Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X

   Vol. 1, No. 2 Juni 2019

 


Diterapkannya Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Untuk Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

 

Fitrah Akbar Muhammad

Akuntansi, Universitas Pasundan Bandung

Email: fitrah.akbar19@gmail.com

 

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan adanya sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern. Dilakukan dengan studi kasus pada entitas pelaporan BPKAD pemerintah kota bandung. Populasi dari penelitian ini sebanyak 25 orang. Pengambilan sampel menggunakan pendekatan purposive sampling. Jumlah sampel terdiri dari bagian akuntansi 15 orang dan bagian keuangan 10 orang. Data dikumpulkan menggunnakan kuesioner, studi kepustakaan dan studi internet. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) secara simultan kualitas laporan keuangan dipengaruhi dengan adanya sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern, (2) adanya sistem akuntansi memberikan pengaruh sebesar 36,5% terhadap kualitas laporan keuangan (3) adanya sistem pengendalian intern memberikan pengaruh sebesar 32,8% terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi, Sistem Pengendalian.

 

Pendahuluan

Transparansi  dan  akuntabilitas  yang  dimaksudkan  ialah  adanya  akses  yang  dimiliki  masyarakat  untuk  mengetahui  informasi  mengenai  pengelolaan keuangan negara dan pemerintah selaku penyelenggara negara dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara. Di era reformasi, tuntutan akan trasparansi dan akuntabilitas yang menjadi aspirasi masyarakat tidak tertuju hanya kepada pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah pun menjadi bagian dari tuntutan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang dapat diakses dan dipertanggung jawabkan menjadi  tuntutan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah daerah dengan menyajikan  laporan keuangan. Tentunya hal tersebut dapat terjadi jika entitas pemerintah daerah mampu membuat, mengoperasikan serta menjaga kualitas laporan keuangan.

Perwujudan adanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas pada pemerintah tingkatan pusat atau daerah dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan. Namun berkualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah tidak hanya dapat terwujud hanya dengan sistem akuntansi yang baik dan benar tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut.

Tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan keuangan terhadap 527 laporan keuangan entitas. Di dalam pemeriksaan keuangan, temuan atas 6.904 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 5.036 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) senilai Rp7,00 triliun. (http://nasional.news.viva.co.id pada tanggal 03 Desember 2012).

Permadi (2013), Sari (2016) dan Putri (2015) menunjukkan bahwa kualitas aporan keuangan dipengaruhi dengan adanya sistem akuntansi. Disisi lain Lestari (2016) dan Pribadi (2015) menunjukkan kualitas laporan keuangan dipengaruhi dengan adanya sistem pengendalian intern.

Laporan keuangan dalam hal ini dapat dikatakan baik dan berkualitas apabila memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Menurut Setiyawati (2016) adanya lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi mempengaruhi opini audit yang diperoleh dari dewan audit republik indonesia.

Kota bandung mempunyai potensi perekonomian yang besar dan menjadi salah satu pusat perekonomian indonesia, sudah sepatutnya laporan keuangan memiliki kualitas yang baik dengan adanya SAKD dan SPIP di pemerintah kota bandung. Namun pemerintah kota bandung mengalami permasalahan dalam hal penyajian laporan keuangan sehingga mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan, dapat dilihat dari contoh kasus ini.

Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2015 dari kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat di serahkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Dari 12 kabupaten/kota yang diperiksa, Kota Bandung hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian. adanya temuan-temuan yang harus diperbaiki. Beberapa temuan yang signifikan ditemukan auditor BPK, menurut BPK pencatatan aset tanah masih menjadi salah satu masalah yang sering ditemukan. Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, ada beberapa hal yang harus dibenahi terkait pencatatan aset. (https://m.tempo.co  pada tanggal 07 Juni 2016 oleh Putra Prima Perdana).

Tabel 1.1

Daftar Opini Untuk LKPD Pemerintah Kota Bandung

No

Tahun

Opini

1

2012

Wajar Dengan Pengecualian

2

2013

Wajar Dengan Pengecualian

3

2014

Wajar Dengan Pengecualian

4

2015

Wajar Dengan Pengecualian

5

2016

Wajar dengan Pengecualian

Sumber : http://www.bpk.go.id

 

Dapat dilihat dari fenomena diatas bahwasannya pemerintah kota bandung mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset tetap sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan. Pengelolaan aset tetap menjadi masalah yang krusial bagi pemerintah kota bandung, dikarenakan dengan adanya masalah tersebut mencerminkan SA dan SPIP pemerintah kota bandung jauh dari yang diharapkan. Masih banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat, tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemerintah serta aset yang tidak tercatat dengan akurat ditambah lagi pengawasan intern yang tidak optimal menggambarkan lemahnya SPIP yang terdapat dalam pemerintahan kota bandung. Selain itu lemahnya SPIP memberikan efek domino terhadap proses akuntansi dimana pemerintah kota bandung menyajikan akun aset lancar selain kas dan akun aset tetap tidak sesuai dengan SAP.

 

Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif dan verifikatif. Unit analisis yaitu Entitas Pelaporan (BPKAD) Pemerintah Kota Bandung. Jenis data bersifat kuantitatif dengan sumber data bersifat Primer. Populasi berjumlah 25 orang di BPKAD Pemerintah Kota Bandung. Pengambilan sampel menggunakan pendekatan purposive sampling. Jumlah sampel terdiri dari bagian akuntansi 15 orang dan bagian keuangan 10 orang. Data dikumpulkan menggunnakan kuesioner, studi kepustakaan dan studi internet. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

 

 

 

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis SAKD Pada BPKAD Kota Bandung

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel SAKD (X1) yang diukur dengan pernyataan, penulis melakukan kategorisasi dari skor terendah ke skor tertinggi. Atas dasar hal tersebut maka dibentuk pedoman kategorisasi sebagai berikut:

Tabel 4.23

Pedoman Kategorisasi Variabel X1

Nilai

Kriteria

11 – 19,8

Tidak Memadai

19,9 – 28,6

Kurang Memadai

28,7 – 37,4

Cukup Memadai

37,5 – 46,2

Memadai

46,3 – 55

Sangat Memadai

 

Dari hasil skor perhitungan dan penilaian kuesioner tentang variabel SAKD (X1) diperoleh skor sebesar 50 apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria penulis, maka nilai tersebut masuk kedalam kriteria “Sangat Memadai”, hal tersebut dicerminkan dengan terpenuhinya aspek-aspek yang berkaitan dengan SAKD yang meliputi identifikasi prosedur, pihak-pihak terkait, dokumen terkait dan jurnal standar. Walaupun hasil rata-rata penelitian penulis menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pada BPKAD sangat memadai namun kenyataanya masih terdapat kelemahan dari SAKD tersebut, dimana kelemahan tersebut ialah masih adanya kekeliruan dalam prosedur akuntansi aset tetap dan kebijakan akuntansi serta kurangnya penelaahan SAP sehingga terdapat beberapa kekurangan dalam penyajian laporan keuangan.

Analisis SPIP Pada BPKAD Kota Bandung

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel SPIP (X2) yang diukur dengan pernyataan, penulis melakukan kategorisasi dari skor terendah ke skor tertinggi. Atas dasar hal tersebut maka dibentuk pedoman kategorisasi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.25

Pedoman Kategorisasi Variabel X2

Nilai

Kriteria

14 – 25,2

Tidak Memadai

25,3 – 36,4

Kurang Memadai

36,5 – 47,6

Cukup Memadai

47,7 – 58,8

Memadai

58,9 – 70

Sangat Memadai

 

Dari hasil skor perhitungan dan penilaian kuesioner tentang variabel SPIP (X2) diperoleh skor sebesar 60,52 apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria penulis, maka nilai tersebut masuk kedalam kriteria “Sangat Memadai” sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan SPIP pada BPKAD Kota Bandung sudah baik, hal tersebut dicerminkan dengan terpenuhinya aspek-aspek yang berkaitan dengan SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Walaupun hasil rata-rata penelitian penulis menyatakan bahwa penerapan SPIP di BPKAD Kota Bandung sangat memadai namun kenyataannya masih ada beberapa kelemahan dari penerapan SPIP tersebut diantaranya masih kurangnya peran APIP dan kurang efektifnya kegiatan pengendalian sehingga dalam penyajian laporan keuangan masih ada kekurangan.

Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Kota Bandung

Untuk memberikan penilaian terhadap “Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)” yang diukur dengan pernyataan penulis melakukan kategorisasi dari skor terendah ke skor tertinggi. Atas dasar hal tersebut maka dibentuk pedoman kategorisasi sebagai berikut:

Tabel 4.27

Pedoman Kategorisasi Variabel Y

Nilai

Kriteria

11 – 19,8

Tidak Baik

19,9 – 28,6

Kurang Baik

28,7 – 37,4

Cukup Baik

37,4 – 46,2

Baik

46,3 – 55

Sangat Baik

 

Dari hasil skor perhitungan dan penilaian kuesioner tentang “Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)” diperoleh skor sebesar 52,08 apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria penulis, maka nilai tersebut masuk dalam kriteria “Sangat Baik” sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan BPKAD Kota Bandung dikategorikan sangat baik, hal tersebut dicerminkan dengan terpenuhinya aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Walaupun hasil rata-rata penelitian penulis menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat baik namun kenyataannya masih ada kelemahan terhadap laporan keuangan yang disajikan, kelemahan tersebut ialah kurang dapat diverifikasi sehingga menyebabkan masih terdapat kekurangan dari laporan keuangan yang disajikan.

Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dilakukan berdasarkan data yang diolah menggunakan SPSS.V.23. sebagai berikut:

Tabel 4.30

Persamaan Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

B

Std. Error

Beta

1

(Constant)

1,155

3,337

 

,346

,732

SAKD

,566

,140

,519

4,059

,001

SPIP

,232

,062

,482

3,769

,001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

 

Dari tabel 4.30 diatas yang diperoleh dari SPSS.V.23 diperoleh persamaan sebagai berikut.

Y = 1,155 + 0,566X1 + 0,232X2

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat di interpretasikan bahwa jika Penerapan SAKD sangat tidak memadai dan Penerapan SPIP sangat tidak memadai maka Kualitas Laporan Keuangan sangat tidak baik. Apabila Penerapan SAKD semakin meningkat dan Penerapan SPIP Sangat semakin meningkan maka Kualitas Laporan Keuangan akan semakin baik.

 

 

 

 

Pengujian Uji t Variabel X1 Terhadap Y

Pengujian uji t untuk mengetahui apakah variable sistem keuangan akuntansi daerah (X1) memiliki pengaruh atau sebaliknya terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) menggunakan SPSS.V.23.

Berdasarkan  hasil pengolahan seperti yang terdapat pada tabel 4.30 diatas dapat dilihat koefisien regresi Variabel X1 sebesar 0,566. Karena koefisien regresi variabel SAKD lebih besar dari nol, maka diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya terdapat pengaruh variabel SAKD terhadap variabel kualitas laporan keuangan . variabel SAKD secara parsial memberikan pengaruh sebesar 36,5% terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik penerapan variabel SAKD akan meningkatkan variabel kualitas laporan keuangan.

Pengujian Uji t Variabel X2 Terhadap Y

Pengujian uji t untuk mengetahui apakah variable SPIP (X2) memiliki pengaruh atau sebaliknya terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) menggunakan SPSS.V.23.

Berdasarkan  hasil pengolahan seperti yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat koefisien regresi Variabel X1 sebesar 0,232. Karena koefisien regresi variabel SPIP lebih besar dari nol, maka diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya terdapat pengaruh variabel SPIP terhadap variabel kualitas laporan keuangan. variabel SPIP secara parsial memberikan pengaruh sebesar 32,8% terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik variabel SPIP akan meningkatkan variabel kualitas laporan keuangan.

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien regresi yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Apabila terdapat nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien regresi sama dengan nol maka Ho diterima. Berdasarkan hasil pengolahan seperti pada tabel diatas dapat dilihat koefisien regresi dua varabel independen lebih besar dari nol. Karena koefisien regresi dari dua varabel independen lebih besar dari nol maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan penerapan variabel SAKD (X1) dan variabel SPIP (X2) berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y).

 

Kesimpulan

1.    Penerapan SAKD di BPKAD Kota Bandung termasuk ke dalam kategori Sangat Memadai, hal tersebut dicerminkan dengan terpenuhinya dimensi-dimensi yang berkaitan dengan SAKD yang meliputi identifikasi prosedur yang memenuhi kriteria sangat memadai, pihak-pihak terkait yang memenuhi kriteria sangat memadai, dokumen terkait yang memenuhi kriteria sangat memadai dan jurnal standar yang memenuhi kriteria memadai.

2.    Penerapan SPIP termasuk ke dalam kategori Sangat Memadai, hal tersebut dicerminkan dengan terpenuhinya dimensi-dimensi yang berkaitan dengan SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian yang memenuhi kriteria sangat memadai, penilaian risiko yang memenuhi kriteria sangat memadai, informasi dan komunikasi yang memenuhi kriteria sangat memadai  dan pemantauan pengendalian intern yang memenuhi kriteria sangat memadai.

3.    Kualitas Laporan Keuangan di BPKAD Kota Bandung termasuk ke dalam kategori Sangat Baik, hal tersebut dicerminkan dengan terpenuhinya dimensi-dimensi seperi Relevan yang memenuhi kriteria sangat baik, Andal yang memenuhi kriteria sangat memadai, Dapat Dibandingkan yang memenuhi kriteria sangat memadai serta dimensi Dapat Dipahami yang memenuhi kriteria sangat memadai.

4.    Terdapat pengaruh positif dari Penerapan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yaitu sebesar 36,5%.

5.    Terdapat pengaruh positif dari Penerapan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yaitu sebesar 32,8%.

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

 

COSO. 2013. Internal Control – Integrated Framework : Executive Summary. North Carolina Kedua : Durham.

 

Earl R Wilson, et al. 2016. Accounting for Governmental and NonProfit Entities. Fifteenth Edition. New York : McGraw-Hill Companies.

 

Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual. Penerbit: Salemba Empat.

 

Lestari, Santy Dwi. 2015. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

 

Muller, et al. 2016. IPSAS Explained. Second Edition. United Kingdom : John Wiley and Sons, Ltd.

 

Nazir, Moch. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

 

Permadi. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

 

Pribadi, Arief. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

 

Putri. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

 

Sari, Deti Mawar. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

 

Setiyawati, Hari. 2016. Effect of Weaknesses of the Internal Control Systems And Non-Compliance With Statutory Provisions on The Audit opinion of The Audit Board of The Republic of Indonesia. Journal of Engineering Research and Application ISSN : 2248-9622, Vol. 6, Issue 9, ( Part -5). Indonesia : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana

 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

 

Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: PT Refika Aditama.

 

Sumber Pencarian Internet:

http://bisnis.news.viva.co.id dipublikasi pada tanggal 12 Oktober 2010.

 

http://bisnis.news.viva.co.id dipublikasi pada tanggal 07 April 2015.

 

http://www.bpk.go.id

 

http://www.ksap.org dipublikasi pada tanggal 10 Desember 2012 oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

 

http://nasional.kompas.com dipublikasi pada tanggal 12 Oktober 2015.

 

http://nasional.news.viva.co.id dipublikasi pada tanggal 03 Desember 2012.