompas. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian interpretatif. Secara garis besar, penelitian ini menitikberatkan bagaimana media mengeksplorasi sebuah fenomena serta penekanan opini dan fakta mengenai isu pemberlakukan kebijakan PSBB di DKI Jakarta oleh Pemerintah Pusat di media online Tempo dan Kompas. Dengan menggunakan pendekatan interpretatif, kita dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi teks/document research. Observasi teks dalam hal ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teks berupa data primer (primary-sources) dan data sekunder (secondary-sources). Data primer berupa teks berita dari media online Tempo dan Kompas terkait isu pemberlakuan kebijakan PSBB di DKI Jakarta oleh Pemerintah Pusat. Terdapat dua berita yang diambil dari media online Tempo dan dua berita dari media online Kompas. Sedangkan data sekunder berupa data tambahan yang digunakan berkaitan dengan teori-teori seperti buku, artikel, jurnal, majalah serta data pendukung analisis dalam penelitian.

 

Hasil dan Pembahasan

Analisis framing pada penelitian ini dilakukan terhadap berita di media online Tempo dan Kompas tentang isu pemberlakuan kebijakan PSBB DKI Jakarta oleh Pemerintah Pusat. Dengan analisis model Robert N. Entman, penelitian ini berusaha menelaah cara framing isu pemberlakuan kebijakan PSBB DKI Jakarta oleh Pemerintah Pusat. Terdapat empat berita yang dianalisis, dua berita dari Tempo dan dua berita dari Kompas.

1.    Artikel 1

Judul��� : Kritik PSBB: Pembatasan Sosial Berskala Birokratis

Sumber : Media online Tempo edisi 5 April 2020

 

Tabel 1 Analisis Framing Artikel 1 Tempo

Define Problems

Alur yang berbelit dan birokratis untuk kebijakan penerapan PSBB di daerah

Diagnoses Causes

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terlalu birokratis dengan adanya tim yang melakukan kajian epidemiologis, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.

Make Moral Judgement

Permenkes ini dinilai tidak progresif dan terkesan sangat birokratis yang membuat kepala daerah membutuhkan banyak data untuk permohonan penetapan PSBB

Treatment Recommendation

Pemerintah melakukan deregulasi agar penanganan efektif dan cepat ke masyarakat


Gambar 2 screen capture artikel tempo

(sumber: (tempo.co, 2020)

 

Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar.

 

�Yang membuat terlalu birokratis adalah tim tersendiri yang dibentuk untuk merekomendasikan suatu daerah bisa PSBB atau tidak,� ujar Staf Biro Penelitian Pemantauan dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar, saat dihubungi pada Ahad, 5 April 2020

 

Diagnoses causes. Penyebab masalah yang dibingkai oleh Tempo pada artikel ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang memiliki dua kriteria. Pertama, adalanya jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kedua, wilayah tersebut memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Serta membutuhkan sejumlah data dan tim khusus untuk merekomendasikan suatu daerah dapat ditetapkan PSBB atau tidak.

 

Data peningkatan jumlah kasus harus disertai dengan kurva epodemiologi. Untuk data penyebaran kasus disertai dengan peta penyebaran menurut waktu. Sedangkan data kejadian transmisi lokal wajib disertai dengan hasil penyelidikan epidemologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.

[�] Menteri Kesehatan akan membentuk tim. Fungsinya untuk melakukan kajian epidemologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamana. Tim ini juga akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona.

 

Make moral judgement. Penilaian moral pada artikel ini ditunjukkan dengan kritik terhadap oleh Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 ini menyulitkan penetapan PSBB karena tidak progresif dan terkesan sangat birokratis.

�Karena panjangnya alur birokrasi dikhawatirkan akan memperlambat tugas dalam penanganan Covid-19.� Kata Saleh kepada wartawan, Ahad, 5 April 2020

Alur borkrasi yang dimaksud mislanya tata cara penetapan PSBB yang harus melalui tahapan yang panjang. Menteri harus membentuk tim yang melakukan kajian epidemologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.

 

Saleh juga menyoroti tidak adanya sanksi bagi yang melanggar peraturan PSBB, baik dalam Permenkes maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo.

 

�Saya khawatir Peraturan Pemerintah dan Permenkes Pembatasan Sosial Berskala Besar ini hanya akan menjadi dokumen kearifan yang berada di tempat yang tinggi tetapi tidak terimplementasi di bumi,� kata Saleh.

 

Treatment recommendation. Penyelesaian masalah yang dijelaskan pada artikel ini adalah pemerintah seharusnya melakukan deregulasi untuk penanganan Covid-19, seperti yang disampaikan oleh Rivan yaitu:

 

Menurut Rivan, alur yang berbelit-belit hanya membuat penanganan virus corona lambat atas nama administrasi. Padahal, di situasi darurat sekarang ini, seharusnya pemerintah, baik daerah maupun pusat, melakukan deregulasi agar penanganan efektif dan cepat ke masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Artikel 2

Judul���������� : Para Pakar Epidemiolog Kritik Rencana Pusat Longgarkan PSBB

Sumber������ : Media online Tempo edisi 11 Mei 2020

 

Tabel 2 Analisis Framing Artikel 2 Tempo

Define Problems

Epidemiologi tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan PSBB

Diagnoses Causes

Pemerintah pusat berencana melonggarkan kebijakan PSBB

Make Moral Judgement

Keterbatasan dan keterlambatan tes spesimen membuat data yang disajikan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

Treatment Recommendation

Mengadakan tes massif berbasis molekuler (PCR test) prioritas.


 

Gambar 5 Screen Capture Artikel Kompas

(Sumber: (Tempo.co, 2020)

 

Define problems. Artikel ini menjelaskan tentang kritik kebijakan PSBB yang dinilai lamban dan tak integrative oleh PKS. Disampaikan langsung oleh Presiden PKS Sohibul Iman pada orasi kebangsaan dan kemanusiaan Milad ke-22 PKS yang bertajuk �Titik Balik Bangsa Indonesia�. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan pada artikel saat Sohibul Iman berbicara dalam orasi kabangsaan.

Diagnoses causes. Penyebab masalah yang dibingkai oleh Kompas pada artikel ini adalah kritik presiden PKS pada pemerintah yang dinilai lamban dan tak integratif dalam penanganan Covid-19 seperti yang disebutkan pada kutipan artikel berikut ini:

 

Sohibul menilai, kebijakan Pembatasan Sosial Bersakla Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah membuat penanganan Covid-19 menjadi lamban.

�Membuat kebijakan penanganan Covid-19 menjadi sangat lamban, tidak terkoordinasi dengan baik, tidak integratif seperti jalan sendiri-sendiri tanpa adanya satu komando dari Pemimpin tertinggi di Republik ini.� Kata Sohibul Iman.

 

Make moral judgement. Penilaian moral dalam artikel ini ditunjukan dengan kritik presiden PKS kepada pemerintah yang terkesan lepas tangan dari beban penanganan Covid-19 dengan menyerahkan kepada pemerintah daerah masing-masing berdasarakan kebutuhan dan kondisi masing masing daerah.

 

Sohibul menilai, PSBB terkesan dibuat agar pemerintah pusat lepas tangan dari beban yang ditanggung pemerintah daerah. Padahal, menurut Sohibul, pemerintah bisa belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu mengalami wabah Covid-19.

 

Treatment recommendation. Penyelesaian masalah pada artikel ini adalah Indonesia membutuhkan hadirnya pemimpin nasional yang dapat memberikan sense of direction and confidence kepada rakyatnya.

 

�Dalam situasi kriris, republik ini sangat membutuhkan hadirnya pemimpin nasional yang dapat memberikan sense of direction and confidence kepada rakyatnya. Agar rakyat punya harapan dan keyakinan bahwa pemimpinnya dapat diandalkan.� Ucap Sohibul Iman

 

Konstruksi Realitas terhadap Kritik Kebijakan PSBB di Indonesia

Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang sebenarnya. Realitas bukan hanya disulap saja menjadi berita. Realitas adalah produk interaksi antara wartawan dan dakta. Dalam proses internalisasi, realitas diamati oleh wartawan dan kemudian diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi wartawan melibatkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Pemberitaan terkait pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta oleh Pemerintah Pusat antara Tempo dan Kompas terdapat kesamaan terkait tujuan dibalik artikelnya. Dua media online ini sama-sama membangun artikelnya dengan kontruksi yang negatif dengan menunjukkan beberapa kritik terkait pemberlakuan PSBB. Selain itu, pada artikel Kompas, ditunjukan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang berbeda sikap dalam pemberlakuan PSBB.

Kemudian Tempo lebih menunjukkan kritik dengan mengemas judul secara menarik dengan menggunakan singkatan, terlihat pada berita pertama yang membahas tentang prosedur penetapan PSBB yang dinilai terlalu birokratis, sementara berita kedua, kritik epidemiolog tentang rencana pemerintah pusat melonggarkan PSBB. Pada dua berita ini terlihat bahwa Tempo ingin menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat dinilai kurang maksimal, dengan alur yang birokratis untuk kebijakan penetapan PSBB di daerah dan rencana pemerintah pusat melonggarkan kebijakan PSBB.� Pada dua berita ini, Tempo berfokus dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat, sedangkan pemprov DKI Jakarta tidak dibahas.

Di sisi lain, berita yang dikemas oleh Tempo ditambahkan informasi penunjang seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan mewawancarai para pakar epidemiolog. Dari informasi inilah terlihat bahwa Tempo menyampaikan kritik dari berbagai pihak untuk pemerintah pusat dengan menyampaikan informasi penunjangnya.

Terdapat fokus yang berbeda antara kedua pemberitaan media online Kompas. Meskipun fokusnya berbeda, namun tetap menyoroti terkait kebijakan yang tetap dijalankan selama PSBB. Berita Kompas pertama berfokus pada kritik PKS terhadap kebijakan PSBB yang lamban dan tidak integratif, sementara berita yang kedua membahas mengenai perbedaan sikap Kemenprin dengan Pemprov DKI mengenai perusahaan yang tetap beraktivitas karena mengantongi izin dari Kemenprin selama PSBB DKI Jakarta belangsung.

Adanya kritik yang dilontarkan presiden PKS Sohibul Iman, menilai Pemerintah Pusat memerintahkan PSBB disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah membuat penanganan Covid-19 menjadi lamban dan tidak adanya komando langsung dari pimpinan tertinggi di RI. Dalam artikel ini juga terlihat bahwa, Pemerintah Pusat dinilai tidak dapat menentukan keputusan terkait kebijakan yang harus ditempuh dalam percepatan penangan virus Covid-19.� Selanjutnya penulis melihat adanya keberpihakan Kemenprin kepada perusahaan-perusahaan manufaktur besar yang tetap diizinkan beroperasi meski mobilitas mereka dapat berpotensi untuk menyebarkan virus Covid-19. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi telah mengantongi izin dari Kemenprin dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sementara, anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mempertanyakan mengenai dimana letak urgensi PSBB jika perusahaan besar tetap beroperasi sementara pasar-pasar dengan pedagang kecil harus tutup. Dari kedua berita diatas, menjelaskan bahwa Kompas tetap mengekspresikan kebenaran dan fakta atas diberlangsungkannya kebijakan PSBB yang dinilai kurang merata dan adil antara perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat kecil, adanya kritik dari berbagai pihak juga hanya berfokus pada mengkritisi Pemerintah Pusat yang dinilai lamban dan berusaha untuk lepas tangan.

Berdasarkan hasil penelitian (Yesicha & Irawanto, 2020) mengenai dekonstruksi wacana subversi meme #indonesiaterserah menyatakan bahwa meme #indonesiaterserah menjadi alat kampanye untuk mempersuasi bagi masyarakat Indonesia melalui pembentukan identitas tenaga medis. Ideologi yang ditanamkan pada #indonesiaterserah adalah bentuk protes atau kritik logis dimana ungkapan terserah menjadi sebuah kalimat satire yang mengandung kritik tersembunyi pada pemerintah yang dianggap belum maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19 sehingga membuka peluang perilaku masyarakat menjadi indisipliner dengan protokol kesehatan.

 

 

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang peneliti lakukan diatas mengenai konstruksi realitas kritik terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui media pemberitaan online Tempo dan Kompas, dapat disimpulkan bahwa kedua media pemberitaan online tersebut berfokus pada pembahasan mengenai mengkritisi Pemerintah Pusat. Konstruksi realitas yang dibangun oleh Tempo, didapati bahwa Tempo mengemas judul dengan sangat menarik dengan menggunakan singkatan. Tempo juga menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai berbelit-belit dan sangat birokratis dalam menentukan kebijakan PSBB. Tempo hanya berfokus pada mengkritisi Pemerintah Pusat dan tidak membahas mengenai Pemprov DKI.

Selanjutnya, Kompas juga menyoroti berbagai sumber yang mengkritisi Pemerintah Pusat seperti presiden PKS, Sohibul Iman yang menilai tidak adanya komando langsung dari pimpinan RI yang menyebabkan penanganan Covid-19 menjadi lamban. Kemudian berbeda pendapat antara Kemenprin dengan Pemprov DKI mengenai perizinan perusahaan-perusahaan untuk tetap beroperasi selama PSBB berlangsung dapat meningkatkan mobilitas penyebaran virus Covid-19, namun Kemenprin menilai perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi telah mengantongi izin dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kritik lainnya juga muncul dari anggota DPR Obron Tabroni yang mempertanyakan mengenai urgensi PSBB jika masih saja ada perusahaan yang masih menjalankan aktivitas sementara pasar-pasar kecil harus ditutup. Pembingkaian berita kedua media online yang dilakukan dengan menggunakan model analisis framing oleh Robert N. Entman dapat disimpulkan, kedua media online ini memaknai pemberitaan kritik Pemerintah Pusat dengan mengekspresikan kebenaran dan fakta yang terjadi dilapangan dengan didukung kritik dari berbagai sumber.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

 

Ariyani, Isma. (2014). Representasi nilai siri�pada sosok Zainuddin dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (analisis framing novel). Skripsi Sarjana. Makassar: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.Google Scholar

 

Atmadja, Xena Levina. (2014). Analisis Framing terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Media Online. Jurnal E-Komunikasi, 2(1). Google Scholar

 

Baran, Stanley J., & Davis, Dennis K. (2010). Teori komunikasi massa: Dasar, pergolakan, dan masa depan. Jakarta: Salemba Humanika. Google Scholar

 

Boer, Kheyene Molekandella, Pratiwi, Mutia Rahmi, & Muna, Nalal. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(1), 85�104. Google Scholar

 

Chairani, Dessita, & Kania, Dessy. (2017). Konstruksi Realitas dalam Pemberitaan Pelantikan Presiden Joko Widodo Analisis Framing pada Laporan Utama Majalah Tempo dan Majalah Gatra. Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication, 3(2), 121�139. Google Scholar

 

Chrisanty, Priscilla. (2017). Konstruksi Realitas Keotoriteran Presiden Sukarno dalam Novel: Analisis Framing Teks Novel The Year of Living Dangerously. Jurnal Komunikasi Indonesia, 23�30. Google Scholar

 

Corona.jakarta.go.id. (2020). Corona.jakarta.go.id.

 

Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LKIS. Google Scholar

 

Hamad, Ibnu. (2004). Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik. Yayasan Obor Indonesia.

 

Hayati, Helen Nur, & Yoedtadi, M. Gafar. (2020). Konstruksi Berita Covid-19 di Kompas. com dan Tribunnews. com. Koneksi, 4(2), 243�250. Google Scholar

 

Karman, Karman. (2016). Konstruksi media dan isu negara islam indonesia Analisis Framing Pemberitaan Koran Tempo tentang Isu Negara Islam Indonesia. Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 3(1), 15�25. Google Scholar

 

Moleong, J. Lexy. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Google Scholar

 

Mursid, Fauziah. (2020). Gubernur DKI Minta Menkes Segera Tetapkan PSBB untuk Jakarta. Retrieved from https://gayahidup.republika.co.id/berita/q85xai354/gubernur-dki-minta-menkes-segera-tetapkan-psbb-untuk-jakarta.

 

Safitri, Kiki. (2020). Melonjaknya Kasus Covid-19 Jadi Penyebab IHSG Jatuh 2,24 Persen dalam Sepekan. Diperoleh Dari from Kompas: Https://Money.Kompas.Com/Read/2020/09/25/184510926/Melonjaknya-Kasus-Covid-19-Jadi-Penyebab-Ihsg-Jatuh-224-Persen-Dalam-Sepekan.

 

Tempo.co. (2020). Kritik PSBB: Pembatasan Sosial Berskala Birokratis. Https://Fokus.Tempo.Co/Read/1328093/Kritik-Psbb-Pembatasan-Sosial-Berskala-Birokratis.

 

Tempo.co. (2020). Para Pakar Epidemiolog Kritik Rencana Pusat Longgarkan PSBB. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1341179/para-pakar-epidemiolog-kritik-rencana-pusat-longgarkan-psbb.

 

Yesicha, Chelsy, & Irawanto, Budi. (2020). Dekonstruksi Wacana Subversif Meme# IndonesiaTerserah. Jurnal Komunikasi Global, 9(2), 282�299. Google Scholar

 

 

Copyright holder :

Indriani Dian Pertiwi, Nurul Aulia Dewi dan Purnamasari Manoppo (2021)

 

First publication right :

Journal Syntax Idea

 

This article is licensed under: